Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme serta Posisi Pentingnya Bagi Suatu Negara

Negara-negara di dunia memiliki konstitusi, meski dengan format dan tipologi yang berbeda-beda. Konstitusi menduduki posisi penting bagi suatu negara. Salah satunya kerena konstitusi bertindak menjadi semacam dokumen atau sertifikat kelahiran suatu negara, dan bagaimana arah negara tersebut ke depannya.

Tulisan ini menjelaskan pengertian dari konstitusi dan lebih jauh lagi membahas mengapa konstitusi penting bagi suatu negara. Bagian akhir tulisan akan menyinggung karakter pokok dari suatu negara yang menganut prinsip konstitusionalisme.

Pengertian Konstitusi

Ramlan Surbakti (2014) memberikan lima pengertian dasar mengenai konstitusi. Pertama, konstitusi merupakan akte kelahiran suatu negara (the birth certificate of a nation state). Kedua, konstitusi merupakan hukum dasar atau sumber hukum yang menjadi acuan segala produk perundang-undangan (All law is derived from the Constitution).

Ketiga, konstitusi memuat bagaimana preskripsi atau tujuan dari berdirinya suatu negara. Dalam bahasa filsafat politik disebut bagaimana pengandaian cita-cita dari rezim terbaik atau masyarakat terbaik yang hendak dicapai oleh suatu negara-bangsa (the prescription for a good society or the best regime).

Keempat, konstitusi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara. Kelima, konstitusi adalah kontrak politik antara warga negara (a politial contract among citizens).

Berikut penjelasan singkat masing-masing definisi:

Terbentuknya suatu negara dimulai dari deklarasi kemerdekaan jika pada awalnya bekas jajahan, atau komitmen membentuk negara baru yang berbeda di wilayah yang sama. Di sini, konstitusi bertindak sebagai akte kelahiran negara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak bisa terpisahkan dari pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 sebagai konstitusi secara tegas memuat deklarasi dari kelahiran negara baru yang bernama Indonesia.

Contoh konstitusi sebagai wujud komitmen bergabungnya berbagai negara ke dalam suatu bentuk negara baru misalnya dapat dilihat dari konstitusi Kemerdekaan Amerika Serikat (alinea pertama dan terakhir), yang disepakati secara mufakat oleh 13 Negara pada tanggal 4 Juli 1776.

Konstitusi sebagai sumber hukum primer atau fundamental perundangan-undangan menunjukkan bahwa setiap undang-undang atau regulasi dari negara tertentu tidak boleh meninggalkan konstitusi sebagai acuan. Di dalam derajat hukum, kita mengenal hukum dasar dan hukum biasa. Hukum dasar ini termuat dalam konstitusi yang biasanya berisi landasan pokok-pokok landasan hukum seperti tentang hak asasi manusia, garis besar penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban warga negara dan seterusnya.

Konstitusi sebagai preskripsi dari negara macam apa yang dibentuk menegaskan dari tujuan negara tersebut didirikan. Misalnya tujuan dari berdirinya Negara Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selanjutnya konstitusi sebagai alat mencapai tujuan negara tersebut menunjukkan bagaimana pengaturan-pengaturan tentang pembagian wewenang antar lembaga negara, hubungan pusat dan daerah: apakah menghendaki negara kesatuan, negara federal, atau konfederasi. Sehingga konstitusi juga memuat mekanisme taktis bagaimana kekuasaan diperoleh dan apa saja kewenangan dari kekuasaan tersebut.

Terakhir, konstitusi sebagai kontrak sosial yang mendasarkan pada kerangka filosofis politik yang membayangkan bahwa proses perumusan tersebut merupakan kehendak warga negara, yang berimplikasi pada kewajiban patuh setiap warga negara terhadap konstitusi yang disepakati.

Jika lima pengertian tersebut digabungkan, kita bisa mendefinisikan konstitusi sebagai “akte kelahiran suatu negara yang berlaku pula sebagai sumber hukum dengan mendasarkan pada tujuan negara tersebut didirikan, serta memuat pula bagaimana mekanisme pengaturan agar tujuan negara terwujud yang sebenarnya merupakan manifestasi dari kontrak sosial antar warga negara”.

Pengertian tentang konstitusi ini menegaskan betapa pentingnya keberadaan konstitusi bagi suatu negara. Berikutnya akan dibahas lebih jauh mengapa konstitusi itu penting.
Konstitusi itu Penting!

Kostitusi menempati tempat penting bagi keberadaan suatu negara. Paling tidak ada lima alasan pula yang berpijak dari pengertian konstitusi di atas mengapa konstitusi itu penting. Berikut empat poin mengapa konstitusi itu penting yang disarihkan dari penjelasan Ramlan Surbakti:

Pertama, konstitusi merupakan dokumen yang menjadi dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dari negara tersebut didirikan.

Kedua, konstitusi sangat penting karena menjadi acuan baku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara terkait pembagian kewenangan antar lembaga maupun hubungan level pemerintahan pusat dengan kekuasaan teritorial dalam lingkup kekuasannya, bagaimana penyelenggara negara menjalankan tugasnya, serta mekanisme seseorang menduduki posisi sebagai penyelenggara negara.

Ketiga, konstitusi memuat hak warga negara. Hal ini agar pemerintah tidak sewenang-wenang terhadap rakyat karena kekuasannya telah dibatasi oleh aturan konstitusi.
Kelima, “konstitusi tidak hanya penting tetapi terutama dokumen yang PALING PENTING yang pernah disusun dalam sejarah suatu negara, suatu dokuemen yang mempengaruhi setiap warga negara setiap hari” (Surbakti, 2014: 6).

Misalnya, kebebasan beribadah dan mengekspresikan budaya dan kreatifitas adalah bagian penting dari materi yang diakomodir dalam konstitusi.

Sebagai catatan penting, negara yang memiliki konstitusi bukan hanya yang berbentuk republik, namun sistem negara monarki pun ada yang memiliki konstitusi. Misalnya Inggris yang disebut sebagai negara “monarki konstitusional”. Meski masih berbentuk monarki, namun parlemen memiliki sebagian besar kekuasaan penyelenggaraan negara.

Jika suatu negara memiliki dan menerapkan konstitusi secara benar, maka berjalannya pemerintahan tersebut dapat disebut pemerintahan konstitusional, dimana kewenangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat negara dibatasi ruang geraknya oleh konstitusi. Hal ini disebut sebagai konstitusionalisme yang segera akan kita bahas.

Konstitusionalisme

Ramlan Surbakti (2014) juga menjelaskan bahwa negara yang menganut sistem pengendalian atas kekuasaan negara disebut konstitusionalisme. Hal ini sekaligus mengantarkan kita pada pemahaman bahwa pada dasarnya konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) ada yang menganut paham konstitusionalisme dan ada yang tidak.

Bagi negara yang UUDnya menganut konstitusionalisme berakar dari prinsip untuk membatasi kekuasaan politik agar hak warga negara tetap terjaga. Surbakti menjelaskan, “Konstitusionalisme merupakan mekanisme sentral untuk mengendalikan kekuasaan politik dan menjamin kebebasan warga negara (Surbakti, 2014: 18).

Penjelasan di atas mengingatkan kita pada sebuah ungkapan populer dari Lord Acton bahwa “‘power corrupts and absolute power corrupts absolutely”. Ringkas kata, adanya mekanisme pembatasan kewenangan politik yang termuat dalam konstitusi yang mengikuti konstitusionalisme bertujuan agar kekuasaan tidak korup atau semena-mena.   

Sebagai contoh adanya bagaimana Amerika Serikat menegakkan prinsip konstitusionalisme dalam UUD mereka, yang paling tidak mengindikasikan dua karakter dasar (Surbakti, 2014).

Pertama, UUD Amerika menyadari bahwa konstitusi tersebut merupakan hukum dasar yang merupakan upaya akomodiri dari bentuk kekuasaan yang lebih tinggi, misalnya seputar hak asasi manusia yang asasinya pemberian Tuhan dan negara tidak bisa menggugat hal tersebut.

Kedua, adanya fragmentasi kekuasaan sekaligus berusaha menjalakankan akuntabilitas sebagai alat kontrol kekuasaan. Misalnya kekuasaan di politik Amerika terdistribusikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives), Senat, dan Presiden. Selain itu, penyelenggaraan Pemilu baik bagi negara federal dan negara bagian menjadi salah satu contoh bagaimana mekanisme kontrol kekuasaan terhadap pejabat publik dapat terlaksana.

Dalam perjalanannya nanti, para pemegang jabatan tidak bisa mengacuhkan begitu saja otoritas kekuasaan mereka pada dasarnya bersumber dari legitimasi rakyat. Surbakti juga menegaskan bahwa prinsip konstitusionalisme ini pada dasarnya bukan untuk memperlemah kekuasaan pemerintah negara, namun sekadar mengantisipasi agar tidak terjadi penyalagunaan kekuasaan dengan cara membatasi kekuasaan tersebut.

Rujukan
Surbakti, Ramlan. 2014. “Konstitusi dan Konstitusionalisme”. Makalah Kuliah “Pengantar Ilmu Politik” di Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga serta draf untuk tambahan bab dalam buku “Memahami Ilmu Politik”.

Penulis: Dian Dwi Jayanto

 

Baca juga:

Pengertian serta Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Negara Federal, Negara Kesatuan, dan Konfederasi

Tiga Model Distribusi Kekuasaan dalam Ilmu Politik

Sistem Pemilu dan Empat Unsur Mutlak dalam Pemilu