Potret Politik Kartel dan Partai Oposisi di Era Rezim Jokowi-JK

(Sumber Gambar: Antara Foto)

Maraknya praktek politik kartel di Indonesia membuat kartel politik menjadi salah satu pendekatan dominan dalam membaca realitas politik di Indonesia pasca reformasi. Sebagaimana yang dijelaskan Dan Slater (2004) tentang praktek politik kartel begitu sangat dominan dalam dinamika partai politik di Indonesia sejak awal pasca reformasi.

Sekarang telah terjadi perubahan drastis dalam pemilihan presiden yang dipilih langsung mulai tahun 2004. Pertanyannya, apakah kemudian sistem politik kartel ini akan tetap berjalan? Hal tersebut patut dipertanyakan sebab logika keterpilihan seorang presiden tidak lagi ditentukan oleh parlemen, namun dipilih oleh rakyat.

Sehingga, peran partai politik yang sebelumnya sangat besar bisa berubah hanya menjadi semacam event organizer (EO) karena memenuhi ambang batas suara, namun tidak memastikan secara langsung. Asas legitimasi bagi presiden adalah pilihan langsung dari rakyat, sehingga bukan Parpol yang bisa mendikte bekerjanya presiden dan wakilnya.

Tulisan ini akan membahas tentang fenomena partai politik kartel di era presiden Joko Widodo. Ada beberapa hal unik dari pribadi presiden yang sebelumnya adalah wali kota Solo dan Gubernur Jakarta ini.

Pertama, dia bukan pemimpin Parpol. Berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya sebagaimana SBY adalah pendiri Demokrat, Megawati adalah Ketum PDIP, Gus Dur sebagai Dewan Suro PKB. Jokowi bukan elit partai politik atau yang menduduki posisi strategis dalam struktur PDIP.

Kedua, dukungan atas keterpilihan Jokowi begitu deras mengalir dari berbagai gerakan masyarakat yang terhimpun melalui Projo (Pro-Jokowi). Ketika partai politik mengalami degradasi persepsi oleh masyarakat, dukungan relawan atau civil society tentu memiliki tawar menarik bagi kandidar yang satu ini.

Pertanyannya, apakah Jokowi dapat menghindari sistem politik kartel dengan legitimasi kekuasaannya? Atau, bagaimana permainan politik Jokowi untuk mengatasi Parpol? Bagaimana pula kompomi dan kompetisi dari pola partai politik saat rezim Jokowi berlangsung? Tulisan ini berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Pada bagian selanjutnya, kami akan mengemukan kerangka teoritis sebagai basis analisis terhadap fenomena politik yang akan kita kaji, yakni pengertian kartel politik dan power sharing games. Mengingat pengertian kartel sudah dibahas dalam tulisan sebelumnya, pembahasan tentang kartel akan disinggung secara sepintas. Kami akan lebih banyak berbicara tentang power sharing game atau pola permainan pembagian kekuasaan.

Pengertian Kartel Politik dan Power Sharing Games

Merujuk pada penjelasan Slater (2004), pada awalnya kartel politik merupakan fenomena partai politik yang terjadi di Eropa. Richard Catz dan Peter Mair adalah peneliti yang menemukan bahwa daya tahan hidup partai politik di Eropa bukan didasarkan atas relasinya dengan civil society seperti Putnam bilang, namun lebih pada bagaimana partai politik menjalin hubungan sebagai agen negara.

Catz dan Mair mendefinisikan  hubungan tersebut menyatakan bahwa kartel politik adalah“colluding parties become agent of the state and employ the resources of the state (the party state) to ensure their own collective survival” (dalam Slater, 2004: 65). Telah terjadi persekongkolan partai-partai yang menjadi agen negara dengan memanfaatkan sumber daya negara untuk menjaga keberlangsungan kolektifitas mereka.

Jelasnya, keberlangsungan suatu partai bisa ditentukan dari apakah dia mendapatkan jatah posisi dalam pemerintahan yang menjadi lantaran mendapatkan sumber daya negara untuk menghidupi partainya.

Dalam setiap kontestasi pemilihan presiden, pasti nanti ada partai atau sekumpulan partai yang mendukung kandidat tertentu. Ketika presiden yang diajukan oleh partai-partai tertentu memenangkan pemilihan, partai-partai yang mengusung akan mendapatkan jatah kekuasaan dan sumber daya di eksekutif. Sedangkan kelompok yang kalah biasanya tergolong menjadi partai-partai oposisi pemerintahan.

Dalam diskusi lebih lanjut, pemilihan tentang partai koalisi dan oposisi tidak sepaten itu, sangat cair dan bisa jadi dari oposisi berubah menjadi koalisi pemerintahan yang berarti menggabungkan diri dengan persekongkolan kartel pendukung presiden yang terpilih.

Dalam tulisan terbarunya berjudul “Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing and The Contingency of Democratic Opposition” (2018), Dan Slater berusaha mencari jawaban dari tiga pertanyaan kunci berikut ini: Bagaimana eksistensi oposisi di era demokrasi Indonesia, terutama terkait pemilihan presiden secara langsung?  Bagaimana presiden yang terpilih membagi kekuasaan? Apa efek praktis secara kelembagaan karena pembagian kekuasaan tersebut?

Slater memperkenalkan tentang permainan pembagian kekuasaan (power sharing games) yang merujuk pada bagaimana strategi yang digunakan presiden untuk membagi kekuasaan. Di dalamnya ada dua model yakni, Victory dan Reciprocity. Ketika presiden menolak untuk membagi kekuasaan dengan partai oposisi atau partai yang sejak awal tidak mendukung pencalonannya, maka ini masuk kategori pembagian kekuasaan berdasarkan Victory game (power sharing a victory game).

Namun, ketika presiden mengakomidir secara terbuka partai-partai oposisi dalam pembagian kekuasaan, maka ia masuk kategori pembagian kekuasaan berdasarkan Reciprocity game (power sharing a Reciprocity game).

Konsekuensinya, ketika reciprocity game yang lebih menonjol dibanding dengan victory game, maka keberadaan oposisi akan bergantung pada nilai tawar para elit politik dalam koalisi. Sehingga, oposisi itu pun terputus dengan para pemilih mereka, serta partai-partai tersebut tidak lagi menghiraukan preferensi dari para pemilih.

Ketika seorang presiden memilih Reciprocity game, maka akan muncul dua persoalan yang mendasar. Pertama, bukan hanya soal dengan siapa presiden berbagai kekuasaan, tapi bagaimana menyelesaikan persoalan kekuasaan yang sebelumnya sudah terbagi bagi partai koalisi sebelumnya yang telah mapan di pemerintahan. Alternatif untuk menanggulangi hal ini adalah sub-proportional share sebagaimana yang dilakukan SBY di periode kedua dengan menambah jatah wakil menteri.

Kedua, kerap kali muncul keberatan ketika Reciprocity game yang dilakukan presiden karena khawatir menunjuk orang sebagai pejabat bukan didasarkan pada kelayakan dalam bidang tertentu, tapi karena hasil dari negosiasi politik yang terjadi. Tulisan Dan Slater ini akan banyak kami rujuk dalam makalah ini.

Pada bagian selanjutnya akan dibahas secara singkat pergerakan hubungan presiden Jokowi dengan partai politik, baik yang koalisi maupun oposisi, dalam kerangka power sharing game semenjak terdapat pembelahan Parpol menjelang Pilpres 2014 antara Koalisi Indonesia Hebat (pengusung Jokowi-JK) dan Koalisi Merah Putih (pengusung Prabowo-Hatta).

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) VS Koalisi Merah Putih (KMP)

Pemilihan Presiden Indonesia 2014 menyisahkan dua kandidat utama, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Semua partai politik, kecuali Demokrat, yang mendukung kandidat tersebut masuk dalam dua kategori besar, yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung Jokowi-JK berisi PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, PKPI. Sedangkan Koalisi Merah Putih (KMP) mendukung Prabowo-Hatta yang berisi Gerindra, Golkar, PAN, PPP,

Secara keseluruhan, KIH mempunyai 36, 97% kursi di parlemen, sedangkan KMP sebesar 52,14%, dan Demokrat sebesar 10,89% tidak kami masukkan dalam dua poros karena menyatakan netral. Jika kita hilangkan partai Demokrat dalam akumulasi pembelahan dukungan, hasilnya KIH sebesar 41% dan KMP 59%.

Hasil pemilihan umum menunjukkan bahwa pasangan yang diusung KIH mendapatkan 53% (70.997.851) dan pasangan yang diusung KMP sebesar 47% (62.576.444).

Dalam proses transisi dan penentuan kabinet pemerintahan Jokowi-JK yang melelahkan, akhirnya KMP ditinggal oleh Jokowi-JK. KMP memutuskan untuk mendeklarasikan diri sebagai sekumpulan partai oposisi pemerintahan.

Akhirnya format kabinet Jokowi hanya menyertakan partai-partai KIH atau yang mengusung mereka sebelumnya. Perlu dicatat, Jokowi-JK menetapkan Lukman Hakim Syaifuddin dari PPP (Parpol anggota KIH) untuk tetap menduduki jabatan Menteri Agama sebagai upaya mengunci partai berlambang Ka’bah tersebut.

Meski pada banyak kesempatan ketika kampanye Jokowi menyatakan tidak ingin ada politik transaksional, artinya partai yang berkoalisi tidak boleh menuntut jabatan tertentu ketika Jokowi-JK menang, namun nyatanya tetap pada tahap ini menunjukkan ada transaksi dan negosisasi yang cukup lama antar partai pendukung Jokowi.

Paling tidak hal ini dibuktikan dengan beberapa kali diundurnya pengumuman susunan kabinet Jokowi-JK. Pada akhirnya, komposisi Parpol pendukung mewarnai kabinet Jokowi, dari PDIP 5 (1 Menko, 4 menteri), PKB (4 menteri), Nasdem (1 Menko, 3 menteri), PPP (1 menteri).

Pola pembagian kekuasaan yang dilakukan Jokowi ini nampak menggambarkan power sharing games dengan model victory game (power sharing a Victory game), presiden menolak untuk membagi kekuasaan dengan partai oposisi atau partai yang sejak awal tidak mendukung pencalonannya, ia hanya membagi kekuasaan dengan partai yang sejak awal mendukung dirinya.

Dalam perkembangan lebih lanjut, terjadi beberapa kali reshuffle kabinet di era Jokowi-JK. Alasan yang kerap dikemukakan adalah menghilangkan menteri yang kontra produktif dan berusaha mempercepat pencapaian pembangunan.

Terlepas dari alasan-asalan demikian, perombakan kabinet Jokowi tentu tidak lepas dari beberapa partai baru yang masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Berikut beberapa partai yang dari oposisi atau KMP yang kemudian bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah.

   PPP

Partai ini sejak awal sudah menunjukkan signyal akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari menteri agama yang diberikan Jokowi kepada Lukman Hakim dari PPP. Menyusul konflik internal partai yang kemudian memenangkan Romahurmurzy, maka PPP adalah partai oposisi awal yang menyatakan bergabung dalam pemerintahan sejak Oktober 2014.

   PAN

Partai yang didirikan Amien Rais ini pada awalnya juga getol untuk menjadi oposisi pemerintahan. Mengingat, ketua umumnya yakni Hatta Rajasa maju mendampingi Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2014 melawan Jokowi-JK. Dinamika politik yang cair akhirnya membuat PAN bergabung menjadi pendukung pemerintahan. Pos bagi PAN adalah menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang dijabat kadernya Asman Abrur menggantikan Yuddy Krisnandi dari Hanura yang harus terpental. PAN secara resmi menjadi mendukung pemerintahan semenjak September 2016.

   Golkar

Tidak ada yang menarik dibahas dari partai berlambang pohon beringin ini. Sebab, tidak ada tradisi partai ini berada di luar pemerintahan. Perlu diingat bahwa baik Jusuf Kalla (wakil presiden) dan Luhut Binsar Panjaitan (sebelumnya Menko Polhukam dan bergeser Menko Maritim) adalah dua kader Golkar.

Sebagian pengamat menilai bahwa bergabungnya Golkar tidak lepas dari peran dua orang elit Golkar tersebut. Namun bukan di sini tempatnya mendiskusikan hal tersebut. Intinya, Golkar masuk ke pemerintahan Jokowi dan bahkan sudah mendeklarasikan untuk pencalonan kembali Jokowi periode 2019-2024. Sejak Januari 2016, Golkar secara resmi mendukung Jokowi-JK dan sejak Mei 2016, Golkar menyatakan keluar dari KMP.

Golkar sendiri mendapat jabatan yang cukup “basah” dalam pemerintahan, yakni Menteri Perindustrian (Menprin) yang sebelumnya dijabat Salih Husein diganti oleh Airlangga Hartanto (politisi Golkar yang belakangan menjadi Ketua Umum Partai Golkar). Selain mendapatkan jabatan di Menprin, Golkar juga memperoleh kursi empuk di kementerian Sosial karena ditinggalkan Khofifah untuk maju sebagai gubernur Jawa Timur. Idrus Marham, sebelumnya Sekjen Golkar didapuk sebagai menteri sosial.

Selain dua hal tersebut, ada lagi Ali Mochtar Ngabalin, politisi Golkar yang dulu sangat menggebu-nggebu mendukung Prabowo, kini menjadi tenaga ahli Presiden Jokowi, tepatnya Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dibawah Jenderal Moeldoko.

Dengan bergabungnya tiga partai gugus KMP ke kubu pemerintahan, maka tinggal dua partai yang memilki kursi di parlemen bertindak sebagai oposisi, yakni PKS dan Gerindra. Tidak heran, mengambil posisi tetap tegak untuk menjadi oposisi adalah cerminan bahwa dua partai tersebut yang akan menjadi penantang utama Jokowi di Pilpres 2019.

Perlu diingat meskipun dua partai tersebut menolak, sebenarnya tawaran terhadap dua partai itu, sebagaimana tiga partai yang lain juga berlaku. Sebagaimana berita yang dilansir oleh Detik.com (26/04/ 2018), Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian menyatakan, Jokowi pernah menemui Dewan Syuro PKS Salim Segaf untuk membicarakan tawaran bagi PKS untuk masuk koalisi pemerintah dan mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.

PKS menolak tawaran tersebut dan memutuskan untuk tetap berada di luar pemerintahan. Hal sama juga berlaku bagi Gerindra ketika ada berita menggemparkan bahwa ada tawaran Jokowi kepada Prabowo Subianto untuk bergabung menjadi satu menjelang Pilpres tahun depan.

Eve Warburton dalam acara “Indonesian Update” di Australian Nasional University (2016) lebih jauh menjelaskan strategi akomodasi politik Jokowi bukan hanya melibatkan oposisi partai dalam mendukung pemerintahannya, bahkan ketika partai-partai koalisi yang sedang mengalami konflik pun turut melakukan intervensi. Jokowi melalui kekuasaan legalnya, terutama Kemenkumham, kerap mendukung atau mengesahkan kubu di dalam konflik internal partai politik yang mendukung pemerintahannya.

Sebagai contoh konflik dualisme kepemimpinan yang terjadi di PPP antara Romahurmurzy melawan Djan Farid. Pemerintah mendukung PPP versi Romahurmurzy karena ia mendukung pemerintahan hari ini, sedangkan Djan Farid lebih memihak pada kubu Prabowo dan Koalisi Merah Putih. Hal serupa juga terjadi di internal Golkar, Abu Rizal Bakri yang awalnya begitu kuat mendukung oposisi dan Prabowo harus digantikan dengan Setyo Novanto yang lebih berkompormi.

Sedangkan di PAN, Hatta Rajasa yang kita ketahui sebelumnya adalah Ketua Umum PAN sekaliguis menjadi kandidat wakil presiden Prabowo Subianto harus kalah dalam Munas PAN. Penggantinya, yakni Zulkifli Hasan cenderung lebih merapat pada pemerintah.

Terlepas dari usaha-usaha Jokowi merangkul berbagai partai oposisi dan melakukan intervensi terhadap dinamika konflik internal Parpol, baik yang berhasil maupun tidak, hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi perubahan dalam pola permainan pembagian kekuasaan yang dilakukan oleh Jokowi.

Jika sebelumnya, pada awal pembentukan kabinet pertama, Jokowi lebih pada power sharing Games dengan model victory game (power sharing a victory game), kini ia beralih menjadi Reciprocity game (power sharing a Reciprocity game).

Jokowi menunjukkan bahwa dia membagi kekuasaan tanpa tebang pilih, apakah dulu partai tersebut mendukung pencalonannya atau tidak. Semua partai selagi mau mendukung pemerintahan, maka ia akan masuk dalam koalisi kartel pemerintahan. Partai-partai tersebut akan mendapatkan jatah kekuasaan di lembaga pemerintahan eksekutif, tergantung pada nilai tawar yang dimiliki partai itu.

Taruhlah karena Golkar memiliki suara terbesar kedua, wajar ia mendapatkan dua pos kementerian strategis. Berbeda dengan PAN dan PPP yang relatif kecil suaranya hanya mendapat masing-masing satu kementerian.

Penutup

Penjelasan yang telah kami kemukakan sekaligus menjawab dua pertanyaan dalam artikel ini, apakah pemerintahan Jokowi tetap melakukan praktek kartel dan bagaimana kompromi atau kontestasi antar Paprol di era Jokowi? Jawabannya: jika Jokowi mengatakan pada setiap kampanyenya bahwa dia mau menerapkan sistem politik anti transaksional, maka itu hanyalah janji kampanye semata.

Sebagai tambahan, seperti yang telah dikemukakan Slater, terdapat perdebatan selanjutnya kita model power sharing a Reciprocity game, terutama terkait penunjukkan jabatan karena negosisasi presiden dengan partai politik, yakni apakah elit partai itu mumpuni dalam mengembangkan amanah.

Serta yang tidak kalah penting adalah strategi Jokowi bagaimana ia harus memberikan penjelasan kepada partai yang sebelumnya sudah bergabung. Sebagaimana ketika masuknya PAN ke dalam kabinet Jokowi, maka ada satu kementerian dari partai koalisi sebelumnya terpental, yakni Hanura dalam kementerian PAN-RB.

Hal yang perlu juga kiranya diingat, dalam prespektif politik, tidak selalu jebakan partai koalisi yang gemuk melemahkan kekuatan atau kekuasaan presiden. Ketika banyak partai berduyun-duyun masuk ke pemerintahan Jokowi, tampak jelas bagaimana kekuatan dan kekuasaan Jokowi semakin besar dibanding sebelumnya. Tentu, dengan berbagai persoalan.

Hal lain yang menjadi inti dari keresahan Slater adalah ketika presiden terus-menerus menerapkan power sharing a Reciprocity game, maka oposisi bagi pemerintahan tidak bisa eksis. Tanpa oposisi, maka proses berjalannya demokrasi akan nampak kurang sehat, sebab tidak ada halangan dan rintangan apa pun dalam setiap kebijakan presiden untuk mengimbangi kekuasaan.

Persoalan inilah yang menurut Slater membedakan sistem kartel partai di Indonesia dan Eropa. Jika di Eropa, meski kartel tetap berjalan, namun oposisi tetap ada sebagai penyeimbang kekuasaan. Di Indonesia, kekuataan pembagian kekuasaan tanpa tebang pilih menjadikan oposisi akan lumpuh. Titik kesamaan antara kartel di Indonesia dan fenomena di Eropa adalah sama-sama menyingkirkan aspek penting dari demokrasi, yakni akuntabilitas.

 

Daftar Referensi

Slater, Dan. 2004. “Indonesia’ Accountability Trap: Party Cartels and Presidential Power After Democratic Transition”, dalam Research Library, Oktober 2004, hal. 61-92.

Slater, Dan. 2018. “Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing and The Contingency of Democratic Opposition, Den Slater”, dalam Journal of East Asian Studies, 18 (2018), 23–46.

Warburton, Eve. “Indonesian politics in 2016: Jokowi and the new developmentalism” dalam Indonesian Update, ANU Indonesian Project, https://m.youtobe.com/watch?v=b7xNBF-mhH8&t=2055s [Diakses tanggal 11 November 2018, pukul 19.54 WIB]

 

Penulis: Dian Dwi Jayanto & Nikmatul Akbar

 

Catatan:

Tulisan ini pertama kali dipublikasikan di berpijar.co dan dengan seizin penulis diterbitkan kembali di pojokwacana.com.

 

Baca juga:

Politik Kartel Berlangsung Sejak Awal Reformasi di Indonesia

Demokrasi Representatif: Representasi Politik dan Perkembangannya dalam Kajian Politik

Kaum Demokrat Kritis, Mengurai Perjalanan Demokratisasi Pasca Reformasi dan Perilaku Memilih di Indonesia