Pengertian Teori Kubus Kekuasaan (Powercube Theory)

Teori powercube atau powercube theory (teori kubus) merupakan salah satu teori kekuasaan yang relatif baru dalam ilmu politik. Teori kubus kekuasaan ini juga sering disebut sebagai penyempurna dari teori tiga dimensi kekuasaan, yang berarti merupakan penyempurnaan kembali dari teori-teori sebelumnya, yakni satu dan dua dimensi kekuasaan. Teori ini dirumuskan oleh John Gaventa sebagai penyempurnaan teori tiga dimensi kekuasaan dari gurunya, Steven Lukes.

Dalam bukunya yang berjudul “Politik Lokal: Pola, Aktor dan Alur Dramaturgi” Abd. Halim (2010) menjelaskan cukup panjang tentang cara kerja teori kubus kekuasaan. Memang akan banyak ditemui beberapa kajian politik lokal yang menggunakan pola analisis teori kubus kekuasaan ini. Sebab, dari teori ini akan bisa masuk analisis terkait hubungannya dengan pusat atau dalam konteks global bagaimana penyelenggaraan kepala daerah, dan dimensi serta bentuk-bentuk praktik kerja politik lokal yang senyap-senyap sedap. Akan saya jelaskan secara singkat teori ini yang berdasarkan pada penjelasan Halim dalam buku tersebut.

Secara umum, powercube theory atau teori kubus kekuasaan dipahami sebagai kontrol seseorang atau kelompok terhadap orang atau kelompok lainnya” (Halim, 2014: 51). Lebih jauh dijelaskan teori kubus kekuasaan merupakan sebuah kerangka pemikiran untuk mengajukan analisis atas tiga dimensi kekuasaan, yakni level, ruang dan bentuk, dan dimana terjalin hubungan antara ketiga teori tersebut.

Biasanya teori ini digambarkan dalam bentuk semacam kubus sebagaimana gambar dibawah ini:

Sumber Gambar: Bob Hendriks (2010)

Pertama, dimensi level atau Dimensi Tingkatan membicarakan tentang level atau tingkatan kekuasaan yang hendak dikaji yang terdiri dari global, nasional dan lokal. Dalam menganalisis level kekuasaan ini, tidak bisa terpisah, sehingga sebuah kekuasaan dalam skala lokal harus meliputi analisis di tingkat nasional bahkan global. Misalnya saja sekadar contoh, ketika kita berbicara aspek ekonomi politik pemerintahan lokal, persoalan pengambilan lahan secara paksa oleh pemerintah karena untuk kepentingan ekonomi yang investor utama adalah agen-agen global, tidaklah cukup hanya membaca realitas politik lokal semata, tapi juga konstelasi politik global dan nasional.

Contoh lain: bagaimana posisi politik nasional pasca desentralisasi diterapkan dan bagaimana beroperasinya penetrasi kapitalis melalui investasi dan modal masuk ke daerah-daerah. Mungkin ada baiknya gambaran relasi ini dapat dibaca dalam tulisan sebelumnya terkait desentralisasi, posisi pemerintah pusat dan neoliberalisme dalam panggung paradigma global.

Kedua, dimensi space atau dimensi ruang yang membicarakan ruang-ruang yang terdiri dari (1) ruang tertutup (2) ruang yang diperkenankan (3) ruang yang diciptakan atau ruang yang diklaim. Ketiga, dimensi form atau bentuk yang membicarakan tentang (1) bentuk yang terlihat (2) bentuk tersembunyi (3) bentuk yang tidak terlihat. Bentuk-bentuk kekuasaan yang terlihat merupakan wujud kontestasi yang terlihat di ruang publik. Kontestasi kekuasaan maupun penyusunan kebijakan secara kasat mata dapat diamati oleh publik. Dalam konteks politik lokal, Desa khusunya, kontestasi perebutan jabatan kepala Desa maupun proses penyusunan RAPBDes di Balai Desa bisa menjadi salah satu contoh kasus yang sering disebut.

Kemudian yang dimaksud dengan kekuasaan yang tersembunyi adalah kekuatan atau otoritas yang digunakan bagi kepentingan pribadi. Untuk menjaga keberlangsungan kekuasaan, maka dibutuhkanlah halangan-halangan dan gangguan yang bisa membendung partisipasi masyarakat. Sedangkan kekuasaan yang tidak terlihat mengarah pada hilangnya kesadaran masyarakat karena terbius oleh nilai-nilai dan ideologi. Bila dalam kekuasaan tersembunyi masyarakat masih bisa melakukan aspirasi, keluhan bahkan invetigasi di luar jalur struktur, namun dalam praktis kekuasaan yang tidak terlihat lebih pada hegemoni dan ideologis.

Ruang-ruang kekuasaan juga dipilah menjadi tiga. Pertama adalah ruang tertutup yang berarti terdapat ruang yang dihuni oleh aktor-aktor yang tersembunyi, sementara kaki tangan mereka adalah aparat birokrasi pemerintahan Desa. Pada saat yang sama, masyarakat sama sekali tidak tahu sosok atau sekelompok orang yang berada di balik pemerintahan Desa mereka. Kedua adalah ruang yang diperkenankan, yakni ruang yang diatur sebagai ruang partisipasi masyarakat daerah dalam proses politik daerah. Yang terlibat di dalam proses ruang yang diperkenankan biasanya terdiri dari pemerintah dan representatif masyarakat sipil dari tokoh agama atau elite masyarakat, semacam kolaborasi antara elite negara dan elite sosial-ekonomi.

Terakhir dalam pemilahan ruang kekuasaan adalah ruang diciptakan. Ruang ini berada di luar pemerintahan daerah yang diinspirasi oleh masyarakat daerah sendiri, yang di dalamnya adalah sebuah organisasi atau gerakan sosial di daerah untuk mengadakan perdebatan, diskusi, advokasi dan perlawanan.

 

Penulis: Redaksi Kajian Politik Pojok Wacana

Baca juga tulisan terkait lainnya:

Desentralisasi, Globalisasi, dan Penerapan Prinsip Neo-Liberalisme

Tiga Pendekatan Utama dalam Ilmu Politik

Pengertian Legitimasi dalam Kajian Politik