Pengertian serta Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Negara Federal, Negara Kesatuan, dan Konfederasi

(Ilustrasi: Sumber Gambar: Dictio)

Secara garis besar, para ilmuwan politik biasanya memilah pembagian kekuasaan organisasi politik kenegaraan dalam dua bentuk, yakni kekuasaan yang bersifat horisontal dan kekuasaan yang bersifat vertikal. Pengaturan dari masing-masing bentuk pembagian kekuasaan tersebut termaktub dalam aturan konstitusi suatu negara.

Kekuasaan horisontal merupakan distribusi kekuasaan dalam rangka membagi wewenang antar lembaga negara (misalnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif), sedangkan kekuasaan secara vertikal berkaitan dengan karakter hubungan antara otoritas pemerintahan pusat dengan wilayah-wilayah (daerah) yang masuk dalam teritorial yurisdiksi kekuasaan negara tersebut.

Tulisan ini fokus membahas pada bentuk dan karakter dari jenis kekuasaan politik yang bersifat vertikal.

Pembagian Kekuasaan Vertikal: Federal, Kesatuan, dan Konfederasi

Mengutip dari Buku “Dasar-dasar Ilmu Politik” karya Miriam Budiardjo, Carl J. Friedrich menyebut kekuasaan vertikal sebagai “kekuasaan secara teritorial” (territorial division of power).
Berkaitan dengan pembagian kekuasaan territorial, dalam pelbagai literatur ilmu politik secara umum, akan kita jumpai pola pembagian kekuasaan di dalam otoritas penyelenggaraan pemerintahannya di dalam kelompok suatu negara terbagi menjadi tiga, yakni sistem pemerintahan federal, kesatuan, dan konfederasi.

Sistem kesatuan adalah dimana ketika otoritas pembuatan kebijakan pada dasarnya berada di tangan pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat ini sesungguhnya yang memiliki kedaulatan dalam menegakkan keputusan-keputusan tertentu bagi seluruh wilayah negaranya. Ada pun kewenangan pemerintah di level daerah merupakan bentuk delegasi kewenangan (otonomi atau desentralisasi) dari pusat (Downs, 2011: 168).

Dengan kata lain, keputusan pemerintah pusat tidak dibatasi. Jadi, ketika pemerintah daerah membuat undang-undang tertentu, itu bukan berarti pada hakikatnya mereka berdaulat atau berkuasa dengan sendirinya, sebab kontrol dan pengawasan pusat yang memberikan ruang terhadap hal itu (Budiardjo, 2008: 269-270).

Menurut William Downs (2011), sistem kesatuan ini merupakan sistem yang paling banyak berlaku di seluruh dunia. Lebih tepatnya dikatakan bahwa, kebanyakan negara-negara di dunia menerapkan model sistem pemerintahan yang memiliki kesamaan karakter dengan sistem negara kesatuan. Prancis, Cina, dan Jepang adalah sebagian contoh negara-negara penganut sistem negara kesatuan ini.

Down juga menjelaskan beberapa kelebihan dalam sistem ini. Misalnya, ketika komanda kekuasaan berada dalam kontrol eksekutif dan legislatif di pusat, penyetaraan terhadap seluruh wilayah-wilayah dalam negara bisa menegakkan aturan hukum umum yang bersifat nasional, serta mengikat bagi seluruh wilayah negara. Dibanding sistem lain seperti federal dan konfederasi, kokohnya integrasi kekuasaan dapat ditemukan dalam sistem negara kesatuan (Budiardjo, 2008: 270).

Meskipun di sisi lain timbul permasalahan seperti kurang akomodatif terhadap perbedaan-perbedaan di dalam konteks lokal dan berpotensi besar segala sesuatu (dimensi ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain) menjadi terpusat ke ibu kota negara.

Sistem kedua adalah sistem federal. Sistem ini bisa disebut sebagai sistem yang menerapkan model pengaturan “combine self rules with share rule”, kombinasi dari mengatur sendiri sendiri dengan pembagian pengaturan (ibid). Sistem federal digambarkan dimana pemerintah pusat (federal) yang memiliki kekuasaan besar berdampingan dengan kekuasaan unit sub-nasional (negara bagian), yang menikmati besarnya pembagian kewenangan sumber daya dan aturan hukum sendiri.

Kedaulatan jalannya pemerintahan terbagi ke dalam level negara, dan distribusi kekuasaan formal antara level pemerintahan federal dan pemerintah negara bagian juga diatur melalui konstitusi.

Bagaimana batas yang tegas untuk memahami dimana wilayah kekuasaan negara federal dan negara bagian? Budiardjo menjelakan, persoalan yang menyangkut negara dalam keseluruhan masuk domain kekuasaan negara federal. Contohnya seperti kerjasama internasional dan mencetak uang, negara federal bebas dari campur tangan negara bagian. Sedangkan jika hanya urusan negara bagian saja yang tidak melibatkan seluruh bagian negara federal, hal itu domain kekuasaan negara bagian. Contohnya adalah kesehatan, kebudayaan dan lain-lain. Di sini negara bagian memiliki kebebasan tanpa campur tangan negara federal.

Biasanya, negara yang menganut model sistem pemerintahan federal tercermin dari keberadaan legislatif bikameral (dua ruang), yakni terdapat dewan perwakilan negara bagian (senat) yang mewakili masing-masing negara bagian, dan dewan perwakilan rakyat (DPR). Negara-negara yang memiliki karakter sistem federal antara lain Amerika Serikat, Jerman, Kanada, India, Brasil, Australia dan lain-lain.

Kelebihan dari sistem ini diantaranya adalah dapat mewujudkan kebijakan good governace seturut dengan kondisi masyakat di masing-masing negara bagian. Meskipun sisi minusnya adalah potensi besar terjadinya duel legitimasi dan konflik loyalitas rakyat antara ke negara federal atau ke negara bagian (Down, 2011).

Sistem terakhir adalah sistem konfederasi. Sistem ini mengandaikan bahwa “sebuah pemerintahan pusat berdampingan dengan unit kekuasaan sub-nasional, namun dalam model ini, provinsi, regional, maupun negara bagian secara signifikan lebih berkuasa daripada otoritas nasional” (Downs, 2011: 169). Sistem ini menjadi salah bentuk yang paling kentara dari suatu komunitas atau aliansi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dan peneguhan perbedaan identitas masing-masing dari unit kekuasaan yang terhimpun di dalamnya.

Sistem ini berlaku misalnya di Amerika pada tahun saat pemberlakuan “Articles of the Confederate States of America” sebelum Undang-undang Dasar Amerika. Contoh lain yang dapat disebut dari model konfederasi adalah konfederasi negara-negara yang terhimpun dalam Uni Eropa (European Union).

Seperti yang sudah disebut, terkadang otoritas pusat lebih lemah daripada unit kekuasaan yang terhimpun di dalamnya. Namun dalam kondisi tertentu, konfederasi dapat lebih kuat melakukan intevensi keputusan misalnya ketika ada konflik antar negara anggota konfederasi.

Miriam Budiardjo berpendapat bahwa posisi masing-masing negara berdaulat dan merdeka menjadikan konfederasi tidak bisa tergolong dalam rumpun pengertian sistem suatu negara. Sebab, konfederasi itu sendiri bukanlah negara dari sudut pandang politik apalagi dalam hubungan internasional. Ditambah lagi, kesukarelaan masing-masing negara untuk bergabung dan keluar tidak berpengaruh terhadap kedaulatan negara itu sendiri.

Toh, dalam kenyatannya, bergabungnya negara-negara ke dalam konfedarasi tertentu tidak terlepas dari kepentingan nasional dalam menjalin kerjasama kemanan, ekonomi, dan lainnya. Sehingga, konfederasi memiliki ikatan yang lemah.

Contoh, ketika konfedasi negara-negara memutuskan sesuatu, tidak otomatis keputusan tersebut mengikat seluruh warga negara yang negaranya terhimpun dalam konfederasi. Setiap negara harus meratifikasi keputusan tersebut ke dalam perundangan-undangan di negaranya masing-masing yang membuat keputusan itu baru bersifat mengikat.

 

Daftar Rujukan

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Down, M. William. 2011. “Comparative Federalism, Confederalism, Unitary System”. Dalam John T. Ishiyama & Marijke Breuning. 21st Political Science: A Reference Handbook. London, New Delhi, Singapura: Sage Publication.

Penulis: Redaksi Kajian politik

 

Baca juga:

Perjalanan Undang-undang Desentralisasi di Indonesia Pasca Reformasi

Pengertian dan Fungsi Partai Politik

Fungsi dan Peran Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di Indonesia