lang="en-US"UTF-8"> Pengertian Negara Kesejahteraan - Pojokwacana.com
singlearticle

Pengertian Negara Kesejahteraan

Welfare state, atau yang kemudian kita sebut sebagai konsep negara kesejahteraan, pada awalnya adalah ide yang berkembang di kawasan Eropa. Salah satu pencetus dari konsep ini adalah Jeremi Betham. Menurut Betham, pemerintah selaku wakil negara harus menciptakan kebijakan yang membuat banyak orang bahagia. Rumus sederhana yang dicetuskan oleh Bentham yakni “sesuatu yang bisa membuat orang bahagia itu baik sebaliknya sesuatu yang membuat orang sakit itu buruk” (dalam Sukmana, 2016).

Sebagian kalangan menyebut Jeremi Betham sebagai bapak negara kesejahteraan karena konsep dasar tentang kebahagiaan, dimana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuat warga negara bahagia dengan cara menghindarkan mereka dari rasa sakit. Selain Jeremi Betham, terdapat beberapa tokoh lainnya diantaranya Otto Van Bismorch, William Beveridge, dan TH Marshall.

Konteks dari konsep negara kesejahteraan sendiri muncul setelah kegagalan pasar dalam masyarakat kapitalis dan kegagalan negara dalam masyarakat sosialis. Penempatan negara menjadi pemain utama untuk menyeimbangkan aturan agar kebijakan negara tidak limbung ke kanan ataupun ke kiri.

Esping-Andersen (1999) melihat kapitalisme sebagai satu sumber masalah dari munculnya ketimpangan sosial. Penggunaan sistem pasar yang bebas hanya menguntungkan mereka yang memiliki modal sedangkan masyarakat yang tidak memiliki modal akan tersingkir dari kompetisi yang berjalan.

Padahal persoalan mendasar masyarakat yang terjadi adanya ketimpangan kepemilikan modal sehingga bisa ditebak persebaran ekonomi tidak merata. Akibat panjang dari tidak meratanya distribusi sumber daya memunculkan stratifikasi ekonomi yang diikuti munculnya stratifikasi sosial di dalam masyarakat.

Dengan kata lain, dampak negatif dari bekerjanya sistem pasar secara penuh yakni munculnya masalah mendasar dari kesejahteraan bernama kesenjangan yang berdampak pada munurunnya kualitas solidaritas sosial antar warganegara. Untuk itu negara harus membuat kebijakan sosial yang mendorong masyarakat harus berani keluar dari kungkungan mekanisme pasar kapitalis.

Melalui negara kesejahteraan sebagai upaya mendistribusikan sumberdaya yang dimiliki negara kepada warga negara secara merata. Terutama sumberdaya yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti, listrik, minyak bumi, gas, pelayanan publik dan beberapa cabang produksi lainnya. Penguasaan ini dipusatkan pada negara yang diharapkan bisa disalurkan kepada rakyat dengan harga yang terjangkau.

Menurut Esping-Anderson (dalam Triwibowo & Bahagijo, 2006; 9), negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat  tertentu bagi warga negaranya.

Secara umum suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utamanya, yaitu social citizenship; democracy; modern industrial relation systems; dan rights to education and the expansion of modern mass educations systems (Ibid).

Perlu  diingat terdapat juga negara yang menganut sistem pasar dengan memosisikan peran negara sebatas pengawas jalannya aktivitas pasar saja. Sebaliknya satu alternatif memiliki kecenderungan untuk mencakok dua model penerapan negara kesejahteraan dengan mengkolaborasikam demokrasi liberal dan kapasitas Negara (Pippa Norris, 2012:7). Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan pembangunan kualitas demokrasi di dalam institusi-institusi pemerintahan, disisi lain negara meningkatkan pembangunan ekonomi dan pelayanan publik.

 

Model Negara Kesejahteraan

Konsep negara kesejahteraann memiliki pemaknaan yang berbeda-beda setiap negaranya. Kalau boleh dikatakan tafsir kesejahteraan disesuaikan dengan kehendak pemerintah yang sedang berkuasa (Mas’udi & Lay, 2018). Kata sejahtera merupakan imajinasi yang sengaja dibuat oleh rezim pemerintahan dan dipercayai untuk mencapai tujuan pembangunan. Hal ini kemudian diproduksi terus menerus di masyarakat sehingga membentuk pemaknaan kesejahteraan yang sama dengan rezim. Maka tak heran apabila negara kesejahteraan tidak memiliki konsep tunggal yang disepakati.

Selaras dengan itu, Goodin (1999:4) menyatakan negara kesejahteraan (welfare state) bukan hanya satu bentuk saja, tetapi memiliki banyak ragam program dan kebijakan (programmes and policies) dan kombinasi yang berbeda. Secara detail, ada beragam model negara kesejahteraan yang sudah berkembang, khususnya di negara-negara maju di Eropa dan Amerika. Perbedaan model negara kesejahteraan biasanya dikarenakan perbedaan penekanan tujuan dalam kebijakan setiap negara, yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan realitas yang mereka hadapi.

Esping Andersen (1999) membagi negara kesejahteraan dalam tiga bentuk. Dalam tipologi ini, ia menekankan bahwa ajaran agama memainkan peranan penting sebagai pemberi landasan etis terhadap perkembangan konsep negara kesejahteraan. Tiga bentuk tersebut yakni: Pertama, residual welfare state dengan ciri jaminan sosial terbatas bagi kelompok target yang selektif, dimana pasar mendapat dorongan kuat untuk mengurus pelayanan publik. Contoh negara pelakunya ialah Australia, Kanada, Selandia Baru dan Amerika Serikat.

Sementara bentuk kedua yakni negara-negara di Skandinavia menganut “universalist welfare state dengan ciri cakupan jaminan sosial yang universal dan kelompok target luas serta tingkat dekomodifikasi yang ekstensif. Contoh negara yang menganut pola ini adalah Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia dan Belanda dengan basis rezim kesejahteraan sosial demokrat.

Terakhir adalah sosial insurance welfare state dengan ciri sistem jaminan sosial yang tersegmentasi serta peran keluarga yang kuat sebagai pemasok kesejahteraan. Negara penganut sistem ini  antara lain Jerman, Perancis, Belanda, Italia dan Spanyol dengan basis rezim kesejahteraan konservatif.

Negara kesejahteraan juga sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (social policy) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (social protection). Perlindungan sosial di sini mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (social safety nets).

Dalam konteks ini, negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai “penganugerahan hak-hak sosial” (the granting of social rights) kepada warganya (Trwibowo dan Bahagijo, 2006). Semua kebijakan tersebut sebenarnya dibiayai sendiri oleh rakyatnya lewat produktifitas ekonomi yang adil dengan sebuah mekanisme perpajakan dan asuransi. Dengan kata lain adanya mekanisme konversi pembiayaan dalam kebijakan yang dijalankan.

Dalam perlindungan sosialnya khususnya sebagai langkah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang tersisihkan secara ekonomi. Disini bentuk perlindungan sosial bisa dilakukan oleh negara, swasta dan masyarakat (keluarga) itu sendiri. Meskipun negara menjadi institusi penting dalam skema implementasi kesejahteraan dengan melekatnya sumber daya publik dan otoritas formal didalamnya.

Satu poin lagi yang tidak bisa ditinggalkan dalam negara kesejahteraan mengenai aspek politik. Beberapa kasus di Eropa khususnya di Negara Skandinavia. Faktor politik menjadi salah satu penentu suksesnya konsep negara kesejahteraan yang ada.

Di sana terdapat kedekatan ideologi antara partai politik dengan petani dan buruh ataupun kandidat perlemen yang maju dalam pemilihan umum, sehingga adanya perjuangan hak-hak kelas sosial dilakukan sepenuhnya tanpa pembedaan. Kesadaran akan kesejahteraan menjadi kunci awal untuk melangkah pada kebijakan sosial lebih lanjut.

 

Penulis: Vanny Anggara, Alumni Ilmu Pemerintahan Unibraw. Sekarang sedang menempuh S2 Politik dan Pemerintahan di UGM.

Kompleksitas Skema Aktor Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan Perdebatan Empiris Tentang Konsep Welfare State (Bagian 1)

Kompleksitas Skema Aktor Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan Perdebatan Empiris Tentang Konsep Welfare State (Bagian 2)

Hubungan Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Seymour Martin Lipset