Pesantren Tradisional sebagai Pendidikan Murni Islam Nusantara

(Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang. Sumber Gambar: Faktual News)

Pendidikan Islam memiliki pemaknaan sebagai proses pencerdasan secara utuh dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, atau keseimbangan materi religious-spiritual (Ismail, 2001). Secara sederhana, pendidikan Islam sebenarnya selaras dengan ajaran Islam itu sendiri, yakni pembangunan karakter secara penuh yang ditujukan untuk membina terwujudnya insan kamil atau manusia paripurna. Pangkal dari pengertian ini adalah tidak ada dikotomi ilmu agama dan umum. Pembelajaran dari keduanya dimaksudkan menggapai kehidupan dunia dan akhirat sebagai kesatuan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.

Pendidikan Islam menurut perspektif Abdurrahman Wahid tidak lepas dari peran pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang menjadi pewaris tradisi intelektual Islam tradisional. Dalam perjalanan sejarahnya, pesantren muncul sejak awal abad hijriyah hingga masa-masa Imperium Usmaniyah di Turki pada akhir abad 20. Di Indonesia sendiri, pesantren diyakini sebagai lembaga pendidikan tertua di nusantara (Faishol, 2012). Hingga sampai sekarang keberadaan pesantren masih memiliki andil besar dalam pemberdayaan masyarakat.

Perlu menjadi catatan, pesantren yang menjadi obyek pembahasan dalam tulisan ini terbatas pada “pesantren tradisional” (penerus ajaran ulama salafus solih). Penekanan ini perlu dipaparkan mengingat sebagian stigma negatif publik terhadap pesantren secara general. Terlebih lagi banyak tuduhan miring tentang pesantren berkenaan dengan aksi tokoh teror yang diprakarsai oleh pesantren. Sehingga, perlu secara spesifik penulis menggaris bawahi pesantren yang sedang menjadi bahan pembicaraan disini.

Menelisik agak jauh ke belakang, eksistensi pesantren tradisional di nusantara mulai mengalami guncangan semenjak diterapkannya sistem Politik Etis di Hindia-Belanda. Pelayanan pendidikan ala barat bagi pribumi merupakan salah satu dari trias politika (berisikan imigrasi, edukasi, dan irigasi) yang digagas oleh Van Deventer. Term yang kemudian lebih dikenal dengan istilah “politik balas budi” ini merupakan hadiah bagi penduduk pribumi yang telah berbuat banyak bagi kolonial. Di samping itu, kebijakan kolonial ini merupakan salah satu strategi politik Pemerintah Hindia Belanda untuk bisa membuat rakyat, terutama kalangan bangsawan dan tokoh agama, lebih kooperatif dengan cara memberikan kesempatan bagi anak-anak mereka untuk bersekolah.

Pasalnya, situasi politik masa-masa itu sedang tidak stabil. Pemberontakan-pemberontakan di daerah-daerah yang dipelopori oleh tokoh-tokoh agama semakin marak terjadi. Sebut saja peristiwa Ciomas (1886), Pemberontakan Cilegon, Peristiwa Campa, Insiden Kiai Hasan Mukmin dari Gedangan (1904), Insiden Pak Jebarak di Brangkal dan Haji Hasan di Cemareme (1919) dan sebagainya. Dari berbagai gerakan-gerakan tersebut dapat ditarik kesimpulan ciri-ciri umum yang dapat dikemukakan, yakni messianistic, millenaristic, nativisme, ideologi tentang perang suci (jihad), kebencian terhadap apa saja yang berbau asing, magico-mysticism, dan pujaan kepada nenek moyang (Kartodirdjo, 1984). Diharapkan dengan bekal pendidikan pola barat, aspek nativisme ekstrem dan kekuatan sosio-religius sebagai basis pergerakan yang menolak segala sesuatu yang berbau barat pelan-pelan akan bisa hilang.

Seturut dengan penjelasan Agus Sunyoto (Klik di sini), terbukanya akses pendidikan lebih luas disambut baik banyak kalangan, terutama priyayi, namun tidak bagi pesantren. Sistem pendidikan model barat dengan tegas ditolak oleh pesantren. Para pimpinan pesantren masih tetap setia dengan gaya pengajaran tradisional. Bahkan, sebutan “kafir” pun dialamatkan bagi siapa saja yang mengikuti gaya hidup orang barat dalam segala bidang kehidupan. Dalih mereka yang bersumber dari sebuah hadist sangat populer pada waktu itu, “barang siapa menyerupai (kebiasaan) suatu kaum, maka ia bagian dari kaum tersebut”.

Semenjak pesantren tradisional dengan kaku berseberangan dan menolak sistem pendidikan barat, dampaknya bisa dirasakan sampai sekarang. Terdapat garis pemisah yang tegas antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Pendidikan agama tidak memuat kurikulum mata pelajaran umum, meskipun ada tapi sangat sedikit, begitu juga dengan sebaliknya. Lebih memprihatinkan lagi, pendidikan pesantren tradisional dianggap bukan pendidikan formal dan statusnya tidak diakui. Implikasi fakta sejarah seperti banyak jenderal-jenderal Hisbullah yang notabenenya adalah orang pesantren tidak bisa meneruskan kariernya di dunia militer karena terhalang oleh kepemilikan ijazah. Hal itu berlaku bagi keseluruhan lulusan pesantren yang berhadapan dengan dunia kerja dan karier di era kehidupan modern.

Bertalian dengan uraian di atas, menurut saya diskursus mengenai pesantren sebagai perpaduan sistem pendidikan Islam yang bercirikan Indonesia paling tidak memiliki empat alasan. Pertama, pesanten sebagai sistem pendidikan asli Indonesia yang telah terbukti dapat melestarikan budaya lokal. Selain itu, pesantren juga berfungsi sebagai media transformasi sosial yang efektif dalam rangka pemberdayaan dan pembangunan nasional.

Kedua, sekumpulan kekuatan historik peranan pesantren bagi perjuangan kemerdekaan. Sebagaimana Resolusi Jihad yang difatwakan oleh para ulama pesantren yang digawangi oleh K.H. Hasyim Asyari Jombang. Dengan semboyan “Hidup mulia atau mati sahid!” telah menjadi pemicu semangat perlawanan pada peristiwa 10 November di Surabaya, khususnya umat Islam.

Ketiga, pesantren menerapkan metode “Islam Indonesia”, bukan “Islam di Indonesia”. Metode pendidikan yang dipakai merupakan sebuah akulturasi agama dan budaya hingga membentuk kearifan lokal yang berlandaskan asas religiusitas. Hal itu bisa dilihat misalnya dari pengajian sorogan dan pembacaan literatur-literatur klasik karya para Ulama Salaf masih menggunakan Arab Pegon (huruf Arab yang dimodifikasi untuk menuliskan bahasa Jawa atau Sunda). Pesantren mampu membawa perubahan besar terhadap persepsi khalayak nusantara tentang arti penting Islam dan pendidikan.

Terakhir, doktrin hubungan agama dan negara. Poin ini menjadi sangat urgen untuk diulas mengingat maraknya perseteruan yang terjadi akhir-akhir ini. Hal demikian salah satu penyebabnya dikarenakan negara belum mampu secara tegas mendefinisikan pemisahan antara negara dan agama. Maraknya paham gerakan ekstrim yang menghendaki Indonesia sebagai negara Islam dalam ruang kebebasan demokrasi adalah sebuah paradoks yang sebenarnya sangat unik.

Bagaimana mengenai hal ini menurut pesantren? Tidak ada pertentangan mengenai agama dengan negara. Islam dipandang sebagai fakta kultural, bukan sebagai fakta politik kenegaraan. Meskipun pandangan ini mengalami banyak dinamika. Berbeda dengan pandangan yang menganggap Islam sebagai sebuah dogma yang harus diterjemahkan dalam bentuk negara syariat, pesantren menganggap Islam sebagai ajaran yang ditujukan untuk mencapai kepentingan nasional. Sebagaimana kisah Resolusi Jihad yang telah disinggung sebelumnya.

Pemahaman di atas selaras dengan ungkapan yang pernah ditegaskan oleh K.H. Wahab Chasbullah, salah satu pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia yang merupakan himpunan pesantren-pesantren tradisional Nahdlotul Ulama. Beliau mengatakan, “Kita ini adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia.” Keterangan ini sering penulis dapatkan ketika masih menimba ilmu di Pondok Pesantren Tambakberas Jombang.

Akhir kata, kalau banyak gagasan mengenai modernisasi pesantren tradisional, menurut hemat saya justru sebaliknya, pola pendidikan umumlah yang harus menyerap nilai-nilai Islam Nusantara yang telah dikembangkan dan dipertahankan oleh pesantren. Biarkan pesantren tradisional mempertahankan ciri khas keindonesiaannya. Meskipun ada modernisasi dengan memasukkan kurikulum umum ke pesantren-pesantren tradisional, harus tetap konsisten dengan garis luhur warisan pendidikan para pendahulu. Semoga!

Penulis: Dian Dwi Jayanto

Keterangan: Tulisan ini merupakan 10 tulisan terbaik dalam lomba Esay bertema “Mencari Model Pendidikan Islam Berbasis Nilai-Nilai Keindonesiaan” yang diselenggarakan oleh BEM Jurusan Ilmu Agama Islam Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bekerjasama dengan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) tanggal 01 Juli s/d 25 September 2015. Selain itu, tulisan ini juga menjadi salah artikel dalam buku kumpulan tulisan berjudul “Antara Hijrah, Pesantren, dan pembekuan Identitas” (AE Publishing, Malang, 2018). Dimuat kembali oleh Pojok Wacana dalam rubrik Pojok Santri atas seizin penulisnya.

 

Baca juga tulisan Pojok Santri lainnya:

Antara Hijrah, Pesantren, dan Pembekuan Identitas

Mengapa Jebolan Pesantren Terkesan Kurang Islami Dibanding Kelompok Islam Baru?

Sufisme, Salafisme, dan Islam Nusantara sebagai Sebuah Deskripsi