lang="en-US"UTF-8"> Pengertian Demokrasi dan Pembagian Model Demokrasi Menurut Andrew Heywood dalam Teori Politik - Pojokwacana.com
singlearticle

Pengertian Demokrasi dan Pembagian Model Demokrasi Menurut Andrew Heywood dalam Teori Politik

Pada bagian-bagian sebelumnya, kita telah membahas berbagai definisi tentang demokrasi, mulai dari pengertian demokrasi prosedural menurut Joseph Schumpeter, kaitan HAM dan demokrasi menurut David Beetham, hingga keterkaitan aspek ekonomi dengan demokrasi menurut Seymor Martin Lipset, Tatu Vanhanen, dan Barrington Moore. Kali ini kita akan membahas pengertian dari demokrasi serta model-model demokrasi yang dikemukakan oleh Andrew Heywood dalam “Political Theory: An Introduction”.

Pengertian Demokrasi

Jika ditinjau dari segi etimologis, kita tidak bisa lepas pemaknaan demokrasi dari zaman Yunani Kuno dimana kratos dan demos menjadi asal kata demokrasi. Kratos atau Kratos yang dimaksud adalah sebuah kekuasaan mutlak yang dimiliki oleh demos atau rakyat.

Heywood  sendiri mendefinisikan demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan dimana rakyat memerintah diri mereka sendiri secara langsung dan terus-menerus, tanpa membutuhkan para politis profesional atau pejabat-pejabat publik (Heywood, 2013:152). Definisi ini tampaknya sangat terpengaruh oleh pemahaman demokrasi klasik di era Yunani Kuno.

Heywood menggarisbawahi bahwa koreksi yang paling mendasar dari bentuk pemerintahan demokrasi adalah watak demokrasi yang masih rancu dan tidak bisa didefinisikan secara mutlak berdasarkan subjektifitas manusia tersendiri.

Bahkan Heywood  mengatakan bahwa problem mendasar terkait demokrasi adalah kepopulerannya di dunia hingga kita kehilangan makna dari pengertian sederhana demokrasi.

Berangkat dari hal tersebut, ada pagu atau indikator khusus yang memang seharusnya ada dalam karakteristik watak demokrasi. Kita sering mendengar bahwa demokrasi adalah “pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Frasa yang sangat jelas ada dalam pernyataan ini adalah bahwa demokrasi mencoba untuk menggandeng pemerintah dengan rakyat, seakan-akan rakyat tidak terlepas dan mengontrol kekuasaan pemerintah.

Ada beberapa hal mendasar jika kita berbicara terkait dengan demokrasi berdasarkan frasa diatas. Pertanyaan yang muncul adalah siapakah rakyat itu? Berdasarkan pengertian apa seharusnya rakyat berkuasa?

Heywood menelaah kembali terkait dengan makna dan arti dari siapa sebenarnya rakyat yang hari ini selalu menjadi bahan perdebatan dan diskusi dalam demokrasi. Ciri utama demokrasi adalah kesetaraan politik. Maka Heywood menyimpulkan korelasi terpenting dari definisi rakyat adalah kesataraan hak yang dimiliki (Heywood, 2013:155). Lebih jauh Heywood mendefinisikan bahwa rakyat adalah keseluruhan populasi di suatu negeri yang memiliki kesamaan hak.

Namun dengan definisi tersebut haruslah digandeng dengan partisipasi penuh tentang politik. Hal yang mutlak terjadi adalah terdapat aktivitas sosial di dalam lingkup negara. Contohnya adalah terkait dengan kehendak masyarakat, yang kita bisa lihat seharusnya memiliki sebuah satu kesatuan tatanan yang kohesif, kemudian diikat oleh kepentingan bersama (umum). Maka, rakyat bisa dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi, paling tidak keinginan umum atau paling banyak dari kehendak rakyat.

Sementara pertanyaan terkait dengan bagaimana seharusnya rakyat itu berkuasa, bisa dilihat dari segi hubungan yang tidak terpisahkan pemaknaanya antara pemerintahan oleh rakyat. Maksudnya, rakyat yang memerintah diri mereka sendiri. Jadi kekuasaan mutlak dari pemerintahan itu sendiri berada di tangan rakyat (Heywood, 2013:154).

Biasanya kekuasaan dan kewenangan untuk masuk dalam alur dan ritme pemerintahan bisa melalui partisipasi publik atau politik, aktivitas sosial yang telah terjadi di Indonesia misalnya adanya forum musyawarah rencana pembangunan.

Dengan kata lain, aktivitas yang mutlak harus dilakukan untuk mencapai kekuasaan rakyat adalah ikut memberikan suara, yang merupakan ciri utama dari apa yang biasa disebut demokrasi perwakilan. Ketika para warga memilih pemimpin atau orang dipercayainya duduk di sistem pemerintahan, maka mutlak keputusannya adalah untuk warga tersendiri.

Alhasil, inti dari frasa “dari, untuk dan oleh rakyat” harus dimaknai secara keseluruhan dan utuh. Pemaknaan tersebut haruslah berdasarkan sifat dan karakteristik atau watak demokrasi yakni nilai dari persamaan dan kebebasan (Heywood, 2013:155).

Model-model Demokrasi

Sebenarnya banyak sekali model yang berkembang dari zaman Plato hingga abad 21 yang tentang teori demokrasi.  Menurut Heywood sendiri, paling tidak terdapat delapan jenis demokrasi (2013:151-155), yakni demokrasi klasik, demokrasi totalitarian, demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, demokrasi radikal, demokrasi pluralis, demokrasi deliberatif, demokrasi parlementer, demokrasi Leninis.

Model demokrasi klasik didasarkan kepada “polis”, atau negara kota yang diukut dari Yunani Kuno, dan terutama pada sistem kekuasaan yang berkembang di negara-kota. Demokrasi klasik adalah ajaran demokrasi pertama yang berhasil diterapkan di kota Athena dengan tingkat pemilih pun hanya melingkupi laki-laki merdeka dan tidak menyertakan wanita dan orang yang tidak memiliki properti.

Model demokrasi ini dianggap berhasil menjadi satu kesatuan kesuksesan dalam penerapan partisipasi politik karena ruang lingkup yang tidak menyeluruh, meskipun tidak meliputi seluruh unsur masyarakat dalam polis. Pun pada zaman tersebut masih diterapkan perbudakan karenanya warga yang menjadi kelas atas saja yang masih bisa melakukan aktifitas politik dengan bebas. Semacam sukses atas penerapan demokrasi yang terbatas.

Demokrasi totalitarian merujuk pada sebuah kediktaktoran absolut yang bertopeng seperti sebuah demokrasi. Secara khas didominasi oleh pemikiran pemimpin pada sebuah monopoli kebijakan ideologis, seperti halnya berlindung atas nama kebebasan dan hak demokrasi.

Demokrasi langsung didasarkan kepada partisipasi langsung dari masyarakat di sebuah negara tersebut. Demokrasi langsung dengan demikian menghapus perbedaan antara pemerintah dan yang diperintah. Sistem ini merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan sendiri oleh rakyat.

Demokrasi perwakilan adalah satu bentuk pemerintahan yang mana dibatasi dalam partisipasi masyarakat dalam pemerintahan partisipasi masyarakat sangatlah jarang. Ia bersifat tidak langsung dalam arti masyarakat tidak menyelenggarakan kekuasaan mereka sendiri. Memilih orang yang akan memangku kepentingan mereka saja, tidak menyeluruh secara keseluruhan.

Demokrasi radikal adalah satu bentuk demokrasi yang mendukung desentralisasi dan partisipasi serta penyebaran kekuasaan seluas-luasnya, bahkan mungkin tidak ada batasan yang pasti.

Demokrasi liberal adalah suatu bentuk demokrasi yang bersifat tak langusng dan perwakilan, dimana jabatan politik diperoleh melalui pemilihan-pemilihan yang dilaksanakan secara berskala yang diselenggarakan berdasarkan kesataraan politik formal.

Demokrasi pluralis adalah suatu bentuk demokrasi yang menunjuk pada kemampuan dari kelompok-kelompok dan kepentingan-kepentingan terorganisir untuk mengartikulasikan tuntutan-tuntutan masyarakat dan menjamin pemerintahan yang responsif.

Demokrasi deliberatif adalah suatu bentuk demokrasi yang menekankan kebutuhan akan wacana, debat dan pembahasan yang mendalam unuk membantu mendefinsikan kepentingan publik.

Demokrasi parlementer adalah suatu bentuk kekuasaan demokratis yang berjalan sesuai dengan majelis yang dipilih oleh rakyat, yang memediasi antara pemerintah dan rakyat. Demokrasi dalam pengertian ini berarti pemerintah bertanggungjawab dan juga memiliki sifat dan sikap akuntabilitas, dan partisipatif serta representatif.

Demokrasi Leninis adalah suatu bentuk demokrasi dimana partai komunis diorganisasikan dengan dasar sentralisme demokratis mengartikulasikan kepentingan kepentingan dari proletariat.

Demokrasi Abad 21

Pada kenyataanya di abad 21, jenis yang paling sering dipakai oleh suatu negara adalah demokrasi liberal dan demokrasi langsung. Kedua jenis demokrasi ini bisa dikatakan paling populer, dan juga bisa dikatakan sebagai jawaban atas tantangan peradaban di dunia (Fukuyama, 2004:499).

Kemudian yang menjadi dasar pertanyaan adalah, mungkinkah pernyataan pendapat dari Fukuyama dalam bukunya yang fenomenal berjudul “The end of history and The Last Man” benar secara keseluruhan, dimana demokrasi liberal yang akan menjadi pemenang dalam konstelasi politik yang ada di dunia?

Menjawab hal tersebut, Heywood lebih melihat pada spektrum tertinggi dari nilai dan asas kesetaraan dan kesamaan pendapat di dalam praktik demokrasi liberal. Dengan demikian, bentuk tertinggi dari adanya politik adalah demokrasi itu sendiri karena menjamin kesetaraan (Heywood, 2013:158).

Jadi Heywood melihat kelebihan ketika dikatakan bahwa bentuk demokrasi adalah yang paling baik itu karena adanya kesamaan momentum dimana setiap warga negara berhak menyapaikan pendapatnya dan juga keinginan serta kebutuhannya.

Demokrasi dinilai mewakili nilai universal yang ada di dunia, karena demokrasi bisa menerjemahkan dan mengejawantahkan keseluruhan keinginan sosial yang ada dalam setiap hak asasi manusia. Baik berbicara di dalam tataran manusia nasional ataupun internasional.

Demokrasi semakin menjadi kuat karena pada abad 21 demokrasi sedang menuju demokrasi kosmopolitan, dimana elit global keseluruhannya ikut andil dalam percampuran dan pengelolaan ragam kebebasan yang dilakukan oleh setiap negara dengan hak-hak individu masyarakatnya (Heywood, 2013:181).

Demokrasi akan dianggap semakin baik dan semakin tertata karena mindset yang tertanam dalam tataran dunia global hari ini adalah bahwa demokrasi dapat menjauhkan dari sistem tirani. Merefleksikan kepada masyarakat global di dunia bahwa kebebasan dalam hal apapun yang dijalankan oleh pemerintah tidak dapat langgeng sepenuhnya dan selamanya.

Karena rakyat bisa menggulingkan pemerintah kapanpun dengan mosi tidak percaya dan dengan asas bahwa masyarakat memiliki katup atau wadah yang satu kesatuan dapat dinaungi sebagai aspirasi bersama.

Heywood juga mengingatkan bahwa dalam demokrasi bisa terlihat disharmonisasi demokrasi, artinya dua kekuatan besar antar golongan yang terus-terusan kemudian berkompetensi akan melahirkan ketidaksesuaian dan ketidakharmonisan dalam menjalankan pemerintahan. Dua golongan ini kemudian akan selalu bertikai dan bahayanya jika negara belum cukup dewasa untuk melihat dan menjalankan demokrasi, maka yang akan muncul adalah mobokrasi dan kekacauan politik dan pemerintahan.

Demokrasi juga kita lihat dari segi Westernisasi atau penidentifikasikan nilai-nilai Barat yang akan selalu masuk dan menjadi ciri khas demokrasi itu tersendiri. Demokrasi dapat berjalan dengan lancar dan juga seperti seharusnya apabila dapat mengkalkulasikan identitas budaya dan identitas barat secara bijaksana.

Kehilangan jati diri atau entitas budaya dalam menjalankan demokrasi adalah satu kesatuan hal yang sangat fatal dan akibatnya adalah ketidakharmonisan kembali antara value masyarakat budaya dengan demokrasi sendiri

Terakhir dalam persepektif Heywood (2013:160-161), demokrasi bisa jatuh dan juga tidak berkembang akibat dari kebebasan dan value demokrasi itu sendiri. Sistem ekonomi demokrasi dan politik demokrasi harus benar-benar diperhatikan. Jika tidak, hal tersebutlah yang akan mematikan demokrasi.

Penutup

Demokrasi berbicara terkait dengan kebebasan mutlak bagi warga negaranya. Tapi, kebebasan yang sangat tidak terkontrol melahirkan tirani. Ketidakadilan dan ketidasamarataan dan sama-rasa menjadi persoalan. Namun, hal tersebut juga seharusnya diperhatikan secara mendalam bahwa kebebasan pun harus ada batasan mutlak, rakyatpun harus dijamin haknya namun harus juga dibatasi, seperti adanaya kontrak sosial yang terjalin antara masyarakat dengan negara.

Merujuk pendapat Winston yang dikutip oleh Heywood (2013:137) menyatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling buruk, namun yang paling baik dari berbagai bentuk pemerintahan yang pernah dicoba dari masa ke masa. Demokrasi merupakan bentuk lahirnya kesesuaian politik dan ekonomi, masyarakat dan pemerintahan, dan juga terlibat didalamnya kepentingan swasta.

Referensi

Heywood, Andrew. 2013. Political Theory: An Introduction (Fourth Edition). New York: Palgrave Macmillan.

Fukuyama, Francis. 2004. The end of history and The Last Man. Terjemah Mohammad Husein Amrullah. Yogyakarta: Penerbit Qalam.

 

Penulis: Alrdi Samsa, Alumni Ilmu Pemerintahan UMY, sekarang sedang menempuh S2 Politik dan Pemerintahan UGM.

 

Baca juga:

Pengertian Governance dan Perbedaannya dengan Government dalam Kajian Kebijakan Publik

Pengertian Demokrasi Prosedural Menurut Joseph Schumpeter

Hubungan Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Seymour Martin Lipset