Tiga Model Distribusi Kekuasaan dalam Ilmu Politik

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada tulisan sebelumnya yang berjudul “Pengertian Ilmu Politik dan Apa Saja yang Dipelajari” (silahkan belum baca silahkan klik di sini), terlepas dari beragam dan definisi dalam memahami obyek kajian ilmu politik, paling tidak terdapat konsesus umum bahwa jantung kajian politik adalah aspek “kekuasaan”. Seturut dengan penjelasan Goodin dan Klingemann bahwa pembeda tegas ilmu politik dengan yang ilmua lain adalah ‘the constrained use of social power’ (Goodin & Klingemann, 1996:7 dalam Marsh & Stoker 2010:8), bagaimana menggunakan kekuasaan dan apa pula dampak dari penggunaan itu.

Ringkas kata, ilmu politik senantias berurusan dengan aspek kekuasaan, mulai yang berwujud lembaga negara hingga kekuasaan berupa wacana atau konstuksi kesadaran tertentu terhadap realitas.

Kekuasaan juga menyangkut persoalan apakah kekuasaan itu sendiri bersifat memusat atau menyebar. Artinya, di dalam kehidupan sosial politik, aktor atau pelaku yang memegang kekuasaan itu berapa banyak, apakah masyarakat secara luas atau hanya segelintir orang. Pemodelan paling sederhana tentang distribusi kekuasaan, seperti penjelasan Andrain yang dikutip Surbakti dalam bukunnya “Memahami Ilmu Politik” (Ramlan Surbakti, 2010: 94-102), terbagi menjadi tiga. Pertama, model elite yang menguasa. Kedua, model pluralis dan ketiga adalah model populis.

Model elite artinya kekuasaan hanya dimiliki oleh kelompok kecil saja. Artinya, distribusi dan alokasi perekonomian atau pembangunan ekonomi semata-mata hanya menguntungkan segelintir elite semata. Pendekatan ini bermula dari konsepsi tentang teori elite bahwa pada dasarnya masyarakat terbagi ke dalam dua kelas, yakni sedikit orang yang berkuasa disebut elite, dan masyarakat yang diatur atau dikuasai disebut massa. (Teori ini gilirannya akan mengilhami munculnya teori oligarki politik).

Lebih jauh lagi dipaparakan bahwa dalam kategori distribusi kekuasaan elitis dipilah menjadi menjadi tiga lagi (Surbakti, 2010: 94). Pertama, elite politik yang membuat kebijakan dimana distribusi kekuasaan hanya berorientasi pada keuntungan pribadi dan golongan tertentu saja. Tipe ini cenderung menolak golongan yang bukan elite untuk memasuki kekuasaan dan cenderung tertutup. Di antara sesama elite, tipe demikian acap kali menyatukan kekuatan demi menjaga keberlangsungan keadaan yang ada atau status quo. Tipe demikian terkesan kurang responsif terhadap tuntutan masyarakat.

Tipe kedua dari elite politik adalah elite politik liberal, artinya adanya keterbukaan kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan status sosial. Dengan catatan elite-elite baru yang masuk harus senantiasa menyesuaikan diri dengan lingkungan elite terdahulu. Tipe ini lebih baik dalam merespon tuntutan karena persaingan sehat untuk masuk menjadi elite terbuka, meski dengan rambu-rambu dari kalangan elite sendiri.

Tipe terakhir dari elite politik adalah pelawan elite. Tipe demikian meliputi para pemimpin yang selalau berorientasi menentang kepada pemerintahan dan segala bentuk kemapanan. Ciri-cirinya adalah ekstrim, tidak toleran, anti-intelektualisme, beridentitas superioritas rasial tertentu, dan menggunakan kekerasan untuk mewujudkan keinginannya. Akhirnya terdapat dua pola yang saling berbenturan, yakni sayap kiri yang menuntut perubahan sosial-ekonomi dan sayap kanan yang berusaha mempertahankan status quonya sebagai pengelolah kekuasaan.

Model kedua dari distribusi kekuasaan adalah model pluralis. Artinya, kekuasaan dimiliki oleh berbagai kelompok sosial dalam masyarakat dan lembaga pemerintahan. Model ini hanya menempatkan pemerintah sebagai “petugas penjaga malam”, hanya berfungsi menjadi arena persaingan dan kompromi di antara kekuatan-kekuatan ekonomi yang sedang bersaing.

Model ketiga adalah model kerakyatan atau populis. Artinya, sama dengan prinsip-prinsip demokrasi, kekuasaan dipegang oleh rakyat secara kolektif terkait distribusi kekuasaan. Partisipasi dan kontribusi dari setiap lapisan masyarakatlah yang menjadi penggerak dari setiap kebijakan yang akan ditelurkan pemerintah.

Agar lebih mempermudah pemahamana, penulis akan menampilkan tabel terkait klasifikasi distribusi kekuasaan:

Sekali lagi perlu ditegaskan, tiga model distribusi kekuasaan ini merupakan konsep paling dasar yang harus dipahami sebelum melangkah ke dalam teori dan konsep lain yang lebih kompleks. Terutama dalam dua model utama, yakni pendekatan elite dan populis mendapatkan perhatian lebih besar sebagai alat analisis lebih dalam.

Misalnya saja sebagai contoh, Marcus Mietzner dalam pembukaan bukunya berjudul “Reinventing Asian Populism: Jokowi’s Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia” mengemukakan bahwa dalam konteks politik di Indonesia pasca reformasi, paling tidak terdapat tiga arus utama pandangan, yakni politik kartel (kompromi antar partai untuk mengamankan sumber daya), oligarki (pemegang kendali ekonomi politik yang menjalankan pemerintahan), dan populis (kekuasaan telah menyebar dan tidak terpusat di segelintir orang layaknya Orde Baru dulu). Dari tiga pemilahan tersebut bisa dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yakni asumsi distribusi kekuasaan elite (oligarki dan politik kartel), dan populis.

Dengan kata lain, entah nanti pengembangan suatu konsep atau teori kekuasaan seperti apa, yang terpenting adalah menguasai basis akar teoritisnya dulu, apakah berpijak pada elite, populis atau pluralis.
Penulis: Dian Dwi Jayanto

Baca juga tulisan terkait lainnya:

Potret Politik Kartel dan Partai Oposisi di Era Rezim Jokowi-JK

Pengertian Sikap Politik dan Budaya Politik

Pengertian Teori Kubus Kekuasaan (Powercube Theory)