lang="en-US"UTF-8"> Peran Minim Kekuasaan Negara dalam Model Governance Berbasis Pasar - Pojokwacana.com
singlearticle

Peran Minim Kekuasaan Negara dalam Model Governance Berbasis Pasar

Salah satu prinsip utama dalam diskursus governance, sebagaimana sudah disinggung di tulisan sebelumnya, adalah terbukanya arena yang lebih luas bagi aktor non negara untuk mengambil peran dalam pengelolaan urusan publik, yakni aktor swasta dan lebih menonjol lagi adalah kekuatan pasar. Tentu pada pembahasan lebih lanjut bukan hanya aktor saja yang turut meramaikan arena tersebut, tapi juga logika dasar dari aktor swasta pun terlibat.

Beberapa prinsip dasar tentang ekonomi pasar harus dikemukakan terlebih dahulu sebelum beranjak lebih jauh berbicara tentang tipe governance yang menjadikan pasar sebagai model tumpuhan utama menyelesaikan persoalan publik.

Asumsi ekonomi klasik dalam melihat sifat alamiah manusia adalah mengejar kepentingannya sendiri dan merasa mampu untuk bertindak dengan menggunakan kapasitasnya secara efisien guna mencapai keinginan dan kebutuhan akan kepuasan diri. Sehingga, agregasi sosial untuk mencapai tujuan tertentu sebenarnya tidak ada, masyarakat terbaik adalah membiarkan setiap individu untuk mengejar kepuasaan pribadi tanpa harus terhalang apa pun.

Berhubungan dengan fungsi pemerintah, mereka berasumsi bahwa sekumpulan individu menciptakan pemerintah untuk menjamin hak asasi mereka yang termaktub dalam konstitusi. Peran negara harus diperkecil untuk menjamin keberlangsungan prinsip pasar tetap bekerja secara maksimal (Clark, 1998: 48). Gamblangnya, dalam model pasar, individu-individu berbuat apa saja dengan tujuan utama mencapai kemakmuran dan kepentingan mereka sendiri (Stone, 1997).

Ketika aktor dan prinsip pasar turut menyertai pemerintah dalam menentukan kebijakan publik, maka dilema sangat terbatasnya kekuasaan pemerintah akan segera hadir. Rhodes (1996) melabelinya sebagai “minimal state”, peran pemerintah dalam negara yang sangat minim.

Dalam beberapa literatur dikatakan, ketika hubungan kerjasama dan intervensi pasar begitu luar biasa mendikte bekerjanya pemerintah melalui public-privat partnership, dan pemerintah tidak lagi begitu berkuasa untuk menjalankan kekuasaannya di dalam negara, maka yang terjadi adalah fenomena “governance/governing without government” (Peters & Pierre, 1998; Borzel, 2010; Rhodes, 1996). Ketika suatu kebijakan atau hak milik negara dikuasai atau dikelola oleh pasar, kita akan lebih akrab dengan istilah privatisasi dalam menamai hal tersebut. Ringkasnya, mengadopsi prinsip pasar dalam mode of govenance akan mengakibatkan peran pemerintah akan tergerus dan menjadi minimalis.

Segera perlu dicatat, minimnya peran pemerintah sebagai implikasi dari penerapan kerjasama jejaring dengan sektor privat bukan berarti kehilangan kekuasaan secara total. Namun, pemerintah kehilangan kapasitas untuk melakukan kontrol langsung dan kapasitas kontrol atas mitra kerjasamanya serta berubah menyisahkan pengaruh, from control to influence (Rhodes 1996; Peters & Pierre, 1998: 226).

Jika pada era-era sebelumnya peran pemerintah begitu kuat memberikan kontrol atas bekerjanya negara, terutama dalam penerapan kebijakan publik, kini peran pemerintah sederajat dengan kekuatan relasinya dengan aktor lain dalam pasar. Pemerintah tetap memiliki nilai tawar sebagai satu kekuatan aktor yang memiliki relasi dengan mitra kerjanya dari sektor privat yang juga memiliki kekuatan dan kekuasaan sebanding.

Menurut Pratikno (2005: 238), Selain governance, konsep lain yang turut memasukkan logika pasar ke dalam mekanisme kerja pemerintahan adalah New Public Management. Dua kunci utama dalam memahami New Public Management adalah managerialisme (pengenalan bagaimana pengelolaan sektor swasta diterapkan dalam sektor publik) dan the institutional economy (kompetisi pasar ke dalam penyediaan layanan publik, dan membiarkan masyarakat memilih).

Dua pijakan dasar atas penerapan New Public Management yang mengadopsi prinsip pasar ini memiliki semangat yang sama dengan governance dalam hal memperkecil peran pemerintah atau negara (minimal state).

Di sini jelas, baik governance maupun New Public Management, ketika prinsip atau logika pasar melakukan penetrasi ke dalam mekanisme kerja dan kebijakan pemerintah, maka akan menggerus peran dan kekuasaan negara atau pemerintah.

Contoh bagaimana penerapan logika pasar yang mereduksi peran negara atau pemerintah dapat dijumpai dalam bukunya Vedi Hadiz yang berjudul “Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective” (2010). Pada bab-bab awal, Hadiz menjelaskan bagaimana maraknya kebijakan desentralisasi di berbagai negara di Asia Tenggara beserta penerapan prinsip neo-liberalisme pasar yang mengikutinya.

Ketika era globalisasi ekonomi yang mengandaikan tatanan dunia tanpa sekat dan kepentingan ekonomi lintas teritori bekerja secara maksimal, namun kekuasaan di dalam negara malah terpecah-pecah dan menyebar melalui kebijakan desentralisasi. Menurut Hadiz, penerapan desentralisasi baik di Indonesia maupun Filipina tidak jauh dari dari desain kelembagaan yang menjadi pra-syarat negara tersebut agar mendapatkan bantuan dari lembaga internasional seperti IMF.

Desentralisasi yang dikehendaki bertumpuh pada prinsip neo-institusional (mengharapkan segala regulasi dapat menciptakan perilaku manusia) dengan disokong oleh prinsip rasionalisasi pasar. Kemudian, pada setiap kebijakan desentralisasi harus menerapkan prinsip keterlibatan civil society dan pasar agar mendorong partisipasi publik dalam kebijakan pemerintahan.

Tentu dengan suntikan pemikiran besar good governance. Pembangunan di setiap wilayah desentralisasi juga harus mengejar “local enterpreuner” (Hadiz, 2010: 30). Setiap daerah memiliki kebebasan mengejar investasi asing dan melibatkan aktor baik swasta maupun masyarakat guna membangun daerahnya masing-masing. Di sinilah kemudian pemerintah pusat kehilangan kekuasaan dan kontrolnya atas bekerjanya prinsip-prinsip pasar dalam kebijakan desentralisasi. Dian Dwi Jayanto

 

Daftar Referensi

Borzel, Tanja A. “Governance with/out Government: False Promises or Flawed Premises”. Dalam SFB-Governance Working Paper Series, No.23, Maret 2010.

Clark, Barry. 1998. Political Economy: A Comparative Approach. Westport: Praeger Publisher.

Hadiz, Vedi. 2010. Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective. California: Stanford University Press.

Peters, B. Guy dan John Pierre. 1998. “Governance without Government: Rethinking Public Administration”. Dalam Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART, Vol. 8, No. 2, April 1998, hal. 223-243.

Pratikno. 2005. “Good Governance dan Governability”. Dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 8, Nomer 03, Maret 2005, hal. 231-247.

Rhodes, R.A.W. 1996. “The New Governance: Governing without Government”. Dalam Political Studies, XLIV, 1996, hal. 652-667.

Stone, Deborah. 1997. Policy Paradox: the Art of Political Decision Making. New York: W&W Norton & Company, Khususnya Chapter I, “The Market and The Polis”.