Sejarah dan Perkembangan Ilmu Politik

Sejarah dan Perkembangan Ilmu Politik

Penulis: Dian Dwi Jayanto

Ketika kita membicarakan sejarah dan perkembangan ilmu politik, maka perlu dipertegas terlebih dahulu apakah kita sedang mengetengahkan ilmu politik sebagai suatu disiplin ilmu modern dengan pelbagai atribut-atribut ilmiahnya seperti fokus kajian, metodologi dan seterusnya, atau kita memperbincangkan ilmu politik sebagai bagian integral dari diskursus panjang sejarah dan filsafat?

Sebagaimana dijelaskan Miriam Budiarjo dalam “Dasar-dasar Ilmu Politik”, kalau ilmu politik sebagai bidang studi modern dengan fokus tersendiri, bersamaan dengan perkembangan ilmu-ilmu sosial seperti Antropologi, Sosiologi, dan lain-lain, maka usia ilmu politik relatif muda (sekitar akhir abad ke19).

Namun, ketika kita mendiskusikan perkembangan ilmu politik dalam cakupannya yang luas meliputi kajian sejarah dan filsafat, maka usianya sangat tua. Bahkan sebagian menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu sosial paling tua.

Secara luas, gagasan tentang negara dan kehidupan politik sudah berlangsung lama. Misalnya saja semenjak era Filsuf Klasik Yunani 450 S.M., para pemikir seperti Plato dan Aristoteles sudah memunculkan pemikiran-pemikiran politik, khususnya tentang negara dan rezim sosial terbaik.

(Ulasan tentang pemikiran politik Aristoteles dan Plato, dapat dibaca di sini).

Contoh lain di Asia juga sudah timbul pemikiran politik. Di India, tulisan-tulisan politik termaktub dalam Kesustraan Dharmasastra dan Arthasastra yang diperkirakan berasal dari 500 S.M.  Sedangkan di China yang terkenal antara lain filsafat Confucius (± 350 S.M.), Mencius (± 350 S.M) dan mazhab Legalists, antara lain Shang Yang (± 350 S.M.).

Di Nusantara sendiri, pemikiran-pemikiran politik juga bisa kita temukan dalam Negarakertagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-15 Masehi.

Memasuki Abad ke 19, terjadi kemunduran literatur seputar politik karena dikepung oleh pemikiran Barat akibat imperialisme oleh negara seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan Belanda.

Masih menurut Budiarjo, di negara-negara Eropa seperti Jerman, Prancis dan Australia pada Abad ke-18 dan ke-19, kajian ilmu politik menjadi bagian dari kajian hukum secara luas. Dalam arti, lebih banyak menitikberatkan pada topik seputar negara. Ilmu politik masuk dalam mata kuliah Ilmu Negara dalam Fakultas Hukum.

Berbeda dengan Jerman dan beberapa negara Eropa lainnya, di Inggris eksistensi ilmu politik lebih lekat kaitannya dalam studi filsafat, khususnya lagi filsafat moral yang berkaitan kuat dengan kajian sejarah.

Semenjak didirikan Ecole Libre des Sciences Politiques di Paris (1870) dan London School of Economics and Political Science (1895), adalah tonggak awal penting dimana llmu Politik mendapat posisi tersendiri sebagai disiplin keilmuan yang terpisah dari kajian hukum maupun filsafat. Meski demikian, materi-materi yang termuat dalam disiplin ilmu baru tersebut masih sangat terpengaruh kuat oleh tiga disiplin lainnya, yakni filsafat, hukum dan sejarah. Hal ini berlangsung hingga akhir Perang Dunia II.

Jika di Eropa tekanan yuridis begitu melekat dalam kajian ilmu politik, perkembangan berbeda muncul di Amerika Serikat. Muncul keinginan untuk menitikberatkan kajian ilmu politik secara pelan-pelan keluar dari aspek legal-yuridis yang menonjol dan beralih pada penelitian yang bersifat empiris. Tidak bisa dipungkiri pula, di saat yang bersamaan, perkembangan sosiologi dan psikologi begitu pesat sehingga tidak heran ilmu politik mempunyai pengaruh kuat dari dua studi tersebut dari aspek metodologi maupun terminologi.

Tahun 1858, seorang ilmuan asal Jerman bernama Francis Lieber diangkat sebagai guru besar dalam bidang sejarah dan ilmu Politik di Columbia College. Peristiwa tersebut dianggap sebagai tonggak awal pengakuan universitas terhadap ilmu politik sebagai disiplin ilmu tersendiri. Sekitar setengah abad kemudian, tepatnya pada tahun 1904, berdiri American Political Science Assosiation (APSA) sebagai tahap lebih lanjut dari perkembangan ilmu politik.

Hal penting lain yang patut dicatat adalah kontribusi UNESCO yang turut mendorong perkembangan ilmu politik. Pada tahun 1948, UNESCO mengadakan survei mengenai posisi ilmu politik di 30 negara. Program ini dipimpin oleh W. Ebenstein dari Princeton University Amerika Serikat. Tindak lanjut dari survei tersebut kemudian didiskusikan lebih jauh oleh para ahli di Paris dan membuahkan buku berjudul “Contemporary Political Science” (1948).

Kerjasama dan tindak lanjut UNESCO bersama International Political Science Association (IPSA) diprakarsai tahun 1949. Kerjasama itu mengadakan semacam penelitian di sekitar sepuluh negara, di antaranya negara-negara Barat besar, di samping India, Mexico, dan Polandia.

Tiga tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1952 laporan-laporan penelitian ini dibahas dalam suatu konferensi di Cambridge, Inggris, disusun oleh oleh W.A. Robson dari London School of Economics and Political Science yang menghasilam buku berjudul “The University Teaching of Social Sciences: Political Sciences”.

Buku tersebut merupakan bagian dari proyek UNESCO terkait pengajaran dalam ilmu-ilmu sosial, yang mencakup ekonomi, antropologi, budaya, dan krimonologi di perguruan tinggi.

Selepas Perang Dunia II, perkembangan ilmu politik semakin kencang. Di Belanda, jika sebelumnya penelitian tentang negara senantiasa dijalankan oleh Fakultas Hukum, pada tahun 1947 didirikan Faculteit der Sociale en Politieke Wetenschappen (kalau di Indonesia sama dengan “Fakultas Ilmu Sosial dan Politik”) di Amsterdam. Hari ini namanya Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Tidak ketinggal Di Indonesia turut berdiri fakultas-fakultas sejenis misalnya di di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL). Penyebutan untuk nama ilmu politik adalah Ilmu Pemerintahan, yang hari ini namanya menjadi Ilmu Politik dan Pemerintahan. Begitu juga di berdiri Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) di Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan lain-lain.

(Miriam Budiarjo. Sumber Gambar: Anak UI)

Menurut catatan Budiarjo, hampir serupa dengan perkembangan di Eropa yang sudah kuta bahas sebelumnya, perkembangan ilmu hukum yang lebih dulu sangat mempengaruhi kajian dalam disiplin ilmu politik. Meksi berangsur-angsur beberapa terminologi beserta konsep-konsep ilmu politik lambat laun mulai diperkenalkan dan dikenal secara luas.

Beberapa sejarah penting perjumpaan ilmu politik dengan disiplin ilmu lainnya pada gilirannya nanti akan mempengaruhi pendekatan dalam ilmu politik. Misalnya saja bagaimana ilmu politik amat dekat dengan hukum, maka itu menjadi salah satu pendekatan kelembagaan dalam disiplin ilmu politik yang masih berlaku hingga hari ini. Begitu juga dengan perjumpaannya dengan ilmu psikologi dan statistik yang turut membentuk pendekatan behavioral yang bertolak dari pendekatan pertama.

(Untuk tiga pendekatan dasar dalam perkembangan ilmu politik bisa dibaca di sini)

Perjumpaan ilmu politik dengan multidispliner tentu memperkaya disiplin ilmu politik itu sendiri. Namun sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri, maka ilmu politik harus memiliki karakter khusus yang membedakannya dengan disiplin ilmu lain.

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian ilmu politik dan apa yang menjadi inti yang dipelajari dapat dibaca di sini.  Pada intinya, Jantung kajian politik berada pada aspek power atau kekuasaan, entah itu menempel pada negara hingga pada relasi sosial.

Bacaan lebih lanjut:

Pengertian Ilmu Politik dan Apa Saja yang Dipelajari

Tiga Pendekatan Utama dalam Ilmu Politik

Tiga Model Distribusi Kekuasaan dalam Ilmu Politik

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments