Jean Jaques Rousseau: Pengertian Kontrak Sosial dan Kehendak Umum

Jean-Jacques Rousseau

Jean Jaques Rousseau: Pengertian Kontrak Sosial dan Kehendak Umum

Penulis Dian Dwi Jayanto

Dalam menyusun teori kontrak sosial, pada permulaannya Jean Jacques Rousseau memiliki kemiripan dengan John Locke namun berangsur-angsur dekat dengan Thomas Hobbes (Russell, 2021: 908). Sebentar lagi kita akan mengetahuinya.

Jika belum baca pengertian kontrak sosial John Locke, Thomas Hobbes, dan juga Montesquieu bisa di baca di sini:

Filsafat Politik John Locke Tentang Kontrak Sosial, HAM, dan Pembagian Kekuasaan

Teori Thomas Hobbes Tentang Leviathan dan Kekuasaan Negara

Teori Montesquieu Tentang Pembagian Kekuasaan dan Sistem Pemerintahan

Rousseau menggariskan bentuk pemerintahan terbaik berdasarkan seberapa besar ukuran negara tersebut. Jika negara itu kecil, maka demokrasi langsung lebih baik. jika negara itu sedang, utama menerapkan aristokrasi, dan jika negara itu besar lebih baik menerapkan monarki.

Pada gilirannya, Rousseau lebih condong pada bentuk negara-kota kecil dalam bentuk pemerintahan demokrasi.

Ingat! Rousseau adalah tokoh besar filsafat era romantisme. Kita perlu mencatat bahwa pemahaman demokrasi bagi negara-kota membayangkan keserupakaan pada praktik demokrasi di negara-kota Yunani klasik, dimana partisipasi langsung masyarakat dan disokong pula lembaga perwakilan rakyat yang mengawal partisipasi tersebut dalam penentuan kebijakan.

Kali ini kita membatasi dua hal saja dalam sistem pemikiran Rousseau: kontrak sosial dan kehendak umum. Dua hal ini menjadi kunci memahami filsafat politik Rousseau.

Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau

Pemikiran Jean Jaques Rousseau (1712-1778) tentang politik, utamanya tentang kontrak sosial, termuat dalam bukunya berjudul “Social contract” yang terbit tahun 1762.

Buku itu menjadi semacam kitab suci pagi penganut Rousseau dalam bidang politik dan sangat berpengaruh. Bahkan dikisahkan Hitler adalah wujud nyata dari gagasan politik Rousseau, terlepas dari benar dan tidak pembacaan sang diktator legendaris tersebut.

Sebagai teoritis kontrak sosial sama halnya dengan Locke dan Hobbes, Rousseau mengandaikan sebuah sifat alamiah bagi kebutuhan manusia untuk mendirikan negara: kehidupan primitif manusia digambarkan dalam keadaan damai, tenang, berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri, apa yang diinginkan tidak pernah melebihi kebutuhannya.

Dua karakter alamiah yang mengendap dalam diri manusia adalah upaya menjaga diri (self preservation) dan simpati (petite). Terjalinnya kontak erat antar manusia mengandaikan sebuah kebutuhan akan terwujudnya kesatuan masyarakat secara organis.

Simpati mendasari sikap antar masyarakat untuk terlibat dalam hubungan timbalik balik agar bisa saling memenuhi kebutuhan satu sama lain (Astutik, 2015). Berangkat dari sanalah sebuah organisme kekuasaan politik, berdasarkan kontrak sosial, terselenggara atas dasar moral kebutuhan masyarakat.

Dalam “Social contract”, Rousseau mengatakan:

“Yang menjadi persoalan adalah bagaimana mencari bentuk perkumpulan yang akan secara bersama mempertahankan dan melindungi orang dan barang masing-masing, dan dimana masing-masing, meski menggabungkan diri dengan kelompoknya, dapat tetap otonom, dan tetap bebas seperti sebelumnya. Ini adalah persoalan fundamental yang dicoba dipecahkan melalui Kontrak Sosial” (Russell, 2021: 908).

Selanjutnya ia menawarkan:

“Masing-masing dari kita meletakkan kedirian dan seluruh kekuasaan kita dibawah supremasi kehendak umum, dan dalam kapasitas kolektif kita, kita menerima anggota sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan” (Russell, 2021: 908)

Langkah penyatuan masyarakat mewujud melalui lembaga moral dan kolektif yang disebut negara dalam arti pasif, pemerintah jika kita pahami sebagai aktif, dan lembaga-lembaga negara dalam fungsi kekuasaannya.

Singkatnya, negara beserta aparatur pemerintah yang menjalankan kekuasan adalah manifestasi kongkrit dari kontrak sosial yang berdasarkan legitimasi moral dan kolektif di dalam masyarakat. Di sini gagasannya tidak jauh berbeda dengan Locke.

Lebih lanjut, Rousseau memiliki dua pendapat yang sedikit berlawanan terkait konsepsi kontrak sosial terkait kebebasan manusia atau hak asasi manusia. Pada dasarnya kemelut yang segera muncul adalah pengucilan secara total bagi ikatan-ikatan kekerabatan, beserta hak milik di dalamnya untuk masuk ke dalam kontrak sosial dengan perwujudan kesetaraan bagi semuanya.

Ia juga mengatakan bahwa pengucilan tanpa pembatasan. Penjelasan ini mengindikasikan tercabutnya semangat hak asasi manusia berciri individual yang harus melebur di dalam kesepakatan kontrak sosial. Di sini ia berpisah dengan Locke dan dekat dengan Hobbes.

Penjelasan di atas inilah yang sudah saya singgung di awal. Seperti kata Russell bahwa Rousseau pada awalnya mirip dengan pemikiran kontrak sosial John Locke tentang kebebasan dan hak asasi manusia, namun kemudian sangat dekat dengan Thomas Hobbes tentang kekuatan negara yang absolut.

Meski pada penjelasan berikutnya hal tersebut diperlunak dengan mengatakan tidak secara otomatis lembaga negara mencabut hak setiap manusia karena ia adalah perwujudan kesepakatan sosial. Ia tetap harus menjamin arti hak bagi setiap manusia.

Untuk memperjelas teori kontrak sosial Rousseau, konsep kehendak umum perlu mendapatkan porsi penjabaran lebih lanjut. Konsepsi kehendak umum dalam sistem pemikiran kontrak sosial Rousseau menempati posisi penting.

 

Kehendak Umum

Rousseau menekankan bahwa persetujuan adalah dasar yang absah (terlegitimasi kuat) bagi bangunan dan praktik kekuasaan politik yang tujuannya tidak lain mempertahankan dan melindungi orang.

Problemnya, manusia senantiasa bergerak pada dua kehendak. Pertama kehendak pribadinya, kedua kehendak yang mencirikan kehendak umum. Persetujuan dimaksudkan untuk menghasilkan otoritas publik agar mencegah anarki, dimana satu atau dua individu memilki kebebasan yang sempurna dan dapat menggangu kebebasan yang lain.

Ketika antar manusia tidak memiliki hubungan untuk tawar-menawar antar anggota masyarakat, maka resultan akhir adalah penyingkiran kehendak pribadi dan hanya menyisahkan kehendak umum.

Lain kata, yang bertindak mereduksi proses tarik-menarik itu, perselisihan yang terjadi antar individu, adalah negara sebagai lembaga penentu mana yang dirasa perlu dan tidak dalam merumuskan kebijakan.

Dengan demikian, setiap individu dipaksa sebagai konsekuensinya untuk masuk ke dalam kesepakatan, yang berarti kepentingan bersama. Artinya, sebagaimana sudah disebutkan, ada pengalihan secara total seluruh hak-hak individu kepada masyarakat secara keseluruhan ke dalam kehendak negara (Dwiastuti, 2015).

Pemerintah sebagai perwujudan kesepakatan tidak mendapatkan tuntutan moral dari rakyatnya, karena ia adalah sekumpulan individu tersebut. “Penguasa, lantaran sifatnya, selalu menjadi baik sebagaimana sifatnya” (Rousseau dalam Russell, 2021: 909).

Russell (2021)mengingatkan pengandaian penguasa dalam imajinasi Rousseau adalah konsep metafisik, sehingga tidak bisa begitu saja disamakan dalam bentuk real kekuasaan lembaga pemerintah yang senyatanya ada.

Gamblangnya, pemerintah adalah akumulasi atau pengejawantahan dari kehendak umum jika logika terwujudnya negara secara organis sebagaimana dinyatakan Rousseau terjalin sekaligus terjadi sedemikian rupa.

Mungkin saja Rousseau tidak membayangkan bahwa gagasannya kemudian mempengaruhi Hitler dalam membentuk fasisme di Jerman.

Untuk memperjelas kembali, apakah makna kehendak umum ini artinya kehendak mayoritas atau kehendak pemerintah?

Rousseau lebih condong bahwa kehendak umum sama dengan kehendak pemerintah karena ia menghimpun pula kehendak mayoritas. Dengan kata lain, kehendak  umum adalah kehendak lembaga politik yang dicirikan sebagai representatif kehendak mayoritas.

Runtutannya seperti ini:

Dikarenakan setiap anggota negara rela menyelaraskan kehendak individu dengan kehendak masyarakat, maka kehendak umum memiliki karakter selalu benar dan untuk kepentingan umum bukan kehendak mayoritas. Kehendak umum berdaulat dan dinyatakan dalam hukum.

Jean Jacques Rousseau menegaskan bahwa kehendak umum selalu benar dan menguntungkan publik.

Negara sebagai wujud moral yang mempunyai kehendak, dan kehendak umum sama dengan kehendak negara atau pemerintah.

Asumsi umum, dan memang logis mengatakakan kebijakan tetap berpacu pada sebuah kehendak mayor atas minoritas kehendak manusia yang individualis. Pengertian ini kemudian menyeret Rousseau untuk memperbolehkan tirani negara atas dasar mayoritas yang memperoleh pembenaran atas dasar kehendak umum.

 

Sumber Rujukan

Astuti, Dwi. 2015. “Jean Jacques Rousseau”. dalam Pemikian Politik Barat. Bahan Kuliah Pemikiran Politik Barat, FISIP UNAIR.

Russell, Bertrand. 2021. Sejarah Filsafat Barat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

 

Penyusun: Dian Dwi Jayanto

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments