Potret dan Kerangka Analisis Konflik di Indonesia Pasca Reformasi

(Warga Papua melihat dibalik kaca. Sumber Gambar: CNN Indonesia)

(Warga Papua melihat dibalik kaca. Sumber Gambar: CNN Indonesia)

Heterogenitas merupakan suatu fitrah yang melekat pada setiap kehidupan sosial di belahan dunia manapun. Kota-kota seperti Vatikan, Mekah, dan Madinah bisa saja secara general dipahami menjadi suatu entitas masyarakat tunggal dalam pengawasan ketat keagamaan, yakni Katolik dan Islam. Namun dari segi kebudayaan, bahasa dan sejarah, penduduknya bisa sangat beragam.

Dalam konteks masyarakat Arab Saudi misalnya, meskipun Islam menjadi agama resmi dan Wahabi sebagai aliran keagamaan yang paling banyak pengikutnya, tren belakangan ini menunjukkan bahwa aliran selain Wahabi mulai eksis di negara tersebut (Maarif, 2012:111-112). Ringkasnya, keberagaman adalah suatu keniscayaan yang tidak perlu terlalu dibanggakan dan dibesar-besarkan.

Hal ini juga berlaku di Indonesia. Saya setuju dengan Syafii Maarif yang menegaskan bahwa sifat heterogenitas multikultural masyarakat di Indonesia bukan sesuatu yang unik dan hebat. Itu biasa saja! Bukan perbedaan yang patut membuat kita bangga, tanggung jawabnya adalah bagaimana mengelola keberagaman tersebut untuk bisa hidup harmoni yang terintegrasi ke dalam suatu negara-bangsa.

Apalagi kalau kita mengingat bahwa Indonesia memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, maka potensi kemunculan konflik akan semakin nampak nyata. Pernyataan demikian tidak terlepas dari pemahaman mapan dalam kajian konflik yang mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat sifat heterogenitas masyarakat, maka potensi konflik semakin besar. Ujian di bagi Indonesia adalah bagaimana mengelola potensi konflik yang serba hadir tersebut, bukan membanggakan keberagaman!

Meskipun kita harus segera menyadari bahwa dalam paradigma ilmu sosial, selain pendekatan struktur-fungsional (melihat masyarakat sebagai entitas yang teratur dan terintegrasi), terdapat pendekatan konflik yang senantiasa melihat bahwa konflik adalah sesuatu yang melekat dari kehidupan sosial.

Bukan perbedaan yang patut membuat kita bangga, tanggung jawabnya adalah bagaimana mengelola keberagaman tersebut untuk bisa hidup harmoni yang terintegrasi ke dalam suatu negara-bangsa.

Berkaitan dengan pengelolaan konflik di Indonesia, Rezim Suharto telah memaksakan hakikat tingginya keberagaman yang memiliki potensi konflik untuk ditekan serendah-rendahnya dan mengesankan paradigma struktur fungsional dalam mengelola negara bangsa. Akibatnya, ketika cengkraman rezim otoritarian ini tumbang, maka berbagai konflik yang mengendap tiba-tiba muncul ke permukaan.

Menurut Gerry van Klinken (2007 dalam Susan, 2012: 5) telah terjadi peningkatan konflik luar biasa yang terjadi di Indonesia pasca reformasi. Klinken mencatat dari pelacakannya secara historis pelbagai konflik di era transisi yang begitu dramatis. Ia mengklasifikasin tipe konflik tersebut ke dalam empat kelompok.

Pertama, kekerasan yang bersifat separatisme seperti Aceh dan Papua. Kedua, kekerasan yang bernuansa etno-religius seperti di Ambon, Maluku dan lain-lain. Ketiga, kerusuhan komunal di berbagai daerah di Indonesia seperti kekerasan terhadap etnis Tionghoa pada tahun 1998. Keempat, kekerasan sosial sebagaimana konflik antar Desa.

Tulisan ini akan berusaha secara ringkas memaparkan tentang potret dan kerangka analisis dalam melihat konflik di Indonesia pasca reformasi. Sebelum lebih jauh berbicara mengenai bagaimana mengelola konflik di negara yang begitu plural masyarakatnya, maka pemahaman dasar sebagai kerangka analisis perlu dikemukakan.

Sebab, sebuah solusi akan bisa muncul dari pemataan yang sebelumnya kita lakukan. Terkait dengan hal tersebut, kita perlu mempertimbangkan buku berjudul “Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia” (2004). Buku itu berisi tentang berbagai ulasan dari pemaparan bermacam konflik yang terjadi di Indonesia pasca reformasi.

Terbagi menjadi Sembilan bagian yang membahas studi kasus yang berbeda. Saya tidak akan memaparkan satu-persatu ulasan dari setiap kasus dalam buku tersebut tapi akan lebih melihat bagaimana kerangka analisis yang dibangun serta ditawarkan oleh buku tersebut dalam melihat konflik di Indonesia pasca reformasi.

 

Potret dan Kerangka Memahami Konflik di Indonesia

Tulisan Lambang Trijono pada bagian Pendahuluan (Memetakan Konflik, Membuka Jalan Indonesia Damai) secara garis besar dapat memberikan gambaran yang cukup utuh tentang keseluruhan isi buku “Potret Retak Nusantara” (2004). Ia memetakan potret konflik di Indonesia menjadi tiga bentuk. Tiga wujud konflik tersebut terklasifikasikan dengan meninjau berbagai pemaparan tulisan yang ada di buku tersebut, yang terdiri dari sepuluh bagian dengan studi kasus yang berbeda-beda.

Terdiri dari: Pertama, konflik penentuan nasib sendiri (self-determination), yang dapat mudah kita identifikasi mengarah pada isu strategis tentang konflik di Papua dan Aceh. Kedua, konflik komunal antar warga negara karena perbedaan etnis dan agama sebagaimana kasus di Poso, Kalimantan, dan Maluku. Keduanya jenis konflik ini masuk kategori konflik internal. Jika kita kaitkan dengan klasifikasi ala Gerry van Klinken (2007 dalam Susan, 2012: 5) yang saya sebutkan di muka, empat kategori konflik ala Klinken dapat tercakup ke dalam konflik internal.

Yang menarik adalah poin ketiga yakni konflik dalam sekam atau konflik latent, yakni mengarah pada konflik yang memang tidak secara terbuka sebagaimana model pertama atau kedua, namun potensi terjadi konflik terbuka begitu mungkin terjadi karena berbagai alasan. Isu ekonomi (pengangguran, ketidaksetaraan ekonomi dan lain-lain) misalnya bisa menjadi faktor determin terciptanya konflik sosial.

Misalnya lagi soal politik kebijakan publik di era desentralisasi yang tidak segera mempercepat kesejahteraan dan demokratisasi di akar rumput, dipicu melemahnya legitimasi kepala daerah karena praktik korupsi, dapat melahirkan konflik yang berkepanjangan dan terbuka.

Untuk lebih memahami dan menjelaskan potret dari tiga bentuk konflik tersebut, Trijono menawarkan kerangka analisis. Ia mengatakan bahwa pelbagai konflik di Indonesia berada pada konteks nasional, meliputi politik, sosial dan budaya. Ada pula tiga faktor penting yang dapat ikut menjelaskan, yakni faktor globalisasi, negara dan masyarakat sipil, ketiga bisa jadi hanya sekedar konteks, namun bisa pula mereka kita lihat sebagai aktor yang turut berkonflik. Berikut penjelasan ringkasnya:

Globalisasi mengandaikan suatu tatanan segala dimensi kehidupan, baik sosial, politik, dan ekonomi mengalami universalisasi yang dari yang sebelumnya bersifat partikular. Namun mengglobalnya paradigma dan praktik ini tidak selalu sejalan dengan kesejateraan yang merata, dan kesetaraan sosial. Akibatnya, relasi pertentangan kuasa global, negara dan masyarakat semakin menguat.

Partikularisasi (bersifat primordialisme dan fundamentalisme) menjadi semacam upaya yang menantang gejolak pikiran dan praktik globalisasi. Radikalisme agama menjadi contoh baik bagaimana suatu ikatan primordial keagamaan yang bersifat partikular hendak melawan hegemoni universalisasi nilai-nilai global.

Negara dengan doktrin nasionalisme hegemonik dan upaya integrasi yang bersifat paksaan dan kekerasan menjadikan ia sebagai faktor dan aktor yang turut andil menyumbangkan suburnya konflik di Indonesia. Ter-alienasinya kawasan yang jauh dari pusat kekuasaan seperti Papua dan Aceh menunjukkan suatu perlawanan atas bekerjanya dominasi negara yang cenderung eksploitatif atas kekayaan daerah mereka.

Masyarakat sipil yang sebelumnya ditekan pada derajat serendah-rendahnya, dalam mengekspresikan hakikat kemajemukan dan pluralitas kultural, menjadi begitu meradang ketika negara dan kesatuan politik nasional pasca reformasi mengalami delegitimasi yang drastis.

Masyarakat akhirnya kembali kepada ikatan-ikatan identitas komunal yang bersifat keagamaan, etnisitas dan ikatan kultur lainnya yang lebih memiliki jaminan untuk bertahan hidup. Mereka semakin bersikap eksklusif dan tersekat dengan anggota komunal lainnya. Benturan konflik etnis dan agama seperti yang terjadi di Maluku, Kalimantan, Ambon dan lain-lain dapat dijelaskan dengan hal ini.

Trijono juga mengatakan meskipun seluruh tulisan di buku tersebut berakar dari kasus-kasus lokal dengan konteks yang spesifik, kasus-kasus tersebut bisa menjadi potret besar tentang dinamika konflik yang terjadi di Indonesia. Ia juga menyatakan bahwa metodelogi analisis konflik bisa juga diterapkan dalam kasus-kasus konflik lain.

Sebab, lensa yang dipergunakan dalam melihat keseluruhan konflik sama dengan menunjuk konteks konfliknya, pihak dan isunya, dinamika serta solusi pengaturan konflik. Ia mengatakan seperti itu sekaligus membantah adanya anggapan bahwa setiap konflik memiliki konteks khusus, sehingga analisis dan alternatifnya bisa jadi berbeda dan tidak bisa bersifat general. Namun buru-buru Trijono mengatakan secara substansi konflik dan konteksnya beda, tapi perangkat untuk memahaminya bisa menggunakan lensa yang sama dengan catatan intepretasi yang longgar dalam penerapannya.

Dari pemaparan seperti ini kita bisa melihat potret dan bagaimana isi buku ini membaca persoalan konflik di Indonesia secara general. Dengan demikian, tampaknya saya tidak perlu lagi memaparkan pelbagai kasus yang ditelaah dalam buku ini. Sesuai dengan ulasan Trijono, ketika kita ingin menganalisis suatu konflik lokal, maka kita perlu mempertimbangkan aspek global dan nasional baik sebagai konteks maupun  aktor yang harus mendapatkan perhatian guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Ringkasnya, suatu konflik harus dilihat dalam analisis konteks dan aktor yang berlapis (global, nasional/negara, masyarakat sipil) dan juga multidimensional (meliputi aspek sosial-kultural, ekonomi, dan politik). Tambahan penting selain pemetaan dan analisis konteks atas konflik yang telah dijelaskan sebelumnya, ada satu konteks penting lainnya yang perlu ditinjau ketika melihat konflik di Indonesia, yakni konteks transisi demokrasi. Tambahan ini sebagaimana termuat dalam penutup buku yang ditulis oleh M. Najib Azca.

Ia menggarisbawahi bahwa kondisi maraknya konflik sosial di Indonesia adalah penanda dari era transisi yang sedang kita jalani, era yang tidak menentu setelah lepas dari politik otoritarian menuju masyarakat demokratis namun terkadang sering rindu terhadap kepemimpinan era otoritarian. Lebih jauh ia mengatakan bahwa potret retak konflik di Indonesia lebih jauh lagi bukan hanya persoalan konflik yang semakin marak, namun suatu penanda yang kurang baik bagi keberlangsungan transisi demokrasi itu sendiri.

Sebagai gambaran untuk lebih mengkongkritkan analisis berlapis dan multidimensional di atas: persoalan ekonomi politik yang tidak stabil secara nasional akan berdampak bagi seluruh dimensi kehidupan dan di berbagai daerah. Maka ketika ada konflik lokal karena imbas ketidakstabilan ekonomi politik, penyelesaiannya tidak bisa hanya berpusat pada konteks lokal, namun akar persoalan di level nasional harus diselesaikan.

Begitu juga ketika persoalan itu harus ditinjau lebih jauh apakah konflik ini bersumber hanya karena persoalan ekonomi, atau ada unsur sosial kebudayaan yang juga perlu diperhatikan. Secara cepat apa yang ditawarkan dalam buku ini terkesan bisa begitu memadahi dan komprehensif dalam menganalisis konflik dalam kasus-kasus yang berbeda. Apalagi ketika memasukkan konteks/aktor global dan nasional serta pendekatan multidisipliner dalam melihat konflik, tampak begitu canggih.

Secara garis besar, usulan dari buku ini memang bisa sangat berguna untuk kita pergunakan dalam melihat kasus-kasus lain yang terjadi di Indonesia dengan tipe konflik tertentu. Tapi paling tidak, bagi saya, ada dua catatan penting dalam mengomentari buku tersebut.

Pertama, saya kira mengaitkan analisis konflik dengan tinjauan hingga pada level global dan nasional, serta beririsan dengan faktor ekonomi tidak terlepas dari kurun waktu buku tersebut ditulis, yakni tahun 2004. Kondisi transisi demokrasi pada bagian terakhir buku tersebut sudah menekankan aspek tersebut. Konteks waktu itu barangkali dalam kondisi proses pemulihan ekonomi sehingga menjadikan kondisi ekonomi sebagai faktor determinasi yang menyebabkan pelbagai konflik begitu cepat terjadi.

Pada perkembangan lebih lanjut, di Indonesia konflik-konflik yang beredar lebih disesaki dengan persoalan-persoalan berbau identitas. Sehingga, meskipun ekonomi tetap menjadi pemicu besar, dalam taraf tertentu dia tidak bisa menjadi acuan utama penentu konflik. Akhirnya saya sepakat ketika Azca menekankan ada aspek hilangnya legitimasi politik nasional yang mengakibatkan orang-orang kembali pada ikatan-ikatan primordial, baik berupa etnis maupun agama, yang menjadikan persoalan politik identitas sekarang semakin marak terjadi pasca reformasi.

Suparlan juga mengingatkan beberapa konflik yang mengemuka tidak akan begitu membesar jika tidak ada individu tertentu yang berperan sebagai “tukang kipas” konflik. Tukang kipas atau provokator ini biasanya mencapai tujuannya dengan cara-cara memperluas skala konfliknya menjadi konflik kelompok tertentu.

Terkait dengan ulasan politik identitas di Indonesia pasca reformasi tulisan Syafii Maarif berjudul “Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita” (2012) dapat menambah pemahaman yang lebih baik tentang hal ini.

Kedua, bersifat terlalu general. Hal ini memang bisa dibenarkan mengingat obyek besar yang ingin dipotret berada pada skala yang begitu besar, yakni Indonesia. Maka, suatu tinjauan analisis yang ditawarkan harus pula bersifat aplikatif kepada kasus-kasus konflik spesifik. Sebagai tambahan, meskipun ulasan kita berada pada batasan diskusi konflik sosial, namun konflik antar indvidu juga perlu dipertimbangkan karena bisa jadi berubah menjadi konflik sosial.

Hal ini senada dengan penjelasan Suparlan (2006) yang menyinggung hal tersebut dalam tulisannya berjudul “Konflik Sosial dan Alternatif Penyelesaiannya” (2006). Suparlan juga mengingatkan beberapa konflik yang mengemuka tidak akan begitu membesar jika tidak ada individu tertentu yang berperan sebagai “tukang kipas” konflik. Tukang kipas atau provokator ini biasanya mencapai tujuannya dengan cara-cara memperluas skala konfliknya menjadi konflik kelompok tertentu.

Dalam konteks “Potret Retak” yang begitu general pembahasannya, hal yang sangat bersifat mikro seperti itu menjadi penting untuk masuk dalam pertimbangan analisis konflik, aktornya buka civil society, tapi individu yang memperalat kelompok.

 

 

Daftar Rujukan   

Maarif, Ahmad Syafii. 2012. Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Jakarta: Democracy Project, Yayasan Abad Demokrasi.

Suparlan, Parsudi. “Konflik Sosial dan Alternatif Penyelesaiannya” dalam Jurnal Antropologi Indonesia, Vol. 30, No. 02, 2006: 138-150.

Susan, Novri. 2012. Negara Gagal Mengelola Konflik: Demokratisasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Trijono, Lambang Dkk. 2004. Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada.

 

Penulis: Dian Dwi Jayanto, Mahasiswa S2 Derpartemen Politik dan Pemerintahan UGM.

 

Baca juga tulisan terkait lainnya:

Empat Skenario Masa Depan Politik Aceh

Tiga Pendekatan Utama dalam Kajian Politik Keamanan

Bagaimana Demokrasi Mati? Suatu Lonceng Peringatan!