Refleksi Demokrasi Kita Ke Depan

Kekhawatiran Montesquieu akan kekuasaan yang sulit dijangkau transparansinya dalam menentukan mana kebijakan yang baik bagi masyarakat ternyata tetap berumur panjang. Konsep Distribution of Power dalam Trias Politica Montesquieu tertuang dalam bukunya Spirit of Law (1748), yang dimana legislatif seharusnya mampu mengontrol jalannya pemerintahan sebagai daya penyeimbang kekuasaan.

Nyatanya, hal tersebut akan sulit diwujudkan pada pemerintahan Jokowi periode kedua ini. Hal itu dikarenakan struktur jabatan tertinggi di legislatif dikuasai oleh partai-partai koalisi pemerintahan. Terlebih, Partai Gerindra sebagai salah satu partai oposisi dengan persentase kursi parlemen mencapai 12,57%, berbelot mendukung pemerintah dengan ditandai masuknya partai tersebut kedalam jajaran kabinet Indonesia Maju.

Dengan ini, kekuatan oposisi legislatif dipercaya akan semakin sulit menunjukan taringnya karna hanya tersisa PKS, PAN, dan Partai Demokrat (total 24% kursi) sebagai tumpuhan stabilitas demokrasi di parlemen.

Eksistensial Oposisi dalam Demokrasi

Sekali pun dalam sistem presidensial tak mengenal oposisi, kiranya The State of Nature dari sebuah demokrasi menjadi bukti akan selalu tersedia ruang tersendiri bagi oposisi. Begitu pun dengan berharap pada oposisi di luar parlemen sebagai upaya membentuk stabilitas demokrasi.

Berkaca pada demonstrasi yang terjadi sebelumnya dimana produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR justru menjadi katalisator munculnya oposisi jalanan seperti gerakan #GejayanMemanggil. Senada dengan Indonesia, Hongkong pun lebih dulu memunculkan gerakan oposisi jalanan yang menentang rancangan undang-undang ekstradisi. Keduanya memiliki persamaan sarat akan produk hukum yang tak direstui oleh publik.

Sedikit menarik garis peristiwa ke belakang terkait munculnya oposisi jalanan, melihat asal-muasal problematika produk hukum tersebut. Permasalahan di Indonesia, dilihat bagaimana terjadinya interseksi kewenangan KPK yang juga perannya dimiliki oleh Polisi. Dalam hal ini ialah kewenangan mengkoordinasikan penyidikan dan penyelidikan.

Maka ibarat bom waktu, dalam RUU KPK pun disematkan salah satunya poin perizinan dalam melakukan penyidikan. Sedangkan di Hongkong, RUU Ekstradisi merupakan rancangan di luar perjanjian bilateral antara Hongkong dan China. Lebih lanjut, hal itu menandakan China dapat mengatur dan mengendalikan sistem peradilan Hongkong.

Tentu kedua peristiwa tersebut akan mengundang gelombang protes dari oposisi jalanan yang kiranya memang sebagai pengawas kebijakan terakhir dalam berdemokrasi. Apalagi di Indonesia, partai pemerintah menguasai lembaga legislatif. Kini, di zaman yang semakin disruptif, kita mungkin hanya akan berharap pada kekuatan oposisi jalanan sebagai watch dog jalannya pemerintahan.

Jika diharuskan untuk melakukan perbandingan politik bagaimana demonstrasi sebagai oposisi jalanan itu berlangsung baik di Indonesia dan Hongkong, maka hal subtantif dari teori perbandingan yang pertama kali muncul ialah Liberty on Democracy. Sebagaimana yang diketahui bahwa Hongkong merupakan daerah otonom dari China setelah diserahkan oleh Inggris.

Itu artinya, ada istilah One Country Two System yang berlaku pada kedua negara tersebut. Kebebasan sipil lebih terasa pada negara Hongkong yang menganut demokrasi. Maka penentangan akan undang-undang ekstradisi merupakan bentuk ekspresif kebebasan sipil.

Senada dengan Hongkong, Indonesia menganut demokrasi serupa. Gelombang protes akan RUU KPK, RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Keterbukaan Informasi Publik, RUU Mineral dan Batubara, RUU Ketenagakerjaan, hingga RUU Pemasyarakatan  kemarin merupakan eksistensial Liberty on Democracy.

Kebebasan demokrasi Indonesia tidak diberikan oleh negara mana pun akan tetapi tumbuh dengan sendirinya seiring perjalanan waktu dan sejarah. Semisal era reformasi, bagaimana oposisi jalanan menjadi core yang merupakan transisi dari pemerintahan yang bersifat otoriter menuju bentuk yang lebih demokratis.

Peranan oposisi jalanan sebenarnya semakin melebar dimana pengaruh akan media informasi dan teknologi yang dapat menciptakan New Public Sphere tentu merupakan bentuk pergeseran demokrasi menjadi Cyber-demokrasi. Dalam fenomena demonstrasi di kedua negara tersebut melihat bagaimana media sosial sebagai katalisator massive yang menyebarkan informasi secara luas akan kelompok penekan.

Sebagaimana di Indonesia, media memiliki tempat tersendiri sebagaimana menumbuhkan kesadaran semisal terjadinya trending topic di Twitter seperti #Gejayanmemanggil, #Reformasidikorupsi, hingga #STMmelawan. Hal tersebut terbukti bagaimana sejumlah anak STM bertumpah ruah berpartisipasi dijalan sebagai gerakan sosial penekan pemerintah meskipun anak STM tidak mengetahui subtantif yang lebih jelas dari aksi demonstrasi tersebut.

Tumbuhnya kesadaran tentu merupakan hasil dari bagaimana cyber demokrasi berlangsung. Sementara di Hongkong, menggunakan Fitur Airdrop Iphone, untuk mengirim teks atau gambar tanpa koneksi internet. Sehingga munculnya open source protest, guna para demonstran mendorong semua orang terlibat dalam aksi mereka.

Penutup

Kiranya benar, kini mencari peran oposisi bak mencari jarum dalam tumpukan jerami. Meskipun hal yang demikian dapat digunakan dengan metal detector, tentu akan sedikit membantu proses pencarian tersebut. Kita menanti sebuah metal detector dalam bentuk aturan-aturan kelembagaan yang bersifat tidak anti-kritik terhadap oposisi.

Menerima bentuk oposisi adalah seperti sebuah keharusan dalam demokrasi. Guna mengontrol jalannya pemerintahan dan menekan terjadinya abuse of power. Setidaknya, untuk menjamin stabilitas demokrasi dalam lima tahun kedepan, hal yang paling mendasar ialah perlu kiranya kita menerima peran oposisi sebagai sesuatu hal yang diperlukan. Terutama sebagai penyeimbang demokrasi kita bukan?

 

Penulis: Wildhan Khalyubi, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia & Pegiat Komite Independen Sadar Pemilu.

 

Baca juga:

Gerakan Demonstrasi di Indonesia dan Hong Kong

Fenomena Politik Identitas Abad 21 dan Gagasan Liberal Fukuyama

Buzzer Politik dan Monopoli Ruang Publik