Populisme, Politik Identitas Islam, dan Demokrasi Elektoral di Indonesia Kontemporer

Judul: Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural

Penulis: Burhanuddin Muhtadi

Penerbit: Intrans Publishing, Malang

Tahun Terbit: Maret 2019

Tebal: xxiv+304 halaman

Beberapa istilah seperti “populisme” dan “politik identitas” menjadi bahan perbincangan luas dalam membaca realitas politik hari ini. Keduanya semakin mendapatkan momentumnya ketika terjalin kuat dengan persoalan demokrasi elektoral, khususnya terkait lebih jauh lagi tentang perdebatan dampak populisme dan politik identitas terhadap elektabilitas politisi maupun partai politik dalam pergulatan pemilihan secara langsung.

Tentu menguatnya rakitan tiga hal tersebut dalam satu keranjang kajian politik kontemporer di Indonesia tidak terlepas dari serentetan peristiwa Aksi Bela Islam di penghujung tahun 2016 dan awal 2017. Aksi yang dimotori oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), sekarang menjadi GNPF-Ulama, awalnya merupakan wujud protes terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyinggung Al-Maidah dalam pidatonya di Pulau Seribu. Pada perkembangan selanjutnya, kekuatan politik identitas itu tetap dipelihara dalam menyongsong Pilkada serentak 2018 hingga Pilpres 2019 yang baru saja berlangsung.

Gelombang massa Islam yang menuntut agar Ahok dipenjara bersamaan dengan kurun waktu Pilkada Jakarta sedang berlangsung. Sebagian pihak menilai bahwa peristiwa Bela Islam menjadi salah satu faktor kunci yang membuat elektabilitas mantan bupati Belitung melorot. Lebih lanjut pemahaman tersebut mengantarkan kita pada pernyataan bahwa populisme dan politik identitas itulah yang menjadi energi utama kemenangan Anies-Sandi sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

Sebelumnya, saya ingin mengatakan bahwa analisis tentang tiga topik di atas begitu berhamburan, baik dalam bentuk tulisan maupun wawancara oleh stasiun televisi dengan pengamat politik. Hal yang patut disesalkan, dan mungkin sebenarnya sudah berlangsung lama serta menjadi kegelisahan sebagain ilmuwan politik, banyak pengamat politik (terutama hasil branding media televisi) entah dengan kualifikasi keilmuwan apa sangat mudah memberikan analisisnya. Beberapa spekulasi tanpa dasar tertentu dengan mudah meluncur dan menghasilkan kesimpulan.

Di tengah beredarnya “selebritis” pengamat politik, buku Burhanuddin Muhtadi menjadi suatu hal yang sangat diperlukan. Paling tidak ada beberapa kelebihan buku terbarunya Burhanuddin Muhtadi yang berjudul “Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural” (terbit Maret 2019) ini.

Hal pertama yang perlu disebut adalah dari segi si penulis itu sendiri. Dari segi latar belakang, Burhanuddin Muhtadi mengenyam pendidikan S1 Ilmu Politik di Uin Syarif Hidayatullah dan S2 serta S3 dengan fokus yang sama di Australian National University. Ia juga seorang dosen ilmu politik.

Hal yang tidak kalah penting adalah ia adalah pemimpin salah satu lembaga survei dan konsultan politik terkemuka di Indonesia, Indikator. Dari latar belakang tersebut, kapasitas Burhanuddin ketika berbicara politik tidak perlu diragukan lagi. Dengan demikian, meski sering riwa-riwi di televisi memberikan pemaparan analisis politik, dia bukan pengamat kaleng-kaleng.

Burhanuddin Muhtadi (Sumber gambar: Katadata)

Kedua, kerap kali dalam meninjau suatu fenomena politik, orang akan nyaman hanya dengan analisis yang bersifat kualitatif. Mengingat latar belakangnya sebagai pollster dan juga konsultan politik, data empiris berupa hasil survei akan lebih kaya yang kemudian dipadukan dengan analisis berbasis teori-teori politik.

Ketiga, buku ini menggunakan bahasa yang cukup mudah dipahami oleh khalayak umum. Hal ini mengingat sebagian tulisan yang termaktub dalam buku merupakan tulisannya-tulisannya di media massa.

Meskipun bisa menjadi kelebihan, poin ketiga tersebut juga dapat menjadi kekurangan tersendiri, kalau boleh disebut sebagai kekurangan. Ekspetasi saya buku ini berisi satu isu yang sistematis membahas topik tertentu, terutama keterkaitan antara populisme, politik identitas, dan demokrasi elektoral. Namun buku ini sebenarnya adalah kumpulan tulisan Burhanuddin Muhtadi (sebagian dengan beberapa koleganya).

Meski buku ini tidak tersusun dalam satu kasus yang komprehensif dan sistematis tapi sekumpulan tulisan, paling tidak buku ini bisa memberikan gambaran yang cukup gamblang untuk melihat persoalan politik di Indonesia secara luas, mulai dari persoalan populisme politik identitas, korupsi, dilema koalisi dan seterusnya.

Pada bagian awal tulisan, Burhanuddin menyoroti makna populisme melalui berbagai literatur dalam kajian politik. Ia sampai pada satu kesimpulan bahwa konsep ini merupakan konsep yang masih dipertentangkan. Terlepas dari hal tersebut, arti paling sederhana untuk memahami populisme adalah adanya gerakan yang mengatasnamakan rakyat (people) beserta seluruh penderitannya untuk dipergunakan melegitimasi tokoh politik melawan elit penguasa, yang digambarkan korup dan tidak mencerminkan kehendak publik.

Aksi Bela Islam yang mengitari kasus Pilkada Jakarta mendapatkan porsi yang cukup besar dalam beberapa bagian tulisannya. Seperti pada tulisan yang berjudul “Politik Identitas dan Mitos Pemilih Rasional” yang menyoroti pola perilaku memilih masyarakat Jakarta antara hati dan pikiran yang berbeda.

Kesimpulan ini berangkat dari temuan data yang menunjukkan bahwa pada dasarnya masyarakat Jakarta merasa puas dengan kinerja Ahok selama menjadi gubernur (74%), terutama dalam mengatasi persoalan banjir, sampah, dan tata kota. Namun, ketika responden ditanya lebih lanjut, apakah akan memilih Ahok kembali dalam kontestasi Pilkada Jakarta, hanya 48% yang mengaku akan memilihnya kembali (survei Indikator, 2016).

Dalam beberapa kali melakukan survei, selalu muncul gap antara orang yang puas dengan kinerja Ahok dengan akan memilihnya lagi. Jika kita asumsikan bahwa pilihan rasional yang menjadi pertimbangan utama masyarakat Jakarta memilih Ahok, harusnya paling tidak Ahok mendapatkan minimal 60% suara. Namun kenyatannya, ia malah kalah dari Anies-Sandi dengan cukup dramatis (58% banding 42% dalam putaran kedua).

Perlu dicatat bahwa kesenjangan tingkat kepuasan kinerja (approval rating) dan elektabilitas Ahok sudah terjadi sebelum kasus Al-Maidah bergulir. Artinya memang tidak serta merta dikatakan bahwa Bela Islam menjadi faktor utama dan terutama dalam menurunkan elektabilitas Ahok-Djarot, tapi peristiwa tersebut telah mengekalkan gap yang terjadi.

Kesenaimbungan kasus al-Maidah dan konflik Ahok dengan Maruf Amin dipersidangan membuat publik semaikin kurang respek terhadapnya. Paling tidak sebanyak 57% responden menyatakan bahwa mereka meyakini bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama.

Merujuk data dari Exit Poll yang dilaksanakan Indikator pada putaran kedua Pilgub Jakarta,  menjadikan adanya tiga tipologi masyarakat Jakarta dalam menilai Ahok dari segi hubungan kepuasan kinerja dengan elekbailitas.

Pertama, orang yang puas dan akhirnya memilih Ahok sebesar 41,5%. Kedua, orang yang puas tapi tidak memilih Ahok sebesar 30,1% dan seluruhnya beragama Islam. Dari kelompok ini sebesar 54,5% menjadikan agama sebagai acuan memilih. Ketika berpaling ke Anies-Sandi, hanya 10% yang berpendapat bahwa bahwa Paslon ini dapat menyelesaikan masalah di Jakarta. Sedangkan orang yang tidak puas dan tidak memilih Ahok sebesar 26,4% yang tidak perlu dijelaskan lebih jauh lagi.

Sekali lagi kasus Bela Islam bukan berarti tidak berkontribusi apa-apa dalam menurunkan elektabilitas Ahok, tapi membengkakkan kesenjangan pemilih yang puas tapi tidak memilih Ahok dari sebelum kasus bergulir sebesar 27,1% (Mei-Juni 2016) menjadi 30.1%. Sekaligus menaikkan jumlah orang yang awalnya tidak puas dan tidak memilih Ahok dari 18.7% menjadi 26.4%. Kasus Pilkada Jakarta menunjukkan bahwa populisme politik identitas Islam cukup berpengaruh signifikan  terhadap dinamika elektoral di Indonesia.

Burhanuddin Muhtadi juga mengurai dari politik identitas dari segi etnisitas dan agama dengan studi kasus di Pilkada Sumatera Utara, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Maluku. Hasil temuannya menunjukkan bahwa faktor agama dominan yang dipegang masyarakat menjadi isu krusial yang dapat menjadi instrumen kemenangan Paslon ketika terjadi perbedaan agama antar Paslon.

Kecuali di Kalimantan Barat yang memenangkan Cornelis karena Paslon dengan agama mayoritas terbelah. Jika dibandingkan antara etnisitas dan agama, maka pertimbangan agama akan lebih menjadi acuan dibanding perbedaan etnis antar Paslon.

Burhanuddin juga mengajak kita untuk menemukan jawaban terkait relasi fenomena Aksi Bela Islam dan kasus intoleransi yang semakin parah di Indonesia. Pertanyaan dasarnya berpusat pada apakah gerakan anti-Ahok semakin menguatkan sentimen intoleransi, ataukah gerakan anti-Ahok hanya manifestasi dari sikap masyarakat yang pada awalnya intoleran?

Burhanuddin menyatakan bahwa sebelum persoalan al-Maidah mengudara, tren intoleransi menujukkan kecenderungan menurun. Namun setelah peristiwa Bela Islam bergulir, tren intoleransi keagamaan semakin meningkat.

Beberapa kali Burhanuddin mengkritik keras pola politik identitas yang dipergunakan sebagai instrumen elektoral, maupun kaitannya dengan meningkatnya intoleransi. Politik identitas yang disebut Burhanuddin sebagai pola politik “abad pertengahan” menjadikan kontestasi politik meninggalkan model kampanye yang bermutu dengan muatan gagasan dan program kerja untuk menarik suara.

Mungkin bisa ditambahkan, efek dari kenyataan bahwa politik identitas memiliki kontribusi dalam mendulang suara menjadikan fenomena masing-masing kandidat menggunakan cara yang sama untuk melawan politik identitas. Upaya Jokowi dan timnya menarik Ma’ruf Amien menjadi Cawapresnya menunjukkan bagaimana Jokowi melawan politik identitas dengan politik identitas pula.

 

Penulis: Dian Dwi Jayanto (Mahasiswa S2 Departemen Politik dan Pemerintahan UGM)

 

Baca juga:

Politik Jatah Preman, Memaknai Reproduksi Politik Kekuasaan di Tingkat Lokal

Bagaimana Menilai Kebenaran di Era Pasca Kebenaran?

Democracy for Sale, Praktik Demokrasi Patronase di Indonesia