Pengertian Oligarki dan Demokrasi di Indonesia Menurut Vedi Hadiz, Richard Robinson, dan Jeffrey Winter

Pengertian Oligarki dan Demokrasi di Indonesia Menurut Vedi Hadiz, Richard Robinson, dan Jeffrey Winter

Penulis: Dian Dwi Jayanto

Tumbangnya kekuasaan Orde Baru setelah bercongkol selama lebih dari 30 tahun memunculkan optimisme bagi perjalanan praktik demokrasi di Indonesia. Kekuasaan yang selama ini digambarkan serba tersentral ke satu tangan diandaikan akan sesegera mungkin mengalami distribusi merata, sehingga memunculkan keseimbangan kekuasaan dan dapat memicu kehidupan demokratisasi yang lebih baik. Beberapa peneliti utamanya seperti Aspinall meyakini hal tersebut.

Namun di sisi lain, di tengah euforia demokratisasi pasca Soeharto, muncul beberapa pandangan teoritis yang sesegara mungkin membuyarkan lamunan indah tersebut. Misalnya tulisan Slater tentang realitas politik di Indonesia adalah kartel politik semenjak reformasi bergulir.

Dan yang paling mengejutkan adalah penelitian Vedi Hadiz bersama Robinson dan Jeffrey Winter. Mereka melihat tidak ada perubahan signifikan dalam perpolitikan dan demokrasi di Indonesia. Sebab, dalam praktiknya, politik pasca reformasi adalah oligarki semata. Oligarki, bagi penganut teori ini, selalu mampu melakukan pengorganisasi kembali kekuasaannya setelah reformasi akibat modal kekayaan yang melimpah terkumpul sejak Era Soeharto berkuasa.

Agar lebih sistematis, secara garis besar, menurut Marcus Mietzner (2015), terjadi pemetaan ulang tentang potret politik di Indonesia pasca reformasi. Paling tidak terdapat tiga pandangan dari para ilmuwan politik arus besar dalam melihat demokratisasi di Indonesia pasca 98:

Pertama, pandangan pluralis yang memiliki optimisme tinggi terhadap perjalanan demokratisasi di Indonesia. Secara garis besar, pandangan pluralis tidak menampik bahwa kekuatan-kekuatan politik yang telah mapan sebelumnya tidak begitu saja hengkang, namun di sisi lain ada kekuataan civil society dalam berbagai bentuknya yang juga turut ambil peran besar dalam percaturan politik.

Fenomena relawan politik menunjukkan bagaimana kekuatan sipil turut andil dalam Pemilu, bukan saja milik elite. Kelompok pluralis meyakini bahwa terjadi perebutan kekuasaan yang berlangsung, namun kekuasaan itu sendiri telah terdistribusi. Tulisan Marcus Mietzner berjudul “Reinventing Asian Populism: Jokowi’s Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia” (2015) bisa menjadi contoh bagaimana pandangan pluralisme melihat politik di Indonesia.

Kedua, politik kartel. Slater menggarisbawahi bahwa demokrasi di Indonesia adalah demokrasi kartel, artinya setiap partai berkompromi dalam rangka mendapatkan kekuasaan dan kemudian mendsitribusikan sumber daya negara untuk menghidup partai mereka (Ulasan Slater tentang pengertian Politik Kartel dapat dibaca di sini).

Pandangan ketiga adalah oligarki. Sebuah sudut pandang yang melihat bahwa pada praktiknya, politik di Indonesia sebelum dan sesudah reformasi sama saja, tetap para oligarki yang memegang kendali.

Tulisan ini memfokuskan pembahasan tentang pengertian oligarki dan kaitannya dengan demokrasi di Indonesia pasca reformasi, lebih khusus lagi dengan meninjau pengertian dari para teoriotis oligarki politik di Indonesia, yakni Vedi Hadiz, Robinson, dan Jeffrey Winter.

Sebagian besar sumber penjelasan tentang pengertian Oligarki dalam tulisan ini diambil dari buku berjudul “Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Comtemporary Indonesian Politics” yang dieditori oleh Michel Ford dan Thomas Pepinsky (2014).

Pengertian Oligarki

Keyakinan utama para teoritis oligarki adalah meski reformasi telah bergulir, pada kenyataannya tidak bisa mengeliminasi praktik oligarki di Indonesia. Dengan kata lain, meskipun Indonesia telah memasuki fase reformasi, sebenarnya tidak ada yang beda dimana kekuasaan tetap bertumpuh para oligarki.

Hadiz dan Robinson mengemukakan bahwa reformasi telah mengubah aturan main oligarki, misalnya para oligarki tidak secara langsung mengikuti pemilihan umum. Namun, yang menjadi pengendali dari berjalannya Pemilu di belakangnya tetaplah para oligarki tersebut.

Hadiz dan Robinson mendefinisikan oligarki sebagai “sistem hubungan kekuasaan yang memampukan pemusatan kekayaan dan otoritas serta dengan itu secara kolektif dipertahankan” (dalam Ford & Pepinsky, 2014: 3).

(System of Power relations that enables the concentration of wealth and authority and its collective defence”).

Dari definisi tersebut, dapat diartikan bahwa oligarki adalah suatu hubungan kekuasaan dari sekumpulan orang yang telah memiliki sumber daya kekayaan maupun otoritas sebelumnya, dan kemudian berusaha tetap mempertahankan kekayaan mereka bersama-sama. Sedangkan bekerjanya politik dan kekuasaan adalah hanya upaya dari para oligarki semata menyelamatkan kekuasaan dan kekayaan sebelumnya.

Teoritis oligarki Indonesia lainnya, Jeffrey A. Winter mendefinisikan oligarki sebagai “Politik pertahanan kekayaan di antara aktor yang sudah mendapatkan limpahan materi” (dalam Ford & Pepinsky, 2014: 3).  (Politics of wealth defence among materially endowed actor).

Pengertian yang dikemukakan oleh Winter sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Hadiz dan Robinson, pada dasarnya latar belakang politik sebelum reformasi telah memampukan oligarki memusatkan kekuasaan karena limpahan kekayaan, kemudian dengan kekayaan itu, para oligaarki bersama-sama mempertahankannya.

(Vedi Hadiz. Ilmuwan Sosial yang terkenal karena pendekatan Oligarki dalam membaca politik di Indonesia. Sumber Gambar: FISIP UI)
(Vedi Hadiz. Ilmuwan Sosial yang terkenal karena pendekatan Oligarki dalam membaca politik di Indonesia. Sumber Gambar: FISIP UI)

Michel Ford dan Thomas Pepinsky memberikan penjelasan menarik ketika mengurai dua pengertian tentang oligarki di Indonesia. Ford dan Pepinsky menguraikan bahwa meskipun secara substansial kedua definisi dari Hadiz & Robinson dan Winter sama tentang upaya mempertahankan kekayaan dan ketimpangan ekonomi, namun kerangka teoritis mereka jauh berbeda dalam menjelaskan oligarki di Indonesia.

Hadiz & Robinson beracuan pada perspektif neo-marxian yang memberikan latar belakang penjelasan di dalam perkembangan kapitalisme global, sedangkan Winter lebih menekankan analisis Weberian yang fokus pada peran dan lokus koersif di dalam sistem politik.

Sebagai pengikut neo-marxian, pandangan bahwa ketika akumulasi kapital begitu besar, maka akhirnya timbul ketimpangan ekonomi, dimana pemegang modal adalah penguasa. Dengan demikian, praktik politik oligarki adalah suatu keniscayaan yang pasti terjadi di dalam kapitalisme global. Kurang lebih begitu cara berpikir ala neo-marxian.

Di sisi lain, Winter tidak menegaskan bahwa bukan cerminan dari kapitalisme global, meski bisa jadi oligarki adalah suatu implikasinya, namun pada peran orang-orang kaya tersebut soal perilaku kolektif atau upaya mempertahankan kekuasaan dan ketimpangan ekonomi yang ekstrem.

Perbedaan lainnya, masih menurut dari sudut pandang perspektif, Hadiz & Robinson yang mengacu pada neo-marxian memberikan analisis global ketika melihat titik sentral Indonesia sebagai negara periphery (pinggiran) di massa akhir berjayanya kapitalisme (akhir abad 20).

Sejak awal pemerintahan Soeharto, pelbagai bisnis di Indonesia telah diguyur oleh aliran modal dari negara-negara luar yang menjadikan pemerintah dan orang-orang pilihannya menjadi oligarki. Konteks Indonesia sebagai negara berkembang dan, sekali lagi, pengaruh kuatnya dalam pusaran kapitalisme global telah turut memproduksi oligarki di Indonesia.

Dan kembali pada definisi awal oligarki, orang-orang tersebut perlu untuk mempertahankannya. Sehingga, ketika ada ketimpangan dan guyuran modal, oligarki adalah suatu fenomena umum belaka.

Sedangkan Winters sebaliknya, ia lebih melihat bahwa oligarki terbentuk karena formasi sosial di dalam negara tersebut, daripada melibatkan analisis ketimpangan ekonomi global. Menurut Winter, oligarki terjadi karena ada ketimpangan distribusi kekayaan yang sangat mencoliok di suatu negara,

Prinsipnya sederhana: kapitalisme selain menjanjikan kekayaan yang tidak terbatas, juga bisa mengakibatkan jurang pemisah tajam karena ketidaksetaraan distribusi ekonomi yang terjadi. Akibatnya, oligarki yang sangat kaya dan semakin kaya lahir bebarengan dengan ketimpangan ekonomi. Alhasil, sistem sosial dan politik dibawah kendali orang-orang yang memegang kekayaan.

Demokrasi dalam Cengkraman Oligarki 

Sudah disinggung sebelumnya, yang terjadi bukanlah distribusi pemerataan kekuasaan dari para oligarki, namun hanya reorganizing power atau pengorganisasian kekuasaan. Artinya, pemegang kekuasaan tetap oligarki, namun caranya saja berubah.

Kalau dulu, Soeharto adalah simbol oligarki tunggal yang menertibkan oligarki-oligarki lain dibawahnya. Hari ini, oligarki tidak perlu menjadi simbol yang mencolok atau terlihat dalam menghiasi jabatan kekuasaan politik, namun bisa berada di balik orang-orang yang tampil sebagai politisi.

Ketika ada kontestasi politik, dimana kita tahu biaya politik di Indonesia tidak murah, maka para oligarki itu memasang orang-orang dibawah kendalinya untuk mengamankan kekayaannya. Bahasa agak kasarnya, para aktor politik pemegang kekuasaan yang tiap hari riwa-riwi di tivi itu sebenarnya tidak memiliki kekuasaan penuh atas kekuasaannya, karena mereka dibalik kemenangan kekuasaan itu, ada investor besar yang memodali pencalonan mereka.

Satu premis yang menarik lainnya dari oligarki adalah para oligarki bersama-sama mempertahankan kekuasannya. Status quo yang terjaga di belakang kontestasi politik yang terjadi.

Ada semacam konsensus di antara para oligarki, aktor siapa yang menang dalam sebuah kompetisi, setiap oligarki harus tetap melindungi kepentingan oligarki lain, meskipun nampaknya ada drama politik yang terjadi.

Menurut Winter, siapapun yang kemudian berani tidak bersepakat dengan oligarki tersebut, maka kekuasaannya tidak akan bertahan lama. Ia memaparkan dalam salah satu kesempatan ketika berkunjung ke Indonesia bahwa Abdurahman Wahid adalah contoh presiden yang tidak mendapatkan dukungan oligarki, sehingga cepat naik dan cepat dilengserkan.

Sebab, oligarki perlu selalu mempertahankan kekuasaannya secara kolektif. Dan itulah cermin dari demokrasi di Indonesia kalau kita setia dengan sudut pandang oligarki.

 

 

Baca juga tulisan terkait

Politik Kartel Berlangsung Sejak Awal Reformasi di Indonesia

Tiga Model Distribusi Kekuasaan dalam Ilmu Politik

Populisme Islam dan Oligarki: Meninjau Ulang Pemikiran Vedi Hadiz

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments