Rekayasa District Magnitude (Besaran Daerah Pemilihan) dalam Pemilihan Umum

Secara teori besaran daerah pemilihan dikelompokkan pada tiga jenis, yaitu besaran antara 10 ke atas; besaran daerah pemilihan yang sedang (antara 6-10 kursi) dan terakhir besaran daerah pemilihan kecil (2-5 kursi) (Surbakti dkk, 2011: 67). District Magnitude atau besaran daerah pemilihan adalah jumlah wakil yang akan dipilih dari satu daerah pemilihan. Besaran daerah pemilihan adalah jumlah alokasi kursi buat satu daerah pemilihan, atau dengan kata lain, penetapan jumlah wakil rakyat untuk mewakili sejumlah penduduk/pemilih dalam satu daerah pemilihan.

District magnitude bukan hanya menyangkut berapa banyak pemilih tinggal di suatu daerah pemilihan, melainkan berapa banyak wakil yang dicalonkan untuk dipilih di suatu daerah pemilihan. Dengan demikian, district magnitude mengacu pada jumlah wakil yang akan dipilih dari suatu daerah pemilihan (number of representatives elected from the district).

Wakil yang akan dipilih tersebut dapat berjumlah tunggal/ satu (single member constituency) atau berjumlah banyak (multimember constituency). Pada konteks pemilu sekarang, Indonesia menganut multi member constituency atas dasar masyarakat majemuk dan keterwakilan minoritas.

Tingginya sebaran kursi bagaimanapun akan memengaruhi pada bentuk pluralitas partai yang dihasilkan pada Sistem Pemilu Proporsional. Pada Dapil yang luas dengan kuota kursi yang cenderung besar (10-12 kursi) tingkat kemungkinan pluralitas meluas akan terjadi, ketimbang dengan dapil yang sempit dengan kuota kursi yang kecil (2-5 kursi), yang cenderung mendorong tumbuhnya pluralitas terbatas.

Untuk kebutuhan percepatan dalam mendorong multipartai yang moderat, selain dapat didorong melalui prinsip distrik yang diterapkan dalam sistem campuran, pembatasan besaran daerah pemilihan proporsional juga perlu dilakukan. Besaran daerah pemilihan PR harus memiliki nilai yang setara dan konsisten antara daerah pemilihan yang satu dengan daerah pemilihan yang lain.

Dalam konteks Indonesia, besaran daerah pemilihan PR yang diterapkan sejak Pemilu 1999, 2004, 2009, dan 2014 cenderung tidak setara dan tidak konsisten, karena untuk provinsi tertentu di luar Pulau Jawa seperti Papua Barat, Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Tengah dan Riau, justru berlaku district magnitude yang kecil (sama dengan 3 dan antara 3-5).

Sementara untuk wilayah Pulau Jawa seperti Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, justru berlaku district magnitude yang besar. Sisanya, berlaku prinsip district magnitude yang sedang. Maknanya, kompetisi yang berat justru terjadi di daerah luar Pulau Jawa dibandingkan dengan sejumlah daerah di Pulau Jawa. Padahal dari segi infrastruktur partai, tingkat pendidikan, dan kepadatan jumlah pemilu amat berbeda.

Secara konseptual district magnitude yang digunakan adalah besar (3-10), pada kenyataannya besaran daerah pemilihan itu hanya dapat berlaku di wilayah Jawa. Sementara di luar Pulau Jawa justru berlaku daerah pemilihan yang kecil (3 dan antara 3-5). Ketidakadilan ini harus dibenahi dengan menggunakan prinsip district magnitude yang setara dan konsisten (Nurhasim, 2014: 149: 166).

Tulisan ini menilai bahwa dengan komposisi kursi DPR 70% (PR), selain untuk membenahi kesetaraan besaran daerah pemilihan, dan agar kursi tidak mengalami penyebaran ke partai-partai secara ekstrem, pilihan penggunaan besaran kursi daerah pemilihan proporsional harus ditentukan. Dalam simulasi yang dilakukan oleh kajian ini, district magnitude PR diarahkan pada tipe yang kecil (2-5) kursi.

Selain dapat membenahi prinsip pembagian district magnitude yang setara, penggunaan district magnitude PR juga dimaksudkan untuk mendorong kompetisi yang sama antara calon-calon anggota legislatif di Pulau Jawa dan Pulau Luar Jawa yang selama ini tidak terjadi. Sebab persaingan di daerah pemilihan Pulau Jawa justru lebih longgar ketimbang di sejumlah daerah di luar Pulau Jawa yang kursinya lebih kecil. Konsekuensi lain dari penggunaan Sistem Pemilu MMM di antaranya juga berupaya mendekatkan besaran daerah pemilihan PR dengan distrik.

Dengan besaran daerah pemilihan PR yang kecil akan mendorong partai-partai politik melakukan proses rekrutmen secara ketat, matang, dan berkualitas. Dengan district magnitude PR (2-5) kursi, artinya, setiap daerah pemilihan minimal memiliki dua (2) kursi dan maksimal lima (5) kursi.

Seperti contoh perhitungan di bawaah ini, dengan menggunakan rumus ambang batas (threshold) seperti yang digunakan oleh Arend Lijphart dalam menghitung jumlah suara minimal yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan kursi di daerah pemilu dengan rumus 75%/ (m +1), maka diperoleh perbandingan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Ambang Batas Besaran Daerah Pemilihan

Besaran Daerah Pemilihan Rumus Teff: 75% / (m + 1) Hasil
3 75 % / ( 3 + 1) = 75% / 4 18,75 %
4 75 % / ( 4 + 1) = 75% / 5 15 %
5 75 % / ( 5 + 1) = 75% / 6 12,5%
6 75 % / ( 6 + 1) = 75% / 7 10,7 %
7 75 % / ( 7 + 1) = 75% / 8 9,4 %
8 75 % / ( 8 + 1) = 75% / 9 8,3 %
9 75 % / ( 9 + 1) = 75% / 10 7,5 %
10 75 % / ( 10 + 1) = 75% / 11 6,8 %

Sumber: Diolah sendiri atas rumus Lijphart mengenai Ambang Batas Tertinggi (dalam Syamsuddin Haris Dkk, 2014: 77).

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa kalau DM 3-10 seperti yang berlaku pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 mendorong kemudahan bagi partai politik untuk memperoleh kursi karena jumlah suara minimal partai untuk memperoleh kursi relatif kecil hanya 6,8%– 18,75%. Sedangkan dengan menerapkan DM 3-6 maka jumlah suara kursi minimal partai untuk memperoleh kursi jauh lebih tinggi yaitu antara 10,7% s.d. 18,75%.

Perbedaan tersebut secara singkat memperjelas mengapa penerapan DM yang lebih sempit (3-6) akan dapat menyederhanakan partai, sebagaimana telah dijelaskan rumus teori yang dikembangkan oleh Lijphart. Penyelengaraan Pemilu serentak pada tahun 2019 menurut penulis merupakan langkah awal diterapkanya sistem besaran daerah pemilihan kecil (2-5 kursi) dengan penggabungan sistem distrik dan proporsional menjadi sistem campuran..

 

(Catatan: Dalam mengukur ambang batas (threshold) yaitu jumlah suara minimal yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan kursi di suatu daerah pemilihan, tergantung dari metode penghitungan suara yang digunakan. Untuk mengkur threshold ada dua rumus yaitu pertama rumus yang dikembangkan oleh Rae, Loose More dan Hanby yang mengukur threshold dengan metode quota, Hamilton/Hare/Niemeyer dengan cara kursi pertama (ambang batas atas—upper threshold (T-Upper) = ½ M = 100 % / (1+m), sedangkan kursi sisa (T-Lower dengan rumus 1/ (m + 1)= 100%/2M. Sementara untuk menghukur threshold pada metode divisor/rata-rata tertinggi)

 

Daftar Rujukan

Haris, Syamsuddin Dkk. 2014. Electoral Research Institute Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia: Position Paper Pemilu Nasional Serentak 2019.

 

Nurhasim, Moch. 2014. Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia. Jakarta: Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Surbakti, Ramlan dkk. 2011. Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat. Jakarta: Kemitraan Pembaharuan Tata Pemerintahan

Penulis: Singgih Manggalau, alumni S2 Ilmu Politik UNAIR.

 

Baca Juga Tulisan Terkait:

Demokrasi dan Kajian Pemilu

Sistem Pemilu dan Empat Unsur Mutlak dalam Pemilu