Peran Broker dalam Praktik Politik Uang di Indonesia

(Sumber ilustrasi gambar: Suara Merdeka)

Tulisan ini memfokuskan pembahasannya tentang betapa sentralnya peran broker, tim sukses, sabet, makelar politik dan sebutan lainnya yang merujuk pada makna yang sama, yakni seseorang atau sekelompok orang yang bertugas menjadi penghubung dan membantu kandidat politik untuk mendulang suara dari para pemilihnya.

Analisis broker politik dalam tulisan ini sebenarnya menjadi satu ulasan integral dalam kajian politik uang (vote buying) yang telah saya bahas dalam tulisan sebelumnya. Pembahasan ini menjadi penting karena mengingat politik uang dalam tataran praktis yang mengitari proses kontestasi elektoral di Indonesia tidak bisa terlepas dari peran besar broker.

Para broker ini adalah jejaring klientelisme yang dimiliki oleh para kandidat tertentu guna membantu mereka mendapatkan suara di tengah persaingan pasar bebas Pemilu yang bersifat terbuka (sistem proporsional terbuka). Para broker atau tim sukses bukan berasal dari tim partai politik, atau paling tidak secara mayoritas bukan bagian dari partai politik.

Mereka adalah tim inti yang direkrut secara pribadi oleh kandidat. Meskipun dalam beberapa kasus secara struktural tidak masuk dalam tim kemenangan misalnya, namun mereka yang benar-benar menjadi ujung tombak dari usaha meraup suara kandidat.

Mengapa Broker Penting?

Aspinall dan Sukmajati (2015) menjelakan terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi mengapa broker sangat vital posisinya dalam menghubungkan kandidat dan politisi. Pertama, kandidat menyadari bahwa tidak mungkin bisa berinteraksi langsung dengan pemilih yang jumlahnya sangat banyak.

Atas dasar tersebut mereka membutuhkan semacam agen yang bekerja dan bergerak atas nama mereka dalam upaya mengorganisir dukungan di akar rumput. Agen ini pun terkadang bukan bersifat perorangan namun merupakan suatu organisasi yang memiliki jejaring kuat di masyarakat.

Kedua, praktik politik uang menyisahkan kekhawatiran bagi para kandidat ketika uang yang mereka berikan tidak mendapatkan imbalan berupa suara sebanding uang yang mereka berikan. Kehadiran broker paling tidak dapat memastikan uang yang beredar benar-benar berfungsi secara elektoral dan dapat memberikan paksaan pada orang yang menjadi target politik uang untuk bersikap sama dengan mereka.

Sebab, broker biasanya terdiri dari tokoh masyarakat, kiai, atau orang terpandang di daerahnya. Oleh karena itu, alasan ketiga, para broker adalah aktor politik lokal yang benar-benar mengetahui kondisi di lapangan (Aspinall dan Sukmajati, 2015: 34-35).

Alasan lain yang tidak bisa ditinggalkan adalah para kandidat lebih mempercayakan penggalangan dukungan kepada jejaring tim sukses atau broker yang mereka bentuk sendiri, bukan dari unsur partai politik yang mengusung mereka (Hamdi, 2015).

Pengutamaan tim sukses yang dibentuk sendiri oleh kandidat dibanding partai politik tidak terlepas dari efek sistem proporsional yang mulai diterapkan tahun 2009. Sistem ini menurut berbagai penelitian menjadi alasan kuat praktik politik uang semakin subur di Indonesia terutama pada Pemilu 2014. Hal ini karena pilihan politik akan lebih mengarah pada individu bukan partai.

Bahkan, implikasi lebih lanjut adalah para kandidat akan lebih banyak bersaing dengan rekan sesama partai daripada dengan partai lain. Dengan demikian, memanfaatkan politik uang melalui broker untuk meningkatkan keterpilihan di tengah pertarungan liberalisasi Pemilu untuk meningkatkan kemungkinan keterpilihan menjadi suatu konsekuensi logis (baca misalnya Aspinall dan Sukmajati, 2015; Muhtadi, 2018).

Para kandidat yang memanfaatkan relasi broker atau tim sukses akan berjalan lebih efektif jika relasi patronasenya memang benar-benar berbetuk klientelisme. Sehingga, hubungan yang terjalin sudah lama dan bagi keduanya merasa sama-sama diuntungkan (Aspinall dan Sukmajati, 2015: 35).

Terkait dengan model sistem pembagian uang oleh broker berdasarkan calon pemilih potensial, Triantini (2015) mengemukakan bahwa metode by name by address terpilah menjadi tiga bentuk. Pertama, terstruktur dan teradministasi. Model ini adalah penyaringan data yang dilakukan dari tim sukses resmi seperti dari partai politik guna mencocokkan data yang diberikan oleh broker guna kepentingan saathari H. Tujuannya adalah agar uang yang tersebar benar-benar akurat.

memanfaatkan politik uang melalui broker untuk meningkatkan keterpilihan di tengah pertarungan liberalisasi Pemilu untuk meningkatkan kemungkinan keterpilihan menjadi suatu konsekuensi logis

Kedua, teradiministrasi tidak mengikat. Model ini dimana broker menyerahkan data nama, alamat, nomor KTP calon pemilih. Namun kandidat tidak melakukan cek ulang data. Dari sini sering sekali kandidat tertipu.

Ketiga, tidak teradmistrasi mengikat. Model ini dimana secara administratif siapa saja para calon pemilih potensial tidak disetorkan. Hanya dari mulut ke mulut. Biasanya model seperti ini terjadi ketika broker memiliki kedekatan emosional dengan calon pemilih dari segi kelompok atau komunitas tertentu sehingga mudah memantaunya. Para kandidat pun sudah sangat mempercayai karena telah memiliki kedekatan dengan para broker sehingga tidak terlalu khawatir dibohongi (Triantini, 2015).

Broker “Nakal”

Dalam praktiknya, kegagalan politik uang juga disebabkan oleh broker itu sendiri. Banyak penelitian menunjukkan hal tersebut. Misalnya tulisan Ahmad Zainul Hamdi (2015) yang membahas peran broker pada kontestasi Pileg di Madiun, Jawa Timur. Dalam salah satu temuannya tersebut, Hamdi menyatakan bahwa broker yang “nakal”, tidak membagikan atau mengkorupsi uang dari Calon Legislatif (Caleg) kepada konstituen dan memanfaatkannya sendiri menjadi bencana besar bagi kandidat.

Di sinilah praktik politik uang akan berhenti beroperasi atau bisa jadi gagal total. Namun ketika broker politik uang itu dijalankan oleh kader partai politik yang memang sejak awal loyal, maka bisa berhasil. Pada akhirnya urun serta dan belas kasihan broker menjadi penentu keberhasilan politik uang.

Hampir senada dengan Hamdi namun dengan bahasa yang berbeda, Burhanuddin Muhtadi (2018) melihat broker dalam tinjauan teori agensi. Caleg atau kandidat politik berperan sebagai principal dan broker sebagai agent yang ketika direkrut selalu menimbulkan potensi konflik kepentingan yang terjadi. Sebab, para agen juga berpikir insentif yang lebih tinggi ketika melakukan hal tersebut.

Beberapa persoalan yang timbul misalnya sebesar 12% broker mengaku mengambil dana tersebut untuk kepentingan pribadi dengan dalih operasional. Angka ini bisa saja lebih besar daripada survei yang didapat oleh Muhtadi dalam realitasnya. Persoalan lainnya adalah klaim besar pernyataan para broker (sebanyak 70%) bahwa mereka dapat memaksimalkan suara di daerah mereka benar-benar sangat diragukan.

Muhtadi juga mengutip salah satu pernyataan dari Viva Yoga (DPR dari PAN) yang menyebut bahwa banyak sekali Caleg yang dibohongi oleh para broker demi memaksimalkan keuntungan mereka. Salah satu usaha maksimalisasi keuntungan broker adalah membesar-besarkan semacam list pemilih potensial kepada Caleg bahwa suara tersebut bisa mereka pastikan. Kenyataannya, daftar tersebut palsu karena beberapa nama yang masuk ternyata sudah meninggal dunia.

Belum lagi ketika para broker ini tidak hanya bekerja untuk satu kandidat tapi banyak kandidat, dan daftar nama potensial itu pun sama. Alhasil, menurut Muhtadi bahwa alasan kenapa politik uang tidak berhasil karena malpraktik Timses yang oportunistik dan klaim mereka yang tidak bisa dipercaya.

Dengan temuan serupa tapi bahasa berbeda juga dikatakan oleh Triantini (2015) dengan studi kasus Blora, Jawa Tengah. Istilah yang sama merujuk pada peran broker dalam politik uang dalam konteks lokal Blora adalah “sabet” (sebagian lagi menggunakan istilah makelar politik). Triantini mengatakan bahwa loyalitas sabet cenderung kuat ketika diperankan oleh tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh spiritual daripada dilakukan oleh orang biasa. Meminjam penjelasan Aspinall, terdapat tiga model di dalam varian broker, yakni broker aktifis, broker klientelisitik, dan broker oportunis.

menurut Muhtadi bahwa alasan kenapa politik uang tidak berhasil karena malpraktik Timses yang oportunistik dan klaim mereka yang tidak bisa dipercaya.

Temuan Trianti menyatakan bahwa di Blora yang terjadi adalah broker oportunis ekstrem, dimana mereka melakukan pekerjaan broker di Dapil yang sama dengan kandidat yang berbeda baik dari satu partai atau dari partai yang berbeda. Tujuannya tidak lebih dari membidik keuntungan yang lebih besar. Model oportunis ekstrem ini yang menyebabkan hancurnya suara beberapa Caleg karena data yang diberikan sama saja antara Caleg satu dengan yang lain di Dapil yang sama.

 

Daftar Rujukan

Aspinal, Edward & Mada Sukmajati. 2015. “Patronase dan Klientelisme dalam Politik Elektoral di Indonesia”, dalam Edward Aspinal & Mada Sukmajati (ed.). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta: Penerbit PolGov.

Hamdi, Ahmad Zainul. 2015. “Madiun, Jawa Timur: Peran Broker dalam Strategi Teritorial, Jaringan Sosial, dan Pembelian Suara”, dalam Edward Aspinal & Mada Sukmajati (ed.). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta: Penerbit PolGov.

Muhtadi, Burhanuddin. 2018. “Komoditas Demokrasi: Efek Sistem Pemilu terhadap Maraknya Jual Beli Suara”, dalam Mada Sukmajati & Aditya Perdana (ed.). Pembiayaan Pemilu di Indonesia. Jakarta: Bawaslu RI.

Schaffer, Frederich Charles & Andreas Schedler. 2008. “What is Vote Buying”, dalam Frederict Charles Schaffer (ed.). Election for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying. Colorado: Lynne Reinner.

Triantini, Zusiana Elly. 2015. “Blora, Jawa Tengah: Sabet Sebagai Penentu Kemenangan”, dalam Edward Aspinal & Mada Sukmajati (ed.). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta: Penerbit PolGov.

 

Penulis: Dian Dwi Jayanto

 

Baca juga tulisan terkait lainnya:

Pengertian Politik Uang dalam Kajian Politik

Kaum Demokrat Kritis, Mengurai Perjalanan Demokratisasi Pasca Reformasi dan Perilaku Memilih di Indonesia

Democracy for Sale, Praktik Demokrasi Patronase di Indonesia