Pengertian Kebijakan Publik Deliberatif dan Relasinya dengan Good Governance

(Iustrasi Kebijakan Publik)

Salah satu persoalan yang mengemuka ketika berbicara tentang kebijakan publik adalah dimana posisi publik dalam proses perumusan tersebut. Gamblangnya, ketika berbicara publik, dimana keterlibatan atau peran publik dalam penentuan kebijakan tersebut. Bukankah selama ini analisis kebijakan hanya melibatkan para ahli saja?

Diskursus tentang partisipasi publik sendiri dalam proses perumusan, implementasi, evaluasi kebijakan mendapatkan tempat tatkala runtuhnya Orde Baru. Sebagaimana diketahui, ketika kebijakan model elitis yang menempatkan publik atau masyarakat umum hanya sekedar menjadi penonton pembangunan telah terbukti gagal menuju kebijakan publik yang unggul.

Model elitis yang diterapkan rezim Soeharto hanya menempatkan para teknorat dengan tidak memperdulikan suara-suara masyarakat terbukti mendapatkan keberhasilan yang minim. Sehingga, berangkat dari traumatis sejarah tersebut, kini partisipasi dan kontribusi masyarakat secara luas di dalam proses kebijakan tidak bisa dipandang rendah lagi.

Terutama ketika mengetahui bahwa people power menunjukkan kemampuannya menumbangkan rezim kebijakan publik model elitis yang berlangsung lebih dari 30 tahun. Keterlibatan publik secara luas di dalam proses kebijakan inilah yang secara sederhana dipahami sebagai kebijakan publik deliberatif.

Mengutip pendapat Antun Mardiyanto (2011), kebijakan deliberatif dianggap banyak ahli administrasi negara sebagai bentuk kebijakan yang relevan untuk diterapkan di Indonesia. Hal tersebut seiring dengan proses desentralisasi yang digaungkan pasca reformasi.

Di samping itu, masih menurut Mardiyanto, kemunculan kebijakan deliberatif tidak terlepaskan dari perubahan paradigma government ke governance. Secara sederhana, government adalah sebuah corak kebijakan yang lokusnya bertumpuh kepada pemerintahan. Sedangkan, governance merupakan tata kelola pemerintahan yang fokusnya bukan bukan lagi terbatas pada lembaga pemerintahan saja, tapi semua lembaga dan masyarakat umum yang orientasinya dan tujuannya mewujudkan publicness.

(Untuk penjabaran lebih lebih lengkap terkait perbedaan government dan governance dapat dibaca di sini)

Public Policy pada awalnya berakar dari bentuk demokrasi deliberatif. Sedangkan konsepsi demokrasi deliberatif berasal dari “ruang publik” yang dipopulerkan Habermas. Demokrasi deliberatif mengandaikan bahwa, pada setiap pengambilan keputusan harus melalui musyawarah dan dialog antar warga negara. Tujuannya, pencapaian mufakat antar warga negara.

Di sini yang perlu ditonjolkan dari pengertian demokrasi deliberatif adalah partisipasi publik (Mardiyanto, 2011). Menilik bahwa kebijakan deliberatif adalah pengadopsian dari demokrasi deliberatif, maka pemahaman tipe komunitarian sangat kental di dalam prespektif kebijakan ini.

Dari pernyataan di atas kita bisa menemukan titik temu antara partisipasi publik, deliberatif dan bentuk governance. Ringkasnya, bagaimana cara mengaplikasikan konsep partisipasi publik sebagai wujud Public Policy yang deliberatif? Jawabnya adalah membangun good governance. Bentuk governance terbaik inilah yang diyakini menjawab bagaimana implementasi dariPublic Policy deliberatif.

Sepadan dengan apa yang dikatakan Riant Nugroho (2012: 383), cara mewujudkan kebijakan adalah mengadopsi konsep dari good governance. Penerapan dari konsep good governance inilah yang diyakini dapat mewujudkan kebijakan publik model deliberatif.

Pada akhirnya, pembahasan kita akan sedikit menelaah makna dari good governance sendiri untuk bisa lebih memahami penerapan prinsip kebijakan deliberatif.

Merujuk pendapat OECD dan Bank Dunia, good governance  didefiniskan sebagai “penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana infestasi yang langkah, dan pencegahan korupsi secara politik maupun administratif, menjalankan displin anggaran, serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktifitas kewiraswataan”. Definisi secara singkat dapat diambil dari pengertian yang diberikan oleh UNDP, dimana good governance disinonimkan sebagai hubungan sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (Ibid: 385).

Dari pengertian yang dirangkum dari OECD, Bank Dunia, UNDP, maka kemudian diperinci lagi Sembilan karakter mendasar di dalam konsep good governance. Keterangan berikutnya tentang sembilan karakter good governance dikelola penulis dari penjabaran Rian Nugroho (Ibid: 385-386). Sembilan karakter tersebut antara lain: pertama, partispasi, jaminan pada setiap warga negara untuk bisa bersuara dalam pengambilan keputusan pemerintah, serta dapat menyuarahkan kepentingannya.

Kedua, Rule of law, jaminan kerangka hukum yang berlaku secara setara. Ketiga, Transparansi, adanya keterbukaan informasi dari pihak pembuat keputusan kepada publik. Keempat, responsif, dimana lembaga-lembaga dan proses-proses yang berjalan harus mencoba melayani stakeholders. Kelima, berorientasi pada Konsesus, dimana pembuat kebijakan yang menggunakan konsep good governance harus senantiasa mencari sebuah titik temu untuk mencapai kesepakatan, terlebih ketika banyak kepentingan yang didesakkan di dalam proses pengambilan kebijakan.

Keenam, kesetaraan, artinya semua warga negara mendapatkan jaminan untuk bisa memajukan kesejahteraan mereka. Ketujuh, Efektif dan efisien dalam mengelola sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. Kedelapan, akuntabilitas, yakni pertanggungjawaban pembuat kebijakan kepada public dan lembaga-lembaga stakeholders lainnya. Terakhir, pandangan strategis, dimana para pemimpin dan masyarakat dapat selaras memiliki pandangan tentang good governance.

Alhasil, kebijakan deliberatif adalah berakar dari telaah teoritis-filosofis yang dikembangkan Jurgen Habermas tentang “ruang publik” yang menciptkan demokrasi deliberatif. Pada intinya bertumpuh pada partisipasi publik sebagai orientasi utama dalam proses pengambilan keputusan. Cara untuk mencapai partisipasi publik dalam rangka mewujudkan kebijakan publik deliberatif adalah menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Rujukan

Mardiyanto, Antun. 2011. “Kebijakan Publik Deliberatif: Relevansi dan Tantangan Implementasinya”. Dalam Jurnal Magister Kebijakan Publik Vol. 24, Nomor 3, hal 261-271.

Nugroho, Rian. 2012. Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan dan Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

 

Penulis: Redaksi Pojok Wacana

Baca juga tulisan terkait:

Pengertian Governance dan Perbedaannya dengan Government dalam Kajian Kebijakan Publik

Dimensi Isi, Proses, dan Konteks dalam Pembuatan Kebijakan Publik

Peran Minim Kekuasaan Negara dalam Model Governance Berbasis Pasar

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments