Pengertian Etnisitas dan Terbentuknya Identitas Nasional

(Warga Kwamki, Mimika, Papua/Sumber Gambar: Liputan6.com)

Istilah “etnis” atau “etnisitas” dalam bahasa Inggris disebut sebagai “ethnicity”, “ethnic group” atau “ethnic identity”. Kata ini terambil dari kata “etnhos” dalam bahasa Yunani. Secara defitinitif, etnis merujuk pada sebuah masyarakat yang bersama-sama mendiami lokasi tertentu dengan kesamaan bahasa atau kebudayaan tertentu pula (Vick & Ishiyama, 2011).

Dalam berbagai literatur komparatif politik, etnisitas dipergunakan sebagai sebuah konsep yang meliputi berbagai atribut identitas yang melekat. Menurut Donald Horowitz (1985 dalam Vick & Ishiyama, 2011), konsep etnisitas adalah terminologi umum yang meliputi sebuah kelompok tertentu yang dibedakan berdasarkan warna kulit, bahasa, dan agama yang kemudian mencakup pula suku (berdasarkan kebudayaan, terutama bahasa), ras (berdasarkan faktor biologis), nasionalitas (berdasarkan kebangsaan), dan kasta (berdasarkan nilai-nilai srtatifikasi sosial yang hidup di masyarakat).

Berdasarkan pemaparan singkat di atas, etnisitas dapat didefinisikan sebagai sekelompok masyarakat yang mendiami tempat tertentu. Sekelompok masyarakat dalam wilayah tertentu tersebut memiliki ciri yang melekat diantara setiap anggota sebagai penanda bagian dari kelompok tersebut. Penanda itu, baik dari kesamaan ras, suku, agama, kebudayaan, adat-istiadat dan lain sebagainya berfungsi sebagai pembeda dari kelompok masyarakat atau etnis lain.

Bagaimana kaitan etnis dengan identitas nasional? apakah komunitas nasional dari representatif identitas etnis sebenarnya terbentuk dalam keadaan sadar sebagai wujud konstruktifisme tertentu, atau sebenarnya tumbuh secara alami sebelum komunitas politik berpaham nasionalisme itu ada?

Para ilmuwan yang menggeluti studi nasionalisme terbagi menjadi dua kelompok dalam memberikan penjelasan terkait hubungan etnis dan terbentuknya nasionalisme. Yaitu, kelompok konstruktifisme dan esensialisme. Dua kubu itu diwakili oleh Ernest Gellner (konstruktifisme) dan Smith (esensialisme) (Vick dan Ishiyama, 2011).

Berikut penjelasan singkatnya yang kami sarihkan dari penjelasan Vick dan Ishiyama (2011) tulisan yang berjudul “Ethnic and Identitity Politics”:

Ernest Gellner, begitu juga dengan kelompok konstruktifisme lainnya seperti Eric Hobsbawm, menyatakan bahwa konsepsi tentang kebangsaan secara keseluruhan merupakan produk dari modernisasi, baik etnisitas maupun nasionalisme pada dasarnya ciptaan modernitas yang muncul pasca industrialisasi dan modernisasi dalam sejarah dunia.

Pandangan tersebut menjelaskan bahwa industrialisasi dan urbanisasi menciptakan basis bagi identitas nasional masyarakat. Kebutuhan interaksi ekonomi di era industrialisasi dan urbanisasi yang berlangsung menyadarkan masyarakat bahwa ada koneksi yang lebih tinggi dibanding hanya identitas etnis masing-masing.

Akhirnya terjadi kesamaan bahasa dan kebudayaan antar etnis dalam interaksi tersebut. Implikasinya, negara kemudian muncul dengan memproklamasikan sebuah identitas nasional dan penciptaan sejarah baru bahwa berbagai etinis yang berada dalam negara tersebut memiliki akar kuno yang sama untuk menghadapi kehidupan milenia bersama, yang berbentuk identitas nasionalisme atau kebangsaan. Penemuan mereka berdasarkan pada kajian di Romawi pada awal abad 20.

Masuk juga dalam kategori konstruktifisme dalam pembahasan ini adalah Benedict Anderson. Anderson menyatakan bahwa nasionalisme pada dasarnya adalah “imagined community that are created”. Artinya, nasiolisme atau kebangsaan yang dipahami dewasa ini pada dasarnya diciptakan melalui pembentukan komunitas politik yang dibayangkan. Nasionalisme bisa terbentuk mencakup banyak kelompok etnis, namun komunitas kebangsaan atau nasionalisme dapat mengikat berbagai masyarakat secara bersama.

Ikatan-ikatan nasionalisme yang berisi berbagai macam etnis dan kebudayaan tersebut dapat terwujud melalui penciptaan rekayasa-rekaya simbol-simbol kebangsaan, sebagaimana lambang negara, bendera kebangsaan, lagu nasional, tokoh nasional dan seterusnya.

Di sisi lain, kelompok esensialisme membantah tesis yang diajukan oleh kelompok konstruktivisme. Sebagaimana Smith menyatakan bahwa setiap bangsa memiliki etnis inti dan nasionalisme bukan sebatas “komunitas yang dibayangkan” semata. Nasionalisme adalah sebuah pengembangan dari bentuk pra-eksistensi berbagai etnis.

Nasionalisme tumbuh atas dasar pengembangan dari berbagai etnis, dan dimana nasionalisme sebagai perwujudan berbagai etnis akhirnya menyisahkan sebuah integrasi yang menanggalkan perbedaan berbagai kelompok etnis yang tergabung. Di sini nampak bahwa bagaimana pandangan esensialisme yang menekankan bahwa terbentuknya nasionalisme merupakan produk etnisitas sebenarnya berjalan secara natural.

Dari etnis yang mengembangkan diri dengan etnis lain dengan didasarkan pada model rasa kesamaan identitas yang akhirnya terwujud dalam bentuk nasionalisme. Bukan kehadiran paham kebangsaan yang kemudian merekonstruksi identitas nasional untuk dipaksakan sebagai identitas bersama antar berbagai etnis yang terikat di dalamnya.

Greenfeld menjelaskan setiap individu dapat memilih mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari komunitas nasional berdasarkan pengalaman pribadinya. Seorang individu terhubung melalui pengalaman pribadinya dari perkembangan sebuah identitas kolektif atau kebangsaan. Meskipun demikian, institusi sosial memiliki andil besar di dalam penentuan identitas komunitas kebangsaan tersebut, seperti keluarga, pendidikan, agama dan seterusnya.

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait proses terbentuknya nasionalisme berdasarkan etnisitas. Pertama, etnis menjadi bahan baku penting dalam proses terwujudnya nasionalisme, terlepas dari apakah proses tersebut bercirikan konstruktivisme maupun esensialisme. Sebab, etnis lebih dahulu ada sebelum kemunculan paham nasionalis.

Kedua, identitas nasional itu terwujud tetap berakar dari nilai-nilai kesamaan etnis sebagai upaya integrasi nilai dari kesamaan subtantif dari berbagai etnis. Sehingga, pembentukan identitas nasional tersebut secara subtantif harus berusaha mengakomidir berbagai etnis yang ada di dalam sebuah bangsa.

Meskipun sebenarnya berpijak pada kebudayaan etnis tertentu, harus diterapkan nilai-nilai universal dari kebudayaan tertentu yang dimungkinkan diterapkan dalam kebudayaan lain.

Ketiga, jika harus memilih pendapat diantara konstruktivisme dan esensialisme dalam konteks Indonesia, kami lebih berpijak pada hasil penelitian Benedict Anderson. Kami memahami nasionalisme, seperti halnya di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya sebagai unit analisis, sebagai konstruksi atas pemaknaan rekayasa-rekasaya simbolis kebangsaan untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman etnis yang luar biasa banyaknya.

Dan, kami juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Smith, bahwa nasionalisme pada dasarnya berpusat dari satu etnis utama yang kemudian mengajak etnis lainnya berintegrasi dalam satu identitas nasional. Dalam konteks identitas nasional di Indonesia, misalnya, dominasi budaya Jawa sangat kentara, atau disebut Indonesia sebagai Jawasentris.

Sebagai contoh misalnya simbol-simbol identitas kenegaraan seperti Garuda Pancasila yang disebut berasal dari mitos keyakinan terhadap Dewa pada zaman kerajaan masa lampau di Kediri, ataupun kata-kata semacam Bhineka Tunggal Ika yang tertulis dibawah lambang negara Garuda merupakan penggalan dari kitab Negara Kakawin Sutasoma yang ditulis Mpu Tantular di era Kerajaan Majapahit. Ada juga yang menyebut kalau bendera merah putih berasal dari lambang warna yang diambil dari gulo kelopo (gula kelapa), simbol kerajaan Majapahit.

Hal ini tidak lepas dari mayoritas penduduk Indonesia adalah etnis Jawa dan pusat pemerintahan Indonesia terletak di Jawa. Sehingga dalam diskusi yang terpisah kita bisa membicarakan, apakah kemudian sebenarnya yang kita pahami sebagai identitas nasional itu sebenarnya adalah identitas netral, atau sebenarnya hanyalah identitas dari budaya dominan yang dipakai sebagai identitas nasional?

Poin yang ingin ditambahkan, pemaknaan nasionalisme tidak terlepas dari pembingkaian identitas secara politik. Singkatnya, bagaimana sebenarnya nasionalisme mengarah pada kesatuan wilayah tertentu secara yurisdiksi, yang berisi berbagai komponen etnis-etnis dalam kesatuan wilayah yang diwujudkan dengan keabsahan sistem politik terpusat.

 

Rujukan

Vick, Dwight, dan Ishiyama, John. 2011. Ethnic and Identitity Politics. Editor Jhon T. Ishiyama & Marijke Breuning. 21st Political Science. Los Angeles: Sage Publications. Hal. 217-224.

 

Penulis: Redaksi Kajian Politik Pojok Wacana

 

Baca Juga:

Ca-Bau-Kan, Gie, dan Identitas Tionghoa dalam Layar Kaca

Demokrasi Representatif: Representasi Politik dan Perkembangannya dalam Kajian Politik

Kewarganegaraan, Kelas Sosial, dan Kapitalisme: Pandangan T.H. Marshall