lang="en-US"UTF-8"> Pengertian Demokrasi Prosedural Menurut Joseph Schumpeter - Pojokwacana.com
singlearticle

Pengertian Demokrasi Prosedural Menurut Joseph Schumpeter

Jika Anda pernah mendengar istilah demokrasi prosedural, atau lebih sempit lagi demokrasi adalah urusan Pemilu (pemilihan umum), pemahaman semacam itu tidak lepas dari nama besar Joseph Schumpeter. Ia adalah orang yang meletakkan dasar pengertian tentang demokrasi secara teoritis sebagai proses prosedural dalam rangka memilih pemimpin politik.

Kali ini kita akan membahas tentang pengertian demokrasi prosedural yang digagas oleh Joseph Schumpeter.

Pengertian demokrasi prosedural ala Joseph Schumpeter (2003) tidak bisa terlepas dari kritiknya terhadap para teoritisi demokrasi di era sebelumnya. Ia berangkat dari argumen tajam terhadap konsep semacam “will of all”, “common good” yang menjadi pijakan para ilmuwan politik klasik (era Yunani Klasik seperti Plato dan Aritotels hingga abad pencerahan seperti John Locke dan J.J. Rousseau) dalam mendefinisikan demokrasi.

Seperti banyak diketahui, pemahaman klasik tentang demokrasi mengandaikan bahwa kehendak umum atau kepentingan umum menjadi sumber utama penggerak demokrasi. Bagi Scumpeter, meskipun melakukan mekanisme semacam pemungutan suara dan memilih wakil sendiri, entah yang duduk di parlemen maupun di eksektif, pada dasarnya kebaikan bersama atau kepentingan umum adalah keputusan politik yang dikeluarkan oleh orang yang terpilih menduduki jabatan publik, bukan wujud kongrit dari apa yang sebenarnya memang menjadi kehendak umum atau kepentingan bersama tersebut. Gamblangnya, kehendak umum adalah keputusan politik dari pejabat yang bersifat mengikat, bukan kehendak umum yang mendekte keputusan politik pejabat politik.

Bagi Schumpeter, keyakinan demikian sebenarnya merupakan harapan ideal yang sangat jauh dari realitas politik yang terjadi. Kehendak umum atau kebaikan bersama bukan sesuatu yang mudah dirumuskan. Lebih realistis jika mengatakan kehendak umum bukan suatu yang memang dikehendaki masyarakat sebagaimana misalnya Rousseau katakan.

Sebab, ketika berbicara tentang apa yang baik bagi satu kelompok atau individu, tidak bisa diberlakukan bagi kelompok atau individu lain. Sehingga, kebaikan bersama bukan sesuatu yang secara abstrak mudah diformulasikan.

Beranjak dari berbagai kritiknya terhadap definisi demokrasi klasik yang utopis tersebut, Schumpeter menawarkan sebuah definisi lain tentang demokrasi. Dia lebih menitikberatkan pemaknaan demokrasi dari segi metode atau prosedur bagaimana demokrasi dapat memunculkan orang yang dapat duduk di pemerintahan agar menjalankan kebijakan politik.

Ia mengatakan, “the democratic method is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people’s vote” (Ibid: 09). Metode demokrasi adalah bagaimana tatanan kelembagaan agar mencapai keputusan politik dimana individu-individu memiliki kekuatan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetisi dalam memperoleh suara rakyat.

Schumpeter menekankan bahwa demokrasi harus dipahami sebagai proses atau prosedur bagaimana seseorang mengikuti kontestasi pemilihan umum untuk menduduki jabatan politik, serta dengan jabatan tersebut dia memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang mengikat. Definisi yang diberikan Schumpeter ini kemudian akrab dipahami sebagai “demokrasi prosedural”.

(Sumber Gambar: IG/Pojokbookstore)

Untuk mendukung definisinya tersebut, Schumpeter mengajukan beberapa dasar argumen (Ibid: 9-11). Diantaranya: dengan mendefinisikan demokrasi sebagai prosedur mendapatkan kekuasaan melalui pemilihan umum, maka secara tegas sistem pemerintahan demokrasi akan berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang lain, misalnya monarkhi atau kerajaan. Dalam sistem pemerintahan monarkhi, siapa yang akan menduduki kekuasaan politik berdasarkan pada garis keturunan dari penguasa sebelumnya.

Di sisi lain, demokrasi sangat berbeda karena anak raja atau anak presiden tidak otomatis bisa menggantikan posisi anaknya, namun dia harus melewati mekanisme pemilihan umum, baik pemilihan umum itu melalui pemilihan langsung atau melalui perwakilan di parlemen.

Alasan lainnya, dalam pemahaman demokrasi klasik, kepemimpinan bukan hal yang penting untuk dibahas dalam bekerjanya sistem demokrasi. Seakan-akan siapa pun yang bakal menjadi penguasa bersifat pasif dan hanya akan menjalankan arahan dari  dorongan mewujudkan “kebaikan bersama” atau “kehendak umum”.

Padahal, kepemimpinan politik menjadi faktor yang menentukan bagaimana arah kebijakan politik itu akan keluar. Bahkan, sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya, secara praktik, jangan-jangan sebagaimana yang berulang telah disebutkan yang dimaksud dengan “kebaikan bersama” sebenarnya tidak lebih dari keputusan politik yang dikeluarkan oleh pemimpin politik.

Schumpeter juga mengakui bahwa definisi demokrasi yang ia ajukan tidak lebih dari sekedar pemaknaan atas persaingan atau kompetisi antar para pemimpin. Bagi dia, kehidupan politik tidak akan lepas dari proses kompetisi dalam menggalang dukungan melalui pemilihan umum.

Namun, ia mengingatkan bahwa dalam sistem demokrasi prosedural yang berisi kompetisi antar para pemimpin tersebut harus berlangsung secara bebas. Artinya, bebas dalam berkompetisi (tidak boleh ada yang melarang individu untuk mengajukan dirinya) dan bebas memilih (bagi warga negara). Dian Dwi Jayanto

Baca tulisan berikutnya: Demokrasi, Jaminan HAM dan Popular Control menurut David Beetham

 

Sumber Rujukan

Schumpeter, Joseph. 2003. “Capitalism, Sosialism, and Democracy”. (Ed.) Dahl, Shapiro & Cheibub. The Democracy Sourcebook.  London : The MIT Press. Khususnya halaman 05-11.