Pengertian Demokrasi Mobokrasi, Bentuk Terburuk dari Demokrasi

Pada bagian sebelumnya kita telah membahas demokrasi menurut Andrew Heywood. Kali ini kita akan berbicara satu konsep pemerintahan yang merupakan bentuk terburuk dari berlangsungnya praktik demokrasi, yakni mobokrasi atau demokrasi mobokrasi.

Russel (2007) mendefinisikan mobokrasi berdasarkan pendapat Plato bahwa mobokrasi adalah pemerintahan yang dikuasai oleh kelompok orang yang memiliki kepentingan kelompok yang berkuasa. Dalam artian, hanya golongan-golongan tertentu saja, bukan oleh rakyat sendiri dan untuk kepentingan rakyat secara murni.

Mobokrasi memiliki pemimpin yang sama-sama memiliki motivasi untuk melanggengkan kekuasaan berdasarkan kehendak pribadi pemimpin, bukan kepada kehendak pribadi dari keseluruhan masyarakat di dalam negaranya. Masyarakat dibiarkan dengan kebebasan sebebas-bebasnya karena masyarakat terjebak dalam situasi dan kondisi yang sangat nyaman untuk selalu dipenuhi hak-haknya. Kasarannya, bentuk pemerintahan mobokrasi adalah bentuk terburuk dari praktik demokrasi itu sendiri.

Krasi atau jenis kekuasaan dengan bentuk mobokrasi sebenarnya merupakan satu tahapan awal dimana sistem tersebut akan berubah menjadi anarkis. Keseluruhan masyarakat merasa mengakui dirinya sendiri yang paling benar dan paling hebat sehingga akhirnya polis sangat kacau dan berantakan.

Pasca penerapan demokrasi Athena pun sebenarnya Plato (2007)  menceritakan kembali kondisi sosial budaya perbudakan yang sangat kejam, dimana kaum bangsawan sedang berkonsentrasi dan terfokus oleh politk-politik yang mereka bangun, namun para budak harus terus tetap mengurusi keperluan-keperluan yang dibebankan oleh majikannya terhadap budaknya itu sendiri.

Jika melihat dari perspekstif kenyataan nasional di negara Indonesia, mobokrasi memang bisa terjadi terjadi di Indonesia dengan munculnya para koruptor, para penyuap hukum, para penyuap jabatan, sehingga demokrasi di Indonesia benar-benar demokrasi yang telah mati. Apabila tidak ada lagi pemerintah yang memang memegang teguh demokrasi dan peka terhadap apa yang rakyatnya inginkan. Atau ketika legitimasi dari pemerintah semakin lemah. Sehingga ada benarnya apa yang dikatakan oleh Aristoteles bila masyarakat masih “mobos” jangan memaksakan demokrasi dalam negara itu (Russel, 2007:255).

Sekali lagi mobokrasi adalah bentuk yang paling buruk dari demokrasi, dimana rakyat memang berdaulat tetapi negara berjalan dalam situasi perang dan tidak ada satu pun kesepakatan dapat dibuat secara damai.

Ciri khas mobokrasi yang dikemukakan plato (dapat Russel, 2007:147) dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, masyarakat berdaulat namun tidak memiliki konsesus bersama yang jelas. Kedua, masyarkat bebas-sebebasnya namun tidak ada pembelajaran politik pemerintahan yang mendukung untuk kejelasan dari arah pemerintahan.

Ketiga, pemimpin cenderung berjalan atas kuasa atau kehendaknya pribadi. Keempat, pemimpin cenderung acuh kepada masyarakat dan tidak memikirkan kepentingan bersama.

Berikut tabel yang dapat membantuk kita membedakan demokrasi dan mobokrasi:

Sumber: diolah dari Russel (2007:147-156)

Beberapa hal tersebut yang kemudian bisa memisahkan perbedaan demokrasi dan mobokrasi. Pada intinya mobokrasi mengedepankan kelompok massa tertentu untuk menekan masyarakat agar tunduk kepada golongan tertentu. Dan jika tidak tunduk dalam artian satu sama lain saling berdebat dan saling memiliki ego tersendiri, maka yang akan terjadi adalah kerancuan politik.

Nas (2015) berpendapat bahwa mobokrasi merupakan cara dari sekian cara untuk mencapai demokrasi yang kemudian pada akhirnya menghianati demokrasi. Kerumunan massa yang terkumpul menjadi dua golongan yang akhirnya bentrok saling menuntut dan saling menggulingkan menyebabkan hal tersebut menjadi faktor tidak bisa bersatunya.

Alih-alih menjadi penopang demokrasi namun jika tidak terkendali akan memilih mengagendakan perlawanan dibanding hanya menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat yang tidak didengar.

Sebenarnya tujuan-tujuan yang dituntut oleh para masyarakat yang marah yang berkumpul jadi satu tujuannya sangat mulia, misalnya menuntut pemekaran wilayah atau hal sebagainya namun dari tuntutan ini mereka memiliki cara sendiri dengan cara yang sangat tidak mulia. Dimulai dengan kudeta, perusakan total dan kekacauan antara masyarakatnya sendiri.

Titik puncak dari keseluruhan yang terjadi dalam kacaunya bentuk pemerintahan mobokrasi adalah massa itu sendiri, rakyat yang berkumpul menjadi satu kesatuan. Massa yang memiliki tujuan, agenda perlawanann tersendiri, memiliki kewenangan yang bebas dan mutlak sehingga massa sendirilah yang kemudian membuat kekacauan atau bersifat anarkis terhadap keseluruhan jalannya pemerintahan (Hamijoyo, 2001:23).

Selain massa hal yang terpenting juga adalah pemerintah yang memegang kendali, tidak bisa berbuat apa-apa karena tunduk pada satu golongan massa yang benar-benar memegang kekuasaan dan kepentingan penuh di dalam suatu negara. Sehingga, kesimpulannaya adalah massa mengambil sikap dan hak nya dengan cara yang sangat sederhana lebih sederhana dibandingkan anak-anak yang lebih mementingkan perbedaan dan terjadi tawuran yang memiliki gengsi yang besar.

Hamijoyo (2001:23) mengungkapkan jika massa mengambil kesempatan besar di tengah kekacauan pemerintahan yang sangat besar sehingga dengan mudahnya massa membolak-balikan bahkan memegang kendali kuasa pemerintah. Massa yang membuat kegaduhan tidak memiliki dasar dan landasan yang kuat untuk mereka bertanggung jawab atas fenomena sosial dan politik serta hukum yang mereka kerjakan tersendiri.

Dalam peristiwa mobokrasi keamanan dan keutuhan negara pun seharusnya diperhatikan. Banyak sekali peperangan dengan perangkat keamanan negara dan rakyatnya sendiri sehingga terjadi pertumpahan darah. Hal ini dilatarbelakangi biasanya dengan ketidakpercayaan kembali terhadap pemerintah.

Jadi bisa kita sebutkan inti dari point-point mobokrasi yang memang hal tersebut dapat melatarbelakangi terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga muncul kekacauan massa.

Berikut poin-poin kesimpulan dari penyebab kemunculan mobokrasi yang diolah dari Plato (dalam Russel, 2007:147-156):

Pertama, mobokrasi lahir karena ketidakpercayaan sikap masyarakat kepada pemerintah. Kedua, mobokrasi lahir dengan ketidaksesuaian dan ketidaksepahaman antara pemerintah dan masyarakat serta swasta.

Ketiga, mobokrasi lahir karena adanya perpecahan suara massa yang sangat bersifat anarki. Keempat, mobokrasi lahir karena adanya masyarakat yang mengambil kesempatan untuk benar-benar membuat kekacauan massa dan menekan atau bahkan mengkudeta jalannya pemerintahan.

Kelima, mobokrasi lahir karena jalan atau cara untuk mencapai demokrasi benar-benar menggunakan tindakan anarkis. Keenam, mobokrasi lahir sebagai satu hal yang sangat identik dengan pengkhianatan dari demokrasi itu sendiri.

 

Daftar Referensi

Hamijoyo, S. S. 2001. “Konflik Sosial dengan Tindak Kekerasan dan Peranan Komunikasi”, dalam MediaTor (Jurnal Komunikasi), 2(1), hal. 21-29.

Nas, J. 2015. “Diskursus Kepemimpinan Pemerintahan Kontemporer”, dalam Goverment: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8 (1), hal. 1-8.

Russel Bertrand. 2007.  Sejarah filsafat Barat. Yogyakara: Pustaka Pelajar.

 

Penulis: Alrdi Samsa, Alumni Ilmu Pemerintahan UMY, sekarang sedang menempuh S2 Politik dan Pemerintahan UGM.

 

Baca Juga:

Kaum Demokrat Kritis, Mengurai Perjalanan Demokratisasi Pasca Reformasi dan Perilaku Memilih di Indonesia

Pengertian Legitimasi dalam Kajian Politik

Pengertian Demokrasi dan Pembagian Model Demokrasi Menurut Andrew Heywood dalam Teori Politik