Pengertian, Karakter, dan Tahapan Civil Society

Civil Society Masyarakat Madani

Pengertian, Karakter, dan Tahapan Civil Society

Penulis Dian Dwi Jayanto

Civil society kerap kali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “masyarakat madani”. Penerjemahan tersebut tidak sepenuhnya keliru, namun mengandung akar historis dan semangat zaman yang berbeda.

Masyarakat madani merupakan konsepsi dalam sejarah Islam tentang pembentukan komunitas muslim di Madinah selepas Nabi Muhammad hijrah. Dalam masyarakat madani, integrasi sosial ditegakkan dalam struktur yang harmonis dibawah nilai-nilai negara Islam, dimana keterlibatan dari kesatuan masyarakat mengambil peran di dalamnya.

Pemahaman ini secara umum kita bisa ambil dari pandangan Muhammad Arkoun yang menyatakan dimana negara Islam di era Nabi adalah sekuler. Kekuasaan Nabi sebagai penguasa tetap dibatasi melalui dewan penasihat (perwakilan dari setiap kabilah) yang mengelilingi kekuasaannya.

Setiap kekuatan kelompok mengambil andil di dalam proses berjalannya negara, bukan hanya sekadar bertumpuh pada legitimasi religius kenabian. Di sini kekuatan sipil memiliki keterikatan kuat dengan negara. Ada ciri kohesifitas yang selaras antara warga negara dan negara.

Sedangkan civil society, utamanya semenjak Abad ke-18, merupakan sebuah konsep yang terikat dalam diskusi demokrasi yang memberikan ruang bagi pastisipasi publik dalam kehidupan politik. Eksistensi civil society mengandaikan ketegangan dengan negara, dan dalam era yang lebih lampau ketegangan dengan Gereja.

Di sinilah kemudian agaknya masyarakat madani dan civil society tidak menjadi padanan kata yang mengandung semangat yang sama. Civil society kontra dengan negara dan agama, dan masyarakat madani memiliki konsepsi agama, negara, dan masyarakat dalam satu tarikan napas yang selaras.

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, civil society adalah “masyarakat sipil”. Kata ini pun mengandung bias tertentu ketika kita memahaminya hanya sebagai bentuk organisasi sosial yang berisikan masyarakat non-sipil atau bukan pejabat publik.

Lebih tepatnya, kita tidak perlu memusingkan pengalihan bahasa dari civil society ke dalam bahasa Indonesia yang benar daripada nanti menimbulkan kekaburan pemahaman.

Kasus yang sama bisa banyak kita jumpai dalam konsep-konsep ilmu sosial yang kurang pas jika diterjemahkan secara telanjang, misalnya saja good governance sebagai pemerintahan yang baik (ulasan tentang

Dibanding meributkan terjemah civil society ke dalam bahasa Indonesia, akan lebih bermanfaat bagi kita untuk mendeteksi karakter dari civil society itu sendiri. Dari karakter-karakter civil society, nantinya bisa mengilhami kita menemukan pengertian dari civil society.

Bagian akhir tulisan ini juga membicarakan civil society menurut tahapan-tahapan pengertian dalam telaah perkembangan literatur sosial-politik. Dengan memahami tahapan-tahapan tersebut, kita bisa mengetahui bagaimana perubahan makna dari civil society itu sendiri.

 

Civil Society dan Demokratisasi

Civil society memiliki akar sejarah yang panjang dalam diskusi politik, bahkan bisa dilacak hingga filsafat politik zaman Aristoteles. Meski demikian, Cicero adalah orang pertama yang memperkenal konsep “societies civilis” dalam filsafat politik.

Menurut catatan Asfar (2001), dalam sejarah Eropa, civil society berangkat dari merebaknya kekuasaan di luar raja ketika kerajaan membebani upeti lebih besar kepada para tuan tanah.

Gerakan yang lebih masif menandai otoritas tradisional semakin memuncak menjelang era Pencerahan, yang menjadi bagian dari zaman modernisasi dimana ada upaya menumbangkan bentuk kekuasaan absolut (Gereja).

Ulasan tentang pengertian era modern dan era Pencerahan dapat di baca di sini:

Dua Karakter Utama Filsafat Modern

3 Ciri Zaman Modernitas

Perkembangan selanjutnya, utama selepas Abad ke-18, kemunculan civil society lebih banyak ditandai dengan meningkatnya ekspansi ekonomi dan perjuangan para borjuis melepaskan diri dari belenggu kekuasaan negara (Asfar, 2001).

Oleh sebab itu, konsepsi civil society sering disandingkan sebagai wujud kontra terhadap kekuasaan negara dalam arus demokratisasi.

Era yang belakangan hadir semakin menjadikan civil society sebagai sebuah kekuatan politik besar ketika mampu menumbangkan kekuasaan otoritarianisme. Beberapa negara-negara di Eropa dan Timur Tengah menjadi contoh yang baik dalam hal ini, misalnya gerakan civil society di Polandia pada Pemilu bulan Juni 1989.

Kaitan civil society dengan terjiwai dari perjuangan dalam mengemban semangat demokratisasi digambarkan Kohen dan Arato sebagai berikut:

“Modern civil-society is based on egalitarian principles and universal inclution, experience in articulating the political will and in collective decision making is crucial to the re-production of democracy” (Kohen dan Arato, 1992:19 dalam Asfar, 2001: 51)

Ringkasnya, civil society adalah konsekuensi dari tegaknya prinsip kesetaraan, dan sebuah artikulasi keinginan politik secara kolektif untuk turut berpartisipasi dalam memproduksi ulang (terlibat aktif) dalam proses pembuatan kebijakan di era demokrasi.

Secara praktis, civil society adalah berbagai bentuk organisasi sosial yang berada di luar institusi pemerintah dan memiliki kekuatan yang mumpuni dalam mengimbangi kekuasaan negara.

Ada satu pertanyaan yang khas dalam diskusi civil society yang selalu membuat pengandaian bersifat oposisi biner: ketika negara lemah, maka civil society akan kuat, dan ketika civil society kuat, maka negara lemah.

Apakah tidak ada suatu tatanan ketika keduanya sama-sama kuat?

Dari faktor kesejarahan jawabannya kebanyakan memang sering berseteru, namun sebagai berangsur-angsur ketika sudah mencapai demokrasi modern, keduanya bisa saling bekerja sama secara teori.

Untuk menjelaskan hal di atas, Eisenstadt (dalam Asfar, 2001) mengajukan empat komponen civil society yang bisa membantu proses trasisi dari rezim otoriter kepada demokrasi modern, dengan harapan lebih lanjut akan tercipta demokrasi yang berjalan selaras dengan civil society tanpa adanya oposisi biner.

Empat komponen itu adalah:

  1. Terdapat otonomi dari negara untuk individu dan kelompok. Dengan kata lain, kalau negara sangat totalitarian, ruang bagi otonomi individu dan kelompok bagi munculnya civil society tidak terwujud.
  2. Organisasi non-pemerintah ini harus memiliki akses kepada instansi-instansi negara agar bisa menjadi perantara antara masyarakat yang diwakili dengan pemerintah. Tentu hal ini mensyaratkan komitmen luar biasa bagi anggota organisasi non-pemerintah agar tidak tergoda untuk pindah keberpihakan.
  3. Adanya ruang publik yang yang dapat dijadikan masyarakat sebagai sarana menyalurkan pendapat dan mengekspresikan pikirannya.
  4. Masyarakat memiliki akses ke ruang publik tersebut.

Dari berbagai pernyataan tersebut, diskusi tentang civil society sangat terikat kuat dengan karakter dari demokratisasi yang menjunjung prinsip kesetaraan dan artikulasi kepentingan kolektif.

Prinsip yang tidak mungkin terjadi jika berada di bawah kekuasaan rezim otoriter, kecuali sebagai daya dobrak terhadapnya. Lain kata, civil society memang bisa lahir bukan dari bentuk negara demokrasi, namun menghendaki negara tersebut menjadi lebih demokratis dengan prinsip demokrasi yang menjadi spirit di dalam memperjuangkannya.

Penjelasan di atas sekaligus menjadi karakter menonjol dari civil society, yakni civil society adalah keniscayaan yang lahir dari semangat demokratisasi. Karakter kedua yang sangat jelas adalah organisasi ini harus bersifat non-pemerintah (non-government).

Selain itu, organisasi non-pemerintah ini harus relatif punya power agar bisa mengartikulasikan kepentingannya di hadapan negara. Jika organisasi ini lemah, ia bukan hanya tidak memiliki akses, tapi juga daya gedor bagi kekuasaan negara.

Dari karakter-karakter tersebut, kita bisa mendefinisikan civil society adalah

“organisasi non-pemerintah yang mengartikulasikan kepentingan tertentu dan relatif memiliki kekuatan agar bisa melakukan konter terhadap kekuasaan negara”.

Tahapan Civil Society

Ryan Salzman melalui tulisan berjudul “Civil society” dalam Handbook “21st political science” secara sistematis menjelaskan tiga tahapan perkembangan konsep dari civil society. Ketiga tahapan ini adalah kajian atas literatur sosial politik di era modern tanpa menyertakan akar dari era filsafat klasik.

Tiga tahapan yang ia sebut sebagai Tahapan 1, Tahapan 2, dan Tahapan 3 merujuk pada analisis terhadap literatur dalam kajian sosial politik ketika membicarakan civil society. Gamblangnya, bagaimana para ilmuwan sosial politik mengartikan civil society dalam penelitian mereka.

Berikut tiga tahapan dari pengertian civil society menurut Ryan Salzman (2011):

(1). Civil Society 1 (Asosiasi Politik Pada Umumnya)

Pada tahapan ini, istilah civil society tak ubahnya sebagai kebutuhan natural manusia untuk mewujudkan kesatuan asosiasi-asosiasi, baik dalam bentuk kesatuan etnis, kebudayaan, pandangan politik, dan seterusnya. Kajian Putnam (1994) masuk dalam kategori ini.

Civil society layaknya kelompok kepentingan atau organisasi tertentu yang mendasari kesamaan identitas maupun pandangan dunia sebagai perekat untuk mencapai tujuan bersama.

Karena ia adalah satu konsepsi alamiah dalam sebuah realitas sosial politik, beberapa analisis kerangka konsep terikat dengan eksistensi civil society seperti modal sosial (social capital), dan relasi sosial (social network).

(2). Civil Society 2 (Bersifat Otonom dari Negara dan Mengambil Sikap Oposisi)

Civil Society 2 merupakan kritik terhadap gagasan civil society 1 yang menganggap bahwa penjelasan mereka tidak lengkap karena kurang memadahi dalam mencirikan civil society sebagai fenomena politik yang unik sesuai zaman yang berbeda.

Civil Society 2 memaknai ulang civil society sebagai gerakan masyarakat yang bersifat otonom dari negara dan sekaligus memiliki sikap oposisi terhadap kekuasaan. Civil society 2 ini tidak terlepas dari konteks untuk memberdayakan kekuatan masyarakat dalam rangka melawan pemimpin tiran dan mengingkan perubahan rezim. Kajian Foley and Edwards (1996) mencirikan kecenderungan civil society 2 ini.

(3). Civil Society 3 (Revolusi)

Dari bentuk Civil Society 2 melahirkan pemaknaan Civil Society 3 yang cenderung bercorak revolusioner. Kajian Booth dan Richard (1998) menjadi contoh dari kategori ini. Mereka bukan saja memahami civil society bersikap oposisi terhadap rezim yang sedang berkuasa, namun menggariskan perjuangan untuk menggantikannya.

Tiga model ini tersusun dari kritik sekaligus perluasan pengertian dari tahapan sebelumnya. Perluasan di sini artinya basis analisis bahwa civil society pada dasarnya adalah kenyataan sosial akibat basis sosial berupa modal sosial dan jaringan di dalam masyarakat.

Meski di sisi lain, tahapan yang kemudian berlanjut bisa kita maknai sebaliknya sebagai upaya penyempitan lebih lanjut dari pemaknaan civil society, dengan menyingkirkan analisis dasar berupa modal sosial dan struktur sosial dan lebih mendasarkan sifat kontra terhadap negara.

 

 

Daftar Referensi

Muhammad Asfar, “Wacana Masyarakat Madani (Civil Society): Relevansi untuk Kasus Indonesia,”. dalam Masyarakat, Kebudayaan dan Politik , Th XIV, No 1, Januari 2001, 49-60.

Salzman, Ryan. 2011. “Civil society. dalam John T. Ishiyama Marijke Breuning. “21st political science:  a Reference Handbook”. SAGE Publications.

 

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments