Pengertian Sosialisme dan Sosialisme Demokrasi

Pengertian Sosialisme dan Sosialisme Demokrasi

Tim Penyusun: Redaksi Kajian Politik

Tulisan ini secara ringkas akan membahas topik utama tentang pengertian sosialisme demokrasi sebagai bagian dari pemikiran politik di Indonesia. Menurut Herbert Fieth and Lance Castles dalam buku berjudul “Indonesian Political Thinking 1945-1965”, menyebutkan satu di antara lima aliran pemikiran politik yang berkembang di awal kemerdekaan Indonesia adalah “sosialisme demokrasi”.

(Uraian tentang pengantar pemikiran politik Indonesia dapat dibaca di sini).

Apa itu pengertian sosialisme demokrasi?

Sebelum berbicara sosialisme demokrasi, ada baiknya kita akan membahas terlebih dahulu pengertian sosialisme secara umum. Sebab, sosialisme demokrasi adalah tahap lebih lanjut dari sosialisme itu sendiri dan sekaligus kritik terhadap sosialisme marxisme.

Bahan tulisan ini secara keseluruhan kami sarihkan dari tulisan Sutrisno (2015) berjudul “Pemikiran politik Sosialisme Demokrasi: Latarbelakang timbulnya ragam pemikiran tentang sosialisme di Eropa; Pengaruh pemikiran sosialisme demokrasi dalam kepolitikan Indonesia: Pemikiran Murba (Tan Malaka), Partai Sosialis Indonesia (Sutan Sjahrir)” yang merupakan Handout Mata Kuliah Pemikiran Politik Indonesia Universitas Airlangga.

 

Pengertian Sosialisme dan Latarbelakang Kelahiran

Sosialisme adalah suatu paham yang berasal dari Eropa Barat. Lahirnya sosialisme dilatarbelakangi oleh adanya fenomena kemiskinan umum masyarakat di Eropa Barat abad 18-19.

Pengertian sosialisme, secara istilah, berasal dari kata ”socius” yang artinya teman, sahabat, saudara dan sebagainya. Itulah sebabnya sosialisme diartikan sebagai hubungan persahabatan atau hubungan persaudaraan antara sesama manusia.

Kata ini digunakan oleh gerakan-gerakan sosialisme pada fase awal. Misalnya gerakan sosialis kamu buruh di Eropa Barat sekitar tahun 1840 yang bersemboyan all men are brothers (semua orang adalah saudara). Penggunaan kata saudara untuk mencerminkan cita-cita sosialismenya pada waktu itu. Namun tak lama kemudian pada tahun 1847 berobah menjadi Liga Komunis dengan semboyan yang berubah pula wokers of all country unite artinya kaum pekerja dari semua negara, bersatulah.

Istilah socialism pertama kali digunakan di Italia tahun 1803 (dengan arti kata dari pengertian sosialisme yang belum begitu jelas) kemudian dijumpai istilah socialist, dimaksudkan sebagai nama pengikut gerakan koperasinya Robert Owen. Sedang sosialisme dalam majalah ”Le Globe” mencakup keseluruhan doktrin Saint Simon.

Berikutnya akan dijelaskan kondisi sosial yang melatarbelakangi lahirnya sosialisme.

Dalam konteks revolusi industri di Eropa Barat, khususnya bagi kalangan sosialisme, penemuan mesin pintal, mesin uap, alat transportasi dan sebagainya (Revolusi Industri) melahirkan sistem produksi baru, yang berbeda dengan sistem sebelumnya. Sistem demikian mendorong perkembangan dan kemajuan, sekaligus mendatangkan keuntungan bagi sekelompok orang (pemilik kapital).

Namun sebaliknya melahirkan penderitaan bagi sebagian besar bahkan jutaan kaum pekerja, sehingga melahirkan exploatation de l’home par l’home. Pada abad tersebut masyarakat Eropa sedang berubah pelan-pelan, dari masyarakat agraris menuju kearah masyarakat industri. Stelsel juga berubah, dari stesel feodalisme ke arah kapitalisme (kapitalisme tahap awal).

Bukan hanya revolusi industri yang menjadi sasaran kritik sosialisme tahap awal, tapi juga Revolusi Prancis. Artinya adanya kekecewaan terhadap ketidak konsekwenan Revolusi Prancis 1794. Terlalu menekankan pada persamaan hak-hak politik daripada hak-hak sosial dan ekonomi.

Beberapa kritik dilancarkan kepada Revolusi Prancis. Misalnya Bebeuf yang melihat Revolusi Perancis tidak konsekwen dalam tindakan atau perbuatannya untuk menghilangkan jurang perbedaan antara si kaya dan si miskin. Terlalu menekankan hak-hak politik daripada persamaan hak sosial ekonomi.

Saint Simon juga menyatakan bahwa melihat masih adanya kelas-kelas dalam masyarakat dalam arti masih ada pertentangan antara kelas feodal dan kelas masyarakat banyak atau golongan yang bekerja keras dengan golongan masyarakat yang tidak bekerja. Oleh sebab itu perlu diciptakan : persamaan, keadilan dan kemakmuran.

Tokoh lainnya, Charles Fourier menilai kebobrokan masyarakat Prancis sesudah Revolusi hanya dapat diatasi apabila seluruh sistemnya dirombak total. (Tetapi Fourier tidak memberi jalan keluar bagaimana mengubah sistem lama untuk kemudian digantikan yang baru). Jika ini bisa dilakukan maka akan tercipta masyarakat adil makmur dan sejahtera, masyarakat yang berkeadilan sosial.

Selain Revolusi Prancis, Revolusi Inggris juga tak luput mendatangkan kritik yang menjadi latar belakang lahirnya sosialisme, sebagai koreksi terhadap jalannya Revolusi Industri di Inggris. Misalnya Robert Owen melihat rakyat Inggris dalam keadaan sakit. Terbukti adanya perbedaan antara si kaya dan si miskin, 75% penduduk Inggris dan Irlandia hidup dalam kekurangan.

Menurut Engels,  perbedaan istilah “Sosialisme dan Komunisme” sebenarnya terletak pada stigma. Sosialisme adalah capnya gerakan borjuis, sedangkan komunisme adalah capnya gerakan kaum pekerja.

Secara garis besar, terdapat dua aliran sosialisme:  Sosialisme Utopia, dan Sosialisme Ilmiah. Utopian Socialism atau sosialisme utopia ditempatkan sebagai kebalikan dari Scientific Socialism (sosialisme ilmiah).

Yang dimaksudkan dengan pengertian sosialisme ilmiah (scientific socialism) adalah sosialisme yang didasarkan atas pengakuan realita tentang adanya perjuangan kelas dalam seluruh jalannya sejarah kemanusiaan serta pengakuan bahwa: dasar sistem kapitalisme yang akan dihancurkan oleh sistem sosialisme adalah adanya hukum nilai lebih sebagai pangkal penghisapan kaum kapitalisme terhadap kaum proletar. Pemahaman sosialisme ilmiah ini mendapatkan sistemasinya di tangan Karl Marx.

(Karl Marx. Sumber Gambar: Wikipedia)
(Karl Marx. Sumber Gambar: Wikipedia)

 

Pengertian Sosialisme Demokrasi

Setelah membahas secara singkat apa itu sosialisme, kini kita beranjak membahas apa itu pengertian sosialisme demokrasi.

Sosialisme Demokrasi mengandung dua konsep, yakni sosialisme, dan demokrasi. Artinya, cita-cita mencapai masyarakat dan negara sosialis berdasarkan dan dengan cara-cara demokratis. Dengan demikian, pengertian sosialisme demokrasi yang menekankan cara-cara demokratis ini bisa sangat bertolak belakang dengan cara Marxisme dan Komunisme dalam mencapai tujuan dengan cara revolusi yang akan kita bahas sebentar lagi.

(Catatan: Lahirnya Sosialisme Demokrasi di Indonesia pada awal tahun 1932 adalah merupakan reaksi atas nasionalisme yang tidak demokratis, karena membangun kekuatannya berdasarkan massa dan kepemimpinan yang kharismatik (PNI). Sebaliknya di Jerman, Sosialisme Demokrasi lahir sebagai reaksi atas Sosialisme-Radikal yang totaliter (NAZI)).

Untuk memudahkan penjelasan, kita mulai dulu dari kritik sosialisme demokrasi terhadap pemikiran sosialisme dan marxisme, kemudian beranjak pada pandangan pokok penganut sosialisme demokrasi melihat manusia, beserta prinsi-prinsip lainnya.

Kritik Sosialisme Demokrasi Terhadap Marxisme

Pengertian sosialisme akan lebih mudah kita pahami dari sebuah reaksi atas teori Marxisme. Pemikiran Sosialisme Demokrasi lahir karena ketidak setujuan atas pandangan Marxisme dalam berbagai bidang, meski demikian teori Marx telah memberi inspirasi. Komunisme menyebut Sosialisme Demokrasi sebagai revisionis (pihak yang mengadakan revisi terhadap teori Marx), sedangkan pihak yang mengkritisi Marxisme, menyebut diri sebagai Sosialisme Demokrasi, yaitu menggunakan demokrasi untuk mencapai Sosialisme.

Kritik Sosialisme Demokratis atas Marxisme, sebagaimana dikemukakan oleh Sjahrir. Pertama,  mengenai teori verelendung (kesengsaraan). Marx mengatakan bahwa kaum buruh dalam sistem kapitalisme akan mengalami kesengsaraan yang hebat (proletarisasi), seperti kelaparan dan kemiskinan, buta huruf, penyakitan, dan sebagainya.

Dengan kata lain kesengsaraan materiil atau jasmani akan terus terjadi dengan majunya akumulasi modal, konsentrasi modal serta kemajuan tehnik produksi (mekanisasi), bahkan akan semakin besar kesengsaraan itu pada manusia pada umumnya, dan kaum proletar pada khususnya.

Ternyata kesengsaraan seperti prediksi Marx tidak terjadi di negara-negara kapitalis Barat, malah sebaliknya kehidupan kaum buruh jauh lebih membaik. Keadaan rakyat pada umumnya, dan buruh pada khususnya mengalami kemajuan dalam pemenuhan kebutuhan materiil/jasmaninya.

Kaum buruh mendapatkan gaji cukup, jaminan kerja yang baik, tidak ada buruh dibawah umur, perumahan dan kesehatan dijamin oleh perusahaan dan sebagainya. Keadaan jasmani ataumateril kaum buruh dan derajadnya sebagai manusia jauh lebih baik, ketimbang ketika Karl Marx menulis teorinya tentang Verelendung .

Atas kritik tersebut, para pendukung Marxisme (Lenin) mengatakan bahwa bertambah baiknya nasib jasmani kaum buruh di dunia barat adalah disebabkan adanya ”extraprofit” yang diperoleh golongan kapitalis yang telah menjadi imperalis dari tanah jajahannya dan daerah yang terbelakang.

Sebagian dari keuntungan yang berlebihan dari kaum buruh bangsanya, yang dengan cara demikian turut mengahisap rakyat-rakyat yang terbelakang. Cara seperti itu kata Lenin, merupakan siasat politik dari pada kaum kapitalis untuk menghindar dari bertambah tajamnya pertentangan antara kaum buruh dan kaum majikan.

Kenyataannya, setelah penjajahan tidak ada lagi, kaum buruh tetap hidup secara layak di negara kapitalis barat. Kritik oleh Lenin tersebut merupakan pembenaran atau alat untuk mempertahankan kekuasaan Komunis di Russia.

Pendukung Marxisme diluar Russia mencoba menjawab kritik tersebut dengan mengatakan bahwa memang secara materil/jasmani kaum buruh tidak menderita dan sengsara, tetapi secara kejiwaan kaum buruh tetap sengsara.

Kesengsaraan jiwa itu disebabkan oleh bertambah buruknya perbandingan antara bagian yang diperoleh oleh kaum buruh dan kaum proletar pada umumnya dari hasil produksi dengan bagian yang diperoleh oleh golongan pemilik modal sebagai untungnya. Kesengsaraan (verelendung) itu ditafsirkan sebagai kesengsaraan jiwa, karena adanya kepincangan pembagian hasil antara kaum buruh dengan kaum majikan.

Dengan penafsiran seperti itu, pertentangan klas pun dapat diabstraksikan menjadi sebutan dan faham teoritis-ekonomis, dan tidak perlu lagi diartikan sebagai keadaan jiwa yang merupakan permusuhan, kebencian kaum buruh/kaum proletar terhadap golongan modal/majikan. Dalam kenyataan tafsiran verelendung, dan berdasarkan itu paham pertentangan klas secara demikian memungkinkan pengakuan berkurangnya anjuran pembencian terhadap kaum majikan dan pembencian klas itu.

Dalam pada itu, masyarakat seperti yang digambarkan oleh Marx, tidak tampak bahwa perkembangan kapitalisme bertambah lama bertambah jelas meninggalkan dua golongan saja dalam masyarakat, yaitu segolongan kecil pemilik modal dan sebagian besar kaum proletar.

Sebab sejalan dengan berlakunya akumulasi dan konsentrasi serta sentralisasi modal berlaku pula proses yang lain yaitu berkembangnya kelompok menengah yang berdagang, serta yang penting adalah munculnya golongan buruh yang terpelajar (buruh yang mempunyai pengetahuan tehnik yang agak tinggi) yang disebut sebagai “sklilled labour”.

Mereka ini selalu berusaha memajukan dirinya dalam sistem kapitalisme. Mereka ini meskipun tidak mempunyai bagian dalam hak milik akan alat-alat produksi, tetapi mempunyai jiwa yang meyerupai kaum menegah yang memperoleh nafkahnya dari perusahaan dagangnya. Oleh karena itu pertentangan kelas seperti yang diramalkan oleh Marx, semakin lama semakin tumpul, bukan semakin tajam.

Untuk menjawab pertanyaan itu munculah teori baru yang membedakan antara kaum buruh terpelajar dengan kaum buruh tangan. Kaum buruh terpelajar itu dipandang sebagai sangat terikat dan terpengaruh sekali oleh kaum pemilik modal dan borjuis kecil, disamakan jiwanya dengan kaum menengah atau kaum pedagang di toko-toko dan warung-warung.

Golongan buruh terpelajar itu dimasukkan pula oleh golongan yang tetap mempertahankan gambaran perkembangan pertentangan klas yang setajam-tajamnya, kedalam golongan yang tak dapat dipercaya sebagai kaum proletar klas buruh, sebab dianggap tetap bimbang dan condong pada pandangan kaum pemilik modal. Pada hal golongan buruh terpelajar ini tampaknya memperoleh kedudukan yang bertambah penting, oleh karena perkembangan kapitalisme.

Dalam pada itu, kedudukan hak milik itu telah berubah, tidak seperti yang diperkirakan oleh Marx. Sekarang, antara “ kekuasaan atas perusahaan “ dengan pemilikan perusahaan telah terjadi pemisahan dan perbedaan. Hal itu terjadi karena timbulnya perusahaan-perusahaan yang besar serta raksasa dalam bentuk Perseroan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh banyak orang yaitu orang yang mempunyai saham dalam perusahaan tersebut.

Siapa yang menjadi pemegang sero, dialah yang menjadi pemilik perusahaan tersebut, sedangkan sero itu setiap hari diperdagangkan di pasar bursa, sehingga dapat dibeli oleh orang lain termasuk kaum buruh. Ini tentu hanya teori saja, sebab pada kenyataannya pihak yang memiliki saham yang terbesarlah yang menentukan arah perusahaan karena mereka memiliki hak suara terbesar.

Akan tetapi, perkembangan kapitalisme seperti itu telah menjurus pada perobahan dalam kedudukan “pemilik”. Tiap orang yang mempunyai sero, sebenarnya dapatlah disebut sebagai “turut memiliki alat produksi”, termasuk kaum buruh yang dapat membeli sero/saham tersebut.

Negara ternyata bukan sebagai alat penindas kaum buruh, tetapi justru menjadi alat untuk membela dan menjamin kehidupan kaum buruh. Hal itu terjadi karena Negara itu diberi tugas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kepentingan umum, termasuk kepentingan kaum buruh.

Atau dengan kata lain, telah muncul konsep baru yaitu welfare state, yang berpendapat bahwa negara harus secara aktif mengendalikan kehidupan ekonomi negara sehingga terjamin tiadanya pengganguran, “jaminan-jaminan sosial” dijamin dan dipertahankan oleh Negara dan sebagainya. Dengan kata lain, negara telah diberikan tugas yang sama dengan negara yang bertujuan Sosialis. Hal ini dapat dilihat di Eropa Barat.

Dengan adanya sistem politik Demokrasi, kelompok-kelompok masyarakat termasuk Serikat Buruh dapat menggunakan kekuasaannya untuk mencegah penindasan bagi kaum buruh, malah mempengaruhi pembuat pembuat keputusan untuk memberikan jaminan hidup yang layak bagi kaum buruh.

Dengan sistem demokrasi itu, kaum buruh tidak perlu mengadakan revolusi kekerasan untuk memperbaiki taraf hidupnya, tetapi dengan menggunakan saluran-saluran demokrasi seperti serikat Buruh, Partai Politik. Pers. Dan parlemen. Krisis ekonomi seperti yang diperkirakan oleh Marx tidaklah terjadi, karena berbagai organisasi International turut mengingatkan bahaya-bahaya yang terdapat dilapangan ekonomi dan politik internasional, sehingga ini semua mempengaruhi kaum kapitalis; semua negara bekerja menurut rencana yang jelas, dan mereka melihat kedepan sedikitnya untuk setahun dengan tujuan untuk menghindar berbagai bahaya-ekonomi termasuk bahaya krisis depresi, resesi (kemunduran tingkat kehidupan), inflasi, dan sebagainya.

Teori Marx secara langsung atau tidak langsung berjasa bagi negara-negara kapitalis untuk mencegah krisis ekonomi. Kaum Sosialisme Demokrasi  berpendapat bahwa struktur kapitalisme harus diubah, sehingga krisis ekonomi dapat dicegah, dan cara produksi dapat dikendalikan dari dalam dengan berpikir atas dasar kepentingan umum dan kepentingan masyarakat.

Masyarakat juga dapat dikendalikan sehingga produksi ditujukan pada keperluan masyarakat, dan keuntungan tidak boleh lagi bertentangan dengan keperluan masyarakat.

 

Prinsip Utamanya Adalah Human Dignity,  Kebebasan dan Keadilan Sosial

Kewajiban utama umat manusia adalah menyelamatkan diri dan lingkungannya dari kehancuran. Untuk itu menempatkan kembali posisi manusia dalam hubungannya dengan dunia (kosmos) disertai bimbingan nilai-nilai kebenaran, keindahan, dan kebaikan, merupakan keharusan. “Human dignity” atau kemuliaan manusia akan terwujud jika itu semua dilakukan.

Sebagai contoh, perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi akan sangat berbahaya jika implementasinya tidak didasari nilai-nilai moral. Peperangan dengan senjata pemusnah yang mengakibatkan penderitaan umat manusia, menunjukkan tidak adanya dasar moral. Oleh sebab itu demi terwujudnya kemuliaan manusia pengembangan pengetahuan dan tehnologi haruslah dilandasi oleh nilai-nilai moral.

Persoalannya adalah untuk dapat hidup terhormat apakah manusia akan menempatkan diri sebagai ummat (makhluk Tuhan) ataukah memandang dirinya sebagai pusat segala-galanya yang dapat menentukan dan menguasai semuanya. Jika manusia menempatkan diri sebagai pusat segala-galanya dan dapat menguasai semuanya maka akan ada pihak yang berkuasa dan dikuasai.

Kemuliaan manusia tidak mungkin terwujud dan terpelihara dibawah suatu situasi demikian. Tidak akan ada kemuliaan manusia jika tidak terdapat kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Pengalaman membuktikan bahwa dalam sistem demikian kemuliaan manusia dengan segala unsurnya seperti kebenaran, keindahan dan kebaikan, telah diabaikan dan dilanggar.

Untuk itu perlu pendorong tercapainya kebebasan, kemerdekaan dan kemauan yang kuat dalam menentukan bentuk masyarakat yang ingin dibangun, karena kebebasan adalah suatu kondisi, prasyarat bagi kemuliaan manusia. Jadi bukan rasa benci, dendam, dan ketidaksenangan kepada orang asing.

Namun kebebasan dan kemuliaan manusia itu hanyalah akan menjadi idea atau cita-cita yang steril kalu tidak disertai aplikasi yang nyata dalam masyarakat tempat kita hidup.

Dibawah sistem kapitalisme dan imperialisme distribusi fungsional dari produk-produk sosial akan terpusat pada kekuatan-kekuatan sosial yang bekerja bebas. Pembela-pembela kebijaksanaan ekonomi liberal mendasarkan pandangan-nya pada asumsi bahwa hanya dibawah sistem penawaran dan permintaan bebaslah distribusi fungsional beberapa kekuatan sosial secara efisien dapat terjamin.

Menurut mereka pasar bebas berarti dalam jangka panjang tidak akan ada kesempatan terjadinya harga dibawah harga atau diatas harga. Akan tetapi mereka dengan mudah melupakan bahwa unsur-unsur kekuasaan memainkan peranan penting dan bahkan peranan yang menentukan dalam keseluruhan faktor-faktor pada segi permintaan dan penawaran masing-masing.

Unsur kekuasaan ini harus dipertimbangkan dalam arti luas, keterlibatan organisasi partai-partai, ketimpangan pendapatan pada pihak pembeli dan penjual, dan sebagainya.

Demikian pula Indonesia pada masa penjajahan, kerugian selalu berada di pihak yang diperintah. Satu pihak terdapat tenaga kerja melimpah, tidak terorganisasi, tidak terdidik, tidak ada undang-undang perlindungan sosial,  pemilik tanah sedikit jumlahnya, sehingga sulit menyesuaikan diri dengan organisasi negara maju.

Pada pihak lain, terdapat kekuasaan kapitalis yang kuat dan terorganisasi dari Perusahaan-perusahaan dan Organisasi negara maju.

Kebijaksanaan ekonomi Pemerintahan negara maju sangat dipengaruhi kelompok kekuatan ekonomi kapitalis. Maka dari itu, penghapusan sistem politik kolonial haruslah diikuti dengan perubahan-perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Distribusi produk sosial tidak boleh menumpuk atau terpusat pada kekuatan-kekuatan pasar bebas, dengan demikian keadilan sosial dapat terjamin.

Organisasi kehidupan ekonomi harus direncanakan dan dibimbing oleh pemikiran-pemikiran ekonomi sosialis. Sebagaimana distribusi produk sosial hanya akan dapat terlaksana dibawah kerangka/sistem sosialisme, demikian pula tuntutan akan kemuliaan manusia hanya akan dapat terealisasi dibawah sistem sosialis. Jadi, untuk mencapai kemuliaan manusia diperlukan kebebasan dan keadilan sosial, yang kesemuanya hanya akan dapat dicapai dibawah sistem Sosialisme.

 

Pandangan Sosialisme Demokrasi terhadap Nasionalisme dan Internasionalisme

Nasionalisme merupakan sumber kehidupan dan kekuatan bagi rakyat, karena dapat membangkitkan antusiasme, kepercayaan kepada kemampuan diri sendiri untuk mewujudkan negara yang lebih maju dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Setelah tujuan kemerdekaan dan kebebasan tercapai, nasionalisme dihadapkan pada realitas masyarakat, bahwa kenyataan hidup manusia membutuhkan jaminan berupa kemakmuran, kemajuan dan perdamaian.

Jika itu gagal, maka nasionalisme akan menjadi kendala, yakni menjadi lebih konservatip, reaksioner, atau malah menjadi egosentris,  intolerant dan bangga diri (sombong). Nasionalisme seperti itu akan meningkatkan ketegangan dan kekerasan internasional.

Suatu tata dunia yang bertujuan memelihara perdamaian dan mengatur hubungan antara rakyat yang berkonflik untuk mewujudkan dunia yang damai, adalah merupakan keharusan bagi semua bangsa. Mustahil bahwa suatu bangsa dapat mamaksakan kehendaknya kepada dunia. Nasionalisme harus dapat menyadarkan kepada rakyat pentingnya hidup berdampingan dan kerjasama internasional demi kepentingan rakyat itu sendiri.

Karenannya harus mencegah berlanjutnya pertentangan keinginan, ketegangan, perjuangan, dan perang antara bangsa-bangsa.

Suatu bangsa sangat tergantung satu sama lain demi mempertahankan ekstensinya. Hampir tidak pernah ada suatu bangsa dan negara yang mampu memenuhi sendiri kebutuhan rakyatnya, karena alasan keterbatasan sumber-sumber. Antara bangsa dan negara satu dengan lainnya harus dapat bekerjasama dan saling menguntungkan, saling membantu, serta saling menghargai existensi masing-masing.

Kerjasama demikian itulah yang disebut internasionalisme. Internasionalisme menurut Sosialisme Demokrasi tentu tidak seperti yang dimaksudkan Marxisme maupun Engels, yang menghendaki terhapusnya eksistensi bangsa dan negara.

Internasionalisme menurut Sosialisme Demokrasi adalah lahir dari exstensi bangsa yang merupakan unit komponen masyarakat bangsa-bangsa. Unit bangsa itu ada karena beberapa hal, diantaranya karena tradisi yang sama, asal yang sama, bahasa yang sama, nasib yang sama dan cita-cita yang sama seperti kebebasan dari penindasan.

Keberadaan suatu bangsa itu adalah fakta dan realita yang dipertahankan oleh semua kelompok dalam masyarakat. Jadi yang memiliki kesadaran nasional itu tidak hanya kaum borjuis tetapi juga para pekerja dan petani. Bangsa adalah suatu realita yang tidak dapat dipungkiri, seseorang tidak dapat memandang internasionalisme tanpa mengakui existensi (keberadaan) bangsa-bangsa itu sebagai basis.

Nasionalisme merupakan jiwa dari setiap bangsa, dan dari situlah individuality dan kepribadian bangsa itu berasal.Persoalan internasional dewasa ini adalah bagaimana mewujudkan persetujuan dan kerjasama antara bangsa dengan dasar realita bangsa dan nasionalisme bangsa tersebut. Untuk itu semua bangsa harus menyadari pentingnya internasionalisme dimaksud.

Jangka panjang mungkin sekali suatu organisasi dapat menemukan solusi penyebab ketidakpuasan antar bangsa-bangsa akibat ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Misalnya masih ditemuinya ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam distribusi produksi dunia, masih didapati eksploitasi bangsa oleh bangsa lain. Hal demikian harus dihapuskan, sehingga tidak lagi terjadi perselisihan antara mereka.

Dengan memberikan semua bangsa dan rakyat kedudukan yang sama didepan hukum; dengan menghapuskan semua penjajahan dan memberikan kemerdekaan serta kebebasan bagi semua rakyat yang kemudian akan dapat menjadi anggota organisasi bangsa-bangsa; dan dengan mengakhiri semua ketegangan dan antagonisme yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak sama bagi semua rayat; dengan meningkatkan/mengubah negara dan rakyat yang terbelakang kearah tingkatan negara yang maju.

 

Perbedaan Sosialisme Demokrasi dan Komunisme

Ada beberapa perbedaan mendasar antara sosialisme demokrasi dengan komunisme. Perbedaan kedua aliran terletak pada (Sutrisno. 2015) :

  1. Penghargaan kepada manusia sebagai individu, yang dalam Sosialisme Demokrasi harus menjadi tujuan yaitu kemuliaan manusia, sedangkan dalam Komunisme manusia sebagai budak produksi dan tidak bermartabat.
  1. Cara mencapai tujuan (masyarakat sosialis) juga berbeda; Sosialisme Demokrasi dengan jalan proses Demokrasi, sedangkan Komunisme dalam mencapai Sosialisme (Komunisme) harus dengan revolusi/kekerasan;
  2. Existensi Negara/Bangsa; Sosialisme Demokrasi memang bersifat internasionalisme tetapi tetap mempertahankan existensi bangsa dan negara, sedangkan Komunisme ingin menghapuskan Bangsa dan Negara dengan membangun masyarakat komunis Internasional
  3. Peranan Negara bagi Sosialisme Demokrasi justru penting sebagai alat untuk meningkatkan kemakmuran rakyat (welfare state) sedangkan menurut kaum Komunis Negara adalah alat kaum kapitalis untuk menindas kaum buruh dan rakyat.

Tentu masih banyak perbedaan lain misalnya tentang sudut pandang terhadap Tuhan dan lain-lain. Namun, tidak relevan untuk di bahas dalam artikel ini. Sedangkan persamaannya sebagaimana sudah diulas panjang lebar adalah bagaimana cara menganalisis struktur sosial yang selalu melibatkan analisis buruh dan bekerjanya sistem kapital.

 

 

Baca Juga:

Kritik Atas Kritik: Masalah Kaum Anarkisme Dan Membicarakan Masa Depan Sosialisme

Perkembangan Nasionalisme dan Model-model Nasionalisme

Perbedaan Kemunculan Nasionalisme di Negara Dunia Ketiga dan Negara Barat

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments