Politik Jatah Preman, Memaknai Reproduksi Politik Kekuasaan di Tingkat Lokal

Judul: Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Reformasi

Penulis: Ian Doglas Wilson

Penerbit: Marjin Kiri

Tahun Terbit: Desember, 2018

Tebal: xxii+315 halaman

Relasi kekuasaan sebagai pusat kajian politik bukan hanya melekat pada lembaga negara beserta seperangkat aparat pelaksananya, tapi juga di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat: ketika orang-orang berkumpul di pasar, masyarakat urban yang berada wilayah pinggiran, tidak ketinggalan soal perebutan ruang untuk berdagang beserta preman yang memungut upeti.

Hal tersebut menjadi salah satu poin penting yang saya tangkap ketika membaca buku berjudul “Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Reformasi” (Diterbitkan oleh Marjin Kiri, 2018). Buku ini berawal dari hasil riset seorang antropolog dari Murdoch University bernama Ian Doglas Wilson.

Secara garis besar, “Politik Jatah Preman” berusaha memaparkan bagaimana praktek relasi dan dinamika kuasa antara para preman berikut pengusaha jasa keamanan, negara dan masyarakat. Kurun waktu penelitian berlangsung sekitar delapan tahun (2006-2014) dengan studi kasus khususnya di Ibu Kota Jakarta. Tidak ayal buku ini sangat kaya data dengan gaya penulisan deskriptif layaknya antropolog pada umumnya.

Sebelum membahas lebih jauh lagi,  kita perlu mendudukkan terlebih dahulu apa yang dimaksud “politik jatah preman” menurut Ian Wilson. Hal ini penting karena “jatah preman” menjadi landasaan teoritis dalam memahami keseluruhan isi buku.

Foto Ian Wilson (Sumber gambar: Profiles Murdoch)

Menurut catatan Mirza Jaka Surya selaku editor buku dalam terjemahan bahasa Indonesia mengatakan, istilah “ politik jatah preman” berasal dari kata “protection racket”. Istilah ini setidaknya dapat memiliki dua makna, baik dari segi normatif dan teoritis. Secara normatif merujuk pada bentuk hubungan yang bersifat dominasi dan eksploitatif yang tidak jarang berujung pada tindakan kriminal.

Sedangkan secara teoritis bersandar pada konsep para ilmuiwan sosial seperti Horkeimer, Tilly, Shulte-Bockhot, dan Volkov dalam arti “hubungan kekuasaan antar berbagai kelompok dan aktor, dan bagaimana relasi kekuasaan diproduksi pada berbagai tingkat dan skala” (hal. xiv).

Singkatnya, politik jatah preman mengulas tentang bentuk hubungan dan dinamika kekuasaan yang meliputi aktor dan kelompok sosial, terutama menyorot preman atau pengusaha jasa keamanan sebagai objek utama kajian.

Lebih jelasnya, politik jatah preman melihat bagaimana preman dan pengusaha jasa keamanan melakukan reproduksi kekuasaan di tingkat lokal, serta bagaimana pula jejaring para preman dalam sistem patron klien dengan pemerintah atau elit politik berlangsung.

Sebagai catatan, istilah yang dapat dipertukarkan dengan kata “preman” sangat banyak sesuai dengan nilai lokalitas masing-masing daerah, seperti jawara (Banten dan Jakarta), blantik (Madura), warok (Ponorogo), jagabaya (Jawa Tengah), jeger (Jawa Barat), bajingan, gangster dan lain-lain. Namun pada intinya mereka mempresentasikan aktifitas yang sama terkait premanisme.

Bagaimana cara kerja premansime? Mereka memberikan jasa keamanan dengan imbalan tertentu kepada klien dari ancaman yang bisa jadi memang benar adanya atau hanya imajiner semata. Bisa juga sumber ancaman itu sebenarnya berasal dari mereka atau orang-orang sejenis mereka juga. Fungsi ganda berupa ancaman dan keamanan adalah praktek yang dilakukan oleh preman. Melalui kegiatan premanisme tersebut, mereka menciptakan ruang kekuasaan baru yang berada di tingkat lokal.

Seturut dengan penjelasan tersebut, fungsi ini juga terdapat negara, sama-sama menawarkan keamanan dengan imbalan pajak. Penjelasan ini terdapat dalam bagian pertama buku, “Pengamanan, Kekerasan, dan Negara”, yang membahas tentang kerangka teoritis dalam membangun keseluruhan argumen dalam buku “Politik Jatah Preman”.

Tokoh yang pertama perlu disebut adalah Max Weber yang mendasari premis bahwa negara adalah satu-satunya entitas yang sah atau terlegitimasi hingga diperkenankan melakukan kekerasan fisik bagi warga negara. Negara juga merupakan satu-satunya yang sah untuk melindungi warga negara.

Pungutan pajak kepada warga negara adalah salah satu mekanisme untuk membayar jasa tersebut. Ketika ada aktor lain selain negara yang menarik upeti dari warga negara, maka namanya palak. Premanisme tidak memiliki keabsahan secara legal-formal dan legitimasi melakukan itu.

Dikotomi legitimasi preman dan negara atau pajak dan palak tidak selalu bisa tertib kita pergunakan. Hal tersebut karena dalam beberapa kasus yang juga diungkap dalam buku ini menunjukkan bagaimana negara atau pemerintah memanfaatkan para preman, berarti mendelegasikan kewenangan tersebut kepada aktor non negara untuk melakukan tugasnya.

Menurut Tilly, sebagaimana dikutip Ian Wilson, politik jatah preman dapat dimaknai sebagai “hubungan di mana kekuatan koersif dan intimidasi dipakai untuk mencari uang, sumber daya, atau kekuasaan dengan dalih jasa mengamankan dari ancaman eksternal”. Dengan pemahaman demikian, baik negara maupun preman pada prakteknya sama-sama bisa melakukan politik jatah preman.

Baik negara maupun preman melakukan fungsi keamanan dan ancaman yang sama. Ketika dua aktor tersebut selaras pola kerjanya, terdapat berbagai kemungkinan relasi yang terjadi, mulai dari konflik hingga kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dalam prakteknya di Indonesia, jenis hubungan yang kedua kerap kali terjadi, dimana negara memanfaatkan preman guna melakukan tertib sosial serta mengendalikan kondisi sosial ekonomi terutama dalam keadaan dimana ekonomi politik di Indonesia mengalami kekacauan. Misalnya ketika proses transisi demokrasi pasca reformasi baru saja bergulir.

Salah satu konsep yang dipergunakan dalam menjelaskan keterkaitan antara negara dan preman adalah “beking”, perilaku premanisme mendapatkan perlindungan dari pemerintah atau elit politik. Beking ini pula yang semakin menguatkan dugaan bahwa para preman menjalankan hubungan bersifat patronase berdasarkan transaksional yang saling menguntungkan.

Meskipun, hubungan tidak bersifat tetap tapi dinamis. Kuatnya jejaring elit politik dalam dunia premanisme ini sekaligus menjelaskan mengapa premanisme di Indonesia tidak pernah benar-benar bersifat oposan terhadap kekuasaan, berbeda dengan misalnya di Brasil dimana para preman sering kontra terhadap negara.

Jika dilihat dari segi kesejarahan, menurut Ian Wilson, sejak era penjajahan preman sudah sangat familiar di dalam kehidupan Hindia Belanda. Misalnya saja di Batavia, jawara-jawara sering bertingkah berada di luar kontrol pemerintah Hindia Belanda. Tidak jarang pula mereka bersikap antagonis bagi kekuasaan kolonial, meskipun sekali lagi hubungan ini bersifat cair.

Para jawara ini oleh pemerintah Hindia Belanda, sebagaimana penejelasan Cribb, disebut sebagai “vrijman” dalam bahasa Belanda. Pada periode berikutnya menjadi sebutan preman yang mengindikasikan orang yang terbebas dari struktur kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.

Pada masa penjajahan Jepang, para preman atau gangster cenderung dibasmi oleh Nipon. Berbeda kisah ketika memasuki periode perjuangan kemerdekaan, keberadaan jawara atau preman memiliki peran dan kontribusi besar. Contohnya adalah dengan terbentunya Pasukan Istimewa serta pasukan Kobra, awalnya merupakan himpunan para preman dan komunitas yang mengorganisasi penjahat.

Dua kelompok tersebuit kemudian menggabungkan diri ke dalam Persatuan Bekas Pejuang Seluruh Indonesia (Perbepsi) yang dipimpin oleh Imam Sjafe’i. Kala itu Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Nasution mengkordinir langsung pasukan tersebut.

Memasuki periode Orde Baru yang ditandai dengan proses pembantaian paling kejam sesama warga negara sepanjang sejarah di Indonesia, tidak ketinggalan organisasi seperti Pemuda Pancasila dan Ormas NU melalui organisasi pemudanya, Banser, turut serta dalam kecamuk tersebut.

Rezim Suharto yang berhasil mengambil alih posisi presiden memperlakukan para preman dengan memaksa mereka untuk lebih beradab, atau lebih tepatnya “memberadabkan kekerasan”. Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) yang berdiri pada tahun 1973 adalah salah satu contoh bagaimana Suharto melakukan praktek memberadabkan kekerasan. Jika di era sebelumnya para preman sering melakukan bentrok di jalan-jalan untuk berebut kekuasaan teritorial, maka konstetasi kekerasan antar kelompok preman dipindahkan ke area pencak silat. Contoh lain adalah mendayagunakan mereka melalui program Poskamling yang ada di kampung-kampung.

Selaras dengan ide besar Suharto tentang pembangunan dan negara terintegrasi berdasarkan Pancasila, maka para preman itu pun dipaksa untuk menggunakan atau menyuarahkan identitas yang berbau Pancasilais. Tidak mengherankan identitas yang paling menonjol bagi kelompok-kelompok preman tersebut adalah nasionalisme atau Pancasilais.

Perlu dicatat ada cara lain yang dipergunakan rezim kala itu untuk memastikan bahwa ketundukan para preman. Salah satunya adalah melalui Penembak Misterius (Petrus) pada tahun 1980-an. Waktu itu terjadi banyak pembunuhan massal dengan target operasi utamanya adalah para preman, dan juga orang biasa yang sedang bernasib sial. Banyak pihak meyakini bahwa yang melakukan hal tersebut adalah militer.

Entah benar atau tidak, tapi peristiwa Petrus seakan memberikan pesan bagi para preman bahwa “kalian sebenarnya bukan orang yang paling berkuasa di wilayah kalian masing-masing”. Ada negara dan militer yang lebih tinggi kuasannya di atas kalian. Selain itu, keselamatan para preman itu harus berdasarkan ketundukkan mereka terhadap militer dan Soeharto.

Dengan berbagai cara, mulai dari memberadabkan kekerasan dan ancaman luar biasa, Suharto bisa mengendalikan ruang gerak preman di Indonesia.

Politik Jatah Preman Pasca Pancasila

Era pasca Pancasila menunjuk pada periode dimana Suharto lengser dan rongga-rongga kekuasaan semakin menganga untuk kembali diperebutkan. Diskursus tentang Pancasila dan pembangunan ala Suharto juga mengalami kemrosotan legitimasi di dalam kehidupan sosial politik. Hal ini tentu tidak lepas dari semakin melemahnya kekuatan militer dan negara pasca Suharto tumbang. Para preman tidak teratur dan terkonsolidasikan dengan baik yang mengakibatkan perkelahian dan konflik antar kelompok preman marak terjadi dimana-mana.

