Pengertian Negara Agama atau Negara Teokrasi

(Ilustrasi Abad Pertengahan. Sumber Gambar: Kumparan)

Sebagai bentuk penyederhanaan tipologi relasi negara dengan agama, para ilmuan politik biasanya mengklasifikasikannya menjadi 3 model, yakni Negara Teokratis (Religious/theocratic State), Negara Sekuler (Secular State), dan di tengah-tengah antara Negara Teokratis dan Negara Sekuler (In between religious/theocratic dan Seular).

Bagaimana cara paling mudah untuk menentukan indikator suatu negara apakah mengikuti model negara sekuler, konstitusi atau berada di tengah? Jawaban paling sederhana adalah dengan meninjau konstitusi atau Undang-undang Dasar (UUD) negara tersebut. Sebab, konstitusi sebagai sumber hukum dan manifestasi bagaimana preskripsi negara dan masyarakat yang diidealkan oleh suatu negara.

Di dalamnya kita bisa meninjau bagaimana suatu konstitusi memperlakukan agama: apakah keseluruhan dasar konstitusi berdasar ajaran agama tertentu, sama sekali tidak memberikan ruang bagi pembahasan agama, atau mengakomodiri beberapa prinsip tertentu saja dari agama di dalam konstitusi.

Berkaitan dengan hubungan agama dan negara, tidak bisa dipungkiri, hal ini telah menjadi perdebatan yang sangat panjang di ranah politik. Beberapa asumsi bermunculan mengenai pemisahan antara agama dan negara. Bukan tanpa sebab, anggapan tersebut berdasarkan sejarah yang menyebutkan bahwa pemisahan agama dari negara merupakan impact dari kekuasaan gereja pada zaman sebelum ‘kebangkitan’ Renaisance.

Sederhananya, negara sekuler menempatkan posisi agama pada ranah individu. Artinya, negara menjamin hak individu rakyatnya tetapi mengenai untuk urusan agama merupakan kepentingan individu yang harus dipisahkan dengan kepentingan negara. Negara juga melepaskan sepenuhnya pengaruh nilai–nilai agama dari ideologi negara tersebut dan negara tidak turut campur dalam urusan keagamaan. Contoh negara sekuler misalnya Amerika Serikat.

Lalu bagaimana negara agama/teokrasi? Teokrasi adalah dimana negara menganggap bahwa konstitusi, ideologi serta peraturan lainnya ialah berdasarkan nilai – nilai keagamaan. Dapat kita ambil contoh Arab Saudi yang merupakan negara monarki absolut dan ideologinya menggunakan nilai-nilai ajaran agama Islam.

Namun perlu diperjelas kembali, walau negara tersebut menganut pemahaman keagamaan, negara tidak lah memaksa warganya untuk ikut beragama sesuai yang dianut negara, artinya negara masih memberi kebebasan kepada warga negaranya untuk beragama sesuai pemahaman dan kepercayaannya.

In between atau di tengah-tengah mengandaikan suatu negara yang mengakomodir agama dalam aturan konstitusi dan juga memberikan porsi tertentu bagi perundang-undangan yang bersumber dari ajaran agama. Namun, sebenarnya negara tersebut tidak menjadikan asas keagamaan secara murni sebagai dasar negara. Indonesia dan Mesir bisa menjadi contoh dalam tipologi ini.

Tulisan ini akan lebih jauh membahas mengenai relasi negara-agama dalam ruang lingkup teokrasi.

Negara Teokrasi

Pemahaman mengenai negara ketuhanan atau teokrasi (theocratic) mengungkap bahwa eksistensi dari sebuah negara tidak memisahkan antara konsep negara itu sendiri dengan nilai–nilai ketuhanan (religius). Di sisi lain, teori ini berupaya membicarakan tentang kausalitas atau asal–muasal kekuasaan (power), dan kepada siapa kah kekusaan tersebut dianugerahkan.

Berdasarkan teori negara teokrasi di atas, sumber asal kekuasan bermuara dari kekuatan Dewa atau Tuhan serta kekuatan supranatural di luar kemampuan manusia, yang kemudian kekuasaan tersebut diturunkan kepada siapa yang berhak mendapatkannya.

Untuk memahami teori negara ketuhanan ini, pertama dapat kita pilah menjadi dua bagian, yakni teokrasi primitif dan teokrasi modern.

Teokrasi primitif, yakni dimana sebuah kekuasaan dipercaya berasal dari Tuhan lalu diturunkan kepada seseorang yang dipercaya/berhak mendapatkannya, dalam arti orang tersebut dipercaya sebagai ‘anak Tuhan/titisan Dewa dan sebagainya. Sehingga, secara langsung maupun tidak langsung, seseorang yang mendapatkan ‘kekuasaan’ tersebut juga mendapat legitimasi kekuasaan yang sah bagi yang mempercayainya dan dipercaya sebagai pemimpin.

Teokrasi modern berbeda dari pemahaman teokrasi primitif. Teori negara teokrasi modern menjelaskan bahwa kekuasaan yang dipercaya berasal dari Tuhan tersebut diturunkan kepada siapa yang berhak memimpin, namun diturunkannya kekuasaan tersebut karena didasari atas suatu kejadian atau peristiwa tertentu.

Dalam kajian filsafat ilmu politik, terdapat nama utama yang mempopulerkan awal mula gagasan negara agama atau teokrasi. Dia adalah Santo (St.) Agustinus, seorang filsuf dari abad pertengahan. Mengadopsi pemikiran dari St. Agustinus bahwa sebuah negara harus di dasari dengan keagamaan.

Berikut penjelasan singkatnya yang penulis sarihkan dari keterangan J. Henry Schmandt dan juga bahan mata kuliah Filsafat Politik Barat di Departemen Politik Unair:

Menurut Agustinus, konsep negara terbagi menjadi dua, yakni negara duniawi (city of man) dan negara surgawi (the city of God). Negara surgawi menurut St. Agustinus merupakan negara yang didasari oleh rasa cinta kasih dari Tuhan dan bersifat immortal (abadi). Namun negara surgawi tidak mampu di jumpai secara empirik, karena konsep negara surgawi hanyalah idea yang dikembangkan oleh St. Agustinus.

Negara surgawi bersifat universal, ketaatan pada hukum demi kebaikan bersama serta keadilan, dan kejujuran merupakan asas-asas fundamental negara surgawi. Di sisi lain kedamaian juga merupakan unsur penting dari negara Tuhan (surgawi).

Negara duniawi menurut St. Agustinus didasarkan atas kecintaan diri manusia (self love). Berbeda dengan negara surgawi, negara duniawi dapat dijumpai secara empirik karena keberadaannya memang nyata (alam dunia/manusia). Kesan negara duniawi berbeda dengan surgawi, kekuasaan yang riil dengan cara memperolehnya yang tidak manusiawi (kekerasan, paksaan dan sebagainya) dengan tujuan negara duniawi ialah memperoleh kekuasaan.

Selain itu, menurut St. Agustinus, manifestasi dari negara duniawi ialah keserakahan, kebohongan, penghianatan, dan perbuatan amoral lainnya, yang tentunya sangat kontradiktif dengan negara surgawi. Ia juga berpendapat bahwa negara dengan sekularitas tinggi maka akan terjadi hal–hal buruk yakni kekerasan, peperangan, konflik besar, tidak adanya keadilan dan lain–lain.

Namun perlu diingat, meski kedua model negara yang dikemukakan oleh St. Agustinus tersebut berbeda, keduanya tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling melengkapi. Jika kita telaah lebih dalam maksud dari teori pemikiran St. Agustinus mengenai model negara, bahwa ada negara yang dipimpin oleh Tuhan (religious), ada juga negara yang dipimpin oleh manusia (manusiawi), yang keduanya tak dapat terpisahkan satu sama lain. Sebab, keduanya merupakan satu hubungan yang sama penting.

Artinya, kita dapat mengajukan premis dari pemikiran St. Agustinus bahwa eksistensi sebuah negara harus disertai dengan keberadaan agama karena keduanya merupakan unsur yang saling berkaitan.

 

Daftar rujukan

Departemen Politik UNAIR. 2015. “Bahan Mata Kuliah Pemikiran Politik Barat: St. Agustinus”. Tidak dipublikasikan.

Schmandt, J. Henry. 2002. Filsafat Politik : kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

 

Penulis: Dimaz Lazuardy, alumni Ilmu Politik UNAIR.

 

Baca juga:

Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme serta Posisi Pentingnya Bagi Suatu Negara

Pengertian serta Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Negara Federal, Negara Kesatuan, dan Konfederasi

Gerakan Modern Islam Abad 20 dan Respon Kalangan Pesantren