Bisakah Honour Killing di India dipertahankan sebagai Praktik Legal?

(Sumber Gambar: Pinterest)

Penulis: Tarmizi “Arief” Abbas (Alumnus CRCS UGM)

Kesadaran bahwa hak manusia untuk hidup, dihormati, adil secara ekonomi dan sosial, berpendapat dan mempraktikkan ajaran agama serta budaya, merupakan konsensus universal yang telah disepakati bersama oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan tertuang di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) sejak tahun 1948 hingga saat ini.

Universalitas HAM ini berdiri di atas keniscayaan bahwa seluruh manusia memiliki posisi dan martabat yang sama, alih-alih tersegregasi secara rasial, gender, bahasa, atau pun agama dan tradisi yang dipengaruhi kuat oleh berbagai kejahatan imperialisme dan genosida perang sepanjang sejarah.

Akan tetapi dalam praktiknya, universalisme HAM ini sering kali berbenturan dengan praktik dan tradisi lokal yang disebut sebagai “relativisme kultural”. Sederhananya, relativisme kultural berarti hilangnya kebenaran absolut atas setiap tradisi, agama dan budaya, sehingga penghakiman terhadap salah satunya sebagai kebenaran tunggal dinilai sebagai etnosentrisme.

Para penganut madzhab ini juga berpendapat bahwa HAM tidak bisa diterima sebab ia merupakan produk Barat yang tidak memiliki otoritas untuk mendikte praktik-praktik non-Barat. Dengan demikian, HAM tidak bisa menjustifikasi tindakan kekerasan atas nama tradisi sebab standar moral itu sifatnya relatif.

Salah satu contoh praktik ini adalah Honour Killing atau pembunuhan atas nama kehormatan di India. Tindakan ini dilakukan bilamana seseorang telah melakukan pembangkangan terhadap sebuah tradisi yang dijunjung tinggi oleh keluarga dan komunitas tempat orang itu tinggal. Apabila seseorang melanggar nilai-nilai tersebut, maka tidak ada cara selain membunuhnya untuk mengembalikan kehormatan keluarga.

Honour Killing juga memperlihatkan adanya dominasi patriarki di dalam struktur masyarakat India. Alhasil, meski tindakan ini dapat menyasar semua pihak dalam anggota keluarga, namun perempuan merupakan subjek yang paling rentan mengalaminya.

Sebagai bentuk dari relativisme kultural, Honour Killing tetap saja tidak bisa dipertahankan sebab sebuah konstruksi moral bukanlah sesuatu yang absolut, melainkan terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, pembunuhan atas nama kehormatan merupakan sebuah praktik yang ilegal.

Progres Moral

Honour Killing di India sejatinya merefleksikan pertentangan antara “tradisional vs modern” atau “universalitas vs nilai tertentu”. Di kalangan relativis, pertentangan ini menunjukkan paradoks HAM yang, sedari awal berkomitmen untuk mengakomodasi realitas tradisi sejalan dengan hak atas sosial dan ekonomi pada Pasal 22, justru membatasinya karena dianggap mencederai hak hidup manusia.

Pertentangan ini juga memuat problem representasi, sebagaimana disebut oleh Karen Lee di dalam Religion, Human Rights and the Role of Culture (International Journal of Human Rights, 2010), bahwa universalisme HAM merupakan konsep abstrak dan bias Barat sehingga ia gagal menangkap fakta identitas dan konteks sosio-religius masyarakat Asia. Sebaliknya, bagi Lee, HAM harus mengakomodasi keseluruhan suara, bahasa, dan perjuangan rakyat Asia jika klaim atas universalisme HAM hendak dibenarkan.

Namun, akankah tindakan pembunuhan atas nama kehormatan, sekali pun ia merupakan sebuah tradisi yang telah berakar dan dijamin oleh HAM internasional sebagai bagian dari hak manusia, dapat dibenarkan? Tunggu dulu.

Pada awal perumusan HAM pada tahun 1947, problem antara universalisme dan relativisme kultural telah dibahas dan menghasilkan rekomendasi bahwa praktik dan tradisi masyarakat lokal dapat dibenarkan selama ia tidak mengarah pada tindakan ekstrem, sebagaimana terjadi di dalam peristiwa Holocaust yang dibenarkan oleh Nazi di Jerman; tradisi pemotongan alat kelamin wanita (female genital cutting) di Afrika; dan pengikatan kaki (foot binding) di China.

Argumen ini berjangkar pada apa yang disebut oleh Xiarong Li di dalam tulisannya yang berjudul A Cultural Critique of Cultural Relativism (The American Journal of Economics and Sociology, 2007) sebagai “progress moral” yang menjadikan relativisme kultural sebagai sesuatu yang dinamis dan bisa dikritisi, alih-alih absolut dan statis. Progress moral dapat didefinisikan sebagai perubahan cara pandangan terhadap apa yang benar dan salah berdasarkan pengetahuan yang berkembang di setiap zaman.

Misalnya, posisi perempuan yang sering kali dieksploitasi ratusan tahun lalu, perlahan fakta tersebut mulai terkikis dan menunjukkan fakta sebaliknya bahwa perempuan saat ini mendapat tempat lebih layak di dalam masyarakat sebagai individu yang setara dengan laki-laki. Artinya, terlepas dari hak hidup manusia yang berusaha diadvokasi HAM, “progres moral” ini dapat digunakan untuk mempertanyakan apakah tindakan ekstrem itu masih valid atau tidak berdasarkan argumentasi publik (public reasoning).

Secara tidak langsung, progres moral juga menghilangkan problem representasi yang sering kali dijadikan kritik para relativis terhadap universalisme HAM. Sebaliknya, bagi Anat Biletzky, di dalam bukunya yang berjudul Philosophy of Human Rights (Routledge, 2019), menyebut HAM juga bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dapat diinterpretasikan berdasarkan konteks sejarah, kondisi sosial, ekonomi, bahkan praktik dan tradisi masyarakat non-Barat lewat percakapan interkultural yang berdasar pada argumentasi publik.

Artinya, argumentasi HAM juga dapat direlativisasi ke dalam praktik dan tradisi masyarakat lokal. Bentuk dari percakapan ini lantas menghasilkan apa yang disebut oleh Biletzki sebagai “konsensus minimal”, bahwa “genosida, pembunuhan, perbudakan, dan rasisme, adalah tindakan yang salah” (hal. 98).

Jalan Terjal Penyelesaian Kasus Honour Killing di India

Problem Honour Killing sebenarnya terletak pada definisi “martabat” manusia. Jika HAM internasional menjelaskan bahwa martabat adalah hak yang melekat dan dimiliki setiap manusia di dunia, termasuk hak untuk hidup, tidak disiksa, setara atas budaya, keyakinan, etnis, ras, dan gender; di dalam tradisi masyarakat Hindu India, martabat manusia terletak pada reputasi keluarga dan komunitas masyarakat yang diikat oleh satu sistem nilai bahwa kerhomatan adalah segalanya.

Manakala seseorang melanggar konsensus tersebut, ia harus dihukum. Hukuman yang pantas diterima bagi para pembangkang adalah kematian agar martabat keluarga atau komunitas masyarakat dapat dipulihkan.

Sepanjang 3 tahun terakhir, The Indian Times (2018) mencatat ada lebih dari 300 kasus Honour Killing yang terjadi wilayah-wilayah India seperti Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Assam, Gujarat, Jammu, dan Kashmir. Kasus yang lebih sering menyasar 97% perempuan ini disebabkan oleh pernikahan antarkasta, misalnya, antara Brahma dan Sudra; kehamilan di luar nikah; kehamilan pra-nikah; perselingkuhan; hubungan sesama jenis; cinta yang tidak disetujui; perceraian; menolak dijodohkan; meninggalkan keluarga atau rumah tanpa izin; terjerat skandal dan gossip; hingga menjadi korban pemerkosaan.

Perlakuan keluarga kepada korban juga beragam, misalnya, disetrum, ditembak, dibakar, dipukuli, dirajam hingga dipenggal kepalanya. Sebelum dijatuhi hukuman mati, korban diarak menuju Khap Panchayat atau badan kuasi-judisial lokal yang diwakili oleh para petinggi desa.

Hukum India secara tegas melarang pembunuhan atas nama kehormatan bahkan menyebutnya sebagai kejahatan berat. Hukum ini telah tertuang di dalam KHUP India bagian 299 dan 301. Anggota keluarga yang mendukung pembunuhan ini bisa terjerat sebagai tersangka agar tindakan pembunuhan dapat dilakukan pada bagian 302.

Tindakan ini juga melanggar Konstitusi India pada Pasal 14 tentang hak hidup manusia yang dilindungi negara; Pasal 16 tentang kebebasan bagi perempuan untuk memilih pasangannya tanpa paksaan; hingga Pasal 19 dan 21 yang masing-masing menjelaskan tentang kebebasan berpendapat dan hajat hidup.

Di level global, tindakan ini dikecam oleh Komisi HAM Internasional khususnya Pasal 1 dan 2 tentang hak dan martabat hidup manusia; serta Pasal 3 dan 5 tentang kebebasan perempuan dari penyiksaan dan kekejaman fisik. Kasus ini juga secara langsung mencederai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh India sejak tahun 1993.

Penyelesaian kasus Honour Killings di India ini juga tidak mudah. Faktor yang melatarbelakangi hal tersebut yakni, pertama, data kasus pembunuhan atas nama kehormatan ini sangat sulit untuk dilacak sebab rentan untuk disamarkan sebagai kasus pembunuhan biasa, penculikan, insiden, dan tindakan bunuh diri; kedua, pada beberapa kasus, Pemerintah India tidak menindaklanjuti secara tegas dan memilih lebih banyak diam.

Bahkan, beberapa aktor institusi justru mendukung tindakan ini dengan alasan reputasi keluarga dan sistem kasta sebagai nilai yang melembaga. Artinya, meskipun secara legal hukum India dan Komisi HAM internasional telah melarang, namun pengaruh tradisi dan keterlibatan para aktor terkait secara langsung atau tidak masih merupakan problem yang membayangi pelegalan tindakan tersebut.

Terlepas dari beberapa pandangan di atas, bagi saya, tidak ada “kehormatan” dengan alasan apa pun dalam tindakan pembunuhan. Sebab, tindakan tersebut, selain merupakan kejahatan juga memosisikan korban sebagai objek, alih-alih subjek yang memiliki hak dan martabat yang setara.

Namun demikian, beberapa cara yang dapat dilakukan adalah, selain memperkuat Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan hukum nasional, mendorong pemerintah untuk menjamin korban agar mendapat perlindungan secara hukum, khususnya dalam menyuarakan pendapatnya.

Baca Juga:

Ketakterlibatan Masyarakat dalam Regulasi: Melanggar Hak Asasi Manusia (dan Good Governance)?

Demokrasi, Jaminan HAM dan Popular Control Menurut David Beetham

Dilema Hak Menguasai Negara dan Hak Asasi Manusia dalam Polemik Sengketa Tanah

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments