Pengertian dan Fungsi Partai Politik

(Ilustrasi partai politik. Sumber gambar: Rmol)

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dewasa ini, partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum terlalu cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara lainnya (trias politika, misalnya. Dan ia baru ada sekaligus menandai era negara modern (Budiarjo, 2010: 397).

Secara sederhana, partai politik sendiri adalah “suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, dengan cara konstitusional untuk melaksanakan program” (Budiarjo, 2010: 404).

Dari definisi di atas kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa partai politik itu sangat penting terhadap proses-proses berdemokrasi; partai politik menjadi penentu massa depan dan regenerasi para pemimpin negara ini, dan yang jauh lebih penting adalah partai politik menjadi wadah aspirasi dari masyarakat. Di samping menjadi proses pendidikan politik dan sosialisasi politik terhadap masyarakat secara umum. Sebuah ungkapan dari Richards Katz yang populer mengenai partai politik dan demokrasi adalah “modern democracy is party democracy” (demokrasi modern adalah demokrasi partai politik).

Sebagai catatan penting, dalam kerangka konseptual ilmu politik secara baku, baik partai politik dan kelompok kepentingan memiliki kesamaan dari segi menghimpun orang untuk mencapai tujuan tertentu. Dari sini, pembeda tegas antara partai politik dengan kelompok kepentingan adalah dimana partai politik menjadi peserta atau mengikuti kontestasi Pemilu, sedangkan kelompok kepentingan tidak. Singkat kata, jika suatu kelompok kepentingan menjadi peserta Pemilu atau mengikuti kontestasi Pemilu, maka dia masuk kategori partai politik.

Penting juga untuk dicatat bahwa pemahaman yang tegas seperti di atas adalah kerangka konseptual ilmu politik yang lebih belakangan, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, menandai era modern. Sebab, beberapa kelompok kepentingan mengatasnamakan partai politik tapi tidak mengikuti Pemilu bahkan Pemilu secara demokratis pun bisa jadi belum ada ketika partai itu sudah lahir. Misalnya PNI di era penjajahan.

Secara historis, partai partai politik di Indonesia sebenarnya lahir dan tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan identitas keindonesiaan pada awal abad ke-20. Meskipun menjadi wadah aspirasi dari kelompok atau golongan ideologis yang berbeda-beda, partai-partai politik pada masa kolonial turut memberikan kontribusi bagi penemuan identitas keindonesiaan yang mendasari pembentukan republik (Lihat, misalnya, Haris, 2006).

Berdasarkan pengalaman sejarah Indonesia, dapat dilihat pula bahwa partai politik telah berhasil menjadi agen perubahan yang ikut serta mengantarkan bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya dari tangan penjajah. Begitupun setelah memasuki masa kemerdekaan Indonesia, beberapa partai politik yang dibentuk relatif berhasil menjadi pengisi syarat bagi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Mereka inilah yang menjadi peserta pemilihan umum untuk pertama kali pada tahun 1955.

Kehidupan partai politik di Indonesia mulai semarak lagi sejak adanya Maklumat Nomor X Tanggal 3 November 1945 tentang Pembentukan Partai-Partai Politik, yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Mohammad Hatta pada tanggal 3 November 1945 (Thoha, 2005: 115). Maklumat itu merupakan regulasi pertama di bidang kepartaian di Indonesia setelah merdeka yang telah melahirkan sistem multipartai. Ada banyak partai politik yang dibentuk oleh rakyat berdasarkan maklumat itu.

Partai-partai politik yang dibentuk berdasarkan maklumat tersebut diarahkan oleh pemerintah agar mereka dapat ikut serta dalam pemilihan anggota badan perwakilan rakyat. Salah satu butir dari Maklumat Nomor X Tanggal 3 November 1945 menyebutkan bahwa “…Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun, sebelumnya dilangsungkan pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946.”

Pada tahun 1955 diselenggarakanlah pemilihan umum yang pertama kali sejak kemerdekaan Indonesia. Pemilihan umum itu diikuti oleh banyak partai politik, dan dimaksudkan untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Konstituante. Pada pemilihan umum pertama pada tahun 1955 diikuti sebanyak 172 partai politik, dan 4 (empat) besar pemenang yaitu: Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Partai masyumi, Partai NU, dan Partai Komunis Indonesia (PNI).

Hingga masa sekarang, partai politik kembali menjadi aktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Bahkan, pada saat memasuki periode reformasi setelah berakhirnya masa kekuasaan Orde Baru, berdirinya partai-partai politik menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh Indonesia guna memenuhi statusnya kembali sebagai negara hukum yang demokratis setelah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun berada dalam kekuasaan rezim yang anti demokrasi.

Paparan tersebut di atas mencerminkan betapa kehadiran partai politik begitu dibutuhkan bagi kehidupan suatu negara, termasuk Indonesia karena ia memiliki fungsi-fungsi yang pada akhirnya dapat ikut menentukan berjalannya negara sebagai sebuah organisasi politik dan hukum.

Di Indonesia, mengenai fungsi-fungsi dari partai politik telah diatur di dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Fungsi-fungsi tersebut kemudian ditujukan bagi pemenuhan dan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan demikian, ada variabel penting yang harus (wajib) menjadi concern bagi setiap partai politik dalam menjalankan aktivitasnya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain fungsi seturut dengan regulasi di atas, salah satu fungsi pokok keberadaan partai politik adalah aktor intermediary, artinya dia berada di tengah untuk menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Dari sini muncul fungsi artikulasi publik melalui saluran partai politik. Fungsi lain adalah kaderisasi politik untuk dicalonkan di dalam kontestasi politik. Fungsi ini tentu membedakan dirinya dengan kelompok kepentingan yang sudah disinggung sebelumnya.

Dan, fungsi lain yang tidak kalah penting adalah konsolidasi kekuatan politik. Hal ini berkaitan dengan fungsi artikulasi politik. Konsolidasi fraksi diandaikan mewakili kekuatan politik dan dukungan suara yang ada di belakang mereka. Sehingga, ketika ada konflik tertentu di dalam masyarakat, diharapkan partai politik menjadi alat untuk memindahkan pertikaian itu ke dalam sistem politik yang berlaku.

Daftar Rujukan

Budiarjo, Miriam. 2010. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Haris, Syamsuddin. 2006. “Demokratisasi Partai dan Dilema Sistem Kepartaian di Indonesia”. dalam Jurnal Penelitian Politik LIPI, Vol. 3, No. 1, 2006.

Thoha, Miftah. 2005. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Penulis: Anang Fajrul (Mahasiswa S2 Ilmu Politik UI)

 

Baca juga tulisan terkai lainnya:

Paradigma Pembangunan dan Fusi Partai Politik di Era Orde Baru

Desain Penyederhanaan Partai Politik

Pengertian Sikap Politik dan Budaya Politik