Pemikiran Ekonomi Politik Neo Liberal

Adan Smith (Sumber Gambar: Wikipedia)

Adalah Adam Smith yang mendapat predikat sebagai Bapak Ilmu Ekonomi Modern. Karya fenomenalnya yang berjudul “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation” (terbit pertama tahun 1776), atau yang biasa disingkat dengan judul “The Wealth of Nations”, merupakan buku fenomal yang mengguncang dunia.

Sebab, buku Adam Smith tersebut diyakini sebagai karya intelektual pertama yang muncul dalam perumusan ekonomi liberal. Bertolak dengan konteks saat itu, praktik ekonomi-politik di negara-negara Eropa masih saja berputar tentang campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian. Bahkan, tahun terbitnya buku Adam Smith, tahun 1776, dianggap sebagai kelahiran ilmu ekonomi (Rosyidi, 2009: 15-17).

Pada gilirannya, aliran atau paham yang dipelopori Adam Smith disebut sebagai Madzab Ekonomi Klasik atau Liberal. Selain Smith, masih terdapat tokoh-tokoh lain yang menjadi anutan Madzab Klasik, sebut saja Thomas Robert Malthus, Jean Baptiste Say, David Ricardo dan lain-lain.

Sebagai catatan penting, istilah yang dipakai oleh Adam Smith adalah political economy (ekonomi politik), bukan ilmu ekonomi. Istilah ekonomi politik sendiri merujuk pada pengertian bahwa ekonomi merupakan sebagian dari politik pemerintahan yang khusus berhubungan dengan persoalan-persoalan seperti pajak, utang negara dan utang luar negeri (Rosyidi, 2009: 15-17).

Dalam praktek kerja ekonomi klasik/liberal ala Smith, ternyata prinsip ekonomi itu mengakibatkan bencana besar di kemudian hari. Paham ekonomi liberal dengan membatasi kewenangan pemerintah dan membiarkan sektor swasta mengambil peran besar, serta prinsip invisible hand sebagai pengendali pasar untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, berbuah depresi ekonomi seperti yang dialami Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Fakta empiris demikianlah yang kemudian mendorong John Maynard Keynes merevisi pemikiran Smith.

Keynis menyebut paham yang dianut ekonomi liberal adalah pemikiran kuno dan klasik. Dalam bukunya “The General Theory of Employment, Interest, and Money”, Keynis menawarkan pemikiran untuk memperkenankan negara campur tangan dalam mengatur perekonomian ketika keadaan sedang memburuk. Pemerintah tidak perlu sungkan menyuntik anggaran besar untuk menolong pengangguran besar-besaran demi memulihkan kestabilan ekonomi. Ia menawarkan konsep yang lazim disebut “kebijakan fiskal”.

Sementara pada saat pemikiran Keynis sedang gencar-gencarnya dipuji, beberapa ahli ekonomi berbalik arah untuk kembali lagi mengangkat paham klasik dalam konteks yang lebih relevan. Mereka berdalih bahwa, tidak semua yang dipaparkan oleh mazhab ekonomi liberal salah. Paham ekonomi liberal atau klasik bahwa negara tidak boleh melakukan intervensi dalam bidang ekonomi masing sangat relevan untuk dianut.

Bagi mereka, keterlibatan pemerintah masih dipandang buruk selaras dengan pemikiran Adam Smith. Daripada memperbolehkan pemerintah campur tangan, alangkah baiknya mengulas kembali paham ekonomi klasik dan merevisinya. Akibat paham demikian, lahirlah aliran baru yang dinamai aliran ekonomi klasik baru atau sering disebut dengan istilah “Neo Liberal”  (Rosyidi, 2009: 22). Sebagain ada yang menyebutnya “new liberal” atau “liberal baru”.

Aliran neo liberal mengusulkan kebijakan moneter dalam kaitannya dengan peran pemerintah. Jika terjadi persoalan ekonomi yang berat, cukuplah untuk membuat penyesuaian dalam bidang moneter saja, sebagaimana mengatur peredaran uang dan dan suku bunga (Rosyidi, 2009: 22). Berangkat dari hal tersebut, banyak pula yang mengatakan paham neo liberal juga disebut sebagai paham “monoterime” karena menekankan ruang intervensi negara berada pada wilayah monoter ketika keadaan ekonomi sedang tidak sehat.

Itulah sekilas pengantar dari munculnya aliran neo klasik sebagai paham yang mencoba merevisi paham klasik dengan melabeli kelompok penganutnya dengan paham ekonomi klasik baru.

Untuk lebih memahami pemikiran ekonomi politik neo liberal, saya akan menguraikan terkait dua hal utama, yakni asumsi dasar aliran ini serta apa yang membedakan mereka dengan pemikiran klasik sebelumnya.

 Asumsi Dasar Aliran Neo Klasik

Merujuk pada buku yang ditulis James A. Caporaso & David P. Levine yang berjudul “Ekonomi Politik: Tinjauan pada Pendekatan-pendekatan Ekonomi Terhadap Politik” (2015), terdapat beberapa asumsi dasar aliran neo liberal yang mirip dengan liberal mulai dari bagaimana memandang manusia, masyarakat, pasar dan negara. Meskipun di akhir ada perbedaan tentang boleh tidaknya intervensi negara. Berikut beberapa premis dari neo liberal:

Setiap individu manusia akan berusaha keras untuk dapat mencapai kepuasaan tertinggi bagi setiap individu. Tolak ukur kebahagiaan seseorang bisa dinilai dari bagaimana kesediaan sumber daya untuk memenuhi keinginannya. Terkait dengan hal tersebut, maka kita akan mengenal konsep pilihan yang dibatasi yang memunculkan teori tindakan manusia. Artinya, setiap manusia akan membuat keputusan atas tindakan dirinya dengan mengartikulasikan dengan bagaimana kepuasaan-kepuasaan dapat dicapai.

Kepuasaan tersebut didasarkan pada membandingkan alternatif yang tersedia. berangkat dari sinilah muncul istilah “urutan pilihan” yang menjadi landasan dari “pilihan rasional” atas pengambilan keputusan yang konsisten secara internal (nilai kepuasaan setiap individu berbeda). Gamblangnya, tindakan konsumsi secara luas terhadap barang yang berbeda dapat menarik simpul dampak untuk memenuhi kepuasan dan kegunaan.

Maka, pilihan rasional berpandangan utilitarian, tindakan manusia hanya bertujuan untuk kepuasaan, kegunaan atau kebahagiaan yang tentunya sifatnya subjektif dengan memaksimalkan cara atau alternatif yang tersedia guna mencapai kepuasan maksimal.

Dengan mengacu pemahaman maksimalisasi kepuasan individu, paham neo liberal mendorong upaya tersebut sehingga dirasakan dalam sebuah sistem yang yang terdiri dari berbagai individu atau di dalam relasi sosial. Kesejahteraan kelompok berangkat dari kesejahteraan masing-masing individu untuk terpenuhi, dengan catatan kesejahteraan individu saling terkait dengan kesejahteraan individu yang lain.

Guna mencapai kesejahteraan kelompok ala neo liberal, terdapat dua syarat yang harus berlaku. Pertama, sebuah tindakan konsumsi individu tertentu berdampak kepada individu yang lain meskipun individu lain tersebut alpa dalam melakukan apa-apa. Kedua, masing-masing individu memberikan peluang yang sama bagi individu lain untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Pasar merupakan ruang instituisi yang membentuk peluang untuk pertukaran secara bebas dan semaksimal mungkin dengan persaingan sempurna berdasar pada tujuan efisiensi. Artinya, pasar merupakan tempat perjumpaan kehendak untuk menukar sumber daya atau komoditas guna memenuhi segala keinginan manusia. Satu poin penting neo liberal adalah mengahalangi atau sebaiknya tidak terjadi intervensi dari eksternalitas, termasuk juga negara, dalam kegiatan pasar. Sederhanya, eksternalitas adalah dampak yang timbul dari pihak ketiga dengan tanpa melalui mekanisme harga yang tidak disengaja dari perorangan maupun perusahaan.

Pada akhirnya yang berkaitan relasi negara dengan pasar, pemikiran neo liberal memberikan ruang bagi eksternalitas dan pada perkembangan selanjutnya memperbolehkan pemerintah atau negara untuk mencampurtangani perekonomian. Campur tangan ini ketika dan hanya ketika pasar mengalami kegagalan.

Negara hanya sekedar bertugas instrumen mengoreksi efisiensi ekonomi pasar, atau neo klasik atau neo liberal memandang negara perlu turun tangan ketika pasar sudah dirasa tidak mampu lagi bekerja secara optimal.  Selain karena faktor kegagalan pasar, negara juga boleh memiliki andil besar terutama terkait persediaan barang-barang publik yang tidak bisa terpenuhi sesuai kebutuhan.

Perbandingan Neo Liberal dengan Liberal

Aliran Liberal menyandarkan keyakinannya pada prinsip “market self-regulation”, dimana terdapat keterpisahan ekonomi dengan landasan bahwa pasar mampu menyelesaikan atau mengatur dirinya sendiri. Keterlibatan pemerintah dipandang negatif secara mutlak. Teori invisible hand (tangan tak terlihat) akan menyelesaikan segala persoalan ekonomi.

Berbeda dengan neo liberal, aliran yang berusaha merevisi paham klasik ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengambil peran dalam persoalan ekonomi. Peran pemerintah, menurut paham neo liberal berlaku dan bahkan sah ketika market failure atau kegagalan pasar terjadi.

Dari ulasan di atas dapat dipahami wilayah kelenturan neo liberal dalam memberi ruang bagi pemerintah yang sangat bertolak belakang dengan liberal yang menutup rapat. Meskipun akhirnya terdapat banyak kritikan terkait paham neo liberal yang meletakkan negara hanya sebagai pemantau dan boleh bertindak ketika pasar gagal, padahal dalam keadaan tertentu negara bisa bersikap lebih mendominasi kegiatan ekonomi.

 

Daftar Rujukan

Caporaso,  James A. & David P. Levine. 2015. Ekonomi Politik: Tinjauan pada Pendekatan-pendekatan Ekonomi Terhadap Politik. Penerjemah Suraji. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rosyidi, Suherman. 2009. Pengantar Teori Ekonomi. Jakarta : PT Raja Grafindo.

 

Baca Juga:

Peran Minim Kekuasaan Negara dalam Model Governance Berbasis Pasar