Politik dan Pemerintahan di Desa: UU No. 5 Tahun 1979 dan UU No. 6 Tahun 2014

(Pemilihan Kepala Desa/Sumber Gambar: Gatra)

Pengertian Desa secara politik dipahami sebagai organisasi pemerintahan yang memiliki kewenangan tertentu dan masih dalam struktur organisme dalam wilayah pemerintahan negara. Ringkasnya, Desa sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahannya sendiri (Maschab, 2013: 2).

Sebagai suatu elemen organisasi kekuasaan, struktur birokrasi pemerintahan Desa berpusat pada kepala Desa yang biasanya didampingi oleh badan penasehat Desa. Dalam perkembangannya, keterlibatan Desa dalam administrasi negara berimplikasi pada posisi Desa sebagai porsi bagian terkecil dalam struktur pemerintahan Desa.

Kompleksitas persoalan yang dihadapi Desa menimbulkan diferensiasi peran kerja dalam kerangka pemerintahan Desa. Selain sekertaris Desa, pembantu kepala Desa juga perangkat Desa yang menaungi bidang-bidang tertentu, seperti bidang keamanan, bidang agama, bidang kesejahteraan dan sebagainya.

Bahkan corak Desa asli memiliki badan peradilan sendiri untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di masyarakat dan sebagai hakim atas pelanggaran hukum adat tertentu (Maschab, 2013: 6). Dalam proses pembuatan kebijakan terkait Desa, kepala Desa berwenang membuat keputusan-keputusan berdasarkan musyawarah atau pertimbangan lembaga penasehat yang ada.

Berbicara tentang kajian politik di Desa, paling tidak terdapat dua pemahaman tipologi yang harus dipahami terkait dimensi otoritas atau kekuasaan. Pertama, otoritas informal yang mengacu pada elit Desa yang dapat mengambil pengaruh dan dilengkapi dengan pengikut. Tokoh agama dan tokoh adat bisa menjadi contoh memadahi untuk otoritas ini. Kedua, otoritas formal administratif, yang menyangkut kekuasaan resmi dengan dukungan peran negara dalam kebijakan legal formal (Halim, 2014: 6).

Meskipun kepala Desa adalah pemimpin tertinggi dalam struktur pemerintahan Desa, seorang kepala Desa tidak bisa serta merta mengacuhkan berbagai elit lain. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, otoritas informal yang berisi orang-orang berpengaruh memiliki andil besar dan juga dengan menggandeng mereka sebagai wujud upaya kepala Desa menjaga kehidupan Desa yang selama ini dicitrakan harmonis.

Kekuasaan dan kewenangan merupakan dua term yang memiliki definisi sendiri tapi tidak berarti tidak memiliki keterkaitan. Kekuasaan dan kewenangan secara sederhana dipilah dari bentuk keabsahannya. Kekuasaan merujuk pada pengertian kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi keputusan politik.

Sedangkan kewenangan adalah kekuasaan yang dibalut oleh keabsahan. Dalam hal ini, keabsahan dalam kewenangan didasarkan pada nilai dan norma masyarakat, termasuk perundangan-undangan. Selain berlandaskan perundangan-undangan, keabsahan juga bisa diperoleh melalui sumber-sumber lain, diantaranya tradisi, mandat kodrati, karisma, kekayaan dan sebagainya (Surbakto, 1992: 108).

Dalam tulisan singkat ini, pembahasan utamanya berkutat pada kelembagaan Desa dan kewenangan, dalam arti berpangkal dari keabsahan yang bersumber dari legal formal atau perundangan-undangan yang menjadi acuan otoritas pemerintah Desa pada umumnya, dan kepala Desa khususnya, dalam mengelolah Desa. Atau, otoritas formal administratif dalam tipologi kedua kekuasaan di Desa.

Dalam hal ini mengacu pada perbandingan yang termuat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

 

Undang-Undang Desa 5/1979

Sebelum munculnya UU Nomor 6 Tahun 2014, UU tentang Desa telah ada sejak tahun 1979. Dalam Undang-Undang Desa tahun 1979 terdapat aturan yang menandakan bahwa ikut campur pemerintah atas aturan yang ditangani langsung oleh menteri dalam negeri begitu kentara. Dalam UU ini untuk membuat suatu peraturan juga perlu pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Kewenangan di Desa melibatkan pemerintah Desa (kepala Desa dan lembaga musyawarah Desa) yang melibatkan perangkat Desa (sekertaris Desa dan kepala dusun) dan ini ada pada pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa.

Untuk lebih memahami substansi UU Desa 1979, akan kami paparkan apa yang telah disarihkan oleh Mashuri Muschab (2013) dalam bukunya “Politik Pemerintahan Desa di Indonesia”.

Prinsip-prinsip UU Desa 1979 meliputi :

  1. Secara administratif ada pemisahan keluruhan, dengan Desa yang bersifat otonom.
  2. Pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan level terendah nasional, pejabat dan pegawainya dipegang oleh pegawai negeri.
  3. Penghapusan lembaga perwakilan Desa.
  4. Pengukuhan kepala Desa sebagai pusat kekuasaan di Desa.
  5. Penyeragaman organisasi pemerintah Desa.

Mengenai keputusan Desa berdasarkan undang-undang tersebut ditetapkan oleh kepala Desa setelah dimusyawarakan dengan lembaga Musyawarah Desa. Dengan limitasi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Lembaga Musyawarah Desa adalah pemufakatan yang terdiri dari kepala dusun, pimpinan lembaga kemasyarakatan dan pemuka masyarakat Desa. Berdasarkan keputusan menteri dalam negeri No IV Tahun 1980 menyatakan bahwa jumlahnya paling sedikit 9 orang dan paling benyak 15 orang (dalam Maschab, 2013: 113-115).

Dua isu sentral yang penting adalah terkait rencana pembangunan Desa dan rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa setiap tahun. Di sini kepala Desa memiliki peranan besar dalam sebuah proses penyusunan keputusan yang berarti kepala Desa menjadi pusat kekuasaan Desa.

Lebih spesifik lagi, Mashuri menyajikan uraian terkait kewenangan dan kewajiban pemerintah Desa, begitu juga tata kelola kelembagaannya Kewenangan dan kewajiban pemerintah Desa sangat terkait erat dengan kewenangan dan kewajiban pemerintah Desa, sehingga kewenangan dan kewajiban pemerintah Desa berawal dan berakhir di negara (Pasal 10) (Maschab, 2013: 117).

Corak utama undang-undang 5/1979 bisa dibaca sebagai upaya penghapusan otonomi dan mengarahkan pada pemerintahan Desa sebagai sekedar pemerintahan administratif. Terbukti dengan menyeragamkan bentuk, susunan dan kedudukan sebagai khas model pemeritnahan orde baru. Desa dibawah komando kecamatan dalam susunan kekuasaan vertikal.

Undang-undang Desa 6/2014

Sebanding lurus digaungkannya semangat desentralisasi pasca orde baru, Desa lambat laun mulai diperhitungkan dalam kacamata politik nasional. Dasar yuridis UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi angin segar untuk mendesakkan asas desentralisasi hingga pada bagian terkecil entitas kekuasaan politik nasional, yakni Desa.

Menanggapi aspirasi tersebut, akhirnya lahir Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas eksistensi Desa sebelum keberadaan negara dengan berbagai varian kulturalnya (Pasal 4 poin A).

Selain itu juga memberikan status hukum kepada Desa dalam status kenegaraan (Poin B). Dan poin terakhir tujuan pengaturan Desa adalah menjadikan masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan (Poin I) (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Sebagaimana diketahui, Desa selama orde baru khusunya hanya diperlakukan obyek pembangunan dengan mengalpakan total peran Desa dalam proses pembangunan.

Selanjutnya, uraian ini berusaha menafsirkan secara ringkas tentang pelbagai perubahan UU Desa dari yang fokusnya pada poin kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Aparatur/Lembaga yang ada di Desa dalam struktur pemerintahan desa menurut UU Des. No. 5/1979 dengan UU Desa . No. 6/2014 melalui komparasi atau perbandingan antara kedua Undang–Undang Desa tersebut sebagai berikut:

 

Penutup

Dalam konteks administrasi kenegaraan, Pemerintahan Desa merupakan unit terkecil dalam struktur hierarki pemerintahan yang ada di Indonesia. Selama beberapa tahun, mengingat arus perubahan dalam segi sosial maupun budaya yang cukup pesat di Indonesia, UU Desa turut mengalami perubahan dalam konteks maupun substansinya. Beragam UU Desa semisal UU Desa No. 19 tahun 1965, UU No. 5 tahun 1979 hingga UU No. 6 tahun 2014 mengalami berbagai perubahan antara lain struktur pemerintahan Desa.

Beberapa Desa di Indonesia menunjukan bagaimana mereka berupaya untuk menjalankan struktur kepemerintahannya yang telah disesuaikan dalam Undang– Undang Desa yang dibuat dari tahun ke tahun. Terkait Desa merupakan unit pemerintahan yang paling kecil dan disamping itu secara filosofis dinggap sebagai embrio negara, perlu diketahui bahwa Desa merupakan wilayah dengan kekentalan nilai–nilai budaya yang tinggi.

Pada fase ini, terkadang dalam melaksanakan kepemerintahan Desa tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam UU Desa. Beberapa Desa di Indonesia masih menggunakan cara–cara tradisional yang sudah mengakar kuat yang diturunkan leluhur mereka. Mereka dituntut untuk membuat UU yang disesuaikan dengan iklim kebudayaan yang ada di setiap Desa. Oleh karena itu, disamping argumentasi politis, terdapat variabel lain yang memungkinkan terjadinya perubahan–perubahan atau revisi pada UU Desa baik berupa konteks maupun substansi.

 

Daftar Rujukan

Halim, Abd. 2014. Politik Lokal : Pola, Aktor & Alur Dramnatikalnya. Yogyakarta : Penerbit LP2B.

Maschab, Mashuri. 2013. Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Polgov.

Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo.

 

Penulis: Redaksi Kajian Politik Pojok Wacana

 

Baca Juga:

Fungsi dan Peran Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di Indonesia

Disproporsionalitas Antara Perolehan Suara dan Distribusi Kursi Partai Politik di Parlemen

Demokrasi Representatif: Representasi Politik dan Perkembangannya dalam Kajian Politik