lang="en-US"UTF-8"> Perebutan Wacana Representasi Islam Antara Jokowi-Ma’ruf dengan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 (Bagian 2) - Pojokwacana.com
singlearticle

Perebutan Wacana Representasi Islam Antara Jokowi-Ma’ruf dengan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 (Bagian 2)

Sayangnya, isu Prabowo-Sandi mendapat dukungan dari ulama mendapatkan perlawanan kuat dari kubu sebelah, yakni Jokowi-Ma’ruf. Lagi-lagi Ma’ruf Amin menjadi kunci penting merebut wacana dukungan ulama atas Prabowo ke kubu Jokowi. Ia bahkan menyatakan kesangsiannya kapasitas dan kualifikasi ulama yang terhimpun dalam GNPF-Ulama dalam dukungannya ke Prabowo.

Ia bahkan mengatakan bahwa para ulama sebenarnya mendukung Jokowi sambil meragukan kapasitas keulamaan para ulama dibelakang Prabowo. Ia mengklaim bahwa Jokowi-Ma’ruf mendapatkan dukungan dari 400 ulama besar di Indonesia. Lebih jauh Ma’ruf mengatakan bahwa ulama yang benar-benar ulama, atau kiai yang benar-benar kiai akan mendukung Jokowi-Ma’ruf (republic.co.id, 17/09/2018).

Perdebatan tentang apa ulama itu atau seperti apa yang patut dianggap sebagai ulama dan sebenarnya ulama itu mendukung siapa menjadi kontestasi wacana yang kemudian berkembang. Baik dari kubu Jokowi-Ma’ruf atau Prabowo-Sandi berebut wacana bahwa kubunya di dukung ulama.

Sebagai ulama sekaligus politisi, klaim dukungan ulama bukan terhadap Jokowi tentu menjadi kerisauhan tersendiri bagi Ma’ruf Amin. Muncullah pernyataan narasi baru berbunyi, “pilih capres yang didukung ulama, atau ulama yang didukung capres”. Pernyataan semacam ini juga sekaligus upaya menggerus legitimasi ulama yang dipandang buruk ketika terjun ke dunia politik.

Ulama harusnya ditempatkan lebih tinggi bukan sebagai wakil dan seterusnya. Narasi semacam ini tentu bertujuan untuk menyerang kubu Jokowi yang sejak awal menyatakan memberikan penghormatan terhadap ulama dengan cara memilih sosok ulama. Di sisi lain, wacana ini dihancurkan dengan dalih bahwa tidak sepatutnya ulama dibawah presiden dan seterusnya.

     B. Membela Ulama dan Umat Islam dari Diskriminasi Rezim Jokowi

Narasi wacana Islam lain dari kubu Prabowo-Sandi yang menonjol, sekali lagi dalam konteks perbicangan kita kali ini aktor utamanya adalah para orang di sekeliling Prabowo, adalah narasi bahwa rezim Jokowi telah melakukan kriminalisasi, diskriminalisasi atau dalam bahasa mereka menzalimi ulama dan umat Islam. Narasi itu paling tidak dapat ditandai dari salah satu poin pakta integritas Ijtima Ulama II yang telah ditandangani oleh Prabowo yang telah disinggung sebelumnya.

Ijtima Ulama mendesak Prabowo untuk memastikan Habib Rizieq dapat pulang dengan selamat dan mendapatkan rehabilitasi nama di Indonesia. Selain itu, Prabowo harus pula memberikan jaminan bagi ulama, dan aktifis Islam secara umum dan khususnya aktifis Bela Islam untuk tidak mendapatkan diskriminasi.

GNPF-Ulama menganggap bahwa pemerintah telah melakukan diskriminasi tersebut dengan menunjuk kasus yang menyeret Habib Rizieq Shihab mulai dari kasus “chat” yang bermuatan pornografi dirinya dengan Firza, dugaan penistaan Pancasila hingga belakangan ini tentang bendera Hizbut Tahrir di kediaman Habib Rizieq di Arab Saudi.

Selain itu, dugaan persekusi para ulama juga menjadi narasi wacana bagaimana rezim Jokowi anti ulama dan umat Islam. Beberapa kejadian pencekalan atau penggalan pengajian seperti yang dialami Abdul Somad, Felix Siaw, dan terkahir penetapan tersangka Habib Bahar bin Smith terkait penghinaan terhadap presiden serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan seterusnya. GNPF-Ulama dengan tegas menyatakan bahwa keseluruhan kejadian tersebut tidak lepas dari upaya rezim hari ini untuk mendeskreditkan peran ulama dan menunjukkan Jokowi anti-Islam.

Contoh lain bagaimana narasi Jokowi anti-Islam dan Prabowo menunjukkan pembelaannya terhadap ulama dan Islam juga dapat mudah dilihat dari lirik lagu “2019 Ganti Presiden” (#2019gantipresiden). Dalam lirik lagu itu dikatakan, “2019 ganti presiden. Bukan presiden yang suka memenjarakan ulama dan rakyatnya”.

Lagu itu merupakan kolaborasi dari para pendukung Prabowo-Sandi, diantaranya Amien Rais, Fadli Zon, Ahmad Dani, Mardani Ali Sera, Ustaz Haikal Hasan, Neno Warisman dan lain-lain. Lirik lagu itu mengesankan bagaimana presiden Jokowi memang suka melakukan kriminalisasi ulama.

Bahkan jika mengamati lebih jauh bagaimana isi dari pidato-pidato para pendukung Prabowo yang terhimpun dalam barisan #2019gantipresiden, nada kecaman terhadap ulah Jokowi yang anti Islam dan anti Ulama begitu kuat terasa.

Neno Warisman, seorang artis senior, tidak segan menyebut pertarungan politik perebutan Capres dan Cawapres hari ini adalah semacam Perang Badar dan Perang Uhud. Sebuah terminologi yang mengesankan peperangan demi agama untuk mengalahkan orang kafir.

(Haikal Hasan turut menyanyikan lagu”2019 Ganti Presiden”. Sumber: Youtobe)

Isu ini selain untuk menguatkan figur personal kandidat Prabowo-Sandi, juga sekaligus menyerang Jokowi dalam relasinya dengan wacana Islam.

Pemetaan Politik Wacana Islam Antar Kandidat

Setelah membahas narasi wacana dari kedua belah pihak, saya akan coba memetakan analisis berbasis perspektif wacana politik. Van Dijk (1997) menjelaskan bahwa analisis wacana politik berusaha untuk menguak wacana politik secara kritis. Sebagai perspektif yang lebih spesifik berbicara tentang analisis wacana politik sekaligus membedakannya dengan analisis-analisis dalam subjek kajian lain, Van Dijk merumuskan empat dimensi utama di dalam analisis wacana politik.

Yakni dimensi aktor, audience, teks atau pernyataan, kontek. Aktor disini merujuk pada pengertian aktor politisi, seseorang yang menduduki jabatan politik maupun memiliki pengaruh politik di masyarakat. Aktor politik di kubu Jokowi-Ma’ruf dalam rangka pembingkaian wacana Islam terutama adalah Ma’ruf Amin sebagaimana yang sudah dijelaskan.

Sedangkan di kubu Prabowo-Sandi, dua kandidat Capres dan Cawapres itu tidak menjadi pemain kunci dalam memainkan peran tersebut, tapi orang-orang di sekitar mereka, lebih spesifik lagi diantaranya adalah GNPF-Ulama.

Dimensi kedua adalah teks wacana, baik berupa perkataan maupun tulisan yang menjadi basis narasi. Di kubu Jokowi-Ma’ruf, dua isu utama dalam untuk menunjukkan posisi pembelaannya terhadap Islam dan umat Islam adalah dengan mempopulerkan wacana ekonomi syariat dan narasi nasionalisme religius untuk membendung paham Islam radikalisme dan Islam garis keras di kubu sebelah, sembari mengkampanyekan guna menjaga kedaulatan dan persatuan NKRI.

Di kubu Prabowo-Sandi, dua isu utamanya adalah wacana yang telah lama berusaha dibangun bahwa mereka mendapatkan dukungan dari para ulama dan umat Islam di Indonesia. Selain itu, isu tentang rezim yang tidak pro-Islam menjadi serangan bagi kubu sebelah sekaligus penguatan figur Prabowo menjadi Capres pembela ulama dan umat Islam.

Dari segi audience, orang yang terlibat di dalam proses politik secara keseluruhan, obyek berupa umat Islam di Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pilpres 2019. Umat Islam sebagai mayoritas warga negara Indonesia menjadi pasar suara yang diperebutkan bagi masing-masing kandidat.

Dalam segi konteks wacana itu muncul jelas bukan jatuh dari langit dan tidak memiliki kekuatan apa-apa, tapi berada dalam momentum besar kampanye menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden. Sehingga, pernyataan apa pun itu bisa tergolong kapasitasnya dalam konteks wacana politik.

Berikut tabel yang dapat menyederhanakan analisis wacana politik dalam melihat pertarungan wacana Islam:

 

Saya buru-buru harus segera mengatakan bahwa pola yang ada di tabel bukan berarti pemetaan itu bersifat ajeg atau tetap. Dalam sebuah pergulatan wacana, pasti terdapat dua kekuatan atau kekuasaan yang sedang berusaha mengendalikan wacana. Artinya, setiap wacana yang bergulir tersebut harus dilihat bersifat sementara dan menjadi arus utama wacana yang digulirkan. Sangat tidak adil jika tikad mengatakan bahwa sampai hari ini dan kedepannya, pertarungan wacana itu akan terus-menerus berlanjut.

Misalnya, tentang wacana siapa yang paling didukung ulama, siapa yang paling memiliki keberpihakan terhadap ulama dan umat Islam dan seterusnya, keseluruhan harus masuk dalam proses sebuah pergulatan kontestasi yang masih berlangsung.

Hal ini menegaskan bahwa suatu wacana tidak selalu hanya hadir melalui satu kekuasaan tunggal. Sebagaimana dijelaskan Mills (2001), setiap wacana akan mendapatkan perlawanan wacana dari kelompok lain sebagai upaya mencounter wacana dominan tersebut. Wacana tentang gerakan feminisme misalnya, ia adalah sebuah wacana kekuasaan yang lain guna menandingi kekuasaan dominan berupa budaya patriarki yang begitu kuat.

Begitu juga dengan wacana pos-kolonial, sepeti orientalisme Edward Said yang merupakan narasi tandingan terhadap pemikiran-pemikiran para kolonial dan mapannya budaya Barat. Sama halnya dengan pergulatan di dalam internal wacana Islam tertentu, ia akan mengalami pertarungan kekuasaan antara wacana yang dominan dengan counter wacana yang menghadangnya.

PENUTUP

Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia menjadikan suatu mangsa sehingga suara umat Islam akan menjadi perebutan dalam setiap kontestasi politik. Sebagaimana menjelang Pilpres 2019 ini, baik kubu Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandi sama-sama berusaha untuk membangun image tentang keberpihakan masing-masing kandidat terhadap Islam.

Dengan menggunakan analisis wacana politik (political discourse analysis), saya memetakan empat aspek penting dalam melihat pertarungan wacana Islam antar dua kandidat, yakni dari segi aktor atau politisi (di kubu Jokowi-Ma’ruf aktor utamanya adalah Ma’ruf Amin sedangkan di kubu Prabowo-Sandi adalah GNPF-Ulama), segi teks atau wacana itu sendiri (kubu Jokowi dengan pengembangan ekonomi umat dan menekankan identitas nasionalisme religius sedangkan Prabowo-Sandi mengesankan mendapat dukungan Ulama dan menjadi penolong bagi Ulama dan umat Islam yang dizalimi rezim hari ini), dari segi konteks (kampanye menjelang Pilpres 2019), dan dari segi recipient/audience (umat Islam di Indonesia yang memiliki hak pilih).

 

Daftar Rujukan

Hadiz, Vedi R & Inaya Rakhmani. 2017, “Marketing morality in Indonesia’s democracy”, diakses di http://asaa.asn.au/marketing-morality-indonesias-democracy/  tanggal 23 November 2018 pukul 00.59 WIB.

Mils, Sara, 2001, Discourse, Routledge, London & New York.

Dijk, Teun A. van, 1997, “What Is Political Discourse Analysis?”, dalam Belgian Journal of Lingustics Vol 11, 1997, h. 11-52.

Berita Online

Detik.com, 2018, “Ma’ruf: Ekonomi Syariah Harus Jadi Triger Penguatan Ekonomi Nasional”, diakses dari https://m.detik.com/news/berita/d-4300722/maruf-ekonomi-syariah-harus-jadi-trigger-penguatan-ekonomi-nasional tanggal 28 November 2018 pukul 21.59 WIB.

________, 2018, “Ma’ruf: Saya Bersama Pak Jokowi Ingin Jaga Negara dari Radikalisme” diakses dari https://m.detik.com/news/berita/4315918/maruf-saya-bersama-pak-jokowi-ingin-jaga-negara-dari-radikalisme pada tanggal 28 November 2018 pukul 21.50 WIB.

Republika.co.id, 2018, “Di IMF-Bank Dunia, Jokowi dan PM Lee Sepakti 7 Kerjasama”, diakses dari https://m.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/10/11/pgfgk7370-di-imfbank-dunia-jokowi-dan-pm-lee-sepakati-7-kerja-sama tanggal 28 November 2018 pukul 21.57 WIB.

Tempo.co, 2018, “Prabowo Tandatangani Pakta Integritas Ijtima Ulama II, Ini Isinya”, diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1127023/prabowo-tandatangani-pakta-integritas-ijtima-ulama-ini-isinya pada tanggal 28 November 2018 pukul 21.50 WIB.

 

Penulis: Dian Dwi Jayanto

Baca juga tulisan lainnya:

Populisme, Politik Identitas Islam, dan Demokrasi Elektoral di Indonesia Kontemporer

Politik Jatah Preman, Memaknai Reproduksi Politik Kekuasaan di Tingkat Lokal

Aksi Bela Islam dan Reuni 212 dalam Tinjauan Politik Identitas