GP Ansor dan (Hyper)Nasionalisme, Pelajaran dari Penolakan Kirab Kebangsaan di Riau

Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas (kiri) memeriksa Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama dalam Apel Kebangsaan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww/17.

Berbagai aliansi masyarakat Riau melancarkan penolakan keras atas rencana penyelenggaraan “Kirab Satu Negeri: Dzikir Kebangsaan” oleh Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) di Riau. Sebagaimana berita yang dirilis papnews.com (19/09/2018), acara Kirab Kebangsaan telah dimulai Minggu, 16 September 2018  dengan menampilkan para peserta membawa bendera merah-putih yang dimulai dari lima daerah terluar di Indonesia, yakni Sabang (NAD), Nunukan (Kaltara), Miangas (Sulut), Rote (NTT), dan Merauke (Papua). Mereka akan memasuki setiap daerah yang dilewati, dan akan disambut Panitia Ansor lainnya di setiap daerah. Sedangkan acara lainnya diselenggarakan di Pekan Baru dalam rangka “Dzikir Kebangsaan”.

Namun sayangnya, muncul penolakan dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Siak atas acara tersebut. Hal ini lantaran dalam baliho-baliho yang beredar mencatut simbol kebesaran Kesultanan Siak yang seakan-akan melegitimasi kegiatan tersebut. Alasan lain penolakan Kesultanan Siak, sebagaimana dinyatakan Tengku Habibie adalah: “jangan ajarkan kebangsaan dengan pemahaman kalian, sebab kami orang melayu Riau dan keluarga kerabat Kesultanan Siak sudah terlebih dahulu mempraktikan kebangsaan dan nasionalisme yang benar dalam kehidupan sehari-hari semenjak republik Indonesia berdiri” (dikutip dari datariau.com, 17/09/2018).

Pernyataan ini sekaligus menegaskan penolakan masyarakat Siak terhadap kampanye “Islam Nusantara” yang menjadi jargon utama GP Ansor dan NU akhir-akhir ini. Mereka merasa tersinggung karena seakan-akan belum memiliki pemahaman kebangsaan atau nasionalisme sehingga perlu ditegaskan oleh GP Ansor.

Bahkan secara tegas mereka menolak kehadiran Yaqut Cholil, Ketua GP Ansor, untuk menginjakkan kaki di Bumi Lancang Kuning. Menurut Kesultanan Siak, sikap tersebut merupakan buah dari perbuatan Ansor yang sering melakukan persekusi terhadap Ulama Besar dari Riau, yakni Abdul Somad.

Terlepas dari dugaan sebagai ganjaran atas sikap GP Ansor yang sering melakukan pelarangan ceramah Ustaz Abdul Somad di beberapa provinsi Di Pulau Jawa belakangan ini, ada hal menarik dari masyarakat Riau ketika menolak GP Ansor, yakni terkait persepsi tentang pemaknaan kebangsaan atau nasionalisme.

Ada salah satu pernyataan di dalam video yang tersebar di internet ketika terjadi pengusiran masyarakat Riau atas keberadaan Ansor, yakni soal jasa ketika Siak memberikan 14 juta Golden untuk sumbangan biaya kemerdekaan Indonesia.

Namun, sebagaimana yang cukup viral di sosial media, masyarakat Riau mempersoalkan sikap pemerintah pusat yang berlaku tidak adil dan bahkan sering macet bagi Riau dalam urusan dana bagi hasil pusat dan daerah. Ini menjadi alasan bagaimana mereka merasa lebih nasionalis daripada Ansor.

Tentang pembagian hasil yang tidak adil antara pusat dan daerah (Riau) dapat dilihat dari Blok Rokan atau bagaimana Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang diperkiran mencapai 1,9 triliun belum dibayarkan pemerintah pusat. Tentu bukan disini tempatnya mengulas contoh-contoh ketidakadilan dan penghilangan identitas pengakuan kelompok tertentu.

Poin yang hendak saya sampaikan adalah bagaimana perasaan seremonial simbolik nasionalisme seperti pengibaran bendera atau kirab kebangsaan terlalu menggebu-nggebu dan membuat rasa ketidakadilan tidak terangkat dalam diskursus kebangsaan.

Penjelasan ini akan membenarkan apa yang sudah dikatakan oleh Benedict Anderson tentang “Imagined Community” dalam mendefinisikan kebangsaan atau nasionalisme. Kebangsaan adalah komunitas politik terbayang yang pada gilirannya menciptakan sentimen-sentimen luar biasa bagi warga negara. Kuatnya sentimen kebangsaan ini tidak lepas bagaimana proses kesejarahan nasionalisme hadir menggantikan dominasi agama dan ketundukan pada sistem kerajaan.

Perasaan nasionalisme yang terwujud melalui konstruksi simbol-simbol lambang dan bendera nasional, lagu kebangsaan dan seterusnya begitu sangat melekat. Bahkan, perasaan rela mati demi bangsa atau demi imajinasi komunitas politik ini bisa menghilangkan atau menyepelehkan persoalan ketidakadilan, rasa kemanusian terhadap bangsa.

Orang mungkin tidak akan mempermasalahkan bagaimana pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, ketidakadilan pembagian hasil pusat dan daerah, bahkan terhadap peristiwa-peristiwa semacam solidaritas atas bencana. Namun, masyarakarat nasionalisme imajinisasi ini akan tersentuh hatinya atau bahkan marah ketika Zaskia Gotik dianggap menghina Pancasila, atau ada bendera Indonesia tidak berkibar di sebuah turnamen olahraga padahal atletnya memenangkan kompetisi dan seterusnya.

Saya menangkap bahwa praktik yang sengaja ditampilkan oleh GP Ansor belakangan ini melampaui hal itu. Mereka bahkan bersikap hyper(nasionalisme) dengan meneguhkan makna nasionalisme keindonesiaan yang terkadang nampak melampaui tugasnya sebagai Ormas keagamaan. Persoalan tentang nasionalisme bukan hanya berkutat pada hal-hal semacam “menjaga keutuhan NKRI”, “membubarkan Ormas yang hendak melawan Pancasila dan mendirikan khilafah”, selalu mencurigai “ustaz yang dekat dengan Ormas terlarang” dan seterusnya.

Perasaan hyper(nasionalisme) tersebut mengkaburkan hal-hal yang lebih nyata untuk diatasi, karena sudah tertupi oleh konstruksi kesadaran atas internalisasi simbol-simbol yang membentuk imajinasi tentang kebangsaan.

Taruhlah misalnya kita bisa bangga atas nasionalisme karena kita serba tersedia dan terlampau cukup di Jawa. Bayangkan dengan orang yang hidup di wilayah yang bertahun-tahun mengalami ketidakadilan atas bekerjanya sistem dengan sumber daya mereka dikeruk, atau ketika mereka mengalami teror dari negara, bagaimana mungkin mereka bangga mengakui rasa kebangsaan atau nasionalisme?

Pada titik tertentu, nampaknya kita perlu mengoreksi kembali pemahaman nasionalisme kita. Fanatik terhadap apa pun akan tetap bernilai buruk, baik terhadap nasionalisme maupun terhadap agama itu sendiri yang membuat kita tidak bisa berpikir rasional dan cenderung selalu merasa benar.

Melalui tulisan ini, saya hendak mengatakan bahwa sudah saatnya mengakhiri drama aksi-aksi heroik (hyper)nasionalisme yang begitu lebay. Seakan-akan persoalan menjaga NKRI, membentengi Indonesia dari gerakan HTI atau Wahabi, dan seterusnya itu sangat mendesak dan begitu pentingnya untuk dikemukakan tiap hari. Seakan-akan HTI lebih berbahaya daripada segala persoalan lain di Indonesia bagi GP Ansor.

Nampaknya penolakan masyarakat Riau atas GP Ansor dapat memberikan satu rangsangan penting untuk tidak merasa paling memahami nasionalisme, dan agak berhati-hati dalam menyikapi persoalan kelompok yang berlainan pandangan, utamanya beda pilihan politik. Tidak selalu mereka ditunggangi HTI. Dan positifnya bagi GP Ansor, mereka sekarang harus menyadari bahwa mereka tidak sendirian memiliki nasionalisme dalam dirinya.

Atau, karena sedikit ada permasalahan mau mengatakan bahwa gerakan di Riau ditunggangi HTI? Semoga tidak!

Penulis: Dian Dwi Jayanto

Baca juga:

Pandangan Buya Syafii Maarif Tentang Fenomena Politik Identitas Islam di Indonesia

PKS: “The New Santri” yang Berjuang Mengislamkan Indonesia

Budaya Populer di Indonesia: Sebuah Negosiasi Budaya Global dan Lokal

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments