Sandiwara Demokrasi Transaksional dengan Sistem yang Kebablasan

Proses transisi demokrasi di Indonesia paska reformasi tahun 1998, yang diikuti dengan pemilihan umum demokratis pertama di Indonesia pada tahun 1999 hingga 2019, menghasilkan pembelajaran maupun kisah-kisah tersendiri bagi warna-warni demokrasi elektoral di Indonesia.  Kajian mengenai bagaimana politik elektoral di Indonesia sudah mulai menjamur.

Namun kendati demikian banyak individu dan kelompok yang lebih meletakkan perhatiannya dalam isu-isu politik elektoral yang bersifat formal, seperti halnya isu demokratisasi lembaga pemilu, program-program, wacana media dan lain sebagainya.

Isu mengenai bagaimana proses politik elektoral di Indonesia berlangsung merupakan sebuah keniscayaan untuk dikaji lebih mendalam. Lebih jelasnya adalah mengenai bagaimana politik transaksional dapat menciptakan patron-klien di tataran kandidat dengan konstituennya. Model patronase dengan bentuk politik uang merupakan sebuah fenomena yang tak asing lagi di telinga masyarakat.

Pasalnya hal tersebut selalu terjadi di setiap periode pemilu di indonesia. Hal yang membuatnya semakin parah adalah ketika politik uang dianggap sebagai sebuah hal yang tidak lagi ‘tabu’ di telinga masyarakat, karena fenomena tersebut dinilai sebagai hal yang sudah biasa dilakukan dan dianggap sebagai sebuah tradisi dikalangan kandidat dan konstituenya,

Bersumber dari data yang diolah oleh Kompas.com (13 April 2014), yang didasari oleh pantauan JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat) pada pemilu 2014 yang telah melakukan pemantauan di 25 provinsi dengan jumlah 1.005 TPS di Indonesia, menyatakan bahwa bahwa 33% dari 1.005 TPS di 25 provinsi di Indonesia pada tahun 2014 terindikasi praktik kecurangan politik uang, dan hal ini menjadikan pemilu 2014 sebagai sarang praktik politik uang paling vulgar.

Sebuah hal yang menjadi pertanyaan besar adalah “sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan pemilu kita hari ini?”. Perdebatan mengenai regulasi dan sistem yang tepat untuk menanggulangi permasalahan ini terus berlangsung, terus berlangsung hingga keniscayaan itu terjadi.

Perubahan sistem pemilihan legislatif dari daftar tertutup (proposional tertutup) yang digunakan untuk pemilihan legislatif pada 1997 dan 1999, menjadi sistem pemilihan legislatif daftar terbuka (proposional terbuka) yang digunakan pada pemilu 2004 hingga pemilu 2019 membuat paradigma berkompetisi antar kandidat berubah secara signifikan. Pada sistem pemilihan legislatif daftar tertutup para pemilih hanya bisa memilih partai politik tanpa mengetahui siapa kandidat dibalik partai politik tersebut.

Suara yang telah dikumpulkan oleh partai politik dari para pemilih akan disalurkan kepada kader-kadernya yang dianggap kredibel untuk melaju ke parlemen. Tetapi buruknya dalam konteks ini masyarakat tidak mengetahui siapa yang akan menjadi perwakilan politik mereka di Senayan nantinya, singkatnya adalah masyarakat hanya bisa membeli kucing didalam karung tanpa mengetahui apa warna kucing tersebut.

Tuntutan masyarakat mengenai pemilu yang demokratis terus bergema, masyarakat ingin berhenti untuk membeli kucing di dalam karung hingga model proposional tertutup mulai digeser dengan model proposional terbuka yang di nilai lebih baik dalam menampilkan citra kandidat.

Model proposional terbuka mengijinkan masyarakat untuk dapat memilih kandidat legislatif di pemilu untuk mewakili masyarakat di parlemen nantinya, sehingga masyarakat mengerti mengenai setiap kandidat individu yang ditawarkan oleh partai politik sebagai organisasi politik yang memfasilitasi masyarakat untuk bisa maju ke pertarungan elektoral.

Tetapi sebuah hal yang sebenarnya menjadi pertanyaan besar mengenai apa yang dibutuhkan masyarakat adalah apakah kandidat atau partai politiknya? Serta mana yang lebih esensial untuk dipilih, apakah partai politik atau kandidatnya? Namun dengan kehadiran sistem proposional terbuka bukanlah sebuah hal yang akan memberikan dampak baik bagi kualitas demokrasi di Indonesia, pasalnya dengan berubahnya sistem pemilihan maka berubah juga gaya berkampanye para kandidat yang di ikuti dengan menguatnya struktur patronasenya.

Sistem proposional tertutup menciptakan sebuah fenomena yang dinamakan dengan Party-Centered Politics (politik yang berpusat pada partai), fenomena ini membuat partai politik bekerja penuh dengan di bantu kader-kadernya agar masyarakat hanya akan berfokus pada bagaimana partai politik melakukan kampanye pencitraan untuk menggambarkan bagaimana partai politik yang dimaksud dapat bekerja dengan baik nantinya, sehingga fenomena ini membuat para kader partai politik tidak bisa berbuat lebih untuk mempromosikan dirinya dan hanya akan bergantung pada partai politik untuk bisa melaju ke Senayan.

Dengan hanya partai politik yang bekerja dan masyarakat hanya akan melirik partai politik maka gaya kampanye yang digunakan hanya sebatas kampanye terbuka dan iklan media masa, sehingga hanya dari hal tersebut partai politik bisa mengambil hati masyarakat.

Hal yang sangat berbeda ditunjukan oleh sistem proposional terbuka, sistem ini menciptakan sebuah fenomena yang dinamakan Candidate-Centered Politics (politik yang berpusat pada kandidat). Fenomena yang timbul akibat sistem proposional terbuka membuat kandidat perlu bekerja lebih untuk mendulang suara tinggi di pemilihan umum, sehingga hal ini dapat membuang peranan partai politik dalam sistem proposional tertutup sebelumnya.

Sistem proposional terbuka juga membuat kandidat berlahan kehilangan loyalitasnya terhadap partai politik, karena mereka (para kandidat) beranggapan bahwa partai politik hanya memberikan sedikir peran dalam mengantarkan mereka ke senayan, karena memang sejatinya kandidatlah yang melakukan kampanye dan lain sebagainya sedangkan partai politik hanya berperan sebagai penampung kadernya saja.

Gaya berkampanye yang digunakan adalah kampanye terbuka, media massa dan kampanye yang bersifat ekslusif (pertemuan tertutup) yang mana semua model kampanye akan lebih diakomodir oleh kandidat, sehingga ini membuat kandidat benar-benar merasa paling berjasa dalam kemenangnya di parlemen.

Proposional Terbuka Bukan Solusi, Begitupun Proposional Tertutup.

Hal yang paling berbahaya dalam sistem proposional terbuka adalah mengenai peredaran barang patron dalam bentuk politik uang. Model kampanye dalam bentuk pertemuan tertutup dapat memicu hadirnya politik uang, karena setiap kandidat akan berlomba-lomba bagaimana mereka dapat menarik hati masyarakat dengan salah satu jalanya adalah politik uang.

Biaya kampanye yang meliputi kampanye terbuka, media masa dan pertemuan tertutup bukanlah jumlah yang sedikit karena setiap kandidat mengejar suara dari masyarakat yang disebut dengan personal votes, menyadari hal itu para kandidat akan terus meningkatkan dana kampanye mereka apalagi dalam kampanye tertutup dengan pertemuan-pertemuan suatu majelis/komunitas yang di indikasi disinilah terjadi praktik politik uang.

Sistem proposional terbuka seakan seperti sebuah keran air yang terbuka untuk mengucurkan barang patron kepada masyarakat dalam bentuk politik uang, setiap kandidat berlomba menciptakan sebuah kemungkinan untuk memperoleh angka kemenangan di pemilihan umum.

Sejatinya setiap kandidat yang berkompetisi di Pemilu dengan sistem proposional terbuka menyadari bahwa poitik uang bukanlah sebuah jaminan bahwa mereka akan memenangkan pemilu dengan hal tersebut, tetapi mereka mencoba untuk menciptakan sebuah kemungkinan bahwa akan tercipta sebuah hubungan patron-klien antar kandidat dan konstituenya dengan memberikan politik uang.

Sebenarnya tidak ada kandidat yang mau melakukan politik uang, tetapi hal yang ditakutkan para kandidat adalah dengan sistem proposional terbuka yang semakin membuka lebar pintu kompetisi akan membuat kandidat lain juga melakukan politik uang, maka daripada kandidat tersebut kalah karena tidak melakukan politik uang lebih baik kandidat tersebut melakukan politik uang juga.

Sebuah hal yang dikejar dari politik uang oleh para kandidat yang bertarung dalam sistem porposional terbuka adalah winning margin, atau singkatnya adalah selisih kemenangan. Contohnya adalah ketika ada kandidat yang memiliki suara 1000 pemilih dan ada kandidat lain yang memiliki suara dengan jumlah yang sama yaitu 1000 pemilih.

Maka, yang diperlukan setiap kandidat adalah untuk mendapatkan hanya 1 suara saja untuk memenangkan pemilu, dan hal ini disebut dengan winning margin atau selisih kemenangan sehingga cara apapun akan dilakukan hanya untuk mendapatkan 1 suara termasuk dengan cara praktik politik uang.

Fenomena winning marginlah yang dihargai dengan harga mahal, sehingga para kandidat terus menaikan jumlah pembiayaan pemilu mereka meskipun praktik poltik uang diibaratkan sebagai sebuah taruhan yang tidak ada kepastian didalamnya.

Dampak dari sistem proposional terbuka adalah perputaran politik uang akan sangat luas di kalangan masyarakat, kucuran politik uang yang deras dari para kandidat membuat pembiayaan pemilu kandidat semakin tinggi dengan lemahnya regulasi mengenai pembiayaan yang ada.

Alih-alih ingin lebih demokratis dengan menunjukan citra para kandidat dengan sistem proposional terbuka, tetapi malah perebutan kekuasaan dengan jalan politik transaksional terjadi dan malah lebih memperburuk kualitas demokrasi di indonesia.

Sistem yang digadang-gadang akan menjawab pertanyaan masyarakat mengenai “agar tidak membeli kucing didalam karung” malah di nilai kebablasan memberikan dampak buruk setelah di implementasikan dan sistem ini terus bekerja dari 2004 hingga Pemilu yang baru saja di adakan pada 2019.

Namun kendati demikian, proposional tertutu pun bukanlah sebuah solusi bagi permasalahan ini, perputaran uang akan tetap terjadi tetapi hanya akan dalam ruang lingkup para kader dan pengurus partai politik, tidak sampai turun ke masyarakat.

Sistem pemilihan pemilu di Indonesia memang sampai sekarang masih mencoba menemukan solusi untuk menekan angka politik uang yang terjadi, diharapkan hal-hal baik yang diniscayakan dalam kualitas pemilu di Indonesia akan segera terwujud.

Penulis: Fairuz Arta Abhi Praya (Pegiat Komite Independen Sadar Pemilu)

Baca Juga:

Democracy for Sale, Praktik Demokrasi Patronase di Indonesia

Citizenship in Indonesia, Tawaran Baru Melihat Kewarganegaraan di Indonesia