MUNISPALISME LIBERTARIAN: TAWARAN RADIKAL DEMI RAKYAT YANG BERDAULAT

(Sumber gambar: katesheabaird)

Penulis: Daniel Pradina Oktavian (Penulis lepas dan sebagai asisten peneliti di Pusat Kajian Otonomi Daerah)

Masa pandemi memang ujian bagi banyak orang, terutama masyarakat Indonesia. Selain banyak yang harus kehilangan orang-orang yang dicintai, banyak juga yang terpaksa kehilangan sumber-sumber ekonominya. Karut-marutnya kebijakan seakan tak kunjung memberi harapan mengenai perbaikan situasi.

Pejabat publik lebih memilih untuk cuci tangan ketika kebijakannya tak dengan jelas memberikan hasil. Tapi, buru-buru mencari panggung ketika ada setitik prestasi yang diperoleh. Perilaku tak berubah meskipun dalam situasi yang menuntut tumbuhnya kemanusiaan.

Juliari Batubara barangkali bisa kita sebut untuk menggambarkan mantan pejabat publik yang tak tahu dimana naluri kemanusiaannya harus ditempatkan. Ia tega mengambil untung dari bantuan sosial yang diprogram untuk membantu masyarakat miskin menyambung hidup di masa pandemi. Padahal, banyak orang yang berharap hidup dari bantuan sosial yang nilai dan wujudnya sebetulnya tak seberapa. Juliari divonis 12 tahun penjara ditambah rentetan hukuman tambahan.

Sebetulnya tak hanya kasus Juliari yang bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Ada juga korting vonis terhadap Pinangki Sirna Malasari, mantan jaksa yang dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pengurusan fatwa bebas Djoko Tjandra di Mahkamah Agung.

Bagaimana tidak? Vonis yang ia dapatkan dipangkas besar-besaran dari 10 tahun penjara menjadi hanya 4 tahun penjara. Dan salah satu pertimbangan hakim adalah bahwa Pinangki merupakan seorang ibu dari anak balita berusia 4 tahun yang layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberikan kasih sayang. Bandingkan dengan nasib yang menimpa Isma Kahira, seorang terpidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon Aceh, yang terpaksa membawa bayinya berusia 6 bulan ke dalam Lapas. Saat ini, ia telah bebas dengan program asimilasi. Perbandingan hukuman keduanya terkesan sangat miris.

Di tengah-tengah keprihatinan itu, kita juga dikejutkan dengan isu pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan penghentian 51 pegawai dengan dalih tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Lima puluh satu orang itu akan diberhentikan setelah melalui serangkaian tes dan sebagian dianggap tak lagi mampu untuk dibina. Alih-alih demi perbaikan kelembagaan, penghentian dinilai sarat akan isu titipan. Sebab, sebagian dari pegawai tersebut sedang menangani kasus-kasus besar dan menjadi kunci upaya pengungkapan.

Berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, masyarakat banyak memberikan respon kekecewaan. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia beberapa waktu lalu mengeluarkan gerakan yang berujung viral dengan menyebut Presiden Jokowi adalah King of Lip Service.

Aksi tersebut menuai pro kontra, sampai-sampai pihak kampus harus turun tangan dan meminta gerakan yang diunggah ke ranah media sosial itu dihapus. Kecurigaan mulai muncul ketika diketahui Rektor UI adalah komisaris di salah satu BUMN. Isu yang berhembus adalah adanya tekanan dari Pemerintah yang mendesak sang rektor “memukul” mundur mahasiswanya. Alih-alih menguji argumentasi mahasiswanya, prasangka bahwa aksi itu tak berdasarkan akademik lebih mencuat. Kajian-kajian yang telah yang dilakukan jadi tenggelam.

Setelah ranah media sosial mendapat berbagai halangan, kelompok masyarakat lain mencoba membuka ruang kritik melalui karya seni mural yang digambar di tembok-tembok kosong di sudut kota. Seharusnya, sebagai sebuah karya, mural bisa dinikmati dengan juga mengerti isinya.

Namun, justru banyak mural dihapus oleh aparat dan bahkan pembuatnya diburu. Dalil yang diajukan untuk menghapus mural seringkali tak berdasar, misalnya saja mengganggu ketertiban umum atau memiliki tendensi provokasi. Jika itu benar, baru-baru ini ada penangkapan seorang peternak yang membentangkan poster ketika rombongan Presiden Jokowi keluar dari kompleks makam Bung Karno.

Isinya, meminta perbaikan harga pakan jagung. Tulisan yang ada pun dibilang sopan. Tapi, tetap saja represi aparat tak terbendung. Poster disobek, peternak itu didorong, dan ditangkap.

Ini semua menunjukkan sebuah ironi dengan adanya disparitas yang lebar antara kritik dengan Pemerintah. Presiden Jokowi pernah menyampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa ia terbuka dengan kritik masyarakat. Namun, jauh panggang dari api, nyatanya tak demikian. Penggunaan aparat dalam rangka ketertiban umum seringkali dinilai sudah jauh masuk ke area sipil.

Tak ada lagi batas yang jelas mengenai pengertian ketertiban umum. Seakan semua pihak menggunakan kekuasaannya untuk menentukan parameter ketertiban umum. Mengambil contoh peternak yang membentangkan poster, bagaimana mungkin seorang peternak yang hanya menuliskan kata-kata harapan kepada presidennya harus diperlakukan secara kasar dan digelandang polisi.

Ketidakpercayaan dan Kedaulatan Rakyat

Rentetan peristiwa itu memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap Pemerintah. Masyarakat akan memilih cari aman, bahkan dalam mengkritik sekalipun. Sebab, rasa aman memang menjadi salah satu komoditas langka yang sudah terjarah. Publik harus mencari sendiri rasa aman itu dalam senyap yang tak dilihat oleh siapapun.

Seyogyanya, rasa aman adalah jaminan yang sifatnya given, bukan harus dicari lagi. Masyarakat pun akan menjadi apatis, ogah peduli lagi terhadap apa yang dilakukan Pemerintah. Ini tentu alarm paling berbahaya dalam alam demokrasi. Manakala masyarakat yang secara representatif memegang kuasa atas negara tak lagi mau mengontrol, maka legitimasi moralpun akan runtuh. Jadilah para penjahat bertopeng pejabat menguasai pemerintahan. Mereka akan mudah menentukan wewenangnya sendiri tanpa ada kontrol.

Ketidakpercayaan tersebut dapat dilihat dari survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Juli 2021. Survei tersebut menunjukkan tren peningkatan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19.

Selain itu,  akibat pengesahan UU Omnibus Law pada 2020 lalu, dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, ketidakpercayaan publik terhadap DPR juga naik. Hal ini dilihat dari maraknya sindiran tajam publik terhadap lembaga parlemen itu dengan berbagai tagar dan meme satire.

Setali tiga uang, partai politik yang mengisi ruang-ruang di DPR juga kena imbasnya. Parpol hanya mendapat kepercayaan sebesar 65 persen berdasarkan survei pada tahun 2021. Porsi itu sangat rendah dibandingkan lembaga-lembaga pemerintahan/politik yang lain.

The Economist Intelligence Unit (EIU) menempatkan demokrasi Indonesia di urutan ke 64 dengan kategori demokrasi tak sempurna atau cacat. Penilaian didasarkan lima aspek, salah satunya adalah kebebasan pendapat ini, mencatat Indonesia mengalami penurunan skor. Pengukuran juga dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat adanya penurunan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari tahun 2019 sebesar 74,92 menjadi 73,66 pada tahun 2020.

Indeks yang diukur dengan 11 parameter ini juga memperlihatkan penurunan poin di sejumlah provinsi di Indonesia. Pengukuran-pengukuran ini jelas menunjukkan bahwa adanya degradasi kualitas demokrasi. Artinya, jika merujuk kepada teori Immanuel Kant, tujuan negara untuk menjamin kebebasan warga negaranya cenderung gagal.

Kewenangan Pemerintah yang meningkat terlihat dari tindakan-tindakan represifnya. Maksudnya, Pemerintah cenderung menggunakan pemaksaan dengan kekerasan untuk melancarkan wewenangnya. Hal itu sering kita lihat di masa pandemi ini dengan pelibatan aparat bersenjata dalam aspek-aspek kehidupan sipil.

Misalnya saja ketika aparat terjun untuk mengawasi penggunaan masker, mengawasi lamanya orang makan di warung, pembubaran diskusi daring ataupun luring, dan pengawasan media sosial dengan adanya tim siber. Padahal, ini dapat mengarah untuk mencederai semangat reformasi. Reformasi menghendaki adanya pemisahan yang jelas antara fungsi-fungsi sipil dengan fungsi-fungsi militer. Hal ini terkait dengan dwi fungsi yang telah lama menyimpang pada zaman Orde Baru. Nyatanya, sekarang seperti hidup kembali. Dampaknya, ya seperti yang dicontohkan di awal tulisan ini. Represifnya aparat tersebut dikawatirkan mengarah ke brutalitas jika tidak dikendalikan. Ini tentu bahaya bukan lagi untuk demokrasi, melainkan juga keselamatan rakyat.

Pemerintah menjadi bersifat otokratik yang terlihat dalam gelombang penolakan UU Omnibus Law. Pemerintah memang mempersilahkan masyarakat memilih jalur konstitusional, tapi Pemerintah harusnya lebih mengedepankan ruang dialog. Wajar jika masyarakat menempatkan kecurigaan yang besar mengenai persekongkolan jahat di belakangnya.

Merujuk tulisan Kendra Cherry mengenai Authocratic Leadership, kepemimpinan otokratis cenderung enggan melibatkan kelompok lain dalam upaya pengambilan keputusan. Pemimpin otokratis cenderung tak ingin dipengaruhi oleh pandangan lain dengan berbagai alasan. Hal ini tentu mencederai semangat demokrasi yang berprinsip kedaulatan rakyat dengan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Istilah “kedaulatan” merupakan padanan dari istilah “sovereignty” dalam bahasa Inggris, yang berarti “tertinggi”. Mengutip pendapat C.F. Strong, “sovereignty” memiliki makna internal sebagai “the supremacy of a person or body of persons in the state over the individuals or association of individuals within the area of its jurisdiction”. Sedangkan makna eksternalnya diartikan sebagai “the absolute independence of one state as a whole reference to all other states”.

Artinya, kedaulatan memiliki makna internal yang berhubungan dengan kekuasaan terhadap suatu negara dan secara eksternal adalah kekuasaan relasi antarnegara. Kedaulatan inilah yang merupakan domain yang dimiliki rakyat dalam alam demokrasi. Rakyat yang secara konstitusional direpresentasikan dengan perwakilan di lembaga parlemen, memiliki wewenang penuh. Maka, sudah sewajarnya kebijakan yang dilakukan mencerminkan kehendak dan kemauan rakyat.

Dalam kasus di atas, adanya ketidaksesuaian antara kehendak rakyat dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah menunjukkan tidak berjalannya sistem ideal yang telah dibangun. Kebijakan dan perlakuan Pemerintah dinilai sangat tak mencerminkan kehendak rakyat. J.J Rousseau mengatakan rakyat yang menjadi satu kesatuan memberikan mandat kepada penguasa disertai hak untuk dapat mengubah atau menarik kembali mandat tersebut. Secara radikal, kita bisa meninjau kembali relasi yang tak sehat ini berdasarkan teori Munisipalisme Libertarian.

 

Munisipalisme Libertarian

Munisipalisme Libertarian merupakan gagasan politik yang mendasarkan diri kepada gagasan ekologi sosial. Gagasan ini pertama kali dikenalkan oleh Murray Bookchin dengan memadukan tradisi-tradisi anarkis dengan Marxis. Melalui pandangan ini, Bookchin hendak menggambarkan pandangan masyarakat ke depan yang tak hanya berdaulat melawan kapitalisme, melainkan juga konsep Negara-Bangsa.

Baginya, masyarakat haruslah mampu menghapus hirarki-hirarki yang membelenggu dengan maraknya eksploitasi dan dominasi. Gagasan ini ia nilai sebagai gagasan alternatif yang paling rasional dan ekologis. Munisipalisme Libertarian memandang kebabasan masyarakat adalah hal yang utama, meskipun harus dipahami dalam kerangka personal.

Meskipun menolak adanya hirarki, Munisipalisme Libertarian tak begitu saja menentang adanya unsur kelembagaan sejauh lembaga adalah sarana masyarakat untuk memerdekakan dirinya sendiri.

Ia memandang seringkali lembaga-lembaga Negara-Bangsa justru merampas kemerdekaan masyarakat dan memberangus demokrasi. Alih-alih memerdekakan, lembaga-lembaga tersebut malah mempersulit kehidupan banyak orang. Ia mengkritik tradisi-tradisi yang tak lagi berniat murni sebab banyak dipengaruhi paham kapitalisme.

Munisipalisme Libertarian memungkinkan orang per orang atau kelompok per kelompok membangkitkan kembali demokrasi yang tersembunyi dalam pemerintahan-pemerintahan lokal. Hal ini dilakukan untuk mensentralisasikan komunitas-komunitas politik masyarakat secara lebih manusiawi dan terikat dengan lingkungan.

Dalam hal untuk mengelola kepentingan lintas komunitas, ia menawarkan konsep konfederasi yang mampu mewadahi berbagai kepentingan dengan tetap menentang kapitalisme dan Negara-Bangsa yang menyebabkan disfungsi demokrasi.

Leo Tolstoy, dalam bukunya berjudul Patriotisme, Negara, dan Anarkisme, memiliki irisan dengan konsep Bookchin. Tolstoy mengungkapkan bahwa kekacauan yang terjadi di suatu negara atau bahkan dunia internasional diakibatkan oleh suatu lembaga bernama Pemerintah. Pemerintah dengan kerakusannya dianggap sebagai biang kerok adanya perang antarnegara dan perang antarkelompok masyarakat.

Tolstoy mengungkapkan penderitaan yang dihasilkan akibat adanya Pemerintah sangat buruk, bahkan jauh lebih buruk dibandingkan masyarakat tanpa Pemerintah. Lebih lagi, Pemerintah menjadi sosok yang menciptakan perbudakan modern dalam berbagai bentuk yang seringkali dibumbui dengan teori Patriotisme yang semu. Misalnya saja kewajiban warga negara untuk melaksanakan wajib militer.

Baginya, tidak mungkin tercipta perdamaian ketika Pemerintah menyiapkan orang-orang yang siap mati dalam pertempuran. Terlebih, adanya penguatan kekuatan bersenjata yang siap saja kapanpun menghabisi nyawa siapapun. Tolstoy menyadari betul bahwa paham mengenai Pemerintah sudah sedemikian lekat dengan orang banyak, sehingga sulit orang membayangkan dunia tanpa pemerintahan. Namun, baginya, titik temu kesadaran masyarakat akan menemukan jalannya.

Ia memberi gambaran dengan berbagai revolusi yang terjadi untuk menggulingkan Pemerintah. Meskipun sayangnya, suksesi pemerintahan seringkali digantikan dengan pemerintahan lagi.

Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Saya sendiri sulit untuk membayangkan Indonesia tanpa Pemerintah. Terlebih, pada saat yang terlanjur rumit seperti saat ini. Namun, yang dijelaskan mengenai dampak buruk adanya Pemerintah juga sedikit banyak kita rasakan dengan jelas. Jika tidak jelas, coba saja belajar dari Papua yang terus menerus melihat konflik yang melibatkan Pemerintah dengan kelompok yang kecewa terhadap Pemerintah.

Dampak yang dihasilkan bukan hanya hilangnya rasa aman, melainkan juga meredupnya banyak harapan. Pemerintah dan publik perlu kembali menempatkan dan ditempatkan sesuai dengan kontrak sosial dan politik yang telah disepakati bersama.

J.J Rousseau menyatakan kontrak tersebut demi upaya menjaga tata tertib dan kekuasaan. Menurutnya, manusia yang pada dasarnya adalah homo homini lupus akan selalu memiliki kencenderungan memerangi manusia lain. Ini memerlukan keluasan hati untuk dapat mengintrospeksi diri dan mengembalikannya berdasarkan undang-undang sebagai bentuk kontrak sosial dan politik.

Tolstoy mengungkapkan perlunya mengedepankan kearifan dan cinta untuk mencegah semua bentuk kejahatan yang mungkin terjadi. Munisipalisme Libertarian menunjukkan bahwa jaringan komunitas masyarakat punya peranan penting dalam mendorong pencarian solusi-solusi demokratis, meskipun opsi tanpa Pemerintah menjadi yang utama. Namun, kemauan untuk menjadikan lagi basis-basis masyarakat tempat untuk berdialektika, membuat rakyat lebih jauh lebih berdaulat.

 

 

 

Kepustakaan

 

https://nasional.tempo.co/read/1435647/survei-lsi-soal-kepercayaan-publik-dpr-dan-parpol-urutan-paling-buncit

https://kabar24.bisnis.com/read/20200821/15/1281748/ketidakpercayaan-masyarakat-terhadap-parpol-masih-tinggi

Anton Yuliono. 2013. Kepercayaan Masyarakat Pada Partai Politik. DIA, Jurnal Administrasi Publik.

Kendra Cherry. 2020. Autocratic Leadership : Key Characteristics, Stregths, and Weaknesses of Autocratic Leadership.  VeryWellMind Journal

Nany Suryawanti. 2018. Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi. Rekonstruksi Harmonisasi dan Sikronasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia/Prosiding. Hlm 116-123

Miriam Budiarjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : CV Prima Grafika

Janet Biehl. 2016. Politik Ekologi Sosial : Munisipalisme Libertarian. DaunMalam

Leo Tolstoy. 2020. Patriotisme, Negara, dan Anarkisme. Liberta

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments