Pengertian Politik Uang dalam Kajian Politik

Istilah “politik uang” guna merujuk pengertian dimana kandidat memberikan uang atau barang kepada calon pemilih agar memberikan suaranya memiliki persoalan yang dilematis. Sebab, politik uang bisa bermakna secara luas meliputi berbagai praktik politik yang membutuhkan biaya, misalnya suap pengusaha ke DPR untuk memuluskan izin usaha, uang yang beredar ketika masa suksesi pemilihan ketua umum Parpol, pembiayaan kampanye, mahar politik untuk mendapatkan rekomendasi ketua umum partai dan seterusnya. Bagaimana pun, politik uang selalu hadir, sebab politik butuh uang!

Penyebutan yang lebih tepat guna menggambarkan praktek politik uang adalah “pembelian suara”, yang dalam literatur kajian politik disebut sebagai “vote buying”, suatu interaksi dimana seorang kandidat atau partai politik memberikan uang atau barang kepada para pemilih agar memberikan dukungannya di bilik suara.

Schaffer dan  Schedler (2008) dalam “What Is Vote Buying?” menjelaskan bahwa secara umum pembelian suara senantiasa dimaknai dalam konteks logika pertukarakan ekonomi. Ketika seseorang pembeli, dalam hal ini partai dan kandidat, memberikan keuntungan material baik dalam bentuk uang maupun barang, maka para penjual, dalam hal ini pemilih, akan memberikan suaranya saat pemilihan.

Namun tidak sesederhana itu. Pemahaman akan pembelian suara dengan menggunakan logika pertukaran seturut dengan mekanisme pasar memiliki beberapa persoalan serius. Pertama, tidak ada jaminan pemilih akan memilih kandidat atau partai yang memberikan uang. Di sini persoalan pembeli mengirim uang, dan penjual tidak selalu mengirimkan barang.

Kedua, dalam suatu transaksi ekonomi, baik pembeli dan penjual memiliki pemahaman yang sama bahwa mereka sedang melakukan akad jual-beli. Persoalannya, tidak semua pemilih yang mendapatkan uang maupun barang dari kandidat atau partai menyadari bahwa mereka sedang melakukan transaksi. Beberapa persoalan lain yang bisa ditambakan misalnya, suatu perjanjian jual beli pasti bisa diperkuat dengan landasan hukum. Namun, praktik jual beli suara seakan-akan adalah suatu transaksi pasar gelap atau suatu yang ilegal, kalau boleh dikatakan demikian.

Untuk mengatasi problematis definisi dari politik uang yang tidak bisa hanya bertumpu pada logika pertukaran pasar,“vote buying” kerap didefinisikan dalam tinjauan patronase dan klientelisme. Sebagaimana juga sempat disinggung oleh Schaffer dan Schedler (2008) dan dijabarkan lebih lengkap oleh Edward Aspinall (2013).

praktik jual beli suara seakan-akan adalah suatu transaksi pasar gelap atau suatu yang ilegal, kalau boleh dikatakan demikian.

Menguti pendapat Hutchcroft, Aspinall mendefinisikan patronase sebagai “Material resource derived from public source and disbursed for particularistic benefit”, sedangkan klaintalisme lebih menekankan pada aspek “personalistic relationship of power” (Hutchcroft dalam Aspinall, 2013:1). Dari penjelasan tersebut cukup jelas bahwa patronase adalah suatu bentuk pemberian berupa materi tertentu kepada pemilih untuk kepentingan yang memberikan.

Praktik patronase itu dapat kita temui ketika seorang kandidat atau partai politik memberikan uang kepada pemilih agar pemilih tersebut memberikan suaranya. Sedangkan klientelisme lebih menekankan pada aspek hubungan personal yang memiliki kekuatan. Jika patronase lebih berlaku secara umum, maka klientelisme menekankan hubungan pribadi dan relasi panjang yang telah berlangsung antara patron dan klien.

Dalam penjelasan lebih lanjut, paling tidak terdapat tiga komponen untuk mengindentifikasikannya pola relasi tertentu sebagai relasi klientelisme. Pertama, terdapat timbal balik (kontingensi). Jika antara patron dan klien memberikan uang atau jasa tertentu, maka terjadi respon secara langsung bagi masing-masing sebagai imbalan. Kedua, pola relasi yang terjadi memiliki hierarki dimana hubungan patron klien tidak seimbang. Ketiga, pengulangan dari praktik klientelisme ini berlangsung terus-menerus bukan hanya pada momentum pemilihan semata (Aspinall & Sukmajati, 2015: 4-5).

Kebanyakan dua konsep yakni patronase dan klientelisme dimaknai secara serupa. Namun, jika meninjau penjelasan di atas, terdapat perbedaan yang meskipun tipis antara patronase dan klientalisme. Jika seseorang kandidat memberikan uang kepada pemilih yang ia tidak kenal sebelumnya, maka itu adalah praktik patronase dan tidak bisa masuk ke praktik klientelisme karena tidak berulang pola relasinya. Sehingga, tidak semua praktik patonase dalam vote buying adalah praktik klientelisme juga (Aspinall, 2013: 2).

Dengan demikian, politik uang atau pembelian suara dalam tinjauan klientelisme menekankan bahwa pembagian uang dari kandidat atau partai politik tidak asal-asalan kepada semua orang seperti praktik patronase, tapi kepada orang-orang yang memang sudah menjadi jejaring klientelisme kandidat atau partai politik. Praktik klientelisme ini selain berguna memastikan pasokan suara kepada kandidat, mereka juga berfungsi sebagai broker atau tim sukses.

 

Rujukan

Schaffer, Frederich Charles & Andreas Schedler. 2008. “What is Vote Buying”, dalam Frederict Charles Schaffer (ed.). Election for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying. Colorado: Lynne Reinner.

Aspinall, Edward. 2013. “Money Politics: Patronage and Clientelism in Southeast Asia”, dalam  Draft paper 2013: For William Case (ed.) Handbook of Democracy in Southeast Asia (Routledge).

Aspinal, Edward & Mada Sukmajati. 2015. “Patronase dan Klientelisme dalam Politik Elektoral di Indonesia”, dalam Edward Aspinal & Mada Sukmajati (ed.). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta: Penerbit PolGov.

 

Penulis: Dian Dwi Jayanto

 

Baca juga lanjutan tulisannya dalam Peran Broker dalam Praktik Politik Uang di Indonesia