lang="en-US"UTF-8"> Pengertian Legitimasi dalam Kajian Politik - Pojokwacana.com
singlearticle

Pengertian Legitimasi dalam Kajian Politik

Legitimasi merupakan salah satu konsep penting yang dikupas dalam kajian Ilmu Politik. Surbakti (2009) menekankan bahwa legitimasi dalam suatu praktik kekuasaan politik adalah sangat penting. Sebab, legitimasi berkaitan dengan keabsahan atau penerimaan masyarakat terhadap penguasa atau pihak yang memiliki otoritas. Seandainya suatu kekuasaan tidak terlegitimasi, maka akan muncul pembangkangan politik yang membuat keadaan kepemimpinan tidak kondusif bekerja.

Legitimasi dapat menciptakan kestabilan politik dan perubahan sosial. Penerimaan dan pengakuan masyarakat menciptakan kestabilan pemerintahan dalam membuat berbagai keputusan dan kebijakan serta mampu dengan baik dalam mengatasi sebuah permasalahan, dibandingkan pemerintahan yang kurang atau tidak memiliki legitimasi.

Sebagaimana dijelaskan Gaetano Mosca (dalam Haryanto, 2005:145) bahwa pengakuan terhadap elit yang memiliki legitimasi adalah terdapatnya suatu keyakinan yang menunjukkan mengapa ‘the rullers’ (pemimpin atau penguasa) dipatuhi kepemimpinannya. Pemimpin atau aturan yang keluar dari pemimpin akan dipatuhi jika pemimpin memiliki legitimasi.

Seturut dengan penjelasan David Easton (dalam Alonso, 2011:80) pula, legitimasi adalah keyakinan dari anggota masyarakat yang mentaati dan menerima berbagai kebijakan yang dibuat dan haknya telah dipenuhi oleh penguasa sebuah rezim. Legitimasi merupakan sebuah konsep keterikatan yang kuat antara pemimpin/pemerintah dan masyarakat yang dipimpin.

Pemimpin akan berupaya untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat, dan sebaliknya masyarakat memberikan pemimpin legitimasi dengan melihat apa kebijakan dan harapan yang diberikan pada masyarakat. Jadi pada intinya, legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kewenangan dan kekuasaan pemimpin untuk memerintah, membuat, serta melaksanakan keputusan politik. Poin penting lainnya adalah legitimasi seorang pemimpin akan didapatkan ketika dia sudah melaksanakan apa yang menjadi hak bagi warga negara.

Dalam beberapa literatur Ilmu Politik, konsep legitimasi berkait erat dengan kewenangan. Letak perbedaanya sederhana, kewenangan berkaitan dengan otoritas seseorang melakukan atau memutuskan sesuatu yang mengandung legitimasi di dalamnya, sedangkan legitimasi adalah sikap timbal balik terhadap otoritas tersebut. Dengan kata lain, legitimasi terletak pada suatu pemaknaan atas keabsahan kepada suatu rezim atau sistem kekuasaan.

Heywood (2013) mengatakan terdapat kekosongan perdebatan terkait legitimasi dalam ranah kajian politik karena cara dalam melihat sudut pandang yang berbeda melihat legitimasi. Di era modern, legitimasi dipahami dari satu sudut pandang terkait dengan keyakinan dan sudut pandang perilaku politik saja, bukan pada tataran tentang kewajiban moral masyarakat dalam melihat legitimasi.

Meskipun kontribusi nyata dalam perdebatan klasik terkait dengan legitimasi telah diberikan oleh Weber sejak lama, namun agak menarik mendalami persoalan dengan beranjak dari pernyataan yang dipikirkan oleh Beetham, dimana kekuasaan akan terlaksana dan bisa dikatakan absah jika memenuhi tiga kondisi.

Pertama, kekuasaan haruslah diselenggarakan dengan aturan yang telah formal serta baku. Kedua, aturan tersebut harus dibenarkan dalam cara pandang keyakinan bersama (commons goods) baik dari yang memiliki legitimasi ataupun yang memberikan legitimasi. Ketiga, adalah terkait dengan persoalan legitimasi yang haruslah dibuktikan karena adanya suatu ekspresi persetujuan dari pihak yang diperintah (dalam Heywood, 2013).

Sedangkan dari segi bentuk legitimasi, Andrain (dalam Surbakti, 2009: 97) mengelompokkan menjadi lima jenis, yaitu legitimasi tradisional, legitimasi ideologi, legitimasi kualitas pribadi, legitimasi prosedural, dan legitimasi instrumental. Legitimasi tradisional merupakan pengakuan masyarakat terhadap pemimpinnya yang dianggap sebagai keturunan bangsawan atau berdarah biru. Legitimasi ideologi adalah pengakuan masyarakat terhadap pemimpin dengan kesamaan ideologi yang dianut dan diharapkan pemimpin dapat menjalankan ideologi tersebut.

Legitimasi kualitas pribadi merupakan kualitas pemimpin yang kharismatik dan memiliki prestasi sehingga mendapatkan dukungan dan pengakuan dari masyarakat. Legitimasi prosedural adalah pemimpin yang diberi wewenang oleh undang-undang dan kekuasaannya sah menurut hukum. Legitimasi instrumental hampir sama dengan material yaitu bagaimana pemimpin menjanjikan atau memberikan kesejahteraan dalam bentuk material sehingga memperoleh dukungan dan legitimasi masyarakat.

Untuk mendapatkan legitimasi, menurut Hermawan (2001:97) melalui tiga cara, yaitu secara simbolis, prosedural, dan material. Secara simbolis yaitu dengan menggunakan simbol-simbol untuk memanipulasi moral, nilai-nilai, tradisi dalam masyarakat. Secara prosedural adalah dengan melalui pemilihan umum sebagai cara untuk mendapatkan kekuasaan yang sah dan terlegitimate. Secara material yaitu melalui memberikan material kepada masyarakat dengan menjanjikan kesejahteraan dan lainnya.

Dari berbagai penjelasan yang dikemukakan, ada beberapa hal yang bisa ditarik kesimpulan. Pertama, legitimasi adalah sikap penerimaan masyarakat terhadap suatu kekuasaan atau otoritas yang sedang memerintah. Kedua, sikap penerimaan sebagai konsep yang kita kenal sebagai legitimasi itu penting bagi bekerjanya praktik kekuasaan.

Ketiga, dalam beberapa bentuk, legitimasi menempel dalam kewenangan seperti dalam kekuasaan formal kenegaraan. Hal ini seperti yang disinggung sebelumnya, kewenangan adalah kekuasaan yang mengandung legitimasi. Keempat, ada berbagai cara untuk bisa mendapatkan legitimasi di luar menggunakan jalur kekuasaan formal, yakni dengan cara memanipulasi moral, nilai dan tradisi yang ada di masyarakat, sehingga bisa mendapatkan keabsahan untuk memerintah.

 Daftar Rujukan

Alonso, Sonia,  Keane, John and Merkel, Wolfgang. 2011. The Future of Representative Democracy. New York: Cambridge University Press.

Haryanto. 2005. Kekuasaan Elit : Suatu Bahasan Pengantar. Yogyakarta : Fisipol Universitas Gadjah Mada.

Heywood, Andrew. 2013. Politik. edisi ke empat; dalam bahasa Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hermawan, Eman. 2001. Politik Membela yang Benar: teori, kritik, dan nalar. Yogyakarta: Klik dan DKN Garda Bangsa,

Surbakti, Ramlan. 2009. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.

 

Penulis: Alrdi Samsa, Alumni Ilmu Pemerintahan UMY, sekarang sedang menempuh S2 Politik dan Pemerintahan UGM.

 

Baca Juga:

Model Sistem Pemilihan Presiden di Berbagai Negara

Kompleksitas Skema Aktor Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan Perdebatan Empiris Tentang Konsep Welfare State (Bagian 1)

Post-truth Adalah Omong Kosong yang Menaklukkan Dunia