Disproporsionalitas Antara Perolehan Suara dan Distribusi Kursi Partai Politik di Parlemen

Penulis: Dian Dwi Jayanto

Disproporsionalitas (disproportionality) partai politik dalam tulisan ini merujuk pada pengertian ketidakseimbangan jumlah suara sah yang diperoleh oleh partai politik dengan jumlah kursi hasil dari konversi suara partai di legislatif. Ketidakseimbangan itu terjadi misalnya ketika sebuah partai politik yang mendapatkan 30% suara sah nasional namun tatkala dikonversikan menjadi bilangan kursi legislatif menjadi terpaut di atas 30% atau dibawah 30%. Ringkasnya, disproporsionalitas partai politik adalah konversi suara partai tidak sama dengan jumlah kursi yang didapat.

Penyebab terjadinya disproporsionalitas bisa bermacam-macam. Diantaranya adalah adanya mekanisme threshold atau ambang batas suara minimal partai untuk bisa mendapatkan kursi di parlemen. Sebagaimana dijelaskan oleh Kacung Marijan (2015: 73) bahwa ketika aturan threshold diberlakukan, banyak suara-suara untuk partai yang tidak lolos jeratan threshold akhirnya tidak dihitung. Implikasinya, penerapan threshold berdampak pada tingkat disproporsionalitas di dalam sistem perwakilan.

Dampak lebih lanjut, kenaikan atau penurunan ambang batas tertentu (threshold) untuk DPR bukan hanya berpengaruh pada jumlah suara sah yang terbuang, tapi juga semakin meningkatkan tingkat ketidakseimbangan antara suara partai dan kursi partai politik yang diperoleh.

Misalnya dalam Pemilu 2009. Sebanyak 19 juta suara sah yang diperoleh oleh 29 Partai Politik Peserta Pemilu (P4) 2009 tidak dikonversi menjadi suara. Hal ini juga menyebabkan P4 yang lolos ambang batas mendapatkan kursi melebihi jumlah suara sah yang diperoleh. Partai Demokrat 2009 mendapatkan jumlah suara sah yang diperoleh sebanyak 20,81%, tapi kursi partai politik di legislatif yang diperoleh mencapai 26,43%. Hal yang sama berlaku bagi partai Golkar, PDID dan PKS yang masing-masing mendapatkan kursi tidak secara proporsionali dengan memperoleh suara lebih 2% di atas kalkulasi suara sah nasional.

Selain factor threshold, penyebab lain ketidakseimbangan suara sah yang diperoleh partai politik dengan jumlah kursi di DPR adalah penyebaran suara. Misalnya PKB dan PAN pada Pemilu 2014. PKB dengan perolehan suara sah nasional sebanyak 9,04% mendapatkan kursi di parlemen sebanyak 47, sedangan PAN yang hanya mendapatkan 7,59% suara sah nasional dapat memperoleh 49. Kenyataan ini nampak wajar mengingat penyebaran suara PAN lebih merata dibanding PKB yang banyak berfokus di Jawa, khususnya Jawa Timur.

Berikutnya saya akan mengemukakan hasil persentase perolehan suara sah partai politik secara nasional yang kemudian akan dibandingankan dengan persentase jumlah kursi yang diperoleh. Terlepas dari factor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan terjadi, seperti aturan threshold, penyebaran suara dan lainnya, saya akan lebih memfokuskan secara lebih general bagaimana perjalanan partai politik dari Pemilu 1999 hingga 2014 untuk mencari temuan seberapa besar persentase ketidakseimbangan itu.

Pemilu 1999

Pemilu Tahun 1999 untuk memilih anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999. Hasilnya sebagai berikut (berdasarkan perolehan suara):

*Stembus Accord: penghitungan kursi partai politik dengan menggabungkan hitungan sisa suara.

Sumber: dikelola dari Hasil Pemilu Tahun 1999 yang dimuat dalam “Modul 1 Pemilih Untuk Pemula” oleh Komisi Pemilihan Umum”, dan Bestian Nainggolan dan Yohan Wahyu (Ed), 2016, dalam “Partai Politik Indonesia 1999-2019.”

Pemilu 1999 menggunakan batas threshold sebesar 2%, sehingga hanya terdapat lima partai yang lolos yaitu PDI, Golkar, PKB, PAN, dan PPP. Berikut ini adalah persentase disproprorsionalitas perbandingan antara suara sah yang diperoleh 5 partai besar yang lolos parlemen dengan jumlah kursi yang didapatkan:

Hasil dari Stembus Accord (SA) dan perbandingan disproporsionalitas di atas menunjukkan ketidakseimbangan antara suara yang diperoleh dengan jumlah kursi yang cenderung meningkat dibanding suara yang diperoleh berada pada angka terbesar sebanyak 3.54% (Golkar). Sedangkan ketidakseimbangan antara suara yang diperoleh dengan jumlah kursi yang cenderung menurun terbesar sebanyak 1.55% (PKB). Rentang disproporsionalitas yang dialami 5 partai yang lolos threshold berada diantara 0.04 (PDIP) sampai 3.54 (Golkar).

Pemilu 2004

Pemilu Tahun 2004 dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. Berikut hasilnya (berdasarkan perolehan suara):

Sumber: dikelola dari Hasil Pemilu Tahun 2004 yang dimuat dalam Bestian Nainggolan dan Yohan Wahyu (Ed), 2016, “Partai Politik Indonesia 1999-2019”.

Pemilu 2004 yang diikuti oleh 24 Partai dengan angka threshold 3% akhirnya meloloskan 16 partai. Berikut ini adalah persentase disproprorsionalitas perbandingan antara suara sah yang diperoleh 16 partai yang lolos parlemen dengan jumlah kursi partai politik yang didapatkan:

Perbandingan disproporsionalitas di atas menunjukkan ketidakseimbangan antara suara yang diperoleh dengan jumlah kursi partai politik yang cenderung meningkat dibanding suara yang diperoleh berada pada angka terbesar sebanyak 3.2 (PKS). Sedangkan ketidakseimbangan antara suara yang diperoleh dengan jumlah kursi yang cenderung menurun terbesar sebanyak 1.75% (PKPB) dan berikutnya 1.11% yang ditempati PKB. Rentang disproporsionalitas yang dialami 16 partai yang lolos sebesar 0.03% (PNI Marhaen) sampai 3.2% (PKS).

Pemilu 2009

Pemilu 2009 dilaksanakan pada tanggal 09 April 2009 yang diikuti oleh 38 Partai nasional dan 6 partai local di Aceh. Berikut hasil pemilu 2009 oleh 38 partai nasional (berdasarkan perolehan suara):

Sumber: dikelola dari Hasil Pemilu Tahun 2009 yang diperoleh dari “Modul 1 Pemilih Untuk Pemula” oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pemilu 2009 yang diikuti oleh 34 Partai nasional dengan angka threshold 2.5% akhirnya meloloskan 9 partai. Berikut ini adalah persentase disproprorsionalitas perbandingan antara suara sah yang diperoleh 9 partai yang lolos parlemen dengan jumlah kursi partai politik yang didapatkan:

Perbandingan disproporsionalitas di atas menunjukkan ketidakseimbangan antara suara yang diperoleh dengan jumlah kursi yang cenderung meningkat dibanding suara yang diperoleh berada pada angka terbesar sebanyak 5.62% (Partai Demokrat). Sedangkan ketidakseimbangan antara suara yang diperoleh dengan jumlah kursi yang cenderung menurun hanya dialami oleh Hanura sebesar 0.74% yang ditempati PKB. Rentang disproporsionalitas yang dialami 09 partai yang lolos sebesar 0.05 (PKB) sampai 5,62 (Partai Demokrat).

Pemilu 2014

Pemilu Tahun 2014 diikuti oleh 12 partai nasional dan 3 partai local di Aceh, yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2014. Hasilnya Pemilu 12 partai nasional sebagai berikut (berdasarkan perolehan suara):

Sumber: dikelola dari Hasil Pemilu Tahun 2004 yang dimuat dalam Bestian Nainggolan dan Yohan Wahyu (Ed), 2016, dalam “Partai Politik Indonesia 1999-2019”.

Pemilu 2014 yang diikuti oleh 12 Partai nasional dengan angka threshold 3.5% akhirnya meloloskan 10 partai. Berikut ini adalah persentase disproprorsionalitas perbandingan antara suara sah yang diperoleh 10 partai yang lolos parlemen dengan jumlah kursi yang didapatkan:

Perbandingan disproporsionalitas di atas menunjukkan ketidakseimbangan antara suara yang diperoleh dengan jumlah kursi yang cenderung meningkat dibanding suara yang diperoleh berada pada angka terbesar sebanyak 1.5% ( Partai Golkar). Sedangkan ketidakseimbangan antara suara yang diperoleh dengan jumlah kursi yang cenderung menurun terbesar sebesar 2.84% (Hanura). Rentang disproporsionalitas yang dialami 10 partai yang lolos sebesar 0.35 (PKS) sampai 1.5% (Partai Golkar).

Disporporsionalitas 1999-2014

Perbandingan Disproporsionalitas suara partai yang lolos di parlemen dengan jumlah kursi yang didapatkan berdasarkan penyelenggaraan Pemilu sejak 1999-2014. Berikut tabelnya:

Penutup

Dari berbagai pemaparan data yang disuguhkan sejak awal tulisan, Dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait disproporsionalitas antara suara dan kursi Parpol yang lolos parlemen dalam Pemilu Legiltaif  1999-2014, yaitu:

Pertama, jika penghitungannya digeneralisasikan dari pemilu tahun 1999-2014, maka rentang meningkat terbesar berada pada angka 1.5% hingga 5.62%. Sedangkan rentang menurun berada pada 0.74 hingga 2.84. Sedangkan rentang keseluruhan disproporsionalitasnya berada pada 0.03 hingga 5.62. Belajar dari empat kali pemilu pasca reformasi, disproporsionalitas jumlah kursi yang meningkat dibanding dengan perolehan suara sah nasional partai yang lolos parlemen minimal terjadi sebesar 1.5% dan maksimal terjadi sebesar 5.62.

Sedangkan disproporsionalitas jumlah kursi yang menurun dibanding dengan perolehan suara sah nasional partai yang lolos parlemen minimal terjadi sebesar 0.74% dan maksimal terjadi sebesar 2.84. Dan rentang presentase yang terjadi secara umum disproporsionalitas jumlah kursi dibanding dengan perolehan suara sah nasional partai yang lolos parlemen minimal terjadi sebesar 0.03% dan maksimal terjadi sebesar 5.62.

Ringkasnya, partai yang lolos parlemen dalam hal disproporsionalitas suara dan kursi cenderung diuntungkan. Sebab, limpahan kursi yang belum terbagi akan lebih besar didapatkan daripada pengurangan jatah kursi oleh partai yang lolos parlemen.

Kedua, semakin tinggi angka threshold yang ditetapkan tidak menjamin semakin tinggi pula ketidakseimbangan suara dan kursi yang diperoleh oleh partai politik yang lolos parlemen. Sebagaimana tahun 2009 menetapkan angka tresholdnya sebesar 2.5%, ketidakseimbangan yang meningkat antara kursi yang diperoleh dibanding suara Parpol tertinggi berada pada 5.6% (Demokrat).

Sedangkan pada tahun 2014, angka threshold dinaikkan menjadi 3.5% ketidakseimbangan yang meningkat antara kursi yang diperoleh dibanding suara parpol tertinggi berada pada 1.5% (Partai Golkar)

Ketiga, ketidakseimbangan yang meningkat antara kursi yang diperoleh dibanding suara parpol tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 5.6% (Demokrat), berikutnya 1999 sebesar 3.54% (Partai Golkar), 2004 sebesar 3.2 (PKS) dan 2014 paling rendah tingkat disproprosionalitas tertingginya pada angka 1.5% (Partai Golkar).

Namun sebaliknya, Ketidakseimbangan yang menurun antara kursi yang diperoleh dibanding suara parpol tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 2.84% (Partai Hanura), 2004 sebesar 1.75% dan tahun 1999 sebesar 1.55 yang sama-sama ditempati PKB. Terakhir adalah tahun 2009 sebesar 0.74% (Partai Hanura).

Keempat, diantara 5 parpol yang lolos sejak Pemilu tahun 1999, partai yang selalu mengalami ketidakseimbangan meningkat antara kursi yang diperoleh dibanding suara parpol adalah Golkar (1999 sebesar 3.54, tahun 2004 sebesar 1.54%, 2009 4.48% dan 2014 sebesar 1.5) PAN dan PPP. Sedangkan PDIP pernah mengalami penurunan pada tahun 1999.

PKB adalah partai yang paling banyak mengalami penurunan konversi suara menjadi kursi.  Pada tahun 1999 dan 2004 menjadi partai yang banyak menurunnya dalam perbandingan suara sah yang diperoleh dan konversi kursi DPR, yaitu masing-masing sebesar 1.55 dan 1.54%.

Sedangkan pada tahun 2014, PKB menjadi partai kedua yang banyak menurunnya dalam perbandingan suara sah yang diperoleh dan konversi kursi DPR, yaitu sebesar 0.65. Hanya pada tahun 2009 yang mengalami peningkatan presentase konversi kursi dibanding suara sah yang diperoleh (0,05).

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Marijan, Kacung. 2015. Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Reformasi. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.

Nainggolan, Bestian dan Yohan Wahyu (Ed). 2016. Partai Politik Indonesia 1999-2019: Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

“Modul 1 Pemilih Untuk Pemula”. 2010. diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Baca Juga:

Demokrasi Representatif: Representasi Politik dan Perkembangannya dalam Kajian Politik

Model Sistem Pemilihan Presiden di Berbagai Negara

Pengertian Demokrasi Prosedural Menurut Joseph Schumpeter