Teori Montesquieu Tentang Pembagian Kekuasaan dan Sistem Pemerintahan

Teori Montesquieu Tentang Pembagian Kekuasaan dan Sistem Pemerintahan

Penulis: Redaksi Pojok Wacana

Pendahuluan

Pada tulisan sebelumnya, kita telah mendiskusikan filsafat politik John Locke terkait kontrak sosial dan pembagian kekuasaan. Kali ini kita bergeser untuk membahas tokoh teoritis kontrak sosial lainnya yang terkenal dengan sebagai peletak dasar konsep pembagian kekuasaan trias politicanya, Montesquieu.

Penjelasan dasar tentang apa itu kontrak sosial sudah dijelaskan pada tulisan sebelumnya, sehingga kami tidak perlu mengulanginya kembali dalam tulisan ini. Namun yang kiranya perlu ditambahkan dari penjelasan sebelumnya adalah konteks zaman yang melatarbelakangi lahirnya teori-teori kontrak sosial.

Sebagaimana dijelaskan Jack C. Plano dalam “Kamus Analisa Politik”, teori kontrak sosial sudah mulai diperkenalkan semenjak era Abad Pertengahan, dan kemudian semakin berkembang di era pencerahan. Motifnya adalah sebuah gerakan pemikiran yang menyerang sistem monarki absolut yang dipandang sudah tidak lagi relevan untuk terus dipertahankan.

Seperti diketahui, basis legitimsasi dari sistem monarki adalah “divine right of king”, dimana Tuhan menempatkan kekuasaannya di bumi melalui penguasa-penguasa yang sudah terpilih. Konsekuensinya, maka rakyat harus patuh secara penuh kepada mereka (Plano, 1985).

Bergulirnya sederetan revolusi, seperti revolusi Inggris, Perancis, dan Amerika yang mendorong kelahiran sebuah teori legitimasi kekuasaan yang menekankan bahwa rakyat adalah penguasa yang sebenarnya atau pemegang kedaulatan sejati.

Dari tinjauan histori inilah kemudian kontrak sosial muncul menjadi jawaban dari basis filosofis untuk ke daulatan rakyat. Beberapa tokoh kuncinya adalah John Locke, Jean Jacques Rousseau, Thomas Hobbes dan Montesquieu. Termasuk pula Thomas Jeferson yang memasukkannya ke dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika (Plano, 1985).

Tulisan ini akan lebih menitikberatkan pada gagasan Montesquieu, khusus terkait sistem pemerintahan dan konsep pembagian kekuasaannya.

Seluruh materi yang dikemukakan pada selanjutnya diambil dari penjelasan Dwi Astutuik dalam “Pemikiran Politik Barat: Montesquieu” (Bahan Kuliah Pemikiran Politik Barat, FISIP UNAIR tahun 2015).

Sebelum membahas sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan, terlebih dahulu disuguhkan riwayat singkat dari Montesquieu.

 

Riwayat Singkat Montesquieu

(Montesquieu, tokoh peletak dasar Pembagian Kekuasaan Trias Politica. Sumber Gambar: Alpha History)

Nama panjangnya adalah Charles Louis de Secondat Baron de Montesquieu. Lahir dari keluarga kaya kelas ningrat, tanggal 18 Januari 1689 di Chateau La Brede devat kota Bordeaux, Perancis. Ibunya bernama Marie Francoise de Penel yang meninggal tahun 1696, sedangkan ayahnya menyusul meninggal pada tahun 1713. Semenjak usia 29 tahun, Montesquieu di asuh oleh pamannya, Jean Baptise de Secondat.

Montesquieu menempuh pendidikan di di Juilly dekat Meaux dan kemudian pindah ke Boerdeaux. Selama tinggal di Bordeaux, ia berperan aktif dalam Akademi Bordeaux dengan menyumbangkan beberapa naskah filsafat, politik, dan ilmu alam.

Ia memulai kariernya sebagai seorang pengacara. Tahun 1714 diterima sebagai penasehat parlemen. Pada tahun 1716 pamannya meninggal dan mewariskan kepadanya nama, kantor hukum, dan nasib baik. Tetapi minatnya pada pengetahuan dan institusi politik yang segera mengarahkan aktivitasnya untuk menulis. Montesquieu meninggal tahun 1755 pada usia 66 tahun.

Beberapa karyaya diantaranya: The Persian Letters (1921) yang membahas tentang Satire yang merefleksikan kritiknya terhadap semangat abad pencerahan. Misalnya seputar adat kebiasaan, gaya hidup, hubungan kekuasaan publik dan agama di Perancis.

Selain itu ada lagi yang berjudul “The Consideration on The Causes of Grandeur and The Romans” (1943) tentang kehancuran Roma, dan De l’Esprit des Lois (1748) seputar jiwa Undang undang.

Beberapa latar belakang politik saat itu bisa menjelaskan rasionalisasi pemikiran Montesquieu tentang pemerintahan terbaik dan pembagian kekuasaan:

Raja Louis XIV yang sewenang-wenang dan menjalankan pemerintahan tanpa konstitusi. Hal ini karena tidak ada pengawasan dari Parlemen karena Dewan Perwakilan Rakyat sudah dibubarkan oleh Lous XIII.

Akhirnya, tidak ada kepastian hukum bagi seluruh warga dengan mudah orang yang dicurigai diberi surat penangkapan (lettre de cachet) dan di penjara. Terjadilah kesenjangan dan kecemburuan sosial. Berbagai jenis pajak yang harus dibayar rakyat antara lain pajak tanah, gandum, anggur, penangkapan ikan dan lain-lainlain.

Rakyat hanya dijadikan tunggangan dan memikul beban bagi kehidupan kaum bangsawan dan gerejawan seperti tampak pada gambar kartun di samping Selain tekanan ekonomi masyarakan juga dihantui oleh berbagai hukuman. Di sisi lain, golongan Gereja sampai memiliki hak istimewa antara lain memungut pajak dari rakyat.

Belajar dari latar belakang singkat yang sudah diuraikan, Monetsquieu kemudian merumuskan bagaimana sistem pemerintahan terbaik dan sistem pembagian kekuasaan.

Sistem Pemerintahan

Montesquieu membagi bentuk pemerintahan menjadi tiga, yakni republik, monarki, dan despotisme. Berikut masing-masing penjelasan singkatnya (Dwiastutuik, 2015):

1. Republik

Menurut Montesquieu, prinsip nilai yang menjadi  penggerak sistem republik adalah civic virtue dan spirit publik dari rakyat dalam cinta pada negara, yang tersermin dari kesediaan menundukkan kepentingan diri, patriotisme, kejujuran, kesederhanaan dan persamaan.

Lebih jauh Montesquieu membagi republik ke dalam dua bentuk, yakni 1. Republik Demokrasi dimana kedaulatan diserahkan pada lembaga kerakyatan, dan 2. Republik Aristokrasi dimana kekuasaan tertinggi diserahkan pada sebagian anggota masyarakat (bangsawan).

2. Monarki

Prinsip yang mendasari sistem pemerintahan monarki adalah rasa hormat kepada penguasa karena berbagai legitimasi yang mendukungnya, baik tradisional maupun agama. Menurut Montesquieu, sikap dasarnya adalah adanya kebangsawanan tetapi berpotensi besar  terdapat penguasa yang sewenang wenang.

3. Despositisme

Prinsip yang mendasarinya adalah Kekuasaan sewenang-wenang oleh satu orang yang berkuasa berdasarkan aturannya sendiri.

Menurut Montesquieu, seorang despotis adalah seseorang yg tahu dan sadar bahwa dirinya adalah segala-galanya, sementara warga negaranya bukan apa-apa, pada hakikatnya malas, suka mengumbar nafsu, dan bebal.

Tentang bagaimana sistem pemerintahan terbaik adalah pemerintahan yang paling tepat adalah pemerintahan yang sesuai dengan karakter masyarakat yang mendirikannya. Di sini Montesquieu menekankan pada kehendak rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi dan bagi mereka yang paling sesuai.

Namun, sebagai seorang tokoh pencerahan yang lahir dari kritiknya terhadap sistem monarki, tidak heran Montesquieu membenci sistem monarki, apalagi despotisme. Sehingga, bagi Montesquieu, pemerintahan yang kurang tepat adalah pemerintahan Despotisme.

 

Pembagian Kekuasaan Menurut Montesquieu

Beberapa asumsi dasar dari Trias Politica dengan tujuan terjadinya pemisahan dan pembagian kekuasaan dalam cabang-cabang pemerintahan (Dwiastutuik, 2015):

Tujuannya adalah agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan dan terbentuknya kekuasaan mutlak yang bisa berpotensi besar terjadinya kekuasaan sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan terjaminnya kebebasan politik rakyat.

Pembagian kekuasaan ini juga seturut dengan semangat kontrak sosial yang sudah kita bahas di bagian awal tulisan, yakni mendesakralisasikan kekuatan illahiyah para bangsawan dan raja, dan mengembalikan kekuasaan pada rakyat. Meskipun, masih diakuinya hak istimewa para bangsawan. Tercermin dalam kebinet dua kamar yang saling mengontrol dan mengawasi check and balance.

Dengan demikian, pembagian kekuasaan dianggap sebagai metode terbaik menghindari penyimpangan otoritas.

Pada akhirnya, Montesquieu menyarankan pemisahan kekuasaan melalui pembagian kekuasaan di dalam negara menjadi tiga: eksekutif, legislatif, dan yudikati. Inilah yang hari ini populer dianggap sebagai “trias politica”.

Legislatif berwenang untuk membuat Undang-undang, dimana mereka adalah refleksi dari kedaulatan rakyat, mediator rakyat dan penguasa komunikator dan agregator aspirasi. Sedangkan eksekutif adalah bertugas untuk melaksanakan undang-undang, dan yudikatif bertugas menegakkan undang-undang.

 

Penutup

Pada dasarnya, konsep pemisahan kekuasaan yang digadang-gadang oleh Montesquieu tidak terlepas dari semangat zaman yang melatarbelakanginya. Konteks abad pencerahan dan surutnya reputasi monarki di era itu menjadi pendorong bagi terwujudnya pendekatan teoritisasi politik agar terjadi pemisahan kekuasaan. Dasarnya adalah agar kedaulatan rakyat terjaga dan tidak adanya kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang.

Hingga hari ini, konsep pembagian kekuasaan Montesquieu melalui trias politicanya ke dalam eksekutif, legislative, dan yudikatif masih banyak dijalankan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tentu dengan berbagai

 

Daftar Rujukan

Plano, Jack C. Dkk. 1985. Kamus Analisa Politik. Jakarta: Penerbit CV Rajawali.

Widyastutik, Dwi. 2015. “Pemikiran Politik Barat: Montesquieu”. Bahan Ajar Pemikiran Politik Barat. FISIP Universitas Airlangga.

 

Baca Juga:

Filsafat Politik John Locke Tentang Kontrak Sosial, HAM, dan Pembagian Kekuasaan

Sistem Pemerintahan di Indonesia sejak Tahun 1945 hingga Amandemen Pasca Reformasi

Sistem Pemerintahan di Indonesia sejak Tahun 1945 hingga Amandemen Pasca Reformasi

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments