Teori Thomas Hobbes Tentang Leviathan dan Kekuasaan Negara

Teori Thomas Hobbes Tentang Leviathan dan Kekuasaan Negara

“Manusia Adalah Serigala bagi yang Lain”

Penulis: Redaksi Pojok Wacana

Setelah membicarakan John Locke dan Montesquieu sebagai tokoh teoritis politik kontrak sosial, tidak lengkap jika tidak membahas teori Thomas Hobbes. Filsuf dari Inggris ini dikenal sebagai penggagas teori kontrak sosial dengan gagasan politik “Leviathan”, dimana kekuasaan negara yang cenderung ekstrem, yakni mengarah pada bentuk dominasi negara dengan kekuasaannya yang tidak terbatas.

Bagaimana Teori Thomas Hobbes membangun argumennya tantang kontrak sosial yang berakhir pada pemikiran tersebut?

Tulisan ini membahas bagaimana Teori Thomas Hobbes melihat hakikat manusia (human nature), yang menjadi landasan pemikiran politiknya tentang Leviathan sebagai gambaran ideal kekuasaan politik.

Keseluruhan materi dalam tulisan ini diambil dari penjelasan Dwi Astutik dalam “Pemikiran Politik Barat: Thomas Hobbes” (Bahan Ajar Mata Kuliah Filsafat Barat FISIP UNAIR).

Namun sebelum jauh berbicara bagaimana teori Thomas Hobbes, seperti biasa akan disuguhkan terlebih dahulu profil singkat Thomas Hobbes.

 

Riwayat Singkat Thomas Hobbes

Thomas Hobbes lahir di Inggris pada tahun 1558 dan dilahirkan dalam keadaan prematur. Hobbes dilahirkan dalam keluarga miskin. Ayahnya seorang pastor yang membangkang.

Pada umur 15 tahun dikirim pada pamannya yang kaya untuk belajar di Oxford dan mempelajari pemikiran Aristoteles yang kemudian dikritiknya. Setelah lulus dari Oxford, Hobbes menjadi tutor pada keluarga bangsawan Earl of Devonshire.

Latar belakang yang lebih penting dipahami adalah Hobbes merupakan pemikir yang lahir dan mengalami proses intelektualisasi dalam situasi sosial politik yang anarkis, dimana Kekejaman, dendam, kebengisan, dan ketakutan akibat perang agama dan sipil di Inggris; pertentangan antara gereja Anglikan resmi, kaum Puritan, dan golongan Katolik; terjadi konfrontasi antara Raja dan Parlemen.

Berangkat dari berbagai situasi politik tersebut, Hobbes menyimpulkan bahwa: Salah satu penyebab terjadinya perang agama, perang sipil dan konflik-konflik sosial adalah lemahnya kekuasaan negara.

Ia juga berpendapat bahwa perang dapat dihindari dan perdamaian akan tercipta jika kekuasaan negara mutlak, tidak terbagi-bagi. Pemisahan kekuasaan negara adalah malapetaka politik yang harus dihindari.

Beberapa karyanya, diantaranyaDe Cive (1642) sebagai karya filsafat politik pertama. Dan buku yang mengangkat pamornya adalah Leviathan (1651) sebagai masterpiece yang merupakan filsafat politik umum pertama yang dihasilkan filsuf Inggris.

 

Hakikat Manusia (Humane Nature) Menurut Teori Thomas Hobbes

Memahami bagaimana Thomas Hobbes melihat watak manusia, sebagaimana disebutkan di muka, menjadi penting karena teorinya tentang negara didasarkan atas teori watak manusia.

Kehidupan dan preferensi pengalaman Hobbes membuat ia mengandaikan untuk menemukan formula agar tatanan masyarakat bisa berjalan dengan selaras dan tidak terjadi kekacauan. Hobbes berusaha mencari suatu metode memahami manusia dengan harapan menyusun filsafat sosial dan bahkan negara tanpa harus dipengaruhi nafsu kemanusiaan.

Ia menemukannya dalam ilmu ukur. Ia beranggapan ilmu matematis adalah ilmu pasti yang terbebas dari nafsu manusia, dan berkeyakinan untuk bisa memahami manusia dan mengharapkan kehidupan ideal bersama harus menggunakan metode ini.

Ia akhirnya menggunakan analisis tentang psikologi manusia dengan contoh tunggal dirinya sendiri dan meyakini bisa berlaku secara umum. Sebagai sarananya, ia menganalisa manusia dengan analogi jam dinding.

Yang dilakukan adalah pertanyaan, “apa yang membuat jam itu bergerak?”. Untuk mengetahui itu, maka perlu untuk membongkarnya. Sebagaimana manusia, ia harus membongkat apa motivasi terbesar manusia dalam gerak kehidupan ini?

Ia menemukannya bahwa motivasi terbesar manusia adalah bertahan hidup. Lain kata, ketakutan akan kematian yang mengaktifkan gerak manusia melakukan apa saja.

Lebih jauh ia mengemukakan bahwa manusia pada dasarnya adalah selfish, suka bertengkar, haus akan kekuasaan, kejam, dan jahat. Semakin lama, upaya manusia untuk memenuhi keinginan semakin bertambah.

Manusia bebas melakukan apa pun yang diinginkan sesuai tuntutan nalurinya, dan naluri manusia mendorong seseorang untuk berperang atau berkompetesi, manusia berperang satu sama lainnya (Homo Homoni Lupus).

Manusia dalam kondisi perang (state of War) tersebut sama-sama dalam kondisi ketakutan. Dan ungkapannya yang terkenal adalah “manusia menjadi serigala bagi manusia lain” (Bellum Omnium Contra Omnes).

Itu adalah keadaan alamiah manusia, Keadaan manusia sebelum terbentuknya sebuah negara, masyarakat politik atau kekuasaan bersama.

Meski melihat manusia dengan sangat naif, Hobbes meyakini ada tiga dasar hukum alam yang mampu menertibkan kebengisan manusia:

Hukum Alam Pertama: ketetapan atau peraturan umum yang ditemukan oleh akal yang dengannya manusia dilarang melakukan sesuatu yang merusak kehidupannya atau kehidupan orang lain.

Hukum Alam Kedua: manusia akan bersedia ketika orang lain juga demikian mencari perdamaian dan mempertahankan dirinya ketika ia menganggap perlu menggunakan hal ini.

Hukum Alam Ketiga: Manusia senantiasa mempertahankan perjanjiannya.

Dari tinjauan bagaimana watak manusia, didukung premis tiga hukum alam di atas, teori kontrak sosial dan bentuk negara yang ideal dari Thomas Hobbes terbangun: Leviathan.

 

Leviathan

(Cover Buku Leviathan yang menjelaskan inti teori Thomas Hobbes seputar kekuasaan negara. Sumber Gambar: Wikipedia)

Berdasarkan pemahamannya tentang manusia sebagaimana jam dan motivasi terbesarnya adalah bertahan hidup, maka ia mengusulkan bentuk sistem politik yang bercirikan Leviathan, yakni sebuah kekuasaan yang menakutkan bagi manusia agar ketertiban dapat berlangsung. Leviathan sendiri adalah sejenis monster menakutkan dan bengis yang terdapat dalam Perjanjian Lama.

Rinciannya premisnya tentang kekuasaan negara (Leviathan): untuk menjamin keselamatan bersama, perlu dibuat perjanjian dan menghapuskan hak alamiah absolut manusia. Caranya dengan menciptakan otoritas politik yang mempunyai kekuatan koersif (absolute power) untuk memaksa orang tunduk pada perjanjian sosial. Dimana perjanjian itu dilakukan antar manusia, mereka menyerahkan seluruh kedaulatannya kepada the sovereign (otoritas publik).

Dan, posisi otoritas politik itu berada di luar perjanjian sosial agar supaya memiliki kekuasaan yang absolut dan mempunyai kekuatan koersif. The sovereign (penguasa) adalah pihak kepadanya individu-individu menyerahkan kekuasaan. Ketika seorang penguasa bertindak sebenarnya ia adalah tindakan individu-individu.

Meski demikian, konsepsi Hobbes tentang kedaulatan tetap mengakui wilayah privat yang bebas dari intervensi negara, terutama menyangkut bertahan hidup.

Ketika suatu saat penguasa tidak mampu lagi melakukan kontrol efektif, manusia kembali pada state of nature dan memilih Leviathan baru. Untuk menjami hal tersebut tidak terjadi, maka kekuasaan negara adalah tidak terbatas.

Dengan demikian, sifat kontrak sosial Hobbes adalah bukan merupakan perjanjian antara the ruler dan the ruled, melainkan kesepakatan antara individu untuk mengakhiri state of nature..

Perjanjian itu dilakukan oleh individu-individu yang secara alamiah terisolir dan anti sosial. Persatuan individu-individu pada kontrak sosial bukan merupakan sumber kedaulatan melainkan konsekuensi dari kedaulatan.

Untuk lebih memperjelas konsepsi kedaulatan dan kotrak sosialnya, perlu dihadirkan pembading teori kontrak sosial lain, misalnya John Locke. Locke berangkat dari asumsi bahwa manusia adalah “tabula rasa”, kertas kosong yang tidak memiliki pengetahuan maupun karakter bawaan. Berjalannya waktu, kertas kosong itu terisi oleh pengalaman hidupnya yang turut membentuk cara berpikirnya.

Dan bagi Locke, pada dasarnya manusia memiliki tiga hak dasar yakni hak hidup, hak properti, dan hak kebebasan. Tujuan kontrak sosial yang mewujudkan negara sebagai otoritas publik adalah melindungi hak-hak dasar manusia kedaulatan tersebut.

Berbeda dengan Locke, Hobbes melihat manusia adalah serigala bagi yang lain. Kehadiran negara atau institusi publik berkat kontrak sosial bertujuan untuk mendisiplinkan para manusia tersebut.

Sehingga, hipotesa Hobbes, manusia harus dengan sukarela menyerahkan kedaulatannya kepada otoritas negara agar membatasi manusia tidak menyakiti manusia yang lain. Lain kata, adanya kontrak sosial adalah akibat dari watak kedaulatan masyarakat yang senang meniadakan satu sama lain.

Namun serumpun dengan teori kontrak sosial yang menentang kekuasaan berdasarkan pemikiran teokratis, yang melihat bahwa kekuasaan bukan lagi bersumber pada Tuhan, Hobbes tetap menganggap kekuasaan bersumber dari kedaulatan masyarakat.

Kesimpulannya: manusia pada dasarnya memiliki kedaulatan penuh. Namun, watak manusia yang punya perangai “serigala bagi yang lain”, menjadikan kedaulatan itu harus dilepaskan agar terwujud ketertiban.

Alhasil, kedaulatan manusia itu sendirilah yang menghasilkan kedaulatan negara hingga pada level bisa memaksakan kehendaknya. Karena gagasan itulah, Hobbes menyatakan lebih baik pemerintahan yang tirani daripada pemerintahan anarki

 

Penutup

Dari penjelasan yang telah dikemukakan, kita memahami bahwa pengalaman pribadi Thomas Hobbes yang mengalami kekacauan situasi politik sangat membekas untuk mengandaikan hidup yang damai. Akhirnya dia berusaha memahami manusia secara matematis dan menemukan bahwa tujuan besar manusia adalah bertahan hidup dan berkenan melakukan apa saja demi mencapai tujuan tersebut.

Hobbes kemudian menawarkan sistem politik yang bekerja layaknya Leviathan, sebuah monster yang menakutkan (negara yang memiliki kewenangan mutlak) agar ketertiban sosial dan negara dapat terwujud berdasarkan human nature yang ia pahami.

Landasan mendasar Hobbes tentang metode memandang manusia (humane nature) layaknya mesin dan tidak punya perasaan ini sudah banyak mendapatkan kritik. Sebagaimana dikemukakan oleh Suseno bahwa Thomas Hobbes “seakan-akan memandang semua warga negara hanya sebagai mekanisme-mekanisme yang perlu ditentramkan” (Suseno, 2016: 72).

Daftar Rujukan

Suseno, Franz Magnis. 2016. Filsafat Sebagai Ilmu Kritis. Jakarta: Kanisius.

Widyastutik, Dwi. 2015. “Pemikiran Politik Barat: Thomas Hobbes”. Bahan Ajar Pemikiran Politik Barat. FISIP Universitas Airlangga.

 

Baca Juga:

Teori Montesquieu Tentang Pembagian Kekuasaan dan Sistem Pemerintahan

Filsafat Politik John Locke Tentang Kontrak Sosial, HAM, dan Pembagian Kekuasaan

Filsafat Empirisme John Locke

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments