Pengertian Negara, Sifat-sifat Negara, dan Unsur-unsur Negara dalam Kajian Ilmu Politik

Pengertian Negara, Sifat-sifat Negara, dan Unsur-unsur Negara dalam Kajian Ilmu Politik

Penulis: Redaksi Pojok Wacana

Sudah disinggung dalam tulisan-tulisan sebelumnya, baik dari segi sejarah maupun pendekatan yang masih berlaku, tinjauan kelembagaan menjadi salah satu isu sentral dalam topik ilmu politik. Kaitannya dengan itu, dimana ilmu politik berurusan dengan persoalan legalitas dan keneragaan, menjadi penting untuk lebih dalam memahami pengertian negara dalam konsep ilmu politik.

Tulisan ini memfokuskan pembahasannya pada pengertian-pengertian secara umum tentang konsep apa itu negara, dan kemudian lebih spesifik lagi pengertian seperti apa yang kerap kali menjadi pegangan. Kemudian pembahasan turunannya adalah sifat-sifat negara dan Unsur-unsur yang harus ada di dalam negara.

 

Pengertian Negara

Sudah begitu banyak para ilmuwan yang merumuskan pengertian tentang apa itu negara. Berikut kami paparkan beberapa diantaranya yang diambil dari buku “Dasar-dasar Ilmu Politik”nya Miriam Budiarjo (2007):

Roger H. Soltau mengatakan bahwa  “Negara adalah agen (agency) atau kewenangan (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

(The state is an agency or authority managing or controlling these (common) afairs on behalf of and in the name of the community).

Pendapat lain di kemukakan oleh Harold J. Laski yang menjelaskan bahwa “Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.

Sedangkan masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk memenuhi terkabulnya keinginankeinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.

(The state is a society which is integrated by possesing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society. A society is a group of human beings living together and working together for the satisfaction of their mutual wants. Such a society is a state when the way of live to which both individuals and associations must conform is deined by a coercive authority binding upon them all).”

Ilmuwan lain, Robert M. Maclver mengatakan: “Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa

(The state is an association which, acting through law as pormulgated by a government endowed to this end with ceorcive power, maintains whitin a community territorially demarcated the universal external conditions of social order).

Tokoh ilmu sosial kenamaan Max Weber mendefinisikan bahwa “Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan isik secara sah dalam sesuatu wilayah”.

(The state is a human society that (succesfully) claims the monopoli of the legitimate use of physical force within a given territory).

Dari berbagai penjelasan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, Miriam Budiarjo menarik kesimpulan bahwa negara adalah “suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis terhadap kekuasaan yang sah” (Budiarjo, 2007: 49).

Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi yang memiliki kemampuan dominatif dalam memaksakan kehendaknya kepada warga negara, seturut dengan pendapat Max Weber.

Sependapat dengan Budairjo dalam menarik kesimpulan tentang karakter dan pengertian negara, Ilmuwan Politik lainnya Ramlan Surbakti dalam buku “Memahami Ilmu Politik” menunjukkan kesepahamannya tentang definisi negara yang lekat dengan penjelasan dari Weber. Dimana negara adalah satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas dan legitimasi untuk bersikap dominatif terhadap warga negara.

Namun, Surbakti menambahkan bahwa selain dalam pengertian dominatif, negara juga merupakan suatu bangunan yang didalamnya mengandung unsur konsensus sebagai alat pemersatu suatu negara. Bagaimana bangunan filsafat tentang konsensus politik yang bisa mewujud menjadi suatu negara, dalam teori politik era pencerahan disebut sebagai kontrak sosial.

(Beberapa teori negara berlandaskan filsafat kontrak sosial bisa dibaca di sini: John Locke, Thomas Hobbes, dan Montesquiue)

Alhasil, dari persepktif ala Weberian, yang terkenal pendekatan kelembagaannya, secara kaprah ketika ditanya apa itu negara, ilmuan sosial tersebut sering digunakan sebagai acuan:  “Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah”.

(Definisi negara dari Max Weber adalah yang paling sering digunakan pegangan. Sumber Gambar: Wikipedia)

Bahasa gampangnya, hanya negaralah yang berhak memungut pajak kepada warga negara. Jika itu dilakukan oleh orang  di luarnegara atau perwakilan negara, maka disebut palak. Begitu juga hanya negara yang memiliki otoritas dan hak untuk melakukan penyiksaan fisik kepada warga negara, seperti memenjarakan atau menjatuhkan hukuman mati. Jika itu dilakukan orang lain, maka itu di luar kewenangan dan tidak punya hak.

 

Sifat-sifat Negara

Dari definisi yang telah dikemukakan, para ilmuwan politik kemudian memerinci lebih jauh sifat-sifat negara yang terdiri dari tiga hal:

Pertama, Sifat Memaksa. Karena negara adalah satu-satunya entitas yang secara legal berhak memaksakan kehendak hingga ke paksaan bersikap fisik, sudak sewajarnya sifat pertama negara adalah memaksa. Misalnya memungut pajak dan memberikan denda bagi yang tidak membayar.

Kedua, Sifat Monopoli. Masih berkaitan dengan sifatnya yang pertama, negara memiliki hak untuk melakukan monopoli terhadap warga negaranya. Misalnya negara menetapkan tujuan tertentu dalam pencapaian sistem politiknya atau tujuan negaranya, atau bahkan ideologi yang dianut oleh sistem poltiik tersebut, negara berhak memonopoli aliran ideologi apa yang diperkenankan dan tidak bagi Parpol, Ormas atau masyarakat secara umum.

Ketiga, Sifat mencakup semua (all ­encompassing, all­embracing).  Ketika suatu perundang-undangan ditetapkan, maka harus berlaku kepada semua orang tanpa pandang bulu. Artinya setiap orang yang berstatus sebagai bagian dari warga negara suatu negara harus pula terkena aturan yang berlaku tersebut.

Misal membayar pajak, maka semua orang, baik orang biasa maupun pejabat, selama dia warga negara dan beroperasi di negara tersebut, maka terkena hukum yang berlaku.   

 

Unsur-unsur Nagara

Pembahasan lain yang biasanya juga turut masuk tentang negara adalah unsur-unsur Negara. Pembahasan ini sebenarnya perluasan saja dari pengertian negara yang sudah kita bahas. Ketika negara didefinisikan sebagai suatu entitas yang memiliki otoritas memaksa di suatu wilayah tertentu, kemudian beberapa hal di dalam definisi itu bisa diperas lagi, misalnya siapa yang namanya negara atau badan perwakilan negara, dan apa yang dimaksud dengan wilayah tertentu?

Berikut ini beberapa unsur negara yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Unsur negara meliputi wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan.

Pertama, Wilayah. Setiap negara menempati salah satu lokasi yang ada di bumi, yang dimaksud wilayah bukan hanya soal tanah, namun juga perairan dan udara. Mungkin dewasa ini dengan adanya kemajuan teknologi metaverse yang lebih kompleks akan ada pembaruan definisi wilayah negara dalam hal virtual. Terlepas dari itu, wilayah negara adalah suatu teritorial kekuasaan yang berada dibawah suatu kekuasaan pemerintahan negara tertentu.

Kedua, Penduduk. Setiap negara memiliki penduduk, dan semua penduduk warga negara terikat dengan kekuasaan suatu negara.

Ketiga, Pemerintah. Karena negara adalah benda mati, maka diperlukan seperangkat aparatur pemerintahan yang bertugas menjalankan peran dan fungsi negara atas nama negara. Mereka adalah pemerintah, suatu organisasi yang berkewajiabn membuat aturan dan melaksanakan aturan yang kemudian bisa berlaku bagi seluruh warga negara atau penduduk.

Keempat, Kedaulatan. Di dalam suatu negara melekat konsep kedaulatan, yakni suatu konsep kekuasaan tertinggi agar undang-undang dapat diberlakukan. Konsep kedaulatan ini tentunya terikat kuat dengan konsep yuridis, atau legal formal, bukan makna kekuasaan secara mutlak karena kita membicarakan konsep negara modern. Artinya, makna kedaulatan yang berisi kekuasaan ini adalah amanah dari undang-undang, bukan suatu hal yang begitu saja melekat dalam pemerintahan yang mengatasnamakan negara.  

   

Catatan

Tentu perlu segera ditambahkan, di luar beberapa pendapat yang telah mainstream di atas, ada pula pendekatan lain dalam mendefinisikan apa itu negara. Misalnya saja para Marxian yang lebih melihat negara adalah suatu bentuk lembaga yang merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan kapitalis untuk mengeksploitas buruh. Tentang ulasan proses terbentuknya negara dalam paradigma Marxis bisa dibaca di sini.

 

Bacaan Lebih Lanjut:

Sejarah dan Perkembangan Ilmu Politik

Teori Thomas Hobbes Tentang Leviathan dan Kekuasaan Negara

Filsafat Plato Tentang Idea, Etika, dan Negara

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments