Oligarki Memunggungi Demokrasi

Oligarki Memunggungi Demokrasi

Penulis:  Hamzah Jamaludin (menyelesaikan pendidikan sarjana dibidang Ilmu Pemerintahan. Saat ini sedang menempuh pendidikan Pascasarjana Ilmu Politik di Universitas Diponegoro, Semarang)

Oligarki di Indonesia saat ini adalah mereka yang menikmati sisa kue masa lalu pasca rezim Soeharto, mereka tidak lain orang-orang lama yag menjadi predator demokrasi kita saat ini.

Peralihan rezim Orde Baru dan bertransformasi ke reformasi nyatanya masih menyisakan pekerjaan rumah yang cukup serius untuk terus dibenahi, mulai dari aspek sosial, ekonomi dan politik.

Faktor-faktor tersebut memiliki andil yang cukup besar demi menciptakan kestabilan bangsa. Selain itu, demi mewujudkan hal tersebut negara memiliki tanggung jawab besar agar terciptanya kondisi yang kondusif yang tidak dikendalikan oleh segelintir elite berkuasa.

Kondisi ini bisa tercapai jika  iklim demokrasi yang sehat di dalam bernegara. Iklim demokrasi di Indonesia mengalami keterancaman yang cukup serius. Munculnya oligarki menciptakan konsolidasi yang kuat pasca reformasi. Para oligarki memonopoli kepentingan publik dan berpengaruh terhadap aspek politik yang terjadi. Para elite politik membajak demokrasi dan mengancam keutuhan suatu bangsa.

Kekuatan-kekuatan oligarki melalui surplus ekonomi terkonsolidasi menjadi poros kekuatan baru yang mencengkram demokrasi Indonesia. Kehadirannya mampu mengontrol laju demokrasi. Oleh karena itu, kekuatan oligarki yang liar  menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia, wacana yang serius untuk memunggungi demokrasi saat ini.

(Ulasan seputar pengertian Oligarki dapat dibaca di sini)

Praktik-praktik yang melemahkan demokrasi ini cukup dilandasi dari elite-elite politik yang tidak mampu menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan ancaman terhadap ruang publik yang rentan untuk dibajak maupun dikoptasi. Hal semacam ini yang mencederai wajah demokrasi di suatu negara.

Tidak dapat dipungkiri, Indonesia merupakan negara yang baru menganut sistem demokrasi, salah satu indikasi yang cukup serius bagi negara yang baru mengalami transformasi politik panjang melawan perilaku para elite yang masih mempertahakan praktik kotor dan mengubah bentuk untuk terus melakukan manipulasi terhadap kepentingan publik.

 

Oligarki yang Mengancam Demokrasi

Dalam buku Politic of Citizienship in Indonesia (2018, yang dieditori Hiariej dan Stokke) menjelaskan bahwa oligarki telah mengusai politik Indonesia sejak lama. Sejak lahirnya rezim orde baru pada akhir 1960-an, meraka sudah ada dihampir setiap aspek. Jatuhnya rezim orba dengan segala kekuasan politiknya tidak menumbangkan para oligakri tersebut.

Kekuasan politik oligarki dan dominasinya dalam praktik Indonesia bertahan dan oligarki dapat mampu mengontrol transisi politik pasca Seoharto dan mengesampingkan kekuatan nonelite dan rakyat umum, dan mereka justru dapat banyak keuntungan dari proses demokratisasi.

Di samping jatuhnya rezim orba dan bertransformasi menjadi reformasi para oligarki tetap melakukan praktik-praktik kotor. Sistem kapital dan terkonsolidasinya oligarki, menguras dan menimbun kekayaan berdampak terhadap ketidakstabilan secara masif. kerusakan dan kehancuran ekonomi dunia bahkan Indonesia.

Sebagaimana tesis Jeffrey A. Winters dalam buku terkenalnya Oligarchy (2011) mengatakan oligarki adalah posisi kekuasaan yang selalu ada dalam setiap konteks politik dan periode sejarah. Oligarki itu sendiri adalah aktor yang mengatur serta mengendalikan konsentrasi sumberdaya kekayaan yang masif yang dapat digunakan untuk mempertahankan atau menambah kekayaan personal dan posisi sosial mereka yang eksklusif.

(Buku Oligarchy ditulis Jeffrey A Winters membahas tentang realitas oligarki di Indonesia pasca reformasi)

Kekuasan yang utuh dalam distribusinya tidak merata mengakibatkan terkosentrasi kekuasaan secara terpusat, hal ini akan menambah kesenjangan dan suburnya para oligarki. Mereka dengan mudah melakukan beragam agenda yang merusak praktik demokrasi. Oleh karena itu,  kekuasaan yang terpusat, kekayaan ekonomi yang tidak terbagi ke lapisan masyarakat berakibat krisis multidimensi.

Efek rusaknya menjalar ke realitas politik demokrasi kita, kondisi seperti ini memperlihatkan adanya transaksi keruh, di mana jual-beli kepentingan dan saling sikut demi keuntungan bisnis pribadi dan kelompok dilakukan.

Oleh karena itu, slogan yang sering terdengung dalam demokrasi bukan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, namun dari oligarki, oleh oligarki dan untuk oligarki. Wajah demokrasi kita terlihat semu, terkonsolidasi dan didominasi oleh birokrasi oligark yang menjadikan partai hanya sekadar mesin pendulang suara pemilih dan konstituennya.

Hal itu dapat kita lihat dari komposisi wakil rakyat, menteri, bahkan pemilik partai yang banyak diisi oleh para pengusaha. Kolaborasi antara rezim eksekutif dan legislatif menyuburkan kendali Oligarki dalam sistemik kejahatan terbingkai regulasi. Selain itu, mengatur alat main konstitusi dan pelbagai kebijakannya dengan sangat mudah untuk dimanipulasi.

Dalam buku Robert Michels Political Parties, a Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy, (1984). menjelaskan kemunculan oligarki merupakan konsekuensi dari proses yang terjadi dalam suatu organisasi, termasuk partai politik.

Makin besar organisasi atau partai politik tersebut, kecenderungan mengarah kepada oligarki tidak dapat dihindarkan. Kecendrungan ini disebut Michels sebagai oligarki demokrasi. Pada akhirnya, perselingkuhan antara pengusaha dan penguasa ini akan melahirkan hukum besi oligarki, dimana kepentingan sekelompok orang (minoritas), tidak mewakili kepentingan orang banyak (mayoritas).

Birokrasi oligarki ini membentuk kartel yang berkewajiban untuk menentang para pesaingnya sekaligus untuk membatasi kompetisi, menghalangi akses, dan mendistribusikan keuntungan kekuasaan politik di antara para anggota kartel.

Dengan kata lain, pengusaha yang terjun ke medan politik atau menjalin hubungan intim dengan politisi. Memperkaya diri pribadi merupakan suatu prinsip para oligark, dengan akses yang didapat dengan mudah untuk mengutak-atik ekonomi, sehingga mensuburkan mereka dalam sistem yang terkendali tersebut.

Kekuasaan yang dikendalikan secara sistematik, masuk dalam pemerintahan memudahkan praktik kotor tercipta. Kekuasaan ekonomi yang secara penuh terpusat menciptakan jurang yang cukup dalam dengan masyarakat yang tidak terbagi secara cukup, sehingga dengan mudah adanya ketimpangan baik itu untuk mengakses kebutuhan ekonomi maupun aspirasi politik yang terbatas.

Oligarki-oligarki ini menjadi raja besar yang terkonsentrasi, mengendalikan arus kebijakan, dengan mudah menciptakan bias di antara mereka dengan masyarakat. Kekuatan modal yang cukup besar mudah baginya untuk melakukan praktik-praktik kotor.

Oleh karena itu, demokrasi tidak akan benar-benar sehat ketika para elite ini masih masuk ke dalam arus kepentingan pemerintah. Ancaman yang cukup pelik bagi demokrasi Indonesia yang mengalami transisi selepas tumbangnya rezim korup pada masa orbe baru, bertarung dengan bentuk oligarki yang terkonsolidasi.

 

Elite yang Terkonsolidasi

Di era Jokowi, trend demokrasi Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Demokrasi Indonesia belum cukup matang dan stabil. Data terbaru yang dirilis pada 2021 oleh Economist Inteligent Unit menyebutkan bahwa indeks demokrasi Indonesia pada saat ini berada pada angka 6,71.

Dibanding  data  2019 mencapai 6,48 dan terperosok pada  2020 dengan angka 6,30 dan mencapai titik kenaikan pada saat ini. Akan tetapi, bila dibandingkan dengan negara sesama Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia 7,24 dan Timor Leste 7,06.

Angka ini menjelaskan secara eksplisit bahwa demokrasi kita mengalami stagnansi.  Ancaman stagnasi demokrasi yang cukup serius hilangnya representasi masyarakat yang dibatasi. Keterbatasan masyarakat dalam mengakses lembaga-lembaga demokrasi demi kepentingannya mengalami peminggiran hak.

Proses demokratisasi yang semestinya menciptakan dan membatasi ketimpangan ekonomi, ikut andil dalam akses sosial dan terjaminnya kebebasan politik hanya sebagai aturan regulasi semata yang ditata tanpa memberikan hak utuh untuk publik terlibat.

Namun demikian, dalam mekanisme di lapangan para elite mampu bertahan secara kuat menancapkan taringnya dalam ketimpangan yang benar-benar absolut. Selain itu, belum goyahnya kekuasaan para oligarki yang kian bertransformasi, membunuh semangat kekebasan masyarakat sipil.

Meminggirkan lapisan masyarakat merupakan langkah yang benar-benar diiniasi oleh para oligarki. Membajak ruang publik yang membahayakan kepentingannya  merupakan praktik rezim predatoris. Kenyataannya demokrasi merupakan satu komponen yang memberikan kesempatan masyarakat untuk terlibat.

Demokrasi hadir untuk memperbaiki mutu kehidupan, menciptakan kesempatan dalam hal akses pendidikan, ekonomi, dan akses keikutsertaan dalam politik. Namun demikian, semua itu menjadi ilusi semata jika agenda pembajakan demokrasi dilakukan oleh para elite dan ancaman ini memperlihatkan bentuk monopoli terhadap setiap keputusan publik yang terjadi.

Penggunaan kekuataan kekayaan oleh para oligarki demi mempertahankan kepentingan kekuasaanya yang di mana cara-cara tersebut kerap kali menggunakan bentuk transaksional. Di dalam melanggengkan kekuasaanya para oligark ini melemahkan lembaga institusi, praktik-praktik kotor ini merupakan agenda kepentingan yang sudah ditentukan.

Maka dari itu, terciptanya masayarakat yang kritis bukan pilihan dan membungkam kepentingan masyarakat luas ialah agenda massif.

Di dalam periode pemerintahan tertentu, ketika demokrasi mudah diruntuhkan maka akan berganti menjadi rezim tiran. Rezim tiran muncul akibat kesenjangan yang terjadi. Pengumpulan ekonomi kapital secara menyeluruh memudahkan praktik demokrasi rentan dibajak karena dengan dukungan modal yang tinggi dan terhubungannya para oligarki ini ke kuasaan memudahkan mereka untuk mengatur jalannya demokrasi.

Keterlibatan rakyat menjadi semu dan terbungkus dalam cengkeraman oligarki. Terkikisnya peran maasyarakat luas dengan mudah bagi para oligark untuk mengeruk sumber daya ekonomi.

Praktik kerusakan lingkungan salah satu contoh adanya keterlibatan peran oligarki demi memperkaya diri. Para kartel merusakan ekosistem dengan eksploitasi alam, membahayakan lingkungan dalam jangka panjang. Praktik yang selama ini sering terjadi di beberapa tempat. Terlebih lagi, kemudahan mendapatkan akses perizinan yang dimanapulasi memperlihatkan kedarurat yang cukup serius dalam demokrasi.

Kemunduran demokrasi berimplikasi terhadap masyarakat secara luas, mereka yang mudah masuk dalam kekuasaan akan sangat mudah memonopoli urusan publik. Mengumpulkan kekayaan pribadi dan mengubah segala kebijakan yang mencederai masyarakat luas, wacana yang dibuat semacam ini merupakan satu dari sekian ancaman yang membahayakan bagi demokrasi.

 

Demokrasi tanpa Demos

Demokrasi semestinya menjadi panggung rakyat untuk terlibat dalam beragam agenda publik. Kondisi-kondisi politik yang tertata secara utuh merupakan prinsip utama demokrasi. Memberikan kesempatan akses terhadap warga negara agar terkikisnya bias ketimpangan yang terjadi. Akan tetapi, jika pilar-pilar tersebut runtuh oleh agenda pembajakan maka berujung terhadap kerusakan demokrasi.

Demokrasi sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Namun, dalam konteks itu saja marwah demokrasi berubah haluan hanya demi kepentingan para oligark, maka indikasi yang sangat fatal akan terjadi. Pengumpulan kapital memudahkan mereka untuk mengkooptasi beragam kepentingan.

Ketimpangan ekonomi, akuntabilitas, kekebabasan sipil yang tegerus, praktik korupsi agenda yang gencar dilakukan. Celakanya masyarakat yang kehilangan representasi mengalami kesenjangan cukup parah. Oligarki yang tumbuh, demokrasi yang jatuh dalam genggaman para rente.

Oleh karennya, untuk melawan kekuatan oligarki yang subur harus dilawan dengan barisan kekuatan nonelite, termasuk terkonsolidasinya gerakan sipil dan aktivis masyarakat dengan memperbaiki tingkat representasi dirinya. Selain itu, faktor pendidikan politik yang harus terus digalakan terhadap lapisan masyarakat agenda panjangan yang tanpa henti.

Munculnya oligarki tidak lain absennya konsolidasi dari gerakan masyarakat, penumpukan kekayaan pribadi dan dibajaknya kebijakan publik. Maka dari itu, pendidikan politik yang terus digiatkan dan terciptanya tatanan pembangunan masyarakat kritis merupakan serangkaian jalan menjaga marwah demokrasi.

Oligarki merupakan benalu yang muncul dalam demokrasi, dan peran masyarakat sipil yang kritis sangat mempengaruhi surutnya oligarki yang mencengkram demokrasi.

 

 

 Baca Juga

Pengertian Oligarki dan Demokrasi di Indonesia Menurut Vedi Hadiz, Richard Robinson, dan Jeffrey Winter

Dilema Pertumbuhan Ekonomi dan Demokrasi di Tangan Pemerintahan Jokowi

Potret Kartel Politik dan Partai Oposisi di Era Rezim Jokowi-JK

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments