Seragam, UMM, dan Fasisme

(Universitas Muhammadiyah Malang. Sumber Gambar: IDN Times)

Semenjak mendaftarkan diri menjadi Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), saya berkeyakinan bahwa keilmuan yang sedang saya geluti akan sangat bertambah pesat dan tidak ketinggalan pemikiran serta langkah gerak akan semakin dinamis. Hal ini mengingat penuturan rekan-rekan senior serta melacak kisah dari pengalaman para aktivitis Muhammadiyah yang mengenyam pendidikan di kampus putih itu.

Sebut saja Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf (lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Dosen Ilmu Politik Universitas Nasional dan menjabat sebagai Direktur The Akbar Tandjung Institute M. Alfan Alfian (lulusan Fakultas Ekonomi), dan Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan Internasional yang sekaligus Kepala Pusat Studi Islam dan Filsafat Universitas Muhammadiyah Malang Pradana Boy ZTF (Fakultas Agama Islam). Selain menguasai bidang keilmuwan tertentu, mereka memiliki kemampuan kritis yang tinggi sebagi ouput dari pendidikan di kampus.

Memang pada dasarnya dunia pendidikan khususnya kampus memiliki tanggung jawab untuk melahirkan apa yang disebut sebagai Gramsci sebagai tokoh intelektual tradisional menjadi intelektual organik. Yakni, para terpelajar yang bertugas membangun kesadaran kritis untuk bisa menguak hegemoni dan penindasan yang terjadi. Mereka adalah orang bisa menjadi garda terdepan memimpin masyarakat dalam melawan belenggu penindasan yang bisa jadi tidak terasa sebagai suatu penindasan.

Ringkas cerita, akhirnya saya diterima dan mulailah saya aktif berkuliah dan berinteraksi dengan banyak mahasiswa pasca dan sarjana strata 1 (satu) di UMM semenjak tahun 2018.

Ada pemandangan yang cukup mengganggu ketika saya menjalani masa kuliah. Suatu hari ketika musim Ujian Akhir Semester (UAS), para mahasiswa strata satu (S1) secara kompak memakai kemeja atasan putih dan bawahan celana hitam. Awalnya saya menduga mereka adalah para mahasiswa yang akan menjalani semacam sidang proposal atau sidang skripsi. Namun, saat saya sudah berada di dalam kampus, ternyata semakin banyak mahasiswa yang memakai pakaian seragam tersebut.

Rasa Penasaran saya muncul kembali dan saya memberanikan diri bertanya kepada teman saat istirahat jam mata kuliah di warung kopi belakang kampus. Menurut penjelasan mereka, para mahasiswa, khususnya S1, diwajibkan memakai seragam sebagaimana saya lihat selama hari-hari mengikuti ujian akhir semester.

Tiba-tiba memori masa lalu saya kembali ke masa lalu. Dulu saat saya kuliah strata satu di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Surabaya. Memang sempat pernah ada wacana penyeragaman saat musim ujian berlangsung di kampus Bela Negara tersebut.

Rencana kebijakan tersebut Kala itu membuat saya melabeli sang rektor sebagai “rektor fasis”.

Mengaoa? Alkisah pasca terpilih untuk periode kedua sebagai rektor, beliau secara lantang melakukan kampanye UPN sebagai kampus ‘Bela Negara’. Inilah yang kemudian kami risaukan. Sebab, upaya untuk menyeragamkan semua sendi-sendi aktvitas mahasiswa dari mulai wacana penyeragaman saat musim ujian hingga wacana orientasi wajib militer bagi mahasiswa baru.

Sehingga kami melakukan upaya opini dan aksi untuk menolak kebijakan tersebut. Hingga akhirnya kebijakan itu tidak jadi dilaksanakan. Saya dan teman-teman mahasiswa berhasil menghalangi kebijakan yang kita sematkan sebagai fasisme di dalam kampus.

Harus diakui memang, upaya penyeragaman di UPN adalah hal yang wajar karena kampus ini didirikan oleh para purnawirawan TNI. Alhasil, karakter dan nilai yang cenderung memiliki tradisi militeristik juga hendak diimplementasikan di kampus: bahwa semua harus seragam baik pikiran dan uniform.

Seharusnya tradisi itu tidak menjadi kebijakan paten karena dunia kampus adalah wilayah kaum intelektual yang memiliki beraneka ragam pikiran dan tindakan. Bahwa tradisi penyeragaman di kampus UPN harusnya di Istirahatkan.

Lalu apakah penyeragaman melalui aturan uniform mahasiswa adalah Fasis? Roger Griffith dalam karyanya Dhakidae memberikan batasan-batasan tentang arti fasisme terhadap perdebatan teoritik fasisme itu sendiri. Salah satu makna tentang fasisme menurutnya adalah Fascism links to totalitarianism, dalam pengertian mengatur suatu masyarakat homogen, seragam, masyarakat yang bisa dan harus diatur dalam segala hal.

Kita sadari bersama yang membedakan dunia siswa dan mahasiswa adalah tranformasi nilai budaya. Jika siswa identik dengan cara berpakaian seragam dan bersepatu hitam dan mahasiwa sudah tidak lagi berseragam untuk memberikan identitas terhadap status pendidikannya.

Hal tersebut sebagai corak pembeda bahwa saat kita dahulu menjadi siswa kemudian beralih jenjang  berstatus mahasiswa. Maka nilai-nilai kedisplinan dan kepatuhan bukan menjadi faktor utama untuk menilai etika kepatutan individu. Karena corak kemandirian, pemahaman akademik dan kedewasaan berfikir merupakan nilai yang dekat dengan dunia kampus.

Kemudian nilai-nilai seperti apa yang ingin di bawa oleh kampus ketika ingin menerapkan budaya yang sudah seharusnya kita tinggalkan dari status siswa dahulu kala. Saat ujian berlangsung, seharusnya mahasiswa di pacu untuk bertanggung jawab terhadap proses akademiknya. Menggali kembali stock of knowladge yang telah di ajarkan pada proses perkuliahan.

Bukan kemudian mahasiswa menjadi ‘ketakutan’ jika tidak menggunakan kemeja putih dan bawahan hitam akan terkena sanksi. Jangan kemudian mahasiswa di pacu untuk takut dan minder jika mereka berbeda dengan teman sebayanya yang mayoritas menggunakan uniform yang sama.

Apakah kemudian, kita mencoba menduplikat cara kolonial yang dengan sadar membedakan cara berpakaian pelajar bangsawan dan pelajar pribumi?. Kita ingat bersama bahwa Belanda saat menjajah Indonesia memberikan nilai budaya yang jelas. Yakni, sekolah milik Belanda terpotret ‘priyayi’ dengan ciri khasnya menggunakan alas kaki saat proses belajar dan Sekolah Rakyat adalah pelajar-pelajar pribumi terjajah yang tidak boleh berpakaian yang sama dengan sekolah milik Belanda.

Atas dasar pemahaman tersebut, saya anggap sebagai pokok-pokok dasar sebuah penyeragaman yang diterapkan kepada mahasiswa sebagai individu bebas adalah bentuk fasis yang nyata.

Sebagai mahasiswa yang cinta akan almamaternya dan berdiri berdasarkan kebebasan berfikir, tulisan saya ini kemudian harusnya menggugah kesadaran kolektif bagi aktivis mahasiswa UMM. Kalian memiliki modal kesadaran kritis yang harusnya kalian arahkan menjadi rekomendasi-rekomendasi aksi terhadap kebijakan kampus, yang kalian anggap belum sesuai dengan cita-cita Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian pengembangan dan Pengabdian Masyarakat).

Jika kebijakan penyeragaman saat musim ujian menghambat dan tidak substantif terhadap tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi maka sudah sepatutnya kalian segera mengkoreksi dengan cara “tabayyun” kepada pihak rektorat tentang kebijakan penyeragaman tersebut.

Jangan sampai kalian para aktivis mahasiswa UMM menjadi bagian apa yang di keluhkan oleh Soe Hok Gie, “Masih terlalu banyak mahasiswa yang bermental sok kuasa, merintih kalau ditekan, tetapi menindas kalau berkuasa. Mementingkan golongan, ormas, teman seideologi dan lain-lain….”

 

Penulis: Abdullah As Syi Abul Huda, Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi UMM

 

Baca juga:

Kaum Demokrat Kritis, Mengurai Perjalanan Demokratisasi Pasca Reformasi dan Perilaku Memilih di Indonesia

Identitas dan Kenikmatan, Pergulatan Kekuasaan dan Identitas di Indonesia Pasca Reformasi

Politik Jatah Preman, Memaknai Reproduksi Politik Kekuasaan di Tingkat Lokal