Dinamika Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan Politik Kiai NU

Judul Buku      : Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan

Penulis             : Endang Turmudi

Penerbit           : LKiS, Yogyakarta

Tahun Terbit    : 2004

Tebal               : XVI + 348 halaman

Pada setiap perhelatan menjelang Pemilu, baik tingkat lokal hingga nasional, sosok kiai senantiasa “laris” untuk didatangi para politisi. Bahkan, pada banyak kondisi, para kiai dan sekumpulan kiai menjadi tim pemenangan Parpol maupun kandidat tertentu.

Kedatangan para politisi ke Kiai menunjukkan bahwa kiai memiliki pengaruh besar dalam hal politik. Pengaruh politik tersebut tentu tidak lepas dari posisi diri seorang kiai yang memiliki reputasi baik di mata masyarakat (konstituen).

Buku karya Endang Turmudi (2004) dengan judul “Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan” dapat membantu kita memahami tentang peranan kiai baik dari segi sosial hingga sepak terjangnya di Politik.   Buku yang berawal dari sebuah disertasi tersebut berusaha untuk mengungkap gambaran bagaimana “kepemimpinan kiai secara umum dengan memusatkan perhatian pada aspek-aspek kultural dan politik kepemimpinan mereka”. Penelitian yang dilakukan Turmudi mengambil sampel Kota Jombang yang berlangsung pada bulan Oktober 1992 hingga September 1993.

Ada dua kelembagaan para kiai yang menjadi fokus studinya, yakni kiai yang mengasuh pondok pesantren (mengajar santri) serta kiai yang menjadi pemimpin tarekat (sebuah lembaga rohani yang lebih berpusat pada penggemblengan kebatinan).

Namun sebelum beranjak pada ulasan bagaimana pengaruh sosial-budaya kiai beralih menjadi kekuasaan politik, ada baiknya perlu dibahas terlebih dahulu bagaimana dinamika posisi kiai sendiri di dalam masyarakat.

Dinamika Posisi Kiai dalam Masyarakat

Terdapat beberapa faktor yang menjadikan derajat sosial kiai mendapatkan penghormatan lebih atau bahkan sangat tinggi di dalam suatu masyarakat. Paling tidak dua faktor utama. Pertama, kiai memiliki pengetahuan agama yang luas sehingga menjadikan mereka sebagai sumber masyarakat mencari pemahaman keagamaan. Hal ini bisa jadi didorong oleh sebuah perintah dalam ajaran Islam yang mengharuskan umat Islam untuk terus-menerus menghilangkan kebodohan dengan senantiasa belajar, terutama ilmu agama.

Kedua, kebanyakan kiai-kiai di Jawa biasanya dari kalangan menengah ke atas. Mereka memiliki sumber daya ekonomi yang melebihi penduduk desa pada umumnya. Dua faktor ini saling menopang menjadikan seorang kiai menjadi elit di Desa.

Sebagai contoh, kerap kali seorang kiai karena memiliki kekuatan ekonomi, semacam sawah atau lembaga pendidikan, banyak dari masyarakat maupun para santri bekerja di lading maupun pesantren milik kiai. Keterikatan ekonomi yang ditempah keterikatan hubungan keagamaan menjadikan kiai memiliki pengaruh lebih dibanding elit-elit lain semacam birokrasi atau petani kaya di Desa.

Selain dua hal tersebut, faktor lain yang dapat disebut di sini adalah kepercayaan masyarakat bahwa seorang kiai memiliki suatu kelebihan di luar kemampuan manusia pada umumnya. Umum diketahui bahwa seorang kiai waktu masih belia memiliki anugerah yang disebut ladunni, suatu pengetahuan yang diperoleh tanpa harus perlu belajar. Ketika kiai dewasa, dia dia diyakini memiliki karomah, semacam keunggulan supranatural bagi orang pilihan Tuhan. Hampir sama dengan nabi yang memiliki mukjizat.

Ikatan kiai dan masyarakat yang dipererat dengan hubungan keagamaan menjadikan kiai semakin kuat posisi sosialnya di dalam masyarakat. Terutama ketika menyinggung soal “barokah” (akibat positif yang timbul karena karena interaksi seseorang dengan orang suci). Baik karomah dan barokah diyakini masyarakat ada di dalam diri seorang kiai.

Posisi sentral seorang kiai di dalam sebuah masyarakat menjadikan kiai memiliki relasi lintas desa bahkan hingga pada tataran nasional. Buah dari stratifikasi sosial yang tinggi seorang kiai menjadika mereka memiliki pergaulan luas baik dengan pemerintah maupun swasta. Kadang-kadang pemerintah meminta tolong kiai untuk melakukan sosialisasi program pembangunan kepada masyarakat. Sebab, ketika yang menyatakan hal tersebut adalah kiai, maka masyarakat akan lebih mendengarkan mereka daripada pihak pemerintah itu sendiri.

Namun segera perlu ditambahkan, merujuk pada pendapatnya Usman dalam kajiannya tentang peran kiai di Desa-desa di Jombang pula, ia menyatakan jika sebelumnya kiai sangat menjadi penentu karena kharismanya dalam segala urusan kehidupan, namun belakangan posisi kiai agak terkikis.

Menurut Usman, era modernitas dan pembangunan membuat kiai tidak lagi menjadi penentu dalam bidang-bidang kehidupan secular. Masyarakat akan lebih mendatangi dan mendengarkan mendengarkan birokrat untuk menanyakan perihal urusan hidup. Hal ini tidak lepas dari keterbatasan seorang kiai dalam menangani urusan-urusan duniawi atau non agama seperti pembangunan.

Lebih jauh lagi dapat ditambahkan sebagai hasil dari program-program modernisasi memunculkan tiga hal krusial sebagai tantangan posisi kiai di dalam masyarakat. Pertama, munculnya generasi santri yang berwatak modern. Meskipun para santri ini sebagian besar juga merupakan produk dari pesantren yang telah memodernisasikan sistem pendidikannya.

Para santri modern tersebut memiliki seperangkat alternatif pikiran ketika menilai seorang kiai yang tidak hanya sekedar manut. Hal ini pastinya menjadi semacam tantangan tersendiri bagi legitimasi seorang kiai.

Jika pada sebelumnya tidak pernah terbayangkan adalah sekelompok santri yang mengorganisasikan diri untuk melakukan demonstrasi kepada kiai, watak modernitas yang telah tumbuh di lingkungan pesantren NU dapat menjadikan itu nyata. Seperti banyak diketahui beberapa kali para santri Darul Ulum (Peterongan) melakukan demo kepada para pengasuh pondok karena kebijakan terkait konflik di Universitas Darul Ulum (Undar) atau pada masa lalu ketika Kiai Mustain, pengasuh Darul Ulum, memutuskan untuk mendukung Golkar.

Kedua, meningkatnya jumlah kelas menengah muslim terdidik. Munculnya para intelektual muda dari kalangan NU, entah yang berlatarbelakang agamis maupun sekular, turut menjadikan otoritas kiai menjadi dipertanyakan.

Ketiga, negara turut peduli terhadap isu-isu yang dulu berada di bawah kawasan otoritas para kiai. Contoh yang paling kentara dalam hal ini adalah soal program KB. Pengendalian jumlah penduduk dengan membatasi kelahiran menjadi program besar pemerintah yang tentu sebelumnya bertentangan dengan keyakinan yang dipegang para kiai.

Dinamika perubahan posisi seorang kiai di dalam masyarakat, dalam prespektif yang lebih umum, tidak terlepas dari transformasi sosial yang terjadi di Jawa. Dampak kemajuan teknologi dan modernisasi turut pula menggoyah sebuah ikatan-ikatan tradisional yang sebelumnya tak tergoyahkan. Perubahan ini pula mendorong kiai untuk terus menyesuaikan diri dengan tantangan perubahan jaman jika berharap posisi sosial mereka tetap diakui.

Terlepas dari segala dinamika yang terjadi, posisi kiai tetap mengambil peran penting di dalam masyarakat, baik sebagai elit agama, elit ekonomi hingga elit politik. Paling tidak temuan dalam tulisan Endang Turmudi masih menunjukkan bahwa kiai tetap eksis sebagai elit agama dan politik beserta dengan perpecahan sosial di antara para pengikutnya yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Kuatnya Pengaruh Otonom Kiai Atas NU

NU merupakan sebuah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang menghimpun, utamanya, pesantren-pesantren dan gerakan tarekat dalam satu wadah struktural besar. Dari situ dapat diketahui bahwa NU memiliki sub-sub sistem atau kultur yang ada di bawah koordinasi dirinya.

Hal yang patut dikemukan dari temuan Endang Turmudi adalah bagaimana kekuatan-kekuatan sub-sub sistem di dalam NU melampaui otoritas NU sebagai lembaga yang lebih besar untuk menjamah masyakat secara struktur. Hal ini pasti tidak terlepas dari faktor ikatan historis dan ingatan psikologis bahwa jauh sebelum NU berdiri, masyarakat sudah memiliki kepatuhan luar biasa kepada para kiai yang memegang pondok maupun kepada mursyid yang menjadi pembimbing spiritual mereka dalam tarekat.

Setiap kiai pengasuh pesantren maupun pembina rohani di dalam tarekat memiliki basis massa sendiri-sendiri yang masing sangat patuh. Sehingga, NU menjadi sebuah organisasi yang menghimpun berbagai segmentasi dari luasnya pengaruh masing-masing kiai dalam satu wadah. Dalam hal legitimasi, para kiai dan terutama mursyid tarekat lebih didengar daripada NU itu sendiri.

Dalam batas-batas tertentu, NU sama sekali tidak memiliki otoritas atau lebih tepatnya kehilangan “daya jamah” yang kuat untuk memberikan komando bagi anggotanya, namun harus melalui para kiai masing-masing. Ringkasnya, NU sebagai himpunan organisasi para kiai dimana para kiai tersebut memiliki pengikut masing-masing yang lebih ditaati daripada NU itu sendiri. Sebab, kiai-kiai dan masyarakat lebih lama menjalin hubungan yang kental dan lebih mengikat dalam emosi keagamaan dibanding sebuah organisasi. Mereka lah yang kemudian menghubungkan pengikutnya dengan NU dan bukan sebaliknya.

Hal ini kiranya perlu ditekankan untuk bisa lebih memahami bagaimana persoalan, yang kemudian sering mengemuka bahwa masing-masing kiai berdiri sendiri secara otonom atas pengikutnya, yang dapat menimbulkan potensi ketegangan sosial. Apalagi hal ini menyangkut permasalahan ketika masing-masing kiai memiliki pendirian yang berbeda terhadap isu tertentu, misalnya dukungan politik.

Sedikit ilustrasi untuk dapat memperjelas gambaran bagaimana sifat otonom para kiai yang melampaui NU secara kelembagaan, serta implikasi disentegrasi antar kiai seperti tercermin dalam fenomena yang mengiringi Pemilihan Gubernur Jawa Timur kemarin, atau juga pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Terdapat pembelahan dukungan dari dua kelompok kiai, masing-masing ada yang membela Khofifah-Emil dan ada yang ke Gus Ipul-Mbak Putih. Bahkan, masing-masing kiai juga menyeruhkan fatwa keagamaan untuk mendukung kandidat yang didukung (saya pernah menyinggungnya dalam tulisan berjudul “Tentang Fardhu Ain Coblos Khofifah, Sebuah Catatan Kekesalan” sehingga saya tidak perlu membahasnya panjang lebar).

NU sebagai arus utama kultur keagamaan di Jawa Timur tentu tidak meninggalkan jejak kiai NU dalam mengambil peran percaturan politik. Dalam dinamika yang terjadi, dua kubu kiai tersebut tersegmentasi begitu tajam untuk dukungan kandidatnya masing-masing. Di sini kemudian peran NU sebagai organisasi para kiai kurang bisa mengambil posisi yang baik dalam “mendisplinkan” para kadernya. Seperti disinggung sebelumnya, setiap kiai memiliki pengikut dari level atas hingga akar rumputnya masing-masing dan bersifat otonom melampaui otoritas NU sendiri dalam menyikapi politik. Terkait hal ini kiranya perlu untuk menyertakan faktor lain yang sangat memiliki andil besar bagi dinamika politik NU, yaitu khittah NU yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya.

Untuk lebih memperjelas bagaimana ketegangan sosial terjadi di kalangan NU, yang sebenarnya ketegangan tersebut tidak lebih dari ekspresi konflik antar kiai NU itu sendiri, selanjutnya akan dikemukakan sebuah peristiwa bersejarah di dalam NU yang menandai awal baru penyeberangan kiai NU ke partai politik di luar mainstream NU waktu itu, yakni PPP. Kiai yang dimaksud adalah Kiai Musta’in, pengasuh Pondok Pesantren Rejoso dan seorang mursyid tarekat yang terkemuka.

Kiai Musta’in Mendukung Golkar    

NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki acuan jelas dalam arah dukungan politik Islamnya. Sebagai partai politik, sejak tahun 1952 hingga 1973, begitu jelas. Maupun ketika memutuskan bergabung dengan Masyumi atau ketika memutuskan ikut membidani Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sangat jelas.

Ketika mendukung PPP misalnya, sangat jelas seluruh jajaran struktur maupun simpatisan NU sama-sama meyakini bahwa mereka sedang menjalankan perjungan politik Islam.

Hubungan harmonis dan serentak NU kemudian cukup terganggu tatkala Kiai Musta’in, pemimpin Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dan Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah mengarahkan dukungannya kepada Golkar, yang waktu itu masih menjadi partai bentukan pemerintah, menjelang Pemilu 1977. Dukungan ini menandai konflik besar berkelanjutan antar kiai di Jombang, atau bahkan nasional mengingat Kiai Musta’in adalah ulama besar dengan pengikut tarekatnya yang banyak.

Dampak dari sikap politik Kiai Musta’in menjadikan perpecahan dan bahkan upaya saling menyalahkan diantara para kiai, terutama dari kalangan Kiai Musta’in beserta rekan-rekannya untuk mendukung Golkar dan para kiai kebanyakan yang masih mendukung PPP. Reaksi keras kiai-kiai Jombang berlandaskan dari fakta bahwa NU secara tegas mendukung PPP.

Akibat dari dukungan tersebut, para pengikut Kiai Musta’in menjadi terpecah belah. Ada yang akhirnya meninggalkan tarekat, ada yang masih tetap setia dan meyakini apa yang dilakukan oleh Kiai Musta’in pasti memiliki landasan kuat serta cenderung menjauh pikiran buruk terhadap guru.

Fakta kurang menyenangkan dari sikap Kiai Musta’in berdampak pula bagi wali santri yang telah memondokkan anaknya di pesantren yang diasuhnya. Para wali santri menarik anak-anaknya dari Darul Ulum dan para orang tua banyak yang ragu-ragu jika akan memasukkan anaknya di pesantren Kiai Musta’in.

Perpecahan lain, yang mungkin masih merupakan implikasi dari sikap politik Kiai Musta’in adalah terkait nasib keabsahan dan dualism tarekat yang diasuhnya. Bahkan beberapa kiai Jombang mendirikan kepemimpinan lain dari tarekat Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah untuk menggeser posisi Kiai Musta’in. Bahkan NU pun tidak mengakui keabsahan dari tarekat pimpina Kiai Mustain semenjak membentuk Jam’iyah Ahli Thariqah al-Mu’tabarah an-Nahdliyah, lembaga formal NU yang mengayomi gerakan-gerakan tarekat. Bahkan, NU mengakui kepemimpinan Kiai Adlan sebagai pemimpin tarekat untuk menggeser posisi Kiai Musta’in.

Dengan demikian, kepemimpinan Kiai Musta’in dalam jajaran struktur NU, utamanya dalam tarekat telah hilang. Meski pun demikian, Kiai Musta’in tetap menjalankan tarekat yang diasuhnya meski tidak mendapatkan keabsahan dari NU. Dan masih banyak pengikut setia Kiai Musta’in.

Pertanyaan yang patut diajukan kemudian, apa alasan Kiai Musta’in mendukung Golkar? Berdasarkan pada wawancara penulis dengan Istri Kiai Mustain, ditemukan jawaban bahwa alasan Kiai Mustain tidak lepas dari pandangan beliau terhadap apa yang disebut dengan “perjuangan Islam”. Kiai Mustain, berdasarkan penuturan istrinya, memandang strategi politik Islam yang dilakukan selama ini cenderung tidak berhasil. Selain itu, beliau ingin menghilangkan sekat-sekat berbagai kelompok karena faktor ideologis dalam urusan politik.

Makna politik Islam saat itu dibangun oleh para kiai membuat para orang Islam abangan kurang bisa mengidentifikasin dirinya dengan PPP. Politik kiai yang cenderung “eksklusif” (ini bahasa saya) menjadikan para Islam abangan lebih memilih PDI. PPP memang bisa dikatakan sebagai representasi politik umat Islam, tapi tidak seluruhnya. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya umat Islam yang malah tidak memilih PPP sebagai artikulasi politiknya. Dia juga menguti sebuah ayat yang menyatakan bahwa pada dasarnya manusia terbagi menjadi bermacam golongan dengan jalur masing-masing yang ditempuhnya dengan merasa bahagia.

Tafsir yang dikemukakan Kiai Musta’in menarik untuk dikaji lebih dalam, bagaimana Kiai Musta’in memberikan alternative pemahaman bahwa perjuangan politik Islam tidak selalu melulu melalui PPP atau partai-partai yang identic dengan Islam. perjuangan Islam bisa dilakukan dengan jalan lain dengan tetap mengemban misi perjuangan Islam itu sendiri. Dampak berikutnya dari sikap Kiai Musta’in adalah terbukanya legitimasi agama bagi para kiai atau umat Islam untuk berjuang atau memperjuangkan Islam dengan partai-partai lain. Partai Islam hanyalah salah satu alternatif untuk memperjuangkan politik Islam.

Lunturnya Kekuasaan Politik Kiai

Pemikiran Kiai Musta’in untuk memberikan jalur alternatif politik Islam di luar mainstream para kiai saat itu dengan mendukung partai non Islam, Golkar, menemukan momentumnya ketika NU memutuskan diri untuk kembali ke Khittah dan penetapan asas tunggal Pancasila oleh pemerintah. Dua hal tersebut menjadikan perubahan politik dan perilaku memilih umat Islam semakin susah disimpulkan.

Khittah NU, misalnya, telah menjadi sumber legitimasi para kiai untuk tidak berada dalam satu wadah Parpol tertentu. Selain itu, dengan menarik dirinya NU dari politik praktis, maka para kiai (secara kelembagaan tepatnya) tidak memiliki wewenang memberikan anjuran atau bahkan fatwa keagamaan untuk mendukung partai tertentu.

Akibatnya, pada Pemilu 1987 dan 1992, sebagian umat Islam berduyun-duyun mendukung Golkar dengan dalih mengikuti langkah beberapa kiai yang memutuskan hengkang dari PPP dan beralih ke Golkar. Sebagian yang lain berdasarkan rasa kekecewaan terhadap kepemimpinan Naro di PPP.

Naro dianggap telah menghilangkan pengaruh para kiai di partai berlambang Ka’bah tersebut. Banyak pengamat menilai keputusan NU untuk kembali ke Khittah dengan menjauh politik praktis merupakan implikasi dari kekalahan para kiai NU di dalam PPP.

Di sisi lain, umat Islam juga tetap mendukung PPP mengingat masih terdengar seruan kiai untuk tetap istiqomah di partai berasa Islam satu-satunya pada saat itu.

Setiap masyaraat muslim memiliki tokoh kiai yang dianutnya masing-masing dan sangat jarang ada kiai yang memiliki pengaruh lintas segmentasi tersebut. setiap orang Islam bersandar pada tokoh lokalnya masing-masing.

Perlu dicatat pula bahwa pada saat itu tidak kiai yang memiliki kharisma luar biasa sekelas Kiai Hasyim Asy’ari, Kiai Wahab Chasbullah dan Kiai Bisri Syamsuri. Akibatnya, tidak ada kiai yang kuat untuk menjadi sosok yang dapat merekatkan semua umat Islam.

Akhirnya, suara umat Islam susah disatukan karena fragmentasi ulama lokal yang susah dipadukan, serta tidak diperbolehkan lagi NU atau para kiai secara kelembagaan NU menyeruhkan dukungan politik tertentu.

Meski pun kiai menjauh ketelibatan dirinya dengan politik politik praktis secara langsung, namun hal tersebut nampaknya tidak menyurutkan kecenderungan besar kiai untuk berpolitik. Dengan lebih intens kembali ke masyarakat dan menjauh persoalan politik, para kiai semakin mengkonsolidasikan dan memperkuat posisi moral pribadinya di tengah masyakat.

Bukti yang menandakan bahwa kiai benar-benar tidak bisa lepas dari politik paling tidak ditandai dengan pertemuan di sebuah pesantren di Rembang, Jawa Tengah, menjelang kongres PPP pada paro kedua 1994. Maupun pasca reformasi, para kiai mendirikan partai, yang mendapatkan dukungan moril dari kelembagaan NU, untuk mendirikan PKB.

Pada masa-masa mendatang kita bisa memprediksi bahwa, kiai tetap memiliki pengaruh di masyarakat meski dalam beberapa kajian menunjukkan kecenderungan pengaruh kiai mulai luntur. Serta, keunggulan tersebut dapat diolah menjadi kekuasaan politik karena pada dasarnya kiai tidak bisa lepas dari politik.

Penulis: Dian Dwi Jayanto

Keterangan: Tulisan ini sebelumnya pernah dimuat di Berpijar.co, dan dimuat kembali atas seizin penulis.

 

Baca juga:

GP Ansor dan (Hyper)Nasionalisme, Pelajaran dari Penolakan Kirab Kebangsaan di Riau

Pandangan Buya Syafii Maarif Tentang Fenomena Politik Identitas Islam di Indonesia

Hubungan Kesalehan dan Pilihan Politik di Indonesia

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments