Ketakterlibatan Masyarakat dalam Regulasi: Melanggar Hak Asasi Manusia (dan Good Governance)?

(Sumber Gambar: Pinterest)

Penulis: Wiji Setiyani (Mahasiswa S1 Ilmu Politik)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam manusia dan terkait dengan jati diri manusia secara universal. Hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul atas pemberian Tuhan Yang Maha Esa. HAM merupakan salah satu elemen dari good governance atau bisa dikatakan sebagai salah satu unsur good governance adalah HAM.

Hampir semua konsepsi yang dibuat oleh para sarjana atau lembaga internasional tentang good governance menempatkan atau memasukkan HAM sebagai salah satu elemennya baik secara tegas (eksplisit) maupun hanya memasukkan “jiwanya” (implisit). Bahkan, UNHCR menambahkan elemen good governance di samping unsur “human rights” juga “fundamental freedom” sebagai salah satu hal penting dari HAM.

Keterkaitan antara HAM dan good governance akan terlihat dalam aturan pelaksanaannya antara kedua konsep tersebut. Pelaksanaan salah satu konsep akan memperkuat konsepsi yang lainnya. Di satu pihak, apabila yang dilaksanakan adalah aspek HAM, maka akan membawa efek pada penguatan good governance di lain pihak.

Sebaliknya, penerapan prinsip good governance akan secara otomatis mencakup pelaksanaan HAM itu sendiri. Sebagai contoh, dengan melaksanakan HAM di bidang politik melalui rakyat yang diikutsertakan dalam menentukan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah, maka unsur “partisipasi” dalam good governance secara otomatis akan beroperasi.

Tanpa adanya keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan regulasi, maka hal ini bisa dikatakan sebagai melanggar HAM, yang mana HAM merupakan hak universal dan mendasar yang melekat di dalam diri manusia sejak manusia itu di dalam kandungan dari Tuhan Yang Maha Esa supaya mewujudkan kesetaraan manusia dan wajib untuk dihormati oleh semua kalangan tanpa terkecuali.

HAM telah diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 TAHUN 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam kasus ini melakukan pelanggaran HAM politik berarti tidak diikutsertakan hak politiknya dalam memengaruhi kebijakan.

Good governance sendiri memiliki keterkaitan yang erat dengan HAM. Hal ini tercermin dari good governance yang diperkenalkan pertama kali oleh OECD yang menyinggung terkait prinsip HAM. Ini juga sejalan dengan definisi dari good governance pada 1997. Berdasarkan laporan tahunan PBB, definisi good governance menyinggung terkait HAM dan keikutsertaan dari semua negara di dalam proses politik negaranya yang memengaruhi hidup mereka.

Pendapat yang lain juga dikemukakan oleh Komisi Tinggi PBB untuk HAM di mana lembaga publik dapat menjamin pelaksanaan HAM dengan menghormati rule of law tanpa adanya penyalahgunaan dan kecurangan di dalamnya. Tentu saja dalam konteks pembuatan RUU Cipta Kerja tidak sejalan dengan salah satu karakteristik dari good governance seperti tidak adanya transparency yang dilakukan oleh pemerintah.

Terlebih hak politik juga terkandung pada hak untuk berpartisipasi dalam urusan politik, yang mana partisipasi merupakan semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka.

Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Hal ini juga termasuk ke dalam kategori dari prinsip good governance. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa konsep partisipasi masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan. Dalam artian, tanpa keterbukaan pemerintah, tidak mungkin masyarakat dapat melakukan peran serta kegiatan-kegiatan pemerintah seperti hak politik.

Hal ini seharusnya diperhatikan dengan betul oleh pemerintah dengan memperhatikan sejauh mana perlindungan dan pemenuhan terhadap HAM itu. Dalam konteks tidak dilibatkannya masyarakat dalam pembuatan regulasi ini, maka perlindungan HAM semata-mata hanya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait HAM itu sendiri tetapi dalam implementasinya masih belum terlihat.

Walaupun sebetulnya peraturan HAM telah diciptakan dan diperkuat dengan didukung oleh peraturan di bawahnya tetapi hal ini justru tidak membawa manfaat tersendiri. Dalam implementasinya peraturan hanya di atas kertas tanpa dipraktikkan dengan betul sesuai dengan payung hukum yang telah mengaturnya. Hal ini justru yang melanggar ialah pihak pemerintah dalam menegakan terkait kasus HAM.

Sejatinya, pelaksanaan prinsip-prinsip good governance akan membawa perubahan yang berarti terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Selanjutnya prinsip good governance juga akan menghasilkan pemerintahan yang lebih demokratis dengan menghormati dan melaksanakan HAM dari seluruh komponen masyarakat tanpa adanya diskriminasi atas dasar apa pun.

Adanya tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah adalah hal yang wajar dilakukan dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan baik. Dengan adanya respon yang diberikan pada masyarakat, maka dapat mewujudkan perubahan-perubahan untuk berbenah diri supaya penyelenggara pemerintah menjadi lebih baik ke depannya sehingga HAM dan good governance bisa tercipta.

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, J. (2005). Pengantar Dalam Hak Asasi Manusia dalam Konsitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002.

DAN, N. M. A. Y. G., & UTARI, A. A. S. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

Dayanto, S. H. (2015). DAYANTO Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoretik dan Pedoman Pembentukannya. Deepublish.

Ngindana, R. (2012). APBD Partisipatif. Universitas Brawijaya Press.

Pinangkaan, N. (2016). GOOD GOVERNANCE DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KETERBUKAAN INFORMASI. LEX ET SOCIETATIS4(6).

Saggaf, S., Said, M. M., & Saggaf, W. S. (2018). Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang (Vol. 1). SAH MEDIA.

Baca Juga:

Demokrasi, Jaminan HAM dan Popular Control Menurut David Beetham

Dilema Hak Menguasai Negara dan Hak Asasi Manusia dalam Polemik Sengketa Tanah

Pengertian Kebijakan Publik Deliberatif dan Relasinya dengan Good Governance

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments