Max Weber: Tindakan Sosial, Kekuasaan dan Tiga Tipe Kewenangan

Max Weber: Tindakan Sosial, Kekuasaan dan Tiga Tipe Kewenangan

Max Weber: Tindakan Sosial, Kekuasaan dan Tiga Tipe Kewenangan

 

Penulis Dian Dwi Jayanto

Max Weber adalah seorang sosiolog yang populer dengan pendekatan teori “tindakan sosial”. Tipe analisis tindakan sosial ini membuat Max Weber memiliki corak pendekatan yang berlainan dengan para teoritis struktural, sebagaimana pemikiran Emile Durkheim dan Karl Marx.

Dari topik tindakan sosial, kita akan mulai masuk untuk membicarakan Max Weber. Kemudian disusul dengan pembahasan tipe-tipe tindakan sosial, pengertian kekuasaan, dan terakhir bentuk-bentuk kewenangan.

Tindakan Sosial Sebagai Pangkal Pemikiran Max Weber

Emile Durkheim dan Karl Marx, yang sudah pernah kita bicarakan, memang memiliki perbedaan dalam beberapa hal. Sebagai contoh: Marx menekankan ekonomi sebagai basis utama pembentuk struktur sosial, sedangkan Emile Durkheim lebih melihat pada pendisiplinan masyarakat melalui fakta sosial melalui sarana sosialisi norma-norma dan nilai-nilai.

Baca tulisan berikut:

Garis Besar Pemikiran Karl Marx

Di luar perbedaan basis determinasi pembentu struktur sosial, toh keduanya memiliki pendapat serupa dalam melihat bahwa struktur sosial adalah hal paling fundamental dalam menentukan perilaku manusia.

Max Weber tidak berpendapat demikian. Memang Weber memang tidak menyangkal signifikasi struktur dalam membentuk perilaku, namun ia lebih menekankan tindakan sosial sebagai wujud kongkrit bagaimana kemudian struktur sosial itu terbentuk.

Dengan kata lain, struktur sosial adalah produk dari tindakan; bagaimana cara hidup manusia ditentukan oleh produk dari pilihan individu yang dimotivasi (Pip Jones, 2011). Kita menghadapi sesuatu, kemudian memikirkan konsekuensi atau memperhitungkannya berdasarkan pertimbangan tertentu, kemudian baru bertindak. Alhasil, tindakan sosial tersebut termotivasi karena manusia ingin mencapai keinginan tertentu.

Singkat kata, tindakan sosial adalah pemahaman bahwa apa yang dilakukan oleh individu memiliki motif dan tujuan tertentu. Tindakan ini memiliki arti subyektif dan bisa berpengaruh terhadap orang lain dan kemudian keduanya bagi diri sendiri dan orang lain memiliki makna subyektif pula.

Memahami realitas sosial melalui tindakan dasarnya membicarakan pilihan-pilihan manusia dalam menyikapi struktur sosial. Implikasinya, ilmu sosial bukan usaha membaca pola struktur sosial yang terkesan baku, namun menemukan motivasi atau nilai apa di balik alasan yang melatarbelakangi tindakan tersebut (Pip Jones, 2011).

Metode yang ia kembangkan disebut sebagai “verstehen” (Pip Jones, 2011). Asumsinya: namanya peneliti sosial atau sosiolog juga manusia, harusnya mereka mengapresiasi konteks sosial, dan perlu memahami tindakan-tindakan mereka. Masyarakat sebagai objek kajian dalam sosiologi, tak bisa disamakan dalam meneliti objek sains dalam eksak.

Ilmuwan eksak tidak perlu menemukan makna tindakan mengapa buah apel jauh dari pohon, tapi sosiolog mustinya memperhatikan apa yang memotivasi tindakan manusia.

“Anda bisa membandingkan struktur beberapa masyarakat dengan memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak, kejadian-kejadian historis secara berurutan yang memengaruhi karakter mereka, dan memahami tindakan pada pelakunya yang hidup pada masa kini, akan tetapi tidak mungkin menggeneralisasi semua masyarakat atau semua struktur sosial” (dalam Pip Jones, 2011: 118).

Untuk bisa mencapai tujuan demikian, Max Weber lebih jauh menyarankan sosiologi untuk mempergunakan beragam metode seluas mungkin.

 

Empat Tipe Tindakan Menurut Max Weber

Selanjutnya, analisis Max Weber menemukan ada empat tipe tindakan.

Pertama, tipe tindakan tradisional. Lebih menitikberatkan dimensi budaya dan tradisi yang sudah mengakar dalam kehidupan sosial. Contohnya ungkapannya,“saya melakukan hal demikian karena sudah terbiasa saya lakukan”.

Kedua, tipe tindakan afektif. Tipe tindakan yang didasari perasaan atau unsur emosional. Misalnya ungkapan “baju ini mengingatkanku pada seseorang, aku mau membelinya”.

Ketiga, tipe berorientasi rasionalitas nilai. Tipe tindakan yang berakar pada nilai-nilai yang diyakini. Misalnya ungkapan, “saya yakin apa yang kita perjuangkan berada di dalam garis kebenaran agama”.

Keempat, tipe rasionalitas instrumental, yakni tindakan yang didasarkan untuk mencapai tujuan tertentu dan meyakini bahwa tindakan yang dipilih adalah sesuai untuk bisa mencapai tujuan. Misalnya ungkapan, ”tindakan ini paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan kita”.

 

Kekuasaan dan Kewenangan Menurut Max Weber

Keberatan Max Weber terhadap Marx tentang basis struktur dan sumber stratifikasi sosial bisa menjadi jembatan paling mudah memahami pengertian kekuasaan.

Max Weber sangat populer sebagai pemikir yang menolak beberapa tesis utama Karl Marx. Meski Weber tidak mau mengakuinya, pemikiran-pemikirannya menunjukkan kecenderungan demikian. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya bahwa ia menolak determinasi struktural ekonomi ala Marx dalam membentuk kehidupan sosial.

Max Weber beralih untuk menekankan makna di balik tindakan sosial yang membentuk struktur sosial. Weber memberikan contoh melalui buku “Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme (The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism)”.

Buku itu mengemukakan bahwa unsur nilai-nilai keagamaan (utamanya Calvinis dan Puritan) sangat mempengaruhi bagaimana manusia menentukan perilaku sosial dalam kehidupan sekuler, yang pada gilirannya mengilhami pemikiran serta struktur sosial tentang bekerjanya kapitalisme yang ideal.

Ia juga menolak bahwa kasta tertinggi dalam stratifikasi sosial (ditempati borjuis menurut Marx) tidak selalu karena kepemilikan alat produksi. Menurut Weber, setiap orang yang memiliki prestisius sosial menempati posisi tinggi, seperti pemilik partai politik yang berpengaruh bisa menjadi kelas tinggi dalam sosial. Tidak harus karena kepemilikan alat produksi.

Lebih jauh Weber mengatakan kesetaraan dan ketimpangan kelas juga tidak selalu muncul akibat “kepemilikan alat industri”, namun kepemilikan apa pun yang bisa berguna bagi “mekanisme pasar”. Seseorang yang memiliki keahliaan tertentu bisa memiliki akses mampu untuk menjual keahliannya dalam hukum tawa-menawar pasar.

Memperluas pengertian kesetaraan sosial berimplikasi terhadap gagasan Max Weber tentang kekuasaan yang lebih beragam, tidak hanya karena kepemilikan alat produksi dalam bekerjanya  sistem kapitalisme pasar.

Dengan pemahaman demikian, Max Weber mendefinisikan pengertian kekuasaan secara longgar sebagai:

“kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apa pun dasar kemampuan ini” (Weber dalam Budiardjo, 2008: 60).

Penggalan kata terakhir “apa pun dasar kemampuan ini” sekali lagi cukup jelas sumber kekuasaan menurut Weber sangat beragam, tidak hanya terpaku pada hubungan industi yang membela pemilik dan pekerja layaknya Marx.

Titik tekan kekuasaan menurut Weber terletak pada kemampuan untuk melaksanakan kemauannya sendiri meski mendapat perlawanan. Agaknya pengertian kekuasaan Weber sangat terikat kuat dengan pendekatan teori tindakannya yang sedari awal tulisan sudah kita bahas.

Selain kekuasaan, pemikiran Weber yang masih terkait adalah kewenangan (otoritas). Sederhananya, kewenangan adalah sebuah bentuk kekuasaan yang absah (terlegitimasi). Dengan kata lain, di dalam otoritas mengandung kekuasaan, namun setiap bentuk kekuasaan tidak selalu mengandung otoritas atau keabsahan.

Untuk pembahasan lebih jelas tentang pengertian legitimasi sudah pernah kita bicarakan. Bisa baca di sini:

Legitimasi PKS sebagai Partai Islam bagi Kalangan Muda Perkotaan

Max Weber kemudian membagi tiga bentuk otoritas, atau bentuk kekuasaan yang absah.  Tiga bentuk itu adalah otoritas tradisional, karismatik, dan rasional-formal atau legal-formal.

Berikut ini penjelasan masing-masing jenis otoritas Max Weber yang kami kutip dari Miriam Budiarjo (2008: 64):

Otoritas Tradisional: Wewenang tradisional berdasarkan kepercayaan di antara anggota masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu adalah wajar dan patut dihormati.

Otoritas Kharismatik: Wewenang kharismatik berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religius seorang pemimpin.

Otoritas Rasional-Legal: Wewenang rasional-legal berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin. Yang ditekankan bukan orangnya akan tetapi aturan-aturan yang mendasari tingkah lakunya.

 

Daftar Referensi

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Jones, Pip Dkk. 2011. Pengantar Teori-teori Sosial. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Weber, Max. 2015. Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Yogyakarta: Narasi

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments