Populisme Islam dan Oligarki: Meninjau Ulang Pemikiran Vedi Hadiz

Berbicara tentang populisme, khususnya populisme Islam di Indonesia, nampaknya tidak ada ilmuwan sosial-politik yang melampaui Vedi R. Hadiz dalam memberikan perhatian besar. Sekedar menyebut beberapa karyanya: “A New Islamic Populism and the Contradictions of Development” (2014), “Islamic Populism in Indonesia and The Middle East” (2016), “Competing populisms in post-authoritarian Indonesia” (2017) bersama Robinson, hingga yang terakhir membicarakan Aksi Bela Islam berjudul “Marketing morality in Indonesia’s democracy” (2018) bersama Rakhmani, dan masih banyak tulisan lainnya.

(Vedi Hadiz. Sumber Gambar: FISIP UI)

Di sisi lain, Hadiz juga terkenal sebagai teoritis oligarki dalam membaca dinamika politik pasca reformasi di Indonesia. Salah satu karya fenomenalnya yang ia tulis bersama Robinson adalah “Reorganising Power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets” (2004). Ada lagi yang berjudul “Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective” (2010).

Ringkas kata, tulisan ini bertujuan untuk menguraikan bangunan argumen tulisan-tulisan Hadiz tentang populisme, terutama tentang populisme Islam, dan mencoba membandingkannya dengan kerangka argumennya tentang oligarki. Hal ini menjadi menarik karena dua konsep tersebut pada dasarnya bisa berlawanan. Populisme sebagai gerakan sosial mengandaikan kekuatan kolektifitas “the people” dalam mendesakkan tuntutannya kepada “the elit” (Stenley, 2008). Berarti pula menekankan aspek tradisi kekuasaan bersifat plural (kekuasaan bersifat menyebar).

Di sudut yang berbeda, oligarki lebih berakar pada pendekatan teori klasik tentang elit (Ford dan Pepinsky, 2014: 3). Berarti pula menekankan aspek tradisi kekuasaan bersifat elitis (kekuasaan bersifat memusat kepada segelintir orang). Ringkasnya ada dua tema besar yang masing-masing memiliki basis pendekatan yang berbeda dalam mengandaikan distribusi kekuasaan dalam kehidupan sosial-politik.

Pertanyaannya, bisakah pemikiran Hadiz berada pada dua kutub pemikiran yang berbeda? Atau Hadiz merevisi pijakan pemikirannya atau pemikiran Hadiz tentang populisme dan oligarki sebenarnya tumpang-tindih?

Populisme Islam Menurut Hadiz

Dalam upaya membangun kerangka pemikirannya tentang populisme, Hadiz menekankan dua sudut pandang utama, yakni ekonomi politik dan sosiologi historis. Pendekatan ini akan membedakan bagaimana populisme versi Hadiz dibanding pemahaman lain tentang populisme dari aspek semacam diskursif populisme atau ide-ide maupun tema-tema terkait pengorganisasian (Hadiz, 2016: 20).

Seturut dengan perspektif ekonomi politik, Hadiz melihat bahwa fenomena populisme Islam (suatu gerakan yang mengandaikan aliansi berdasarkan kesamaan identitas sesama umat Islam) sebenarnya tidak bisa terlepas dari krisis kepercayaan terhadap janji-janji modernitas dan kapitalisme global tentang kesejahteraan yang tak kunjung terwujud.

Kemunculan populisme Islam adalah suatu bentuk protes atas terjadinya kesenjangan struktur ekonomi kapitalisme. Populisme Islam menjadi sebuah alternatif untuk membenahi kondisi keterpurukan tatanan ekonomi politik sekaligus berfungsi sebagai alat untuk bisa mendapatkan sumber daya dan kekuasaan (Hadiz, 2014, 2016).

Dengan pemahaman demikian, populisme Islam hari ini merupakan fenomena yang berbeda dibanding dengan populisme Islam dalam periode-periode sebelumnya. Jika populisme Islam di zaman dulu lekat dengan upaya pembingkaian politik identitas umat Islam untuk melawan instrumen dan menggagas berdirinya negara Islam, populisme Islam hari ini lebih pada menjadikan identitas Islam sebagai alat untuk mendapatkan sumber daya dan kekuasaan dalam skala politik domestik (Hadiz, 2016).

Dalam tulisannya yang lain, Hadiz bersama Robinson menyatakan bahwa pertarungan bentuk populisme di Indonesia, baik dengan model Islam maupun yang bercorak nasionalis, tidak terlepas dari alat oligarki dalam upaya mendapatkan kekuasaan dan sumber daya (Hadiz & Robinson, 2017).

Artinya, gerakan populisme dalam model apa pun adalah suatu bentuk “proxy war” di dalam persaingan antar oligarki di Indonesia pasca reformasi. Model Islam (populisme Islam) maupun nasionalis tentu tidak lepas dari aspek kesejarahan meski reformasi telah berlangsung dua dekade, dua kekuatan itu adalah kekuatan politik yang masih eksis. Sebab, gerakan revolusi kiri (komunis) sudah dihancurkan di Indonesia semenjak tahun 1965-an dan liberal tidak terlalu berjaya sebagai alat legitimasi sosial.

Jika populisme Islam di zaman dulu lekat dengan upaya pembingkaian politik identitas umat Islam untuk melawan instrumen dan menggagas berdirinya negara Islam, populisme Islam hari ini lebih pada menjadikan identitas Islam sebagai alat untuk mendapatkan sumber daya dan kekuasaan dalam skala politik domestik (Hadiz, 2016).

Wajar ketika para oligarki itu menggunakan dua bentuk kekuatan yang masih berlangsung, yakni Islam dan paham nasionalis dalam rangka mempertahankan dan mendapatkan kekuasaan dan sumber daya di Indonesia.

Dari penjelasan di atas, ada tiga poin penting yang perlu digarisbawahi sebelum saya memasuki kerangka definisi tentang populisme Islam menurut Hadiz yang lebih rinci.

Pertama, kemunculan populisme Islam bukan suatu fenomena tunggal tanpa didasari basis struktural yang mendasari fenomena tersebut muncul. Populisme Islam adalah ekspresi atas ketidaksetaraan dari konteks penerapan prinsip kapitalisme. Dalam arena kapitalisme yang sangat kompetitif, umat Islam merasa tersingkir dari panggung ekonomi-politik dan berakibat melahirkan protes besar dalam hal mendapatkan sumber daya.

Jika populisme Islam di zaman dulu lekat dengan upaya pembingkaian politik identitas umat Islam untuk melawan instrumen dan menggagas berdirinya negara Islam, populisme Islam hari ini lebih pada menjadikan identitas Islam sebagai alat untuk mendapatkan sumber daya dan kekuasaan dalam skala politik domestik (Hadiz, 2016).

Menurut saya, penjelasan demikian ini menguatkan posisi pemikiran neo-Marxian yang sangat dominan dalam diri Hadiz. Terutama terkait suatu fenomena tertentu tidak akan terlepas dari aspek materialisme historis dan basis supra-strukutur berupa kepemilikan alat produksi yang menyingkirkan kelompok proletar yang terasing (ter-alienasi). Pada gilirannya, populisme Islam tidak berbeda dari upaya gerakan protes atas ketimpangan yang terjadi. Singkatnya, pertumbuhan ekonomi dan dampaknya dalam bekerjanya sistem kapital menjadi konteks utama pemikirannya.

Akhirnya, poin kedua, populisme Islam sebagai suatu gerakan adalah upaya untuk sekadar mendapatkan kekuasaan dan sumber daya semata, tidak lagi erat berkaitan dengan persoalan-persoalan semacam perjuangan berdasarkan keyakinan teologis (seperti mendirikan negara Islam, Khilafah dan lain-lain) sebagaimana populisme Islam di era sebelumnya. Populisme Islam, selain berkutat dengan pembingkaian identitas “keumatan”, menunjuk dinamika perebutan kekuasaan dan sumber daya.

Hal di atas misalnya dapat dibaca dalam tulisannya bersama Rakhmani dalam “Marketing Morality in Indonesia’s Democracy” (2018). Menurut mereka, kesuksesan aksi Bela Islam dalam menghimpun massa umat Islam tidak terlepas dari dua aspek penting, yakni solidaritas sesama umat Islam dan protes atas ketimpangan ekonomi yang mengakibatkan munculnya “marketing moral”, suatu ruang yang memperjumpakan simbol Islam yang terus diproduksi dan dikonsumsi sebagai wujud rasa kesal dan geram berkepanjangan atas realitas ketidakdialian status-quo yang terus terjadi.

Ketiga, suatu gerakan populisme Islam tidak akan bisa berlangsung tanpa ditopang kekuatan kelas borjuis atau elit oligarki yang memiliki kepentingan. Poin ketiga ini akan lebih memperkuat bagaimana premis utama populisme Islam versi Hadiz yang dekat dengan sudut pandang oligarki dalam karya-karya Hadiz sebelumnya (akan dijelaskan dalam bagian selanjutnya).

Berhubungan dengan keberadaan borjuis atau oligarki sebagai komponen terwujudnya populisme Islam, Hadiz Bersandar pada perndapat Oxhorn ketika mendefinisikan populisme dan mobilisasi sosial di Amerika Latin. Hadiz menyatakan bahwa populisme adalah “social mobilization based on asymmetrical multi-class coalitions” (Hadiz, 2016: 20), sebuah mobilisasi sosial yang berdasarkan koalisi lintas kelas yang asimetris. Populisme Islam sendiri adalah bentuk dari populisme dengan definisi tersebut.

Bentuk baru populis Islam (new Populist Islam), berhubungan dengan sikap protes terhadap ketimpangan dan usaha mendapatkan sumber daya sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, merujuk pada penelitiannya di tiga negara, yakni Indonesia, Turki dan Mesir, Hadiz memaknai aliansi lintas kelas dalam mewujudkan populisme Islam harus melingkupi tiga level atau tingkatan kelas yang ada di masyarakat, yakni kelas menengah perkotaan (the urban middle class), borjuis (the bourgeoisie), dan masyarakat miskin (the urban poor). Jika salah satu elemen itu tidak hadir, maka populisme Islam tidak akan terwujud.

Tiga kelompok kelas ini akan saya jelaskan secara singkat: kelas menengah perkotaan (the urban middle class) secara sederhana dapat dipahami sebagai “orang-orang yang memiliki derajat pendidikan tinggi namun melihat diri mereka sendiri berada pada derajat yang rendah dalam hierarki sosial ekonomi dan politik” (dalam Hadiz, 2016: 34).

Namun, mereka tetap dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan masyarakat kebanyakan yang berada pada level masyarakat miskin. Borjuis (the bourgeoisie) adalah orang yang menopang pendanaan populisme Islam. Sebagai contoh Borjuis Anatolian yang memiliki pengaruh dan kekayaan perusahaan besar Kemal (dari nama tokoh besar pendiri Republik Iran Musthafa Kemal) yang berpusat di Istanbul, Turki.

Contoh lain ikatan bisnis dalam menopang populisme Islam kelompok Ikhwanul Muslimin sudah berlangsung semenjak era represif Mubarok di Mesir. Di Indonesia, borjuis besar bukan berada pada figur komunitas umat Islam. Bahkan kerajaan-kerajaan bisnis di Indonesia dimiliki oleh orang beretnis Tionghoa dan umat Islam tersingkir. Elemen yang terakhir adalah Masyarakat miskin (the urban poor) yang menjadi pilar penting lainnya dalam menopang populisme Islam sebab salah satunya secara jumlah merupakan masyarakat dominan.     

Setelah menjelaskan populisme Islam menurut Vedi Hadiz, pada bagian selanjutnya akan membahas tentang oligarki Hadiz untuk lebih memperjelas bagaimana dilema konseptual populisme Islam Hadiz masih sangat kental bercorak perspektif oligarki.

Oligarki

Runtuhnya era Soeharto yang memasuki fase reformasi menimbulkan banyak optimisme akan demokratisasi dan kondisi sosial-politik yang lebih baik daripada sebelumnya. Namun, ekspetasi indah tentang masa-masa transisi demokrasi di Indonesia tersebut dihancurkan oleh para teoritisi yang melihat fenomena politik di Indonesia tidak berbeda lepas dari cengkraman oligarki. Pada pemetaan perpektif selanjutnya, oligarki menjadi salah satu sudut pandang arus utama (selain pendekatan sistem kartel dan pluralis) dalam membaca gelagat dinamika politik di Indonesia pasca reformasi (Mietzner, 2015: 5; Ford & Pepinsky, 2014).

Salah satu buku rujukan dalam melihat bagaimana perspektif oligarki di Indonesia pasca reformasi adalah yang ditulis Robinson dan Hadiz berjudul “Reorganising Power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets” (2004).

Dalam pengantar buku tersebut dijelaskan bahwa meskipun reformasi telah bergulir dan sistem pasar bebas telah berlalu-lalang dengan tanpa hambatan di Indonesia. Demokratisasi dalam hal ekonomi tidak bergeser. Para oligarki tidak berubah dari era sebelumnya, bahkan mereka semakin menikmati kejayaan ketika berinteraksi dengan pasar bebas.

Hal ini tidak terlepas dari terpusatnya kekayaan pada beberapa individu-individu tertentu yang sangat kecil. Demokrasi (seperti Pemilu) sama sekali tidak merubah peran para sentral oligarki, cuma merubah perilaku oligarki. Dalam setiap kompetisi pemilihan umum, memang peran oligarki tidak secara langsung berkuasa, namun peran dan kekuasaan mereka dalam menentukan pemenang sangat dominan.

Kondisi sosial-politik pasca reformasi semacam itu didefinisikan sebagai “A system of power relation that enables the concentration of wealth and authotiry and its collective defence” (Hadiz & Robinson dalam Ford & Pepinsky, 2014: 3). Menurut Ford dan Pepinsky (2014), definisi Hadiz dan Robinson tentang oligarki tersebut menunjukkan kecenderungan pola pikir neo-Marxian, terutama dalam aspek pembangunan ekonomi kapitalisme. Sehingga pola analisisnya selalu mempertimbangkan aspek struktural ekonomi-politik.

Sebagai catatan: alasan itu yang membuat pengertian Hadiz dan Robinson berbeda dengan misalnya teoritis oligarki lain seperti Winter yang lebih menekankan unit analisisnya pada individu dan terkadang kolektif yang lekat dengan tradisi Weberian. Selengkapnya dapat dibaca di Bagian pengantar buku Michele Ford & Thomas B. Pepinsky (2014).

Demokrasi (seperti Pemilu) sama sekali tidak merubah peran para sentral oligarki, cuma merubah perilaku oligarki. Dalam setiap kompetisi pemilihan umum, memang peran oligarki tidak secara langsung berkuasa, namun peran dan kekuasaan mereka dalam menentukan pemenang sangat dominan.

Selain itu, Hadiz dan Robinson hubungan oligarki di Indonesia berlangsung karena relasi negara dan para borjuis yang memerlukan akumulasi kekayaan dan kekuasaan semenjak akhir Orde Baru.  Ringkasnya, sistem oligarki di Indonesia bersifat sistemik dan telah mengakar. Orang yang tidak tercakup di dalam elit birokrasi politik bukan bagian dari oligakarki. Dan oligarki pewaris Orde Baru bersifat tetap yang mengendalikan politik pasca reformasi.

Masih menurut Ford dan Pepinsky, gerakan yang kontra terhadap oligarki, seperti kelas pekerja, NGO dan lain-lain, tidak terlalu bermakna dan kekuatan untuk melawan dominasi Oligarki. Mereka akan gagal dalam mengejar kepentingan mereka karena kuatnya oligarki yang tidak bisa dikalahkan pengaruhnya.

Kekuatan karena memiliki kekayaan dan kekuasaan oligarki ini akan menentukan demokrasi atau tokoh politisi yang muncul ke permukaan. Taruhlah seseorang yang hendak menduduki jabatan politik tertentu, baik presiden maupun kepala daerah, mereka tidak bisa memanjat jenjang itu sendiri. Mereka butuh elit-elit kaya yang memberi izin kepada mereka untuk memangku jabatan politik.

Demokrasi (seperti Pemilu) sama sekali tidak merubah peran para sentral oligarki, cuma merubah perilaku oligarki. Dalam setiap kompetisi pemilihan umum, memang peran oligarki tidak secara langsung berkuasa, namun peran dan kekuasaan mereka dalam menentukan pemenang sangat dominan.

Perlu dicatat, tokoh oligarki itu sendiri tidak selalu tampil di publik untuk mengikuti kontestasi politik, namun setiap kandidat tersebut bisa sukses karena dibantu oligarki. Oligarki inilah yang paling mempengaruhi proses demokrasi. Sebagai implikasi lebih lanjut, sebenarnya siapa pun yang menjadi presiden katakan, tidak terlalu penting bagi oligarki. Yang penting adalah dia berkenan melayani kepentingan elit-elit ini.

Jika dikaitkan dengan populisme Islam yang telah saya jabarkan sebelumnya, ada dua titik kesamaan antara populisme Islam dengan kerangka oligarki. Pertama, keduanya sama-sama mengajukan kerangka analisis ala neo-Marxian dengan melihat struktur ekonomi politik yang menjadi basis utama kedua fenomena itu muncul.

Populisme Islam sebagai bentuk protes terhadap ketimpangan struktur ketimpangan yang dihasilkan bekerjanya sistem kapitalisme (Hadiz, 2014, 2016), sedangkan oligarki bisa berlangsung karena terdapat pemusatan kekuasaan dan kekayaan karena akumulasi modal semenjak Orde Baru masih berlaku (Hadiz & Robinson, 2004). Keduanya memiliki sudut pandang ekonomi politik dan tidak terlepas dari konteks sosiologi historis yang mengitari konsep itu muncul.

Kedua, jika populisme Islam jauh meninggalkan diskursif teologis yang mendasarinya dan bergerak pada persoalan kekuasaan dan sumber daya, maka oligarki juga melihat demokrasi pasca reformasi sama sekali tidak bermakna karena menumpuknya kekuasaan dan kekayaan serta perjuangan mempertahankannya.

Keduanya sangat menihilkan, atau paling tidak cukup mereduksi, peran dan nilai masyarakat dalam diskusi yang lebih luas, misalnya kekuatan umat Islam dalam populisme Islam dan gerakan buruh di era demokrasi. Elemen seperti civil society, “umat Islam” dan lain-lain benar-benar tampak tidak berdaya sama sekali. Pada akhirnya, populisme Islam dan oligarki sama-sama berakar dari pendektan teori elit (kekuasaan bersifat memusat).

Ketiga, jika terwujudnya populisme Islam itu tidak lepas dari instrumen kepentingan kelompok borjuis tertentu, maka demokrasi seperti pemilihan umum juga tidak jauh sebenarnya dari selera oligarki mengendalikan proses demokrasi.

Dilema besar dalam populisme yang cukup menarik perhatian adalah bagaimana Hadiz membuat suatu komponen stratifikasi kelas untuk mewujudkan populisme Islam (kelas menengah terdidik, orang miskin dan borjuis), namun ketika satu kelas terpenting yakni borjuis atau oligarki alpa, maka populisme tidak akan terwujud. Populisme Islam akhirnya tidak lebih dari sekedar perbincangan oligarki dalam bentuk yang lain.

Ringkasnya, populisme Islam adalah bentuk oligarki baru. Sebab, sekali lagi, populisme Islam tidak bisa hadir tanpa kelas borjuis. Konsep populisme Islam yang hendak dibangun dan diperjelas oleh Hadiz akhirnya membuat suatu kebingungan baru, yakni sebenarnya populisme Islam adalah bentuk oligarki itu sendiri. Atau, ketika Hadiz berbicara tentang populisme, pada dasarnya dia sedang berbicara tentang oligarki.

Elemen seperti civil society, “umat Islam” dan lain-lain benar-benar tampak tidak berdaya sama sekali. Pada akhirnya, populisme Islam dan oligarki sama-sama berakar dari pendektan teori elit (kekuasaan bersifat memusat).

Premis semacam itu tentu bukan tanpa alasan mengingat. Pertama, cara membangun argumentasinya hampir sama. Kedua, populisme bisa saja masuk ke dalam kajian oligarki dalam bentuk baru. Ketiga, populisme yang secara umum diandaikan sebagai kontradiksi pertarungan kekuatan “the people” (masyarakat kebanyakan) melawan hegemoni “the elit” (Stenley, 2008) akan sirna.

Pemahaman tentang sifat antagonisme di dalam hubungan kelas tersebut akan hilang karena populisme Islam itu sendiri dipahami sebagai instrumen “the elit”, borjuis atau oligarki melawan “the elit”, borjuis atau oligarki yang lain.

Penutup

Populisme Islam menurut Hadiz adalah gerakan mobilisasi sosial yang berlandasakan pada persatuan lintas kelas yang asimetris yang terdiri dari tiga kelas, yakni kelas menengah terdidik, kelas borjuis dan kelas masyarakat miskin (Hadiz, 2016: 20). Kemunculan populisme Islam tidak terlepas protes atas struktur ekonomi politik kapitalisme global yang cenderung menciptakan ketidaksetaraan (Hadiz, 2014, 2016). Hadiz juga menyatakan bahwa populisme Islam tidak jauh dari upaya para elit politik dalam rangka mendapatkan sumber daya dan kekuasaan di dalam level suatu negara (Hadiz, 2006; Hadiz & Robinson, 2017).

Sedangkan oligarki mengandaikan suatu kondisi terpusatnya kekuasaan dan kekayaan pada kelompok tertentu dan senantiasa mempertahankan. Para oligarki  ini adalah orang-orang yang memegang kendali dalam percaturan dinamika politik di Indonesia pasca reformasi. Peran besar oligarki turut membuat demokrasi pasca reformasi kurang atau bahkan sama sekali tidak bermakna (Hadiz & Robinson, 2004).

Baik populisme Islam maupun oligarki memiliki titik kesamaan dalam membangun argumen. Pertama bertumpuh pada kerangka analisis neo-Marxian tentang struktur ekonomi politik di dalam masyarakat kapitalisme. Kedua, baik populisme Islam yang berbasis identitas “keumatan” maupun civil society di era demokrasi tidak terlalu memiliki peran besar. Ketiga, baik oligarki, borjuis atau elit adalah orang yang paling memiliki peran dominan di dalam pembentukan baik populisme maupun demokrasi.

Pada akhirnya, populisme Islam sebagai konsep yang ditawarkan Hadiz tidak jauh dari model perspektif oligarki politik. Atau, populisme Islam sebenarnya tidak lebih dari model baru oligarki.

 

Daftar Rujukan

Ford, Michele & Thomas B. Pepinsky. 2014. Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesia Politics. New York: Southeast Asian Program Publication Cornell University.

Hadiz, Vedi R. 2014. “A New Islamic Populism and the Contradictions of Development” dalam Journal of Contemporary Asia  Vol. 44 No. 1 2014 h. 125-143.

_______________ 2016, Islamic Populism in Indonesia and The Middle East. Cambridge: Cambridge University Press,.

Hadiz, Vedi R & Inaya Rakhmani. 2018, “Marketing morality in Indonesia’s democracy”, diakses di http://asaa.asn.au/marketing-morality-indonesias-democracy/  tanggal 18 Desember 2018 pukul 21.07 WIB.

Hadiz, Vedi R. & Richard Robison. 2004. Reorganising Power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets. London & New York: RoutledgeCurzon.

Hadiz, Vedi R. & Richard Robinson, 2017, “Competing populisms in post-authoritarian Indonesia” dalam International Political Science Review Vol. 38 No. 4 2017 h. 488–502.

Mietzner, Marcus. 2015. Reinvinting Asian Populism: Jokowi’s Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia. Hawa’i: Policy Studies, an East-West Center Series.

Stenley, Ben. 2008. “The Thin Ideology of Populism” dalam Journal of Political Ideologies, 13(1), Februari 2008, hal. 95-110.

 

Penulis: Dian Dwi Jayanto, Mahasiswa S2 Politik dan Pemerintahan UGM.

Catatan: Tulisan ini pertama kali dipublikasikan di Berpijar.co menjadi dua bagian. Diterbitkan ulang di Pojok Wacana atas seizin penulis.

 

Baca Juga:

Populisme, Politik Identitas Islam, dan Demokrasi Elektoral di Indonesia Kontemporer

Peran Minim Kekuasaan Negara dalam Model Governance Berbasis Pasar

Politik Kartel Berlangsung Sejak Awal Reformasi di Indonesia