PKS: “The New Santri” yang Berjuang Mengislamkan Indonesia

Judul: Islamising Indonesia: The Rise Jemaah Tarbiyah and The Prosperous Justice Party (PKS)

Penulis: Yon Machmudi

Penerbit: The Australian National University Press

Tahun: 2008

Tebal: xxx+279

Greg Fealy (2008) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa hal menarik dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera yang sebelumnya adalah Partai Keadilan). Diantaranya, PKS tidak hanya bisa dipandang sekadar partai Islam belaka sebagaimana PKB, PAN, PPP dan seterusnya. Sebab, PKS mengambil sumber ideologi dan inspirasi pergerakan dari pemikiran yang berasal dari organisasi di Mesir, yakni Ikhwanul Muslimin.

Meskipun pada dasarnya Islam sebenarnya juga agama impor, yang berarti berasal dari luar negeri juga, namun dalam penerapannya baik melalui organisasi maupun partai politik (bahkan seperti Masyumi 1950-an) telah mengalami banyak akulturasi budaya seturut dengan nilai-nilai lokal. Sedangkan PKS benar-benar mengembangkan doktrin dan ideologi persis dengan sepak terjang Ikhwanul Muslimin di Mesir dan negara-negara Timur Tengah lainnya.

PKS berawal dari masjid kampus yang berbasis gerakan Jamaat Tarbiyah yang kemudian merambah ke gedung parlemen melalui kendaraan Partai Keadilan (PK). Sehingga, untuk memahami genealogi pemikiran politik Islam PKS harus menelusuri Gerakan Tarbiyah yang juga merupakan tempat bersemayamnya gagasan-gagasan Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Singkat kata, ketika mempelajari PKS, kita harus mempelajari pula Ikhwanul Muslimin agar memiliki pemahaman yang lebih komprehensif.

Selain itu, karena berakar dari tradisi intelektual muslim melalui halaqah (diskusi melingkar) dan liqo (pertemuan rutin), proses kaderisasi PKS telah berlangsung lama semenjak Tarbiyah mulai aktif di Indonesia tahun 1980-an. Hal ini mungkin bisa menjelaskan mengapa di tengah sangat langkahnya partai kader di Indonesia (semuanya terkesan sangat pragmatis), PKS menjadi salah satu partai yang masih eksis mempertahankan identitasnya sebagai partai kader.

Meskipun dalam momentum tertentu, identitas keislaman PKS di ruang publik harus melakukan negosiasi dengan perkembangan dinamika elektoral yang serba terjadi di Indonesia. Dalam banyak kasus, PKS lebih menampilkan diri sebagai partai moderat, misalnya ketika mengusung gagasan Piagam Madinah tahun 2000 untuk menarik simpati publik. Maupun dalam jargon-jargon kampanyenya lebih banyak berbicara tentang kebijakan kesejahteraan sosial daripada menonjolkan simbol-simbol syariat Islam (Machmudi, 2008).

Hal ini yang kadang membuat posisi PKS cukup ambigu. Terlepas dari semua itu, lagi-lagi, PKS tetap melakukan kalkulasi suara karena mengingat perjuangan UU Syariat kurang mendapatkan dukungan dari santri NU dan Muhammadiyah. Sebuah dilema yang bukan hanya terjadi di dalam PKS, namun hampir merata baik partai yang memegang ideologi nasionalis, Islamis, dan lain-lain pada akhirnya menuju ke titik tengah: kompromi. (ulasan bagaimana PKS menghadapi dilema ini dapat dibaca misalnya buku Burhanuddin Muhtadi yang berjudul “PKS: Dilema Suara dan Syariat”).

Dalam membaca gelagat sosial politik Jamaah Tarbiyah dan PKS di Indonesia, para ilmuwan lebih banyak mencurahkan perhatian pada hal-hal yang sifatnya elektoral, maupun yang berhubungan dengan gerakan Islam transnasional yang mengesankan paham fundamentalisme, radikalisme, hingga terorisme.

Beberapa jurnal maupun buku memasukkan PKS ke dalam keranjang besar gerakan fundamental bahkan radikal yang menyusup ke Indonesia melalui jalur partai politik. (Misalnya buku Syafii Maarif berjudul “Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita” maupun Abdurrahman Wahid (ed) yang berjudul “Ilusi Negara Islam”).

Buku berjudul “Islamising Indonesia: The Rise Jemaah Tarbiyah and The Prosperous Justice Party (PKS)” (2008) yang ditulis oleh Yon Machmudi mencoba menawarkan diskursus kajian baru untuk melihat PKS. Buku ini awalnya merupakan disertasi doktoral ini lebih melihat hubungan PKS dengan eksistensi suatu bentuk tipologi santri atau komunitas muslim yang sama sekali berbeda dengan para pendahulunya.

Seperti banyak diketahui, konsep “santri” telah dipergunakan oleh para ilmuwan sosial seperti Clifford Geertz maupun Koentjaraningrat untuk menunjuk masyarkat muslim yang taat, yang pada gilirannya terpilah menjadi tradisional (diwakili NU) dan modern (diwakili Muhammadiyah, Persis, dll). Sebagian pengamat, selain melihat PKS sebagai Islam radikal, juga memasukkannya dalam tipologi Islam modern (santri neo-modernis). Mungkin hal ini lekat dengan kesan Jamaah Tarbiyah di kampus dan kota-kota besar.

Bagi Yon Machmudi, pembelahaan kelompok santri yang sudah ada tidak bisa mewakili varian dari keberlanjutan dinamika Islam di Indonesia. Paling banter tipologi yang ada hanya menjelaskan dalam kurun waktu awal Indonesia merdeka hingga awal kekuasaan Orde Baru berlangsung. Semenjak tahun 1970-an dan seterusnya, dinamika pergulatan pemikiran Islam sudah jauh berkembang di banding era-era sebelumnya.

Beberapa faktor yang mengakibatkan dinamika tersebut adalah kegagalan politik Islam (terutama ditunjukkan oleh kegagalan partai Islam) untuk mengambil peran selama dua dekade yang mengakibatkan generasi muda Islam melepaskan diri dari ikatan-ikatan kultural-kultural dogma Islam dari para pendahulunya. Faktor lainnya adalah perkembangan pendidikan agama generasi muda Islam, baik yang berupa institusi formal seperti Institut Islam Negeri (IAIN), maupun pola jaringan organisasi keagamaan selama sekolah seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Faktor ketiga adalah pengaruh gagasan internasional yang dengan baik diserap oleh generasi muda Islam sehingga mampu menerjemahkannya ke dalam konteks kepercayaan lokal. Terutama pada saat era 1980-an, reputasi dari gagasan dan gerakan-gerakan Islam di Timur Tengah menjadi inspirasi penting bagi para pemuda Islam di tanah air. Misalnya Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslim, dan Jamaah Tabligh yang punya pengaruh signifikan di Indonesia.

Tiga faktor tersebut, menurut Machmudi, menjadikan muslim generasi 1970-an dan seterusnya memiliki varian, karakter dan kelompok yang menjadikan mereka berbeda dengan tipologi Islam yang ada sebelumnya. Machmudi menawarkan tiga model dari apa yang dia sebut sebagai tipologi santri baru (new santri), yakni convergent, radical, dan global. Masing-masing kelompok tersebut mewakili kurun waktu tertentu dalam kemunculannya di Indonesia.

Convergent Santri, atau kelompok santri yang memusat dari beberapa arah, mewakili para pemuda muslim tahun 1970-an, yang merupakan bagian dari anak-anak Islam tradisional dan modern dengan sentuhan pemikiran yang berasal dari bahan bacaan alternatif dalam memahami Islam.

Secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni kelompok “gerakan pembaruan Islam” (renewal movement) yang diwakili sosok seperti Nuscholish Madjid, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Dawam Rahardjo dan lain-lain. Meski datang dari latar belakang yang berbeda, baik dari kalangan Islam tradisional maupun modern, mereka saling mencapai titik kerjasama tertentu.

Kelompok kedua adalah “gerakan mendasar” (saya kurang yakin terjemahan itu tepat untuk istilah predication movement). Kelompok ini dengan tokoh utama M. Natsir melalui Dewan Dakwah Islam Indonesia untuk menjadi misionaris Islam dengan bekal beasiswa kuliah di luar negeri.

Radical Santri, atau kelompok santri di sini adalah mereka yang “menginginkan sebuah perubahan revolusioner tatanan secara fundamental di dalam praktik, kondisi dan institusi” (hal. 36). Mereka merasa dibawah pimpinan Soeharto yang sangat sekuler menjadikan Islam terpinggirkan peranannya. Mereka adalah santri yang tumbuh tahun 1980-an. Kelompok santri mewakili kurun waktu ini misalnya Negara Islam Indonesia (NII), dan Jamaah Islamiyah (JI).

Global Santri, kelompok santri era 1990-an yang tidak sama dengan kelompok santri radikal. Kelompok santri ini merasa tidak lagi teridentifikasi ke dalam pertalian Islam tradisional maupun modern. Mereka benar-benar generasi yang lebih banyak menyerap gagasan-gagasan pemikir Islam kontemporer dari Timur Tengah seperti Hasan al-Bana, Taqiyuddin an-Nabhani, dan lain-lain.

Bahkan dapat dinyatakan mereka lebih peduli pada persoalan konflik di negara-negara Timur Tengah (misalnya Palestina vs Israel) daripada persoalan domestik. Kelompok ini misalnya Salafi, Hizbut Tahrir Indonesia, dan Jamaah Tarbiyah.

Kelompok yang terakhir disebut akan mendapatkan perhatian lebih dalam tulisan ini. Jamaah Tarbiyah yang kemudian menjadi PKS menjadi tipologi santri baru yang dalam perjalanan sejarah Islamisasi di Indonesia mengambil peran penting.

Islamisasi di Indonesia kerap terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni kelompok akomodatif (akulturasi agama dan budaya serta tradisi bermazhab seperti NU), dan purifikasi (kelompok yang menolak akulturasi dan sistem bermazhab yang terafiliasi dengan sebuat Islam modern dan pembaharu seperti Muhammadiyah).

PKS menjadi contoh yang unik. Dia melampaui, di satu sisi, dan memadukan, di sisi lain, antara kelompok akomodatif dan purifikasi. Sebagai santri global, mereka tidak tertarik dengan isu-isu maupun pertentangan antara kubu Islam komodatif dan purifikasi, namun lebih pada transfer pemahaman gerakan Islam transnasional. Mereka ingin menghilangkan sekat perseturuan antar kelompok Islam untuk menciptakan kesamaan identitas sebagai umat Islam yang memiliki tanggung jawab sosial dan politik.

Generasi Islam ini, dalam perjalanan sejarah Islamisasi di Indonesia, bukan hanya bergerak sebagai santri yang melakukan Islamisasi di area sosio kultural semata, namun juga menempuh jalur partai politik dengan agenda Islamnya sendiri. Singkat kata, proses Islamisasi Tarbiyah dan PKS bukan hanya mengislamkan individu dan bergerak ke sosial, namun prinsip-prinsip Islam itu harus menjelma di dalam regulasi bernegara melalui pembentukan partai politik.

Mungkin sebagian kelompok menginginkan Islam hal yang sama, misalnya Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), namun upaya Islamisasinya sebatas memberikan tekanan pada pemerintah daerah untuk penerbitan Perda hukum Islam. NU dan Muhammadiyah juga demikian, mereka lebih banyak bergerak untuk melakukan Islamisasi dalam konteks pendidikan, sosial, kesehatan dan lain-lain.

Namun, Tarbiyah melalui PKS sedang melakukan dua Islamisasi sekaligus, yakni di level pribadi sosial pendidikan hingga tataran sistem politik melalui partai dalam level negara. Dengan demikian, apa yang dilakukan Tarbiyah dan PKS adalah, sebagaimana judul buku ini, ”Mengislamkan Indonesia”, terlepas dari hasil dan dinamika yang terjadi selanjutnya.

 

Penulis: Dian Dwi Jayanto, Mahasiswa S2 Departemen Politik dan Pemerintahan UGM.

 

Baca juga review buku menarik lainnya:

Hubungan Kesalehan dan Pilihan Politik di Indonesia

Fenomena Politik Identitas Abad 21 dan Gagasan Liberal Fukuyama

Kaum Demokrat Kritis, Mengurai Perjalanan Demokratisasi Pasca Reformasi dan Perilaku Memilih di Indonesia