Pengertian Ilmu Politik dan Apa Saja yang Dipelajari

Layaknya sebagai disiplin keilmuan tertentu, ilmu politik harus memiliki ontologi (menanyakan tentang hakikat dari sesuatu yang dipelajari) untuk membedakannya dengan disiplin keilmuan lain. Ringkasnya, ilmu politik itu pengetahuan tentang apa?

Maka, sesuatu yang perlu diklarisifikasi terlebih dahulu untuk memahami pengertian ilmu politik adalah menjawab pertanyaan mendasar, apa politik itu? Dari situ kita akan bisa menjawab politik sebagai suatu ilmu beserta kajian apa yang dipelajari dalam ilmu politik.

Banyak segala ilmuwan yang mencoba untuk mendefinisikan apa itu politik. Saya akan mengemukakan beberapa pendapat yang paling banyak digunakan dalam kajian ilmu politik.

Ramlan Surbakti (1999) dalam bukunya berjudul “Memahami Ilmu Politik” menjelaskan paling tidak terdapat lima konsep penting yang mendasari politik. Lima konsep ini mendasarkan pada definisi politik dengan cara menyusun rumusan yang bisa mencakup keseluruhan kategori dalam ilmu politik.

Pertama, pengertian politik secara klasik. Pandangan ini berdasarkan pada awal mula politik di era Yunani Kuno. Seperti halnya pandangan Aristoteles, pengertian klasik tentang politik berkaitan dengan asosiasi warga negara yang membicarakan tentang kebijakan politik tertentu secara bersama-sama guna mencapai kebaikan bersama. Konsep kunci dalam memahami pengertian politik klasik adalah politik merupakan usaha mencapai kebaikan bagi seluruh orang dalam negara kota (will of all) atau paling tidak kebaikan secara umum (general will).

Kedua, pengertian politik secara kelembagaan. Pandangan ini menitikberatkan pengertian politik sebagai proses penyelenggaraan negara. Tokoh yang kerap disebut adalah Max Weber. Dia adalah teoritis yang merumuskan bahwa negara adalah entitas tunggal yang memonopoli sumber daya kekuasaan hingga bisa memberikan paksaan fisik di dalam komunitas politik.

Ketiga, pengertian politik sebagai kekuasaan. Pendekatan ini meletakkan pusat kajian politik adalah kegiatan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Salah satu tokohnya adalah Robson yang berpandangan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang memperoleh, mempertahankan, mempergunakan, mempengaruhi atau melawan kekuasaan.

Keempat, pengertian politik secara fungsionalisme. Pendekatan ini melihat politik sebagai kegiatan dalam rangka merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan umum. Tokoh utamanya antara lain Davis Easton yang mendefinisikan politik sebagai otoritas yang mengalokasikan “nilai-nilai” terhadap masyarakat berdasarkan kewenangan yang mengikat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan dikejar oleh setiap orang, dari mulai yang berbentuk abstrak seperti keadilan hingga dalam bentuk kebijakan politik tertentu.

Kelima, pengertian politik sebagai konflik. Proses politik senantiasa mempertemukan setiap orang atau kelompok untuk berusaha mempertahankan atau mendapatkan nilai-nilai tertentu. Upaya antar masing-masing kelompok akan selalu menimbulkan gesekan berupa konflik. Asumsinya, konflik adalah gejala yang pasti akan muncul dalam setiap interaksi sosial, apalagi dalam bentuk proses politik. Sehingga, pandangan ini melihat politik adalah konflik.

Ramlan Surbakti kemudian merumuskan definisi politik yang berlandaskan rangkuman dari lima konsep politik tersebut. Surbakti mendefinisikan politik sebagai “interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu” (Surbakti, 1999:11).

Pendapat lain dikemukakan oleh David Marsh dan Gerry Stoker (2010) dalam bukunya berjudul “Theory and Methods in Political Science”. Marsh dan Stoker menjelaskan bahwa secara garis besar kajian politik berada pada dua ontologis utama. Pertama, politik berada dalam arena kelembagaan. Pemahaman ini meletakkan wilayah beroperasinya politik berada di pemerintahan dan di luar pemerintahan yang turut serta mempengaruhi proses bekerjanya pemerintah. Beberapa pendekatan yang biasanya dipergunakan dalam kajian ini adalah kajian perilaku politik (behavior), kelembagaan (institutional), dan pilihan rasional (rational choice).

Cover buku Theory and Method in Political Science (Third Edition)

Kedua, beroperasinya politik bisa berada dalam cakupan analisis yang sangat luas dan dimana-mana. Politik lebih dari sekedar kekuasaan yang melekat kepada negara dan kelembagaan negara. Kekuasaan juga berada di dalam relasi sosial masyarakat. Beberapa pendekatan dalam tipe ini seperti feminisme, konstruktifisme, dan marxisme.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan cukup jelas apa itu politik serta apa saja yang dipelajari dalam kajian politik. Namun, secara garis besar, para ilmuwan politik telah menyepakati pengertian dan juga bidang kajian politik adalah tentang “kekuasaan” (power).

Konsesus itu sebagaimana dinyatakan oleh Goodin dan Klingemann bahwa garis batas definisi politik adalah “‘the constrained use of social power’ (Goodin & Klingemann, 1996:7 dalam Marsh & Stoker 2010:8). Bagaimana menggunakan kekuasaan sosial dan implikasi dari kekuasaan tersebut.

Dengan demikian, pada dasarnya politik berkaitan dengan aktifitas kekuasaan. Perlu dijelaskan bahwa pemaknaan kekuasaan ini dalam pengertian secara luas, ia bukan hanya terletak di dalam lembaga-lembaga negara beserta perangkatnya, namun juga berada di dalam relasi sosial yang seakan-akan tidak tampak bahwa itu adalah kekuasaan.

Contoh untuk menyebut kekuasaan dalam relasi yang lebih luas misalnya pendekatan Michael Foucault tentang wacana. Setiap praktik sosial yang berlangsung merupakan hasil dari dominasi kekuasaan wacana tertentu. Misalnya ketika ada ungkapan yang menyatakan bahwa “Budi membantuk ayah di sawah dan Tini membantu ibu di dapur”.

Ini bukan hanya kata-kata biasa. Jika ditelisik lebih dalam, kalimat yang kaprah muncul dalam pelajaran bahasa Indonesia tersebut menyiratkan pendisiplinan kebudayaan, bagaimana seharusnya laki-laki harus bekerja di luar rumah dan perempuan berada di dapur. Orang-orang feminisme akan mengatakan bahwa itu adalah kesadaran sosial yang terbentuk dari dominasi budaya patriarki. Ini sekedar contoh bagaimana kekuasaan itu sangat sama hingga pada tahap yang tidak kentara dan butuh kejelihan untuk bisa menganalisisnya.

Alhasil, dimensi dari kajian aktifitas kekuasaan dalam kajian politik memiliki cakupan studi yang melintas luas, mulai dari kajian tentang negara dan struktur kelembagaan, hingga pada proses interaksi sosial secara luas.

 

Daftar Referensi

David Marsh & Gerry Stoker. 2010. Theory and Method in Political Science (Third Edition). Hampshire, New York & Other Countries: Palgrave Macmillan.

Surbakti, Ramlan. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo.

 

Penulis: Dian Dwi Jayanto, Mahasiswa S2 Politik dan Pemerintahan UGM.

 

Baca juga:

Pengertian Legitimasi dalam Kajian Politik

Demokrasi Representatif: Representasi Politik dan Perkembangannya dalam Kajian Politik

Politik Kartel Berlangsung Sejak Awal Reformasi di Indonesia