Perebutan Wacana Representasi Islam Antara Jokowi-Ma’ruf dengan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 (Bagian 1)

Mayoritas penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Islam (sekitar 88%). Adalah sebuah konsekuensi logis ketika menjelang pemilihan umum (Pemilu), suara umat Islam menjadi rebutan para aktor maupun partai politik dalam rangka mendulang dukungan. Apalagi belangkangan ini isu terkait konflik identitas agama dalam ranah politik begitu tampak ke permukaan.

Hal ini tidak lepas dari efek serentetan aksi Bela Islam yang turut mewarnai Pilkada Jakarta yang kental dengan isu SARA pada tahun 2016-2017 silam. Hadiz & Rakhmani (2017) memprediksi nuansa marketing moral, baik dalam Pilkada Serentak 2018 maupun Pilpres 2019, akan tetap menjadi isu yang krusial digunakan oleh para politisi.

Marketing moral merujuk pada pengertian terdapat sebuah ruang yang mempertemukan ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial yang terus menerus berlangsung, serta berkorelasi dengan diproduksinya sentimen identitas dan simbol keagamaan dalam rangka mendapatkan kekuasaan dan sumber daya politik (Hadiz & Rakhmani, 2017).

Tampaknya apa yang dikatakan oleh Hadiz & Rakhmani menemukan relevansinya dalam perbincangan menjelang Pilpres kali ini. Masing-masing kandidat, baik kubu Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi, kerap melempar isu berbau agama dalam upaya penegasan keberpihakan dan simbol Islam bagi mereka.

Misalnya klaim pihak Prabowo yang didukung oleh Ijtima’ Ulama yang diselenggarakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) sekaligus menyeruhkan terhadap umat Islam di Indonesia untuk mendukung Prabowo-Sandi; Sandiaga Uno sebagai santri pos-Islamisme yang tak lama kemudian wacananya menjadi ulama dan seterusnya.

Di sisi lain, pihak Jokowi-Ma’ruf juga mengklaim bahwa mereka sebenarnya didukung ulama dan bahkan mereka meragukan kredibilitas sekumpulan ulama yang mendukung Prabowo-Sandi. Misalnya lagi soal ucapan Ma’ruf yang sering mengkampanyekan wacana penguatan wacana ekonomi Syariat atau yang belakangan ini menyebut bahwa Jokowi adalah santri dari Situbondo.

Tulisan ini memfokuskan pembahasannya terhadap perebutan wacana representasi Islam antar kandidat Capres dan Cawapres yang telah bertanding dalam perspektif analisis wacana politik. Mengingat begitu banyak isu yang bertebaran tentang wacana Islam yang berkembang, saya akan memfokuskan pembahasannya pada beberapa pernyataan atau teks yang berupaya membangun image tentang keberpihakan masing-masing kandidat terhadap Islam.

Tulisan ini sekedar untuk menunjukkan potret perjalanan Pilpres 2019 yang kental dengan nuansa politik identitas agama sebagai salah satu upaya menarik suara.

Narasi Wacana Islam Jokowi-Ma’ruf

Sebenarnya berbicara tentang upaya Jokowi membangun pembingkaian wacana identitas dirinya dan keberpihakan terhadap Islam mudah terbaca semenjak menggandeng Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presidennya.

Ma’ruf Amin tidak lepas dari posisi dirinya yang dikenal sebagai ulama karena saat itu ia adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga resmi negara yang menghimpun para ulama, sekaligus menjadi Ketua Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), organisasi keagamaan terbesar dan sangat berpengaruh di Indonesia.

Dengan menggandeng Amin, Jokowi seakan menampakkan kesan bahwa ia menghargai ulama. Pernyataan ini pun diamini Ma’ruf Amin ketika merespon penunjukkan dirinya sebagai calon wakil presiden.

Dalam konteks perebutan wacana representasi Islam, nama Ma’ruf Amin menjadi sosok sentral. Dapat diprediksi, sebagaimana yang telah berlalu dan sekarang serta yang akan datang, sosok ulama yang berumur lebih dari 70 tahun ini akan membentengi Jokowi terkait isu Islam yang memang belakangan ini santer. Bahkan ini Ma’ruf Amin tidak segan-segan menyebut bahwa Jokowi adalah seorang santri dari Probolinggo.

Dari berbagai isu tentang wacana Islam kandidat Jokowi-Ma’ruf, terutama mendudukkan Ma’ruf sebagai aktor sentral, saya memilih dua narasi utama yang kerap dilempar sebagai arus utama wacana. Yakni soal permberdayaan ekonomi umat dan narasi Islam nasionalis melawan Islam radikal.

     A. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi umat dengan konsep ekonomi syariat adalah satu isu yang sering dimunculkan oleh Ma’ruf Amin. Hal ini tidak lepas dari Amin memang mendapatkan gelar sebagai professor Ekonomi Syariat dari Universitas Islam Nusantara.

Sebelumnya dia juga mendapatkan gelar Doktor Honois Causa (HC) atau gelar Doktor kehormatan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariat dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kualifikasi keilmuan ini menjadi suatu isu yang sering dipergunakan Amin dalam mendapatkan legitimasinya. Selain itu, isu ekonomi menjadi sorotan menonjol, baik dari kubu Jokowi-Ma’ruf maupun dari penantang Prabowo-Sandi.

Sebagaimana berita yang dilansir detik.com (14/11/2018), Ma’ruf Amin meyakini bahwa ekonomi syariat adalah pemicu bagi penguatan ekonomi masyarakat dan nasional. Amin menjelaskan tentang hal tersebut pada tanggal 08 November 2018 di Hotel JW Marriot, Jakarta Selatan. Ia menegaskan bahwa ekonomi syariat bertumpuh pada penguatan ekonomi nasional yang pada dasarnya adalah pemberdayaan ekonomi umat Islam dan rakyat Indonesia.

Dengan konsep ini, Ma’ruf berharap bahwa umat Islam semakin dapat diberdayakan dan mampu menjadi nasabah yang didukung oleh bank-bank asuransi syariat yang telah menjamur. Ia menyebut konsep pemberdayaan ekonomi yang akan diusung oleh Jokowi-Ma’ruf adalah arus baru ekonomi tidak jauh dari penerapan prinsip sila ke 5 Pancasila. Memperjuangkan penerapan ekonomi syariat untuk menanggulangi persoalan-persoalan seperti ketimpangan ekonomi.

Masih menurut sumber yang sama, ia bahkan mengatakan bahwa pondasi dari ekonomi yang ia usung sebenarnya sudah mendapatkan pondasinya ketika pencapaian ekonomi yang dilakukan Jokowi telah menunjukkan hasil yang gemilang. Jadi ia meyakini bahwa ekonomi syariat akan dapat mendampingi bentuk ekonomi atau perbankan konvensional yang telah kuat di Indonesia.

Pendorong utama dari ekonomi syariat adalah pendidikan berbasis keagamaan seperti pesantren. Pada akhirnya, ekonomi syariat menjadi terintegrasi secara sistem ekonomi di Indonesia. Bahkan beberapa kali ia menyebut bahwa ekonomi syariat menjadi salah satu poin dalam revisi Nawa Cita Jilid 2.

Jika wacana utamanya berkisar pada pemberdayaan ekonomi syariat sebagai basis ekonomi nasional, pernyataan yang mudah meluncur adalah bagaimana ia benar-benar bisa terintegrasi dengan prinsip-prinsip kapitalisme yang begitu kental dipraktekan Jokowi?

Selama ini, Jokowi sering mendorong investasi dan upaya debirokratisasi, menghilangkan hambatan alih-alih birokrasi, untuk mempemudah bekerjanya pasar. Tujuannya adalah meraup modal guna pembangunan insfratruktur.

Bahkan dalam perhelatan Pertemuan Tahunan Dana Moneter (IMF) dan Bank Dunia (Word Bank) di Nusa Kambangan, Bali 8-14 Oktober 2018, Jokowi melakukan 7 kerjasama dengan Perdana Menteri Singapura Lee. Kerjasama besanya terletak pada upaya pemerintah Indonesia dan Singapur dalam melindungi investasi dan penanaman modal di antara kedua negara serta saling mendukung di dalam bidang industi keuangan berbasis teknologi (republika.co.id, 11/10/2018).

Hal ini menunjukkan bahwa prinsip ekonomi yang diusung Jokowi tetap konsisten dengan agenda ekonomi liberal atau kapitalis. Bagaimana megintegrasikan upaya penetrasi ekonomi syariat dalam praktek ekonomi kapital yang telah diusung Jokowi? Taruhlah premis utama dari sistem kapital guna melakukan pemberdayaan adalah berharap pada trickle down effect (efek tetesan ke bawah), artinya dengan mengandalkan penyerapan investasi dan pembangunan insfratruktur akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sebagai akibat.

Sedangkan premis ekonomi syariat mengandaikan bahwa masyarakat menjadi aktor utama penggerak ekonomi? Ataukah ekonomi Islam ini untuk menopang pemberlakuan ekonomi kapital, atau menjadikan umat Islam sebagai subjek dari aktor kapitalisme itu setelah diberdayakan?

Bukan di sini tempat yang sesuai untuk membicarakan hal ini. Terlepas dari perdebatan para para ekonom tentang ekonomi kapitalisme dan ekonomi syariat, saya hendak mengatakan bahwa ekonomi syariat dapat didudukkan sebagai suatu wacana politik dalam konteks kampanye Pemilu.

Dalam perspektif demikian, pemberdayaan ekonomi umat menjadi suatu narasi besar pihak Jokowi-Ma’ruf dalam usaha menunjukkan keberpihakannya terhadap umat Islam, terlepas bagaimana ia beroperasi ke depannya.

     B. Narasi Wacana Menjaga Keutuhan NKRI dari Islam Radikal

Poin ini mungkin akan lebih menarik daripada sebelumnya, yakni terkait balutan wacana Islam dan ditambah dengan narasi nasionalisme. Lagi-lagi saya perlu katakan bahwa Ma’ruf Amin adalah sosok sentral dalam pembingkaian wacana Islam bagi Jokowi.

Untuk lebih mempermudah memahami bentuk narasi yang satu ini, mungkin cuitan Denny Siregar, dikenal luas sebagai pendukung berat Jokowi-Ma’ruf dapat membantu memudahkan penjelasan:

(Sumber Gambar: Dennysiregar.com)

Gambar tersebut menunjukkan bagaimana narasi yang hendak terbangun di kubu Jokowi-Ma’ruf. Orang yang memilih mereka berarti sepakat dengan ketetapan NKRI dan yang memilih kubu sebelah lebih cenderung tidak sepakat NKRI dan lekat mendukung HTI.

Ada semacam narasi wacana kuat yang mengesankan bahwa kubu Jokowi-Ma’ruf bukan hanya mencirikan wacana Islam semata, namun juga nasionalisme. Mereka adalah pasangan yang nasionalisme-religius, sedangkan musuhnya adalah Islam fundamental.

Pernyataan tersebut dapat dibenarkan ketika mengamati pernyataan Ma’ruf Amin sendiri ketika mengomentari penunjukkan dirinya. Ia mengatakan, penunjukkan dirinya sebagai Cawapres Jokowi tidak lebih dari kesamaan visi untuk menjaga keutuhan bangsa dari meluasnya paham radikal yang mengancam kesatuan NKRI.

Ma’ruf Amin dalam acara Maulud Nabi di Yayasan Al-Jihad, Tanjung Priok, Jakarta, secara gamblang menyatakan bahwa ia berkenan menjadi Cawapres Jokowi dengan satu misi utama untuk menjaga Indonesia dari kelompok terorisme dan radikalisme yang mengacau (Detik.com, 24/11/2018).

Mudah mengatakan bahwa pernyataan ini mengandung dampak semantik yang lebih luas ketika dibaca dalam konteks wacana politik. Pasangan Jokowi-Ma’ruf menegaskan dirinya bukan hanya membela Islam, tapi juga membala nasionalisme. Dampaknya, kesan yang akan timbul adalah musuhnya, yakni Prabowo-Sandi, yang memang mendapat dukungan dari eks-HTI, adalah kelompok Islam garis keras, Islam Radikal dan anti NKRI.

Bahkan narasi nasionalisme religius guna menghadang radikalisme ini juga dipergunakan dalam mengukuhkan legitimasi dukungan pasangan ini dari kalangan NU.

(Sumber Gambar: Facebook Kerja Jokowi)

 

Narasi Wacana Islam Prabowo-Sandi

Jika narasi wacana keberpihakan terhadap Islam di kubu Jokowi begitu sangat tampak terasa kuat semenjak penunjukkan Ma’ruf Amin sebagai wakilnya, kubu Prabowo-Sandi sudah menunjukkan geliat itu jauh sebelum resmi adanya penetapan Capres dan Cawapres. Hal ini tidak lepas dari dukungan Ijtima Ulama yang diselenggarakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) atas kandidat tersebut.

Secara ringkas, saya akan mendeskripsikan dua narasi utama yang dipergunakan oleh pasangan Prabowo-Sandi dalam upaya mengkonstruksi kesadaran wacana Islam di kubu mereka, yakni wacana mendapat dukungan dari ulama dan umat Islam di Indonesia. Kedua, membela ulama dan Islam atas intimidasi rezim Jokowi.

Namun perlu saya tekankan, ada yang berbeda dari kubu Jokowi dalam konteks aktor yang memainkan peran tersebut. Jika di kubu Jokowi sosok Ma’ruf Amin menjadi dalang besar dalam pembentukan wacana Islam, di kubu Prabowo-Sandi bukan kandidat Capres atau Cawapresnya yang menjadi aktor utama, melainkan orang-orang yang berada dalam lingkaran pendukungnya. Untuk lebih mengkongkritkan aktor tersebut, saya akan menunjuk GNPF-Ulama sebagai aktor utama.

     A. Narasi Wacana Mendapat Dukungan Ulama dan Umat Islam

Prediksi keterlibatan narasi wacana Islam bagi Prabowo sudah berlangsung semenjak terselenggaranya Ijtima Ulama 1 yang diselengarakan GNPF-Ulama pada tanggal 29, Juli 2018. Dalam Ijtima Ulama tersebut, mereka merekomendasikan dua nama alternative untuk menjadi pendamping bagi Prabowo Subianto, yakni Ustaz Abdul Somad (da’i yang sangat populer) dan Habib Segaf Al-Jurfi (PKS).

Hal ini mengisyaratkan bahwa aroma Islam sudah begitu melekat di pusaran Prabowo. Atau mungkin lebih tepatnya bagaimana para ulama tersebut berusaha menunjukkan peran mengambil keterlibatannya dalam kontestasi politik.

Pada akhirnya, Prabowo tidak mengambil salah satu dari dua nama rekomendasi dari Ijtima Ulama, namun mengambil rekan separtainya dan sekaligus wakil gubernur Jakarta, yakni Sandiaga Uno. Meskipun Prabowo tidak menjalankan rekomendasi tersebut, toh nyatanya pada Ijtima Ulama II yang diselenggarakan pada tanggal 16 September 2018. GNPF-Ulama tetap mendukung Prabowo-Sandi dalam perhelatan Pilpres tahun depan.

Dengan catatan, Prabowo berkenan menandatangani pakta integritas yang disodorkan Ijtima Ulama. Salah satunya adalah memberikan jaminan bahwa ketika menjadi presiden melakukan rehabilitasi, menjami hak dan memulangkan Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi. Hal lain yang menarik adalah memberikan jaminan hak bagi para ulama, aktifis 212, 414, 313 yang pernah dan mengalami proses diskriminasi dan kriminalisasi rezim (tempo.co, 16/10/2018).

Setelah Prabowo melakukan tanda tangan atas poin-poin pakta integritas yang disodorkan bagi dirinya, maka semenjak itu GNPF-Ulama secara resmi menyatakan bahwa mereka mendukung Prabowo-Sandi dan menyeruhkan terhadap umat Islam di Indonesia untuk mendukung pasangan yang didukung para ulama tersebut. Semenjak itu, narasi wacana Islam yang berkembang dari kubu Prabowo-Sandi adalah bagaimana mereka mendapatkan dukungan dari para ulama dan umat Islam.

 

Penulis: Dian Dwi Jayanto

Baca bagian berikutnya Perebutan Wacana Representasi Islam Antara Jokowi-Ma’ruf dengan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 (Bagian 2)