Pemikiran Politik Indonesia: Latar Belakang dan Beragam Alirannya

Pemikiran Politik Indonesia: Latar Belakang dan Beragam Alirannya

Penulis: Redaksi Pojok Wacana

Kali ini kita akan membicarakan tentang pemikiran politik Indonesia. Secara sederhana, pemikiran politik ialah sebuah ide atau gagasan yang ideal dalam mewujudkan masyarakat, bangsa, dan negara (sistem politik) yang diinginkan agar bisa mencapai tujuan yang dikehendaki disertai pula cara mencapainya (Sutrisno, 2015). Ide atau gagasan ideal tersebut bukan hanya meliputi urusan politik semata, namun hampir seluruh segi kehidupan manusia.

Tentu, ide atau gagasan tentang sistem politik ideal sangat diperlukan sebagai acuan berbangsa dan masyarakat, dan bernegara.

Dalam konteks pemikiran politik di Indonesia, tujuannya adalah untuk mengetahui lebih banyak perkembangan perilaku politik seseorang atau elit politik, masyarakat, bangsa dan negara, maka perlu pemahaman lebih jauh aliran-aliran pemikiran politik yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Apakah berasal dari akar budaya asli bangsa Indonesia ataukah merupakan kebanyakan hasil interaksi dengan pemikiran dan kebudayaan diluarnya. Suka-atau tidak suka, aliran-aliran pemikiran (politik) inilah yang secara empirik berpengaruh terhadap proses politik dan perubahan sosial di Indonesia ke depannya.

Sebagaimana banyak diketahui, sedari awal negara ini berdiri, sudah nampak kentara bagaimana pergulatan pemikiran politik para elite dalam merumuskan Pancasila. Perdebatan hingga pengalaman perubahan atas konstitusi yang akhirnya Pancasila, dari Piagam Jakarta hingga bentuk yang sekarang disepakati, tidak terlepas dari adanya corak pemikiran politik para tokoh yang berbeda-beda. Pastinya perbedaan pemikiran tersebut mengakibatkan konsekuensi logis berupa perdebatan yang tidak muda.

Terdapat dua aliran pemikiran politik yang secara intens terlibat dalam proses pembentukan Rancangan Dasar Negara dan Rancangan Undang-undang Dasar pada sidang PPKI 29 Mei – 1 Juni 1945,

Nasionalis atau Kebangsaan dan Islam. Kompromi politik kedua aliran pemikiran ini menghasilkan kesepakatan politik berupa Dasar Negara (Pancasila) dan Undang-undang Dasar (UUD’45) seperti didapati sekarang.

Contoh di atas adalah paling gamblang menunjukkan bahwa pemikiran politik yang tumbuh di Indonesia sejak awal, atau bahkan jauh sebelum kemerdekaan, tidaklah tunggal.

Tulisan ini secara sederhana membahas dua hal mendasar. Pertama, latar belakang lahirnya pemikiran politik di Indonesia. Kedua, beberapa model yang dikelompokkan oleh elite politik itu sendiri (seperti Natsir dan Soekarno), atau ilmuwan sosial.

Sebagian besar bahan tulisan ini disarihkan dari Makalah Bahan Ajar Sutrisno berjudul “Batasan, Lingkup Kajian, Interaksi dengan Pemikiran Politik Barat, Lokal, Tradisional dan Islam serta Pendekatan yang Digunakan” dalam mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia FISIP UNAIR 2015.

 

Latar Belakang

Seperti yang sudah dibahas pada tulisan sebelumnya terkait nasionalisme, kemunculan pemikiran politik dalam konteks Indonesia tidak lepas dari bangkitnya nasionalisme modern kurang lebih tahun 1900-an. Meski harus dicatat, secara konkrit bermula dari munculnya sekelompok kecil mahasiswa dan cendekiawan muda yang memandang dunia modern sebagai tantangan terhadap masyarakatnya.

Mengapa? Hal demikian tidak lepas dari kondisi dan situasi politik pada jamannya. Karena mereka mengidentifikasi dirinya sebagai calon pemimpin masa depan dan juga yang bisa mengakses pengetahuan-pengetahuan tersebut.

Sikap seperti ini diakibatkan oleh latarbelakang pendidikan (kebanyakan mahasiswa yang belajar di luar negeri), serta pengaruh “ideologi” yang didalami seperti Nasionalisme, Sosialisme, Komunisme, Demokrasi, Modernisme (Reformisme) dan sebagainya.

Besarnya minat terhadap persoalan-persoalan politik menjadikan mereka sangat intens berdikusi. Tidak heran berkembang pula pemikiran kritis yang sistematis tentang nasib bangsa dan negaranya, terutama pemerintahan jajahan.

Tahap perkembangan pemikiran-pemikiran secara kritis dan sistematis ini pada akhirnya menjadi pemikiran yang jelas dan tegas untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, yang disertai cara terbaik untuk mencapainya. Salah satu contoh langkah konkrit yang dilakukan adalah terjadinya ikrar-ikrar kearah terwujudnya tujuan dan cita-cita dimaksud, seperti Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928, dan sebagainya.

Namun di sisi lain, senantiasa ada kendala yang merintangi, diantaranya tentu sistem politik pemerintah kolonial yang sangat represib dan memecah-belah. Akibatnya operasionalisasi dari ide politik tersebut menjadi terhambat dan tidak punya keleuasaan. Akibat lain tidak jarang muncul konflik ideologi beserta kepentingan sebagai konsekuensinya.

Proklamasi kemerdekaan merupakan pengalaman konkrit karena menemukan momentumnya. Setelah proklamasi kemerdekaan para tokoh gerakan nasionalis (tidak jarang mereka juga sebagai tokoh pemikir), menduduki posisi sebagai tokoh-tokoh politik dan pemerintahan.

Kendala yang dihadapi dalam rangka mewujudkan pemikiran politiknya antara lain: Belum punya pengalaman atau tepatnya tidak secara khusus ada persiapan untuk memegang kendali sistem politik, dalam arti masih dalam kondisi mencari bentuk sistem politik yang sesuai. Seperti misalnya, doktrin ideologi apa yang dipandang sesuai, serta metode pemerintahan yang bagaimana yang dirasakan cocok dengan kharakter bangsanya.

Akibatnya, mereka cukup kesulitan dalam menghadapi pilihan-pilihan rasional serta implikasi kebijakan yang dipilihnya. Demikian pula adanya konflik ideologi sejak sebelum kemerdekaan menambah kompleknya persoalan.

Oleh sebab itu dibutuhkan orang-orang yang memiliki pemikiran cemerlang tentang pilihan-pilihan mana serta implikasi-implikasi apa yang harus diambiil oleh sistem politik. Disinilah titik temu benang merah antara dunia pemikiran dan kekuasaan (politik). Jadi dalam gerakan nasionalis sebelum kemerdekaan maupun setelahnya, hubungan para pemikir dan para pemegang kekuasaan sangat erat dan tidak bisa dipisahkan.

Poin yang disebut belakangan sangat penting sebagai pijakan. Bagaimana pun pula sebuah pemikiran yang menetap di dalam benak elite politik tertentu, ketika ada momen kemerdekaan dan para elite terpelajar menduduki posisi penting, maka pemikiran tersebut kemudian ingin diungkapkan dan bahkan ditegakkan sebagai pondasi bernegara.

Bisa dibilang, meski sedikit naif, ketika berbicara tentang pemikiran politik di Indonesia, adalah kontestasi pemikiran elite politik dalam skala nasional yang memiliki andil besar dalam perumusan dasar negara.

Lantas, apa saja singkatnya aliran-aliran politik di Indonesia?

 

Aliran-aliran Pemikiran Politik di Indonesia

Terdapat beberapa pendapat tentang aliran politik yang berkembang di awal berdirinya Indonesia.

Berikut di antaranya:

Presiden Soekarno penah mencetuskan pemikiran politik Soekarno yang bernama Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (NASAKOM). Terlepas dari intrik politik dan kontroversi yang mengitari masa kekuasaanya, tiga pemikiran politik tersebut dapat dibaca sebagai bagaimana Soekarno melihat kekuatan atau pemikiran politik yang berkembang di Indonesia.

Pemikiran tersebut didasarkan atas bukti empirik, bahwa sejak jaman pergerakan kemerdekaan, ketiga aliran tersebut-lah yang secara dominan berperan. Atas dasar penggolongan tiga tipe pemikiran politik Indonesia tersebut, bisa dibilang Soekarno adalah orang Indonesia pertama kali yang secara ilmiah dapat menjelaskan dan mempetakan pemikiran politik yang memiliki kekuatan Indonesia (Pandangan Soekarno tentang aliran pemikiran politik di Indonesia disampaikan tahun 1926).

(Foto sidang BPUPKI. Sumber Gambar: Wikipedia)

Tokoh elite nasionalis dari kalangan Islam memiliki pandangan yang berbeda, lebih memilah pemikiran politik Indonesia berdasarkan kaitan antara agama dan negara. Natsir menggolongkan aliran-aliran pemikiran politik di Indonesia menjadi dua, yakni sekuler dan non sekuler (Islam). Pandangan Natsir tersebut disampaikan dalam pidato di depan sidang Konstituante tahun 1958/1959

Berikutnya yang kerap kali jadi rujukan ketika berbicara pemetaan pemikiran politik di Indonesia adalah pendapat dari Herbert Fieth and Lance Castles dalam buku berjudul “Indonesian Political Thinking 1945-1965”.

Fieth dan Castles mengelompokkan pemikiran politik yang berkembang Indonesia menjadi lima aliran pemikiran, yakni Nasionalisme radikal, Sosialisme demokratis, Komunisme, Islamisme dan Tradisionalisme Jawa.

Terlepas dari perkembangan mutakhir hingga hari ini, paling tidak beberapa dasar yang jadi rujukan sudah kita sebut, seperti pendapat Fieth dan Castles.

Alfiyan dalam ”Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia (kumpulan karangan)” berpendapat bahwa aliran-aliran pemikiran tersebut secara empirik dipandang belum seluruhnya mewakili keseluruhan. Alasannya, Murba dan Pancasila dapat digolongkan sebagai aliran pemikiran politik Indonesia yang berdiri sendiri.

Pada perkembangan lebih lanjut, aliran politik di Indonesia dalam ranah kongkritnya terus dikembangkan. Sebab, melampaui berbagai kenyataan diatas masih terdapat aliran pemikiran yang secara riil berperan dalam perkembangan dan dinamika kehidupan politik di Indonesia. Antara lain Dwi Fungsi ABRI era Soeharto.

Sudah disinggung sebelumnya, pemikiran politik Indonesia harus mengakui adanya perjumpaan gagasan dengan pemikiran lain yang sedang trend di eranya. Sehingga, tidak kalah pentingnya dewasa ini adalah pemikiran tentang demokrasi dan demokratisasi, transparansi atauketerbukaan serta Hak-hak Azasi manusia (HAM).

Alhasil, pemikiran politik, yang mengandaikan suatu bentuk tatanan masyarakat dan negara yang ideal pada gilirannya akan terus berkembang dan tetap dibutuhkan kajian-kajian lebih mendalam untuk bisa membuat tipologi yang lebih komprehensif. Meski pun, beberapa pemikiran pokok yang masih tetap sering dipakai acuan, dengan berbagai penyempurnaan dan modifikasinya adalah gagasan Fieth dan Castles.

 

Untuk lebih jauh mengenal beberapa beberapa pemikiran politik seperti yang digariskan Fieth dan Castles, berikut ini beberapa penjelasan singkatnya (daftar penjelasna tentang pemikiran akan ditambah berdasarkan tulisan yang sudah rilis di situs Pojokwacana.com):

Perbedaan Kemunculan Nasionalisme di Negara Dunia Ketiga dan Negara Barat

Perkembangan Nasionalisme dan Model-model Nasionalisme

Pengertian Sosialisme dan Sosialisme Demokrasi

Garis Besar Pemikiran Karl Marx

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments