Sentralisasi, Desentralisasi, dan Partisipasi Masyarakat

Era Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto menjadi suatu fase dimana per-politikan lokal rupanya belum menemukan partisipatornya dalam pelaksanaan (politik) yang sesungguhya. Artinya, ketika era itu, masyarakat secara partisipasi politik masih begitu rendah tingkatannya.

Berbicara mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam merespon bekerjanya sistem pemerintahan yang ada, tidak luput dari apa tipologi rezim yang berkuasa saat itu. Ketika era orde baru, tipologi kekuasan tersebut antara lain sebagaimana mayoritas masyarakat dari berbagai elemen yang mengatakan bahwa kekuasaan orde baru bukanlah kekuasaan yang demokratis, dan beriringan dengan hal itu lawan dari kekuasan non-demokratis ialah otoritarian bahkan hingga kekuasaan yang totaliter.

Era Orde baru seakan menjadi zaman kegelapan bagi mereka yang merindukan ‘kebebasan’ dan kecintaan terhadap demokrasi. Dengan tipologi kekuasaan yang bercorak otoritarian tersebut, Orde Baru nampak cenderung pada arah yang lebih sentralistis dalam proses kepemerintahannya. Implikasinya pada ranah politik lokal, semisal daerah yang cenderung disejajarkan dalam hal pembangunan, tentunya kesejajaran ini berpusat pada satu komando pemerintahan yakni presiden.

Daerah yang belum menemukan ‘kebebasannya’ tersebut berdiri dalam kondisi pembangunan yang cenderung sentralistik. Tentunya hal tersebut juga berdampak pada proses partisipasi masyarakatnya, begitu juga segi lain dalam semisal birokrasi dan lembaga daerah lainnya. Dengan corak sentralisasi tersebut, maka disimpulkan bahwa kekuasaan negara yang besar tidak mendukung adanya demokratisasi lokal (Aminah, 2014: 148).

Pelaksanaan pemerintahan daerah era orde aru diatur dalam UU tentang pemerintah daerah nomor 5 tahun 1974 dimana bentuk desentralisasi dan otonomi daerah disebut secara normatif saja namun dalam pelaksanaannya, desentralisasi dan otonomi daerah tersebut menunjukan hasil yang begitu jauh dari apa yang diuraikan. Artinya semisal kembali lagi dalam ranah pembangunan negara, pemerintah pusat cenderung menyeragamkan dan menyamakan semua daerah dengan argumen bahwa hal tersebut merupakan cara mudah dalam kontrol daerah daerah dan menguntungkan bagi stabilitas politik.

Sisi kelemahan yang terjadi menunjukan bahwa pemerintah ketika itu tidak memperhatikan aspek kultural yang bergitu varian membaur di setiap daerah. Pemahaman atas pluralisme yang dangkal berdampak pada kebekuan sistem yang cenderung ‘mematikan’ potensi setiap daerah untuk mengembangkan dirinya sendiri. Selain itu partisipasi masyarakat pada ranah politik di daerah juga tidak sepenuhnya terwadahi.

Sentralisasi yang berlangsung pada era Orde Baru kemudian berakhir pada pintu gerbang baru reformasi yang ditandai oleh adanya aspek – aspek demokratisasi semisal munculnya kebebasan berpendapat, transparansi dan sebagainya. Tuntutan atas berjalannya reformasi antara lain ialah demokrasi dan kebebasan berpendapat sebagaimana apa yang dirindukan oleh masyarakat setelah sekian lama dalam kepemimpinan yang sentralistik.

Selain itu, UU tentang pemerintahan daerah pun turut mengalami perombakan secara substansial menjadi UU nomor 22 tahun 1999, dimana pada era reformasi ini lah yang menjadi titik terang dari pelaksanaan desentralisasi. Prosesi pelaksanaan desentralisasi kemudian mengahasilkan bentuk dialektika pro-kontra dimana perdebatan perihal desentralisasi menjadi bahan pembicaraan yang panjang.

Desentralisasi awal reformasi dianggap sebagai konsep desentralisasi yang menganut asas demokrasi yang terlalu berlebihan, dan kemudian dirubahlah UU tersebut menjadi UU no.32/2004. Pelaksanaan desentralisasi idealnya atas dasar asas demokratisasi yang berisikian tranparansi, akuntabilitas hingga partisipasi masyarakat, dan tentunya hal ini ditekankan pada wilayah daerah.

Partisipasi masyarakat sangatlah ditekankan guna menjadi penopang keberangsungan proses demokratisasi itu sendiri. Dan selain itu, uapaya pemerintah daerah dalam tatanan konsep desentralisasi politik bahwa ada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menciptakan rasa partisipasi masyarakatnya untuk turut serta dalam pembangunan daerahnya.

Desentralisasi: Demokrasi dan Partisipasi di Daerah

Masa–masa transisi demokrastisasi di daerah tentunya mengalami tahapan demi tahapan proses yang menentukan keberlangsungannya. Transisi ini bermula dikarenakan para elite politik yang cenderung berinisiatif untuk melaksanakan demokratisasi.

Lalu yang kedua ada fase dimana rezim yang berkuasa ketika itu sedang dalam kondisi yang lemah (tidak lagi memiliki legitimasi yang kuat). Dan yang terakhir jika terjadinya oposisi yang mengabil alih kekuasaan dan ingin memimpin pemerintahan melalui proses – proses demokratisasi (Gill, 2000).

Jatuhnya pemerintahan Orde Baru rupaya membuka peluang demokratisasi di daerah. Peluang ini kemudian dimanifestasikan dalam bentuk partisipasi publik pada ranah politik pemerintahan di daerah. Secara istilah partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara dalam turut serta menentukan arah kebijakan pemerintahnya.

Di sisi lain, yang disebut dengan partisipasi politik adalah “kegiatan yang memiliki maksud untuk memengaruhi tindakan pemerintah secara langsung dengan memengaruhi keputusan atau pelaksanaan kebijakan publik, atau memengaruhi tindakan pemerintah secara tidak langsung, dengan memengaruhi pemilihan orang–orang yang membuat kebijakan” (Aminah, 2014: 223).

Sebelum menginjak pada fase partisipasi masyarakat dalam menanggapi desentralisasi, perlu adanya pemahaman bahwa proses demokrasi itu sendiri mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses kelembagaan dan politikyang mana pada dasarnya kembai lagi pada memori masa lampau ketika era sentralistik, demokrasi merupakan impian orang banyak.

Demokrasi ini diwujudkan dalam kebijakan pemerintah yang sebelumnya sentralistik untuk merubah haluan menjadi pemerintahan yang terdesentralisasi. Kenyataannya, desentralisasi rupanya membawa angin segar bagi wujud partisipasi publik dalam ranah penentuan kebijakan pemerintah atau pun secara riilnya yang dapat diamati ialah partisipasi dalam pemilihan, khususnya pemilihan kepala daerah.

Desentralisasi sendiri sebagaimana konsepnya berdiri diatas landasan demokratisasi yang berisi asas – asas keterbuakaan (transparansi), akuntabilitas, dan partisipasi publik yang kemudian dinyatakan dalam bentuk sistem pemilihan, dimana masyarakat diikutsertakan dalam proses pemilihan tersebut. Seperti halnya yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, pemilihan langsung memberikan segi positif bagi masyarakat secara umum antara lain mensosialisasikan dan semakin merekatkan relasi pemerintah dengan masayarakatnya.

Di samping itu ada pula pembelajaran politik kepada masyarakat, dimana praktiknya pada pilkada langsung bahwa masyarakat dengan segala bentuk idealisme dan kebebasanya mampu memperhitungkan, meilih dan mengartikulasikan segala macam kepentingannya yang dicocokan dengan calon yang berkontestasi dalam ajang pilkada tersebut.

Selain itu, masyarakat dalam berpartisipasi memiliki kedaulatan yang luas dalam hal memilih sosok calon pemimpin daerahnya yang mereka sesuaikan dengan pengetahuan dan informasi yang mereka dapatkan. Dan poin penting dari uraian tersebut adalah peningkatan rasa kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat terhadap politik yang dengan harapan akan terus terbangun dan mengarah pada arah yang lebih baik lagi.

Bentuk partisipasi masayrakat pasca sentralisasi yakni desentralisasi mengalami perbedaan yang cukup signifikan, dimana masyarakat dibekali rasa antusias dalam menanggapi proses desentraslisasi. Terlebih lagi, desentralisasi sebagai sebuah konsep, merupaka bentuk manifesasi dari demokrastisasi yang memungkinkan besarnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses–proses pembuatan kebijakan pemerintah dan lain sebagainya.

Desentralisasi memanglah menawarkan konsep yang terbaik bagi perjalanan pemerintahan di Indonesia, khsususnya pada level pemerintahan daerah. Sekali lagi, desentralisasi menawarkan ide terbaik, dimana demokrasi menjadi satu landasannya mengingat demokrasi merupakan salah satu tuntutan dan impian masyarakat Indonesia sejak era Orde Baru. Kerinduan akan kebebasan berpendapat dan pemerintahan yang non-otoritarian ini lah menjadi cikal bakal lahirnya konsep desentralisasi.

Kemudian desentralisasi sendiri sebagai suatu konsep meawarkan adanya partisipasi publik yang sebagaimana telah diuraikan pada sesi sebelumnya tentang apa kelebihan yang hedak dicapai melalui desentralisasi. Namun yang paling penting desentralisasi dan partisipasi politik salah satunya adalah untuk membuka mata dan kesadaran masyarakat terhadap politik, karena tanpa partisipasi politik masyarakat tidak akan mampu untuk turut serta dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan pemerintah khususnya pada level daerah serta dalam hal memilah, memilih dan menentukan preferensi politik mereka.

 

Penulis: Dimas Lazuardy Fidauz, Alumni Ilmu Politik UNAIR.

Baca juga:

Dilema Hak Menguasai Negara dan Hak Asasi Manusia dalam Polemik Sengketa Tanah

Pemerintahan Jokowi dalam Kacamata Neo-Patrimonialisme

Jokowi dan Konsep Kekuasaan Jawa