Paling tidak menurut Ian Wilson terdapat tiga catatan penting yang menjadikan politik jatah preman di era pasca Pancasila berbeda dengan era sebelumnya.

Pertama, tidak ada kekuataan paling dominan yang bisa memegang para preman sebagaimana Suharto. Pola beking pun juga melemah karena beberapa aktor penting seperti Prabowo Subianto yang memegang kelompok Hercules misalnya pergi ke Yordania. Belum lagi para elit politik lain yang menjadi beking bagi kelompok-kelompok preman yang lain.

Contoh menarik yang perlu ditulis adalah Front Pembela Islam (FPI). Pada awalnya Ormas keagamaan ini dibentuk oleh ABRI era Orde Baru sebagai Pamswakarsa (Pasukan Pengamanan Masyarakat). Memasuki reformasi, para purnawirawan TNI kehilangan kontrol terhadap mereka. FPI berjalan sendiri dan memiliki kepentingannya sendiri untuk diperjuangkan.

Poin kedua sebagaimana sudah disinggung pada bagian sebelumnya, era pasca Pancasila membuat orientasi pengukuhan identitas kelompok preman bergeser. Jika sebelumnya kebanyakan bercirikan identitas nasionalisme dan Pancasilais, kini para preman menggunakan simbol yang bersifat primordial, baik berdasarkan agama maupun etnisitas dalam mendapatkan legitimasi dari aktifitas mereka.

Dalam “Politik Jatah Preman” pembahasan Forum Betawi Rempug (FBR) sebagai contoh premanisme berbasis identitas primordial mendapatkan porsi besar dalam pembahasan dan menjadi satu bab sendiri. Selain FBR, primordialisme berbasis keagamaan juga tumbuh subur di Indonesia salah salah satunya yang paling menonjol adalah FPI. Ian Wilson melabeli premanisme berdasarkan identitas keagamaan sebagai “morality racket theory”, praktek pemerasan atau premanisme yang bersandarkan nilai-nilai moral keagamaan.

Yang terakhir, masih sangat terkait dengan poin sebelumnya, organisasi preman di era pasca Pancasila mengidentifikasikan dirinya dengan polesan memperjuangkan rakyat yang susah. Seperti FBR yang sering menggunakan orasi bahwa mereka ingin mengembalikan kembali harga diri orang Betawi yang selama ini tersingkir dari wilayahnya sendiri. Mereka menilai selama masa pembangunan di era Suharto, pribumi Betawi selalu tersisih dari arus bekerjanya perekonomian.

Dengan mengusung ciri khas perjuangan etnisitas yang tersisi dari segi ekonomi politik, konflik FBR dengan kelompok preman seperti Hercules (Timur-timur) dan Jatibunder (Madura) tidak bisa tercegah. FBR menyingkirkan para preman yang berasal dari luar ibu kota yang di era sebelumnya berjaya di Jakarta, terutama di Tanah Abang.

Cara yang lebih sama dengan mengukuhkan identitas berbasis primordial dan memperjuangkan rakyat juga dilakukan oleh FPI. Dalam tulisannya yang lain berjudul “Teman dijadikan Musuh”, Ian Wilson (2017) menjelaskan bahwa keberhasilan FPI dalam melakukan mobilisasi massa dalam serangkaian aksi Bela Islam pada tahun 2016 silam tidak terlepas dari pembingkaian narasi kemiskinan dan penggusuran yang dilakukan Ahok.

FPI masuk ke kampung-kampung yang dipadati oleh korban penggusuran dan masyarakat yang berada di kelompok ekonomi menengah ke bawah. FPI berhasil menghimpunan kegeraman banyak orang karena berhasil memainkan isu ketimpangan ekonomi yang berlangsung. Pada intinya, Ian Wilson hendak pula mengatakan kesuksesan populisme Bela Islam bukan hanya semata-mata soal isu pelecehan agama, tapi juga diperkuat dengan narasi kelesuan ekonomi politik yang masih saja berlangsung, dan para preman muncul sebagai pahlawan.

FPI menggalang bantuan untuk korban banjir di Banten 2019 (sumber gambar: era muslim)

Selain FPI, FBR juga sering melakukan kerja-kerja konsolidasi dengan elit politik agar para anggota FBR mendapatkan pekerjaan. Semisal FBR bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan dan mengangkat kepala dinasnya sebagai anggota FBR. Tidak seperti pemberitaan media massa yang menampilkan citra buruk bagi FPI atau FBR, masyarakat yang merasa terbantu secara langsung menganggap mereka pahlawan.

Bagian ketujuh, “Modal Koersif, Kewirausahaan Politik, dan Demokrasi Elektoral”, Ian Wilson menganalisis keterkaitan relasi antara preman, pengusaha kekerasan dengan praktek demokrasi elektoral. Meskipun memiliki jumlah basis massa yang kuat dan mengakar, kelompok preman tersebut tidak berusaha merebut ruang politik dalam kontestasi politik secara langsung.

Mereka sering mendapatkan tawaran dari pelbagai partai untuk berkenan maju menjadi anggota legislatif, tapi mereka menolak. Para preman lebih nyaman untuk memainkan peran sebagai “broker”, penghubung antara politisi dengan konstituen dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu daripada memajukan anggotanya.

Deklarasi FBR dan komunitas Betawi lainnya mendukung pasangan Agus-Sylvi dalam Pilkada DKI 2016 (Sumber gambar: kompas.com)

Mengapa para preman masih dipandang penting oleh partai politik dan elit politik dalam setiap kontestasi Pemilu? Paling tidak ada tiga alasan mendasar, seperti kebutuhan mobilisasi massa untuk kegiatan kampanye. Kedua, himpunan para preman memiliki jejaring yang kuat dan mengakar hingga di tingkat masyarakat paling bawah. Hal ini misalnya strategi memang sudah dicanangkan oleh FBR dengan mendorong anggotanya menjadi ketua RT/RW.

Alasannya, karena mereka secara adiministratif kenegaraan paling dekat dengan masyarakat dan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat secara langsung.

Ketiga, faktor lain yang tidak bisa ditinggalkan adalah para preman tersebut berpotensi membuat onar seperti demontrasi, dengan mendekatinya terlebih dahulu, partai politik dan elit politik bisa lebih berdamai dengan mereka ketika esok memimpin.

Penutup

Seperti yang sudah disinggung, tumbuh suburnya premanisme pasca reformasi tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang terpuruk saat periode transisi. Baik menggunakan agama maupun etnisitas,  keduanya menunjukkan diri sebagai pembela rakyat kecil atas ketidakadilan penguasa.

Sebagai penutup bukunya, Ian Wilson mengatakan ancaman bagi daya tahan premanisme adalah ketika muncul suatu kebijakan dan politisi yang mampu menjawab persoalan teknis kehidupan sosial masyarakat, seperti akses kesehatan, akses bahan pokok, dan lain-lain.

Termasuk juga politisi yang mampu secara langsung membuat masyarakat merasa tidak tersekat dengan para politisi. Dengan demikian, jargon untuk kesejahteraan dan representasi yang digunakan preman bisa surut pengaruhnya dan sekaligus mereduksi praktek premanisme yang berlangsung di Indonesia.

Penulis: Dian Dwi Jayanto

Catatan: Jika ingin mendapatkan buku ini, klik disini.

Baca tulisan lainnya:

Kompleksitas Skema Aktor Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan Perdebatan Empiris Tentang Konsep Welfare State (Bagian 1)

Post-truth Adalah Omong Kosong yang Menaklukkan Dunia

Bagaimana Menilai Kebenaran di Era Pasca Kebenaran